Jakarta: Jawilan merupakan kecamatan di Kabupaten Serang, Banten. Jarak Jawilan ke ibu kota Provinsi Banten adalah 39,6 km.

Jarak yang tidak begitu jauh dari Jakarta, aksesibilitas menuju Serang juga cukup mudah diakses dengan beragam fasilitas transportasi yang tersedia. Untuk kamu yang sedang mencari rumah murah di daerah Banten dapat mempertimbangkan Jawilan sebagai pilihan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kecamatan Jawilan, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil dan subsidi mulai dari Rp150 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Jawilan

Perumahan subsidi di Jawilan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Pesona Pamarayan Tahap 2

Berlokasi di Jawilan, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Surya Bangun Sejati dengan jumlah 9 unit komersil yang tersedia.

Rumah komersil mulai dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding beton bertulang, lantai keramik, serta pondasi cakar ayam.

2. Platinum Parakan Residence

Rumah ini berlokasi di Parakan, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Platinum Persada, jumlah komersil yang tersedia 44 unit dengan harga mulai dari Rp166 juta.

Salah satu rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap genteng beton, dinding bata ringan plester aci, lantai keramik, serta pondasi batu kali cor besi.

3. Royal TAM Citeras

Berlokasi di Cemplang, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Maxi Tam Jaya dengan jumlah unit tersedia 270 unit subsidi.

Rumah ini dengan harga Rp166 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa rangka atap genteng seng berpasir, dinding hebel diplester, diaci, serta dicat. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

4. Pesona Pamarayan Tahap 2 Ext

Perumahan ini berlokasi di Pagintungan, Jawilan, Kab Serang, Banten ini dibangun oleh Surya Bangun Sejati. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 33 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp162 jutaan, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap rangka baja ringan, dinding bata ringan, serta lantai keramik 40x40 dan pondasi cakar ayam.

5. Grand Citeras

Rumah ini berlokasi di Cemplang, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Mizeca Pembangunan, tetapi hanya ada 63 unit subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding batako plester aci dan cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mempunyai target 30 ribu satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) untuk mencapai 82,9 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) tahun ini. Namun, anggaran untuk penyediaan lahan SPPG itu terkena pangkas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menerangkan untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu makan bergizi gratis (MBG).

Saat ini, pihaknya baru menyediakan 246 SPPG. Namun, Dadan enggan berkomentar lebih lanjut terkait besaran lahan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.

"Kita butuh 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi itu 82,9 orang. Yang sekarang kan baru ada 246. Nanti akan meningkat ke 700 ke 30 ribu," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Saksikan Live DetikPagi :

(kil/kil)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Anggaran BGN yang terpotong hanya sebesar Rp200 juta atau 0,2845% dari jumlah pagu senilai Rp7,1 triliun.

"Ya kan ini sudah intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi kepada anggaran belanja nasional dan juga daerah, dan BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih 0,2845%, jadi berkurang 200 juta," kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk membangun Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).



Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan dalam membangun SPPG itu.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan," tutur Dadan.

Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.

Seban, anggaran BGN yang terkena efisiensi hanya untuk pengadaan lahan.

"Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena," terang Dadan.

"Yang kena ya pengadaan di pengadaan lahan, yang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai," tandasnya.

Jakarta -

Berdasarkan Laporan World Food Programme (WFP) 2024, setidaknya 23 juta orang di Indonesia tidak mampu memenuhi asupan gizi seimbang setiap harinya. Pertanyaannya, mampukah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dijanjikan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis gizi tersebut?

Menurut Prof. Yodi Mahendradhata, Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, program MBG hanyalah jawaban populis atas masalah stunting yang lebih kompleks. Manfaat dan urgensi program ini pun layak dipertanyakan. Di lain sisi, Prof. Tjandra Yoga Aditama dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memandang program MBG sebagai a multisectoral game changer yang tidak hanya untuk meningkatkan gizi anak dan mendukung kesehatan anak, tetapi juga menciptakan rantai pasokan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, hingga mengurangi beban ekonomi rumah tangga.

Terlepas dari segala perdebatan yang ada, pemerintah tetap terlihat optimis menjalankan program MBG. Pada 6 Januari 2025, program ini secara resmi diluncurkan di 31 provinsi. Melalui 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) secara langsung, program MBG diklaim telah menjangkau 650 ribu penerima manfaat, mencakup siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebelum resmi dilaksanakan, pada 16 Desember 2024, penulis berkesempatan untuk berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah di wilayah Jabodetabek yang menjadi sasaran uji coba program MBG. Mayoritas melaporkan adanya manfaat nyata dari MBG, meskipun di awal pelaksanaannya terdapat tantangan dalam distribusi dan operasional. Paranggi Rismoko, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pulogebang 06 di Jakarta Timur, merupakan salah satu yang menilai MBG berhasil membantu menyediakan makanan sehat bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ketidaksesuaian jadwal distribusi makanan dengan waktu belajar mengakibatkan kondisi makanan tidak prima saat diterima siswa.

Permasalahan ini berakar pada ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan MBG. Saat ini, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN hanya mengatur kerangka kelembagaan tanpa menetapkan peraturan terkait pelaksanaan MBG itu sendiri. Kejelasan regulasi sangat penting untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan program pemerintah. Ketiadaan regulasi ini memperparah 3 (tiga) persoalan utama: (i) koordinasi dan kewenangan kementerian atau lembaga (K/L) terkait, (ii) standardisasi tata kelola distribusi dan pengadaan, serta (iii) pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang terkualifikasi.

Kurangnya Koordinasi dan Kewenangan Institusional

Kekosongan hukum pada program MBG yang bersifat lintas K/L dapat menimbulkan ketidaktegasan dalam distribution of power and authority. Hal ini mengingat implementasi program MBG mencakup berbagai aspek, meliputi pendanaan, logistik, kebutuhan gizi/kesehatan, lingkungan pendidikan, pengawasan, hingga evaluasi program. Pada akhirnya, kebijakan yang dikeluarkan K/L dapat saling bertabrakan atau tidak tepat sasaran dan lambat dalam pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab atas pemilihan sekolah dan kesiapan institusional dalam MBG. Namun, tanpa koordinasi yang jelas dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengelola integrasi anggaran, terdapat potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dengan alokasi dana yang tersedia. Akibatnya, sekolah yang seharusnya diprioritaskan tidak mendapatkan dukungan optimal, sementara sekolah lain yang kurang membutuhkan justru menerima alokasi yang lebih dari apa yang seharusnya.

Standardisasi Tata Kelola dan Pengadaan

Keberadaan regulasi dalam aspek tata kelola distribusi serta pengadaan barang dan jasa pada program MBG juga sangat krusial. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan prinsip good governance yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berbasis pada standar yang jelas dan terukur.

Tanpa regulasi yang tegas, distribusi serta pengadaan barang dan jasa dalam program MBG berisiko mengalami berbagai masalah inefisiensi hingga potensi penyimpangan. Meskipun terdapat Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG yang disusun oleh BGN, tidak ada konsekuensi hukum yang tegas bagi mitra jika dalam praktiknya ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar gizi atau berisiko menimbulkan masalah kesehatan akibat kontaminasi atau bahan yang tidak layak konsumsi.

Tidak hanya itu, tidak diaturnya mekanisme tender mitra yang transparan dan objektif juga dapat meningkatkan potensi praktik monopoli atau oligopoli jika pengadaan makanan terpusat pada beberapa penyedia besar sebagaimana hal ini telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kondisi tersebut akan mengarah pada harga yang tidak kompetitif dan kualitas yang tidak optimal hingga membuka ruang bagi praktik korupsi dan kolusi. Pada akhirnya, anggaran yang telah dialokasikan menjadi tidak efisien akibat rawan penyalahgunaan wewenang seperti praktik penggelembungan harga hingga penurunan kualitas.

Kapasitas SDM Terkualifikasi

Badan Gizi Nasional juga menghadapi tantangan dalam kapasitas SDM akibat ketidaksiapan birokrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap pengguna anggaran negara untuk menerapkan sistem pengendalian internal, termasuk audit, review, evaluasi, serta pemantauan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Namun, sebagai lembaga yang baru dibentuk pada 15 Agustus 2024, BGN tentu belum memiliki SDM yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas ini.

Di tengah keterbatasan, BGN justru dipercaya mengelola anggaran MBG sebesar Rp71 triliun, yang berpotensi meningkat hingga ratusan triliun rupiah pada tahun anggaran selanjutnya. Dengan jumlah SDM yang secara ideal belum memadai, pengelolaan anggaran sebesar itu tampaknya akan sulit untuk terhindar dari risiko inefisiensi dan kegagalan pencapaian target program MBG. Oleh karena itu, kebutuhan akan percepatan rekrutmen SDM harus dikawal dengan regulasi yang menjamin proses seleksi berbasis meritokrasi guna mencegah potensi malpraktik.

Urgensi Reformasi Regulasi

Untuk mengatasi tiga persoalan di atas, setidaknya dibutuhkan regulasi setingkat peraturan presiden untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Tanpanya, SPPG selaku unit pelaksana MBG dapat menghadapi hambatan besar dalam implementasi, dan risiko korupsi dalam eksekusi program sudah barang tentu menjadi kian tinggi. Jika dibiarkan, kondisi demikian akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam penyediaan layanan dasar, terutama untuk program unggulan yang telah mendapat atensi publik yang cukup tinggi.

Program MBG sejatinya bukanlah hal baru. Jepang dan India telah lebih dulu membuktikan efektivitas program serupa dengan dukungan kerangka hukum yang kuat. Jepang memiliki School Lunch Act 1954 yang mengatur standar gizi secara ketat, sementara India menerapkan National Food Security Act 2013 yang mencakup mekanisme pengaduan bagi penerima manfaat. Tak heran, program mereka telah menciptakan legacy konkret yang dirasakan lintas generasi.

Indonesia, yang kini mulai menerapkan program MBG, perlu mempertimbangkan aspek regulasi ini dengan bijak. Jika ingin mencapai keberhasilan serupa, regulasi yang kuat dan berkelanjutan harus menjadi prioritas, agar program ini benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi masalah krisis gizi di Indonesia.

Penulis adalah Tenaga Profesional Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Opini ini tidak mewakili institusi tempatnya bekerja

(azh/azh)

MALANG, KOMPAS.com - Jumlah pondok pesantren (ponpes) yang akan menerima paket makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan meningkat menjadi 1.500 titik.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i dalam acara di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (12/2/2025).

Romo HR Muhammad Syafi'i menjelaskan bahwa perluasan titik ponpes ini merupakan hasil koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebelumnya, hanya terdapat 500 ponpes yang terdaftar sebagai penerima program MBG.

"Sudah ada pertemuan dengan Badan Gizi Nasional kemarin, awalnya yang terdaftar itu sekitar 500 pondok pesantren dan dia (BGN) mengatakan sebenarnya butuh lebih dari itu," ungkap Muhammad Syafi'i.

Dia menambahkan bahwa penambahan jumlah ponpes ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program MBG, yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"(MBG) sudah mulai sejak Januari kemarin, sekarang (penerima) sudah menuju 14 juta anak dan akhir bulan ini diharapkan bisa 25 juta anak."

"Kemudian, pada akhir 2025 semua ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dari PAUD sampai SMA harus mendapatkan makanan bergizi," ujarnya.

Selain itu, rencananya pondok pesantren juga akan dijadikan sebagai tempat dapur umum.

Muhammad Syafi'i menyampaikan bahwa jika nantinya ada 1.500 ponpes yang menerima program MBG, maka satu dapur umum dapat memenuhi paket makanan bagi 3.000 orang.

"Jadi kalau pesantren itu ada 6.000 santri, dibikin dua dapur. Kalau hanya 2.000 santri satu dapur cukup," katanya.

Rencana ini juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan gizi bagi masyarakat di sekitar ponpes, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di sekolah.

"Kami ingin keikutsertaan pondok pesantren sebanyak-banyaknya untuk membantu distribusi makanan dalam program MBG ini, utamanya kepada santri. Baru setelahnya juga untuk orang yang ada di luar pondok itu," tambahnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya membangun 30.000 dapur umum di seluruh Indonesia untuk memasak paket makanan dalam program MBG.

"Informasi yang saya terima dari Badan Gizi Nasional, (dapur umum) yang terbangun saat ini baru dua persen, tapi ini terus hingga nanti bisa 30 ribu itu," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirair atau Ara memastikan, efisiensi anggaran tak membuatnya patah semangat.

“Saya walaupun ada efisiensi, itu tidak membuat kita patah semangat,” ujarnya selepas acara Mandiri Summit 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ara mengklaim, buktinya dapat dilihat dari data penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi hampir 100.000 rumah dalam kurung kurang dari empat bulan.

Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, efisiensi itu justru membuat Kementerian PKP kreatif.

“Mungkin kalau dulu paradigmanya ada uang yang cukup dibangun sesuai dengan uangnya. Enggak, kita justru harus menjadi birokrat yang punya jiwa entrepreneur (pengusaha),” tutur Ara.

Namun, kembali lagi dengan menaati peraturan maupun hukum yang berkaku.

"Sekarang CSR sudah tiga yang menjalankan, mudah-mudahan tambah lagi. Jadi kesulitan itu tinggal dua, membuat orang jadi patah semangat, membuat orang frustasi, atau kreatif dan tidak menyerang,” sambungnya lagi.

Sebagai anak buah, Ara mengaku mengikuti arahan Prabowo agar optimistis walaupun adanya kebijakan perampingan anggaran.

Dia lagi-lagi menegaskan, ini tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk menyurutkan semangat Kementerian PKP. Sebab, kebijakan ini dilakukan demi kepentingan rakyat.

“Yang dilakukan oleh Presiden Pramo adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Mau ada efisiensi lagi, mau tetap, mau ada tambahan, kami siap. Dan kami akan tetap semangat bekerja, tidak ada perubahan,” tukas Ara.

IDXChannel - Peternak sapi di wilayah Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur menyambut baik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya, peternak Bernama Anton yang mengaku siap menjadi mitra pemerintah dalam memasok susu jika diminta.

Namun, Anton menyebut hingga saat ini belum ada pihak pemerintah yang mendatanginya untuk berpartisipasi pada pengadaan susu dalam program MBG tersebut.

"Sampai saat ini belum ada," ujarnya kepada IDXChannel, Rabu (12/2/2025).

Adapun Anton saat ini memasok susunya ke PT Nestle Indonesia. Dia mengatakan peran swasta sangat membantu usahanya.

Selain produknya yang dibeli dengan harga layak, Anton menyebut bahwa Nestle peduli dengan peternak susu. Misalnya dengan memberikan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara gratis kepada peternak, juga memberi edukasi serta subsidi untuk membangun kandang yang layak.

"Saya sama Nestle taken MoU, saya tetap komitmen. Karena waktu kita kena wabah PMK itu, Nestle yang peduli sama kita. Obat-obatan, desinfektan, selalu di-support sama Nestle. Nestle bukan cuma datang ke KUD, tapi langsung ke peternaknya," kata dia.

(NIA DEVIYANA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi untuk mengakselerasi program 3 juta rumah melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan itu menandai ekspansi bisnis perusahaan ke segmen business to business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada business to customer (B2C), dan ditandatangani oleh SVP of Business Innovation SIG, Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes, di Jakarta pada 4 Februari 2025.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan," katanya.

Lebih lanjut, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengatakan kerja sama dengan SIG membuat pihaknya semakin yakin untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

"Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak," kata dia.

Adapun sebelumnya, SIG bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, kedua perusahaan pelat merah itu siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki, sekaligus menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem pemasaran digital untuk memperkuat daya beli perumahan.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mendapat jatah 22 dapur layanan untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

"Pemerintah pusat memberikan alokasi 22 dapur layanan atau stasiun pelayanan MBG ditempatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara" ujar Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Rabu.

Namun, katanya, belum dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan dan lokasi penempatan dapur layanan tersebut.

Secara keseluruhan penempatan stasiun layanan masih dilakukan komunikasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), menyangkut jangkauan dari satuan pelayanan kepada penerima manfaat.

Belum diketahui juga, alokasi penempatan dapur layanan tersebut sesuai proporsi jumlah calon penerima manfaat, yang disasar, yakni peserta didik, santri pondok pesantren dan ibu hamil se-Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Tapi, kami tetap pikirkan lokasi dan pembangunan stasiun layanan itu karena jadi pusat jalannya MBG," katanya.

Pemerintah kabupaten juga telah menyiapkan dana Rp21 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk dukungan program MBG, kata Tohar.

"Kami juga komitmen melakukan pembinaan pihak yang punya kompetensi penyediaan dan penyiapan bahan baku program MBG," ujarnya.

Pembinaan bakal dilakukan kepada masyarakat, khususnya petani karena ada peluang untuk memenuhi penyediaan dan penyiapan bahan baku dari hasil pertanian lokal.

Pemerintah kabupaten juga melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, jelas dia, untuk pemetaan guna mendukung pelaksanaan program MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan ini menandai ekspansi bisnis SobatBangun ke segmen Business to Business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada Business to Customer (B2C).

TKPP adalah anak usaha PT Timah (Persero) Tbk yang bergerak di sektor perumahan dan properti.

Perusahaan ini mengembangkan aset non-operasional berupa properti dan perumahan di sejumlah daerah.

Corporate Secretary Semen Indonesia, Vita Mahreyni, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif Semen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan.

Terlebih lagi, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

“Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, Semen Indonesia siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan,” kata Vita dalam keterangan resmi, Rabu (12/2/2025).

Sementara itu, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Semen Indonesia membuat TKPP semakin optimistis untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

“Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama Semen Indonesia. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari Semen Indonesia yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak,” ucap Abdul.

Sebelumnya, Semen Indonesia bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang telah dimulai sejak September 2024.

Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, Semen Indonesia dan TKPP akan bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sekaligus dalam menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem digital marketing untuk memperkuat pemasaran perumahan yang dimiliki oleh TKPP.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada pertumbuhan industri properti di Indonesia.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Samarinda pada Rabu (12/2/2025) batal melaksanakan agenda tersebut.

Pembatalan ini disebut karena agenda kunjungan telah disusun oleh Sekretariat Wakil Presiden.

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah agenda yang telah disusun di tingkat pusat.

“Itu semua sudah dijadwalkan oleh Setwapres, jadi kami hanya mengikuti,” ujarnya (12/2/2025).

Meskipun agenda MBG batal, Wapres Gibran tetap melanjutkan kegiatannya di Samarinda dengan meninjau program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas Remaja dan melihat progres pembangunan Terowongan Selili.

Beberapa warga yang menunggu kedatangan Wapres Gibran di SMA Negeri 2 Samarinda mengaku kecewa.

“Kami sudah menunggu lama, tapi beliau tidak datang.” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, beberapa warga yang menyambut Gibran di lokasi lain juga mengungkapkan kekecewaannya.

“Dulu Jokowi datang kasih sembako dan uang tunai, sekarang kami cuma dapat buku,” ujar Samsul (43) yang hadir dalam kunjungan tersebut.

Meskipun terjadi perubahan agenda, kunjungan Wapres Gibran diharapkan tetap membawa dampak positif bagi program kesehatan dan pendidikan di Samarinda.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengklaim manfaat besar makan bergizi gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah pembahasan pemangkasan APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan pihaknya siap anggarannya dipotong meski pembahasan terkait efisiensi APBN itu belum rampung. Ia lalu membahas kontribusi program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Tapi dalam perjalanan perhitungan awal, contoh seperti makan bergizi. Perhitungan awal kami untuk Rp71 triliun yang dianggarkan itu bisa menyumbang 0,86 persen pertumbuhan," ungkap Rachmat dalam Rapat Kerja dan RDP dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Rachmat menegaskan kehadiran program makan bergizi gratis itu memberi dampak signifikan, terutama lahirnya efek berganda (multiplier effect) untuk masyarakat terbawah. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan disumbang dengan hadirnya lapangan kerja baru.

Ia mengklaim 25 orang sampai 50 orang bisa bekerja di setiap unit pelayanan MBG. Di lain sisi, produksi pangan lokal di masing-masing daerah bakal terserap.

"Jadi, sudah jelas arahan Bapak Presiden (Prabowo) bahwa makan bergizi gratis hanya boleh dilayani oleh pemasok-pemasok lokal. Bahkan, kalau industri susu belum ada di wilayah lokal, beliau mengatakan ganti telur, dan telur saya kira ada di daerah," tutur Rachmat.

Kendati demikian, Rachmat menekankan pihaknya tak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan sejumlah target yang ditetapkan Prabowo. Ia menyoroti bagaimana pentingnya pengawasan penggunaan anggaran di era Prabowo, termasuk dalam urusan mencukupi gizi rakyat.

Ia mengklaim hadir bantuan dari perguruan tinggi dalam menyelesaikan hal-hal tersebut. Bahkan, kampus mendukung upaya pemerintah tanpa minta tambahan biaya.

"Semua semangatnya sama bahwa efisiensi itu keharusan. Efisiensi itu juga sekaligus strategi untuk mencapai tujuan besar. Terus terang ini pekerjaan berat ... Efisiensi keharusan, efisiensi bagian strategi," tutupnya.

Khusus untuk Bappenas, pagu mereka di 2025 mencapai Rp1,97 triliun dan semula bakal dipangkas Rp1,077 triliun. Berkat rekonstruksi anggaran yang dilakukan pada Selasa (11/2) bersama Kementerian Keuangan, besaran pemangkasan itu diturunkan Rp75 miliar ke Rp1,002 triliun.

Efisiensi ini setara 50,8 persen dari pagu awal Bappenas. Sekarang Rachmat Pambudy Cs cuma punya Rp968 miliar untuk menjalankan sederet program di 2025.