JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi sejumlah penolakan, bahkan ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berdasarkan narasi yang viral di media sosial, ratusan pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, melakukan aksi penolakan terhadap program MBG.

Mereka menuntut pemerintah untuk mengganti program MBG dengan memberikan pendidikan gratis yang dinilai lebih dibutuhkan oleh warga di sana.

Sementara itu, dalam pemberitaan yang berbeda, OPM menolak berjalannya program MBG dan mengancam akan menembak hingga membakar gedung sekolah tempat MBG berlangsung. Bahkan beredar isu bahwa makanan MBG beracun.

TNI perketat keamanan sekolah

Menanggapi ancaman yang beredar ini, Markas Besar (Mabes) TNI akan meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah di Papua.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana, memastikan bahwa pihaknya tidak terpengaruh dan akan terus menjalankan program tersebut demi kesejahteraan anak-anak di Papua.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar menghadapi ancaman apa pun yang datang.

“Kami, dari TNI Angkatan Darat, secara umum tidak pernah terpengaruh dan gentar dengan ancaman apa pun,” kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, Aspotwil Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa OPM telah melakukan gangguan sejak awal pelaksanaan program.

Salah satunya adalah dengan menyebarkan ancaman dan informasi bohong melalui selebaran serta media sosial.

“Sejak awal, mereka menyebarkan hoaks bahwa makanan dalam program ini telah diracun, seolah-olah program ini merusak masa depan anak-anak Papua,” ujar Yudhi.

BGN percaya perlindungan TNI

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak mau berkomentar banyak mengenai sikap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengancam akan membakar sekolah.

Dadan mengatakan, ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri, bukan BGN.

Saat ini, ada 730 ribu orang di 34 provinsi yang telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Badan Gizi Nasional (BGN), cakupan penerimanya saat ini masih 0,8% dari target nasional yang mencapai 82,9 juta penerima tahun ini.

Soal program prioritas Prabowo-Gibran ini, Guru Besar Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Antun Mardiyanta Drs MA menilai keragaman kondisi geografis, sosial, serta ekonomi di Indonesia merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan MBG.

Menurutnya strategi implementasi MBG tidak bisa seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Sebab, kondisi wilayah Indonesia sangat beragam.

Maka dari itu, strategi implementasi MBG menurut Prof Antun sebaiknya adaptif terhadap kondisi lokal yang berbeda-beda. Meski begitu, standar gizi dan teknis lainnya tetap harus dipastikan terjaga sekaligus terkontrol dengan baik.

"Setelah desain implementasi kebijakan dirancang seksama, dengan memperhatikan keragaman kondisi, secara periodik disempurnakan secara inkremental setelah ada evaluasi," jelas Prof Antun, dikutip dari laman Unair pada Selasa (4/2/2025).

Solusi buat Kantin Sekolah yang Terdampak

Guru besar yang pernah menempuh kuliah di UGM, UI, hingga UB itu menyebut tingkat partisipasi siswa mengalami peningkatan secara signifikan, tetapi di sisi lain kebijakan tersebut juga berdampak pada kantin-kantin sekolah. Ada banyak kantin sekolah yang merasa rugi dikarenakan program ini.

Prof Antun memiliki saran mengatasi hal ini. Ia mengatakan salah satu cara mengatasinya adalah mengikutsertakan dan memberdayakan pengelola kantin sebagai mitra penyedia program.

Ia mengatakan transparansi dan akuntabilitas rekrutmen mitra akan jadi pembelajaran yang sehat untuk semua. Pengawasan implementasi MBG juga harus berbasis risiko agar dapat menjamin semua hasil yang diharapkan sekaligus mencegah berbagai risiko, misalnya keracunan.

"Pemerintah bisa mendayagunakan seluruh aparat pengawasan yg relevan untuk menjamin program strategis ini efektif. Partisipasi masyarakat dan media juga sangat penting," sebut Prof Antun.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan makan bergizi gratis dan melakukan cukur gratis untuk siswa berambut gondrong.

Hal tersebut dilakukan Wapres Gibran saat mengunjungi SMPN 11 dan SMAN 4 Depok Jawa Barat. Wapres Gibran tidak hanya meninjau makan siang gratis ke dua sekolah itu, tetapi juga melakukan Razia Ganteng terhadap siswa berambut panjang.

Siswa yang kedapatan berambut panjang langsung dicukur secara gratis oleh Captain Barbershop dan dipantau langsung Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Adapun menu yang disajikan hari ini Selasa 4 Februari 2025 terdiri dari nasi putih, ayam katsu, sayur sawi hijau (caisin), jeruk, dan susu kotak untuk keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan tubuh.

"Jadi program MBG merupakan salah satu investasi strategis bagi kemajuan bangsa, khususnya dalam upaya menurunkan angka malnutrisi sekaligus meningkatkan prestasi akademik siswa," tuturnya di Depok, Selasa (4/2/2024).

Gibran menyampaikan bahwa program MBG yang digelar di SMPN 11 dan SMAN 4 Depok hari ini berjalan dengan lancar. Menurutnya, selain membagikan MBG dan cukur gratis, para siswa juga diberikan paket buku dari Wapres Gibran.

“Tadi saya lihat anak-anak SMA 4 Depok ya cukup lahap untuk menyantap menu hari ini,” katanya.

Ambon (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menyiapkan penyelenggaraan dapur umum guna menyediakan Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ditunjuk sebagai polda percontohan penyelenggaraan Dapur Umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi yang layak bagi anak-anak sekolah,” kata Wakapolda Maluku Brigjen Pol Samudi di Ambon, Selasa.

Dia mengatakan hal itu saat menghadiri rapat kesiapan pelaksanaannya secara daring. Rapat yang dipimpin Irwasum Polri ini diikuti Wakapolda Maluku dari Ruang Video Conference Lantai 2 Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon.

Turut hadir mendampingi Wakapolda yaitu Irwasda, Karo SDM, Karo Logistik, serta para kapolres/kapolresta dan jajaran polres di wilayah Polda Maluku.

Selain menyiapkan makanan bergizi, Polda Maluku juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta relawan, untuk memastikan distribusi makanan berjalan dengan lancar.

Polda Maluku juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dapur umum ini guna memastikan efektivitas serta kelancaran distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

"Dengan adanya Dapur Umum Makan Bergizi Gratis nanti, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku serta memperkuat solidaritas sosial di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi," katanya.

Dalam rapat tersebut, Irwasum Polri Irjen Dedi Prasetyo juga menegaskan bahwa MBG salah satu program unggulan pemerintah yang mendapat dukungan Polri.

Selain mendukung MBG, Polri juga berperan aktif dalam program swasembada pangan guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia menekankan implementasi program MBG di seluruh jajaran kepolisian, khususnya di wilayah Maluku, harus berjalan dengan baik agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui rapat ini, diharapkan koordinasi dan kesiapan setiap jajaran kepolisian dalam menjalankan program MBG semakin optimal, sehingga kontribusi Polri dalam mendukung kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional dapat terus ditingkatkan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah usai Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengancam bakal membakar sekolah yang menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," tambahnya.

TNI, jelas Kapuspen, sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut.

Kini, TNI terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali.

Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini.

"TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil," imbuh Kapuspen.

"Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan," tambahnya.

Lebih lanjut, TNI juga disebut terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Jika terdapat perkembangan situasi yang signifikan, TNI akan memberikan update lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan," pungkas Kapuspen.

Diberitakan sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Mereka menilai program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha Arsjad Rasjid sekaligus Co-founder 5P Global Movement mempromosikan ideologi pancasila dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di forum World Leaders Summit on Children’s Rights 2025.

Dalam forum tersebut Arsjad bergabung dengan pemimpin dunia seperti Queen Rania of Jordan, Wakil PM Italia - Antonio Tajani, Presiden RI ke-V Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden ECB dan PM Italia - Mario Draghi, Presiden FIFA - Gianni Infantino serta pemenang nobel perdamaian - Kailash Satyarthi.

Dalam pidatonya, Arsjad menekankan bahwa anak-anak adalah sumber kebahagiaan dan simbol cinta tetapi juga kelompok paling rentan. Namun, mereka kini makin menjadi korban dan kehilangan hak dasar untuk hidup bahagia dan aman.

Arsjad menyoroti pentingnya kebijakan yang selalu berpihak pada anak-anak dan mengajak para pemimpin dunia untuk bertanya

“Apakah keputusan ini akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka?" katanya lewat rilisnya, Selasa (4/2/2025).

Arsjad juga menegaskan bahwa Pancasila dapat menjadi model kebijakan internasional dalam perlindungan anak. Salah satu kebijakan yang lahir dari sana adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG),

"Inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang memastikan anak-anak mendapatkan akses nutrisi yang layak sebagai hak dasar mereka," ujar Arsjad.

Sebagai pendiri 5P Global Movement, Arsjad mengajak dunia untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak.

World Leaders Summit on Children's Rights 2025 ditutup dengan pidato Paus Fransiskus yang menyerukan persatuan global dalam memperjuangkan hak anak dan membangun dunia yang lebih adil bagi generasi mendatang.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Sjafrie mengatakan pihaknya akan ikut mensosialisasikan makan bergizi gratis sebagai kebutuhan pokok untuk siswa. Anak-anak hingga ibu hamil diprioritaskan untuk mendapat program usungan Presiden Prabowo Subianto ini.

"Ya nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara terutama anak-anak kita, ibu hamil dan juga stunting," katanya.

Ia merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegakan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," katanya.

Ia menekankan apa yang dilakukan oleh TNI hanya untuk memperjuangkan rasa kemanusiaan. Jajarannya akan mendukung program pemerintah pusat ini.

"Mereka-mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah. Jadi kita tidak memperdulikan isu-isu politik yang lain kecuali kita menjalankan tugas kemanusiaan," imbuhnya.

Simak Video: Temuan DPD RI di Papua Terkait Pelaksanaan MBG: Masalah Harga

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect.

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 ini.

Ia menuturkan bahwa mengingat kondisi dunia yang masih dipenuhi ketidakpastian pada tahun ini, maka tidak banyak yang dapat diharapkan dari perekonomian global untuk mendorong pertumbuhan dalam negeri.

“Memang dari sisi (ekonomi) global tidak banyak yang bisa kita harapkan. Nah, berarti kan kalau globalnya tidak banyak diharapkan, kita larinya (berharapnya) ke (ekonomi) lokalnya atau domestiknya,” kata Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

“Yang penting dua program ini harus kelihatan eksekusinya di tahun ini, karena kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect,” ujarnya pula.

Bambang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal dengan menggunakan bahan pangan yang berasal dari produsen lokal, sementara Badan Gizi Nasional maupun aparat terkait berperan sebagai lembaga pengawas.

Ia mengatakan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga kualitas serta standardisasi pelaksanaan program tersebut demi mencegah insiden yang tidak diinginkan, misalnya keracunan makanan.

“Tetap ada (pengawasan) karena namanya standar (operasional), apalagi di makanan. Ada satu orang keracunan atau sakit perut saja itu bisa jadi isu besar. Penting sekali untuk memastikan Makan Bergizi Gratis ini bisa menggerakkan ekonomi di tingkat lokal,” ujarnya.

Terkait program pembangunan 3 juta rumah, Bambang menuturkan bahwa program tersebut dapat menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025, karena sektor properti merupakan sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi paling luas dan merata.

“Sejak saya di UI (Universitas Indonesia) dulu masih aktif sebagai peneliti dan dosen, kami sering melakukan analisa mengenai sektor apa di republik ini yang memberikan efek berganda paling besar, ternyata hasilnya adalah di sektor properti, artinya sektor konstruksi khususnya terkait bangunan,” katanya lagi.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut karena sektor properti banyak melibatkan sektor perekonomian lainnya, termasuk logistik, industri manufaktur, industri logam, hingga jasa konstruksi, serta dapat memberikan manfaat kepada setiap lapisan pelaku usaha yang terlibat.

“Jadi kalau pemerintah bisa mengeksekusi berapa pun (realisasi rumah yang dibangun) dari program rumah murah ini atau rumah untuk rakyat ini, akan sangat membantu, paling tidak bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan (ekonomi) di tahun 2025,” kata Bambang.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk anak-anak di Papua mendapat ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM).

Meski demikian, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana memastikan bahwa tidak terpengaruh dan akan terus menjalankan program tersebut demi kesejahteraan anak-anak di Papua.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar menghadapi ancaman apa pun yang datang.

“Kami, dari TNI Angkatan Darat, secara umum tidak pernah terpengaruh dan gentar dengan ancaman apa pun,” kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

“Tujuan kami adalah untuk kesejahteraan anak-anak di semua wilayah Indonesia, agar mereka memiliki kesehatan yang lebih baik dan gizi yang cukup. Dengan demikian, mereka akan lebih sejahtera dan pintar,” ujarnya lagi.

Wahyu juga menambahkan bahwa pihaknya akan memperketat pengamanan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan lancar.

“Kita akan melanjutkan program ini dengan pengamanan yang lebih ketat, memastikan semuanya berjalan baik,” ujarnya.

“Operasi di Papua bukan di bawah kendali kami, tetapi di bawah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III). Namun, yang jelas, kita akan terus menjalankan program ini demi anak-anak kita,” kata Wahyu lagi.

Sementara itu, Aspotwil Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo mengungkapkan bahwa OPM telah melakukan gangguan sejak awal pelaksanaan program.

Salah satunya adalah dengan menyebarkan ancaman dan informasi bohong melalui selebaran serta media sosial.

“Sejak awal, mereka menyebarkan hoaks bahwa makanan dalam program ini telah diracun, seolah-olah program ini merusak masa depan anak-anak Papua,” ujar Yudhi.

Akibat ancaman tersebut, muncul keresahan di kalangan masyarakat, terutama para guru yang bertugas di daerah tersebut.

Namun, TNI dan aparat keamanan telah berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat dan tenaga pengajar agar tidak takut dan tetap menjalankan tugas mereka.

“Kami telah melakukan sosialisasi kepada para guru melalui Koramil, Polsek, hingga Babinsa. Kami meyakinkan bahwa keamanan tetap dijaga dan stabilitas wilayah tetap terjaga, khususnya di daerah seperti Intan Jaya,” katanya.

Brigjen Yudhi menegaskan bahwa ketakutan para guru dapat berdampak pada anak-anak yang seharusnya tetap bersekolah. Oleh karena itu, dia mengimbau para guru agar tetap menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut.

“Kalau guru saja takut, lalu anak-anak murid ikut takut, siapa yang akan mendidik mereka? Ini adalah perjuangan bersama, kita harus berani melawan rasa takut. Tetap bersekolah, tetap menerima ilmu,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan terkait peningkatan keamanan pasca-ancaman, Yudhi menegaskan bahwa aparat keamanan tetap siaga seperti biasa.

“Pengamanan tetap seperti biasa, melalui jajaran aparat di Polsek, Koramil, dan TNI. Yang terpenting adalah kerja sama dari semua pihak agar program makan bergizi gratis ini bisa berjalan optimal, terutama di daerah rawan seperti Papua,” katanya.

Sebelumnya, TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis.

Hal tersebut diutarakan oleh Panglima Kodap VIII Brigjen Undius Kogoya. Menurut dia, program makan bergizi adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda yang ada di Papua.

"Makan itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang," ujar Undius.

"Kami tidak segan membakar sekolah dan membunuh para pengkhianat di Intan Jaya," katanya lagi.

Ambon (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menyiapkan penyelenggaraan dapur umum guna menyediakan Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ditunjuk sebagai polda percontohan penyelenggaraan Dapur Umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi yang layak bagi anak-anak sekolah,” kata Wakapolda Maluku Brigjen Pol Samudi di Ambon, Selasa.

Dia mengatakan hal itu saat menghadiri rapat kesiapan pelaksanaannya secara daring. Rapat yang dipimpin Irwasum Polri ini diikuti Wakapolda Maluku dari Ruang Video Conference Lantai 2 Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon.

Turut hadir mendampingi Wakapolda yaitu Irwasda, Karo SDM, Karo Logistik, serta para kapolres/kapolresta dan jajaran polres di wilayah Polda Maluku.

Selain menyiapkan makanan bergizi, Polda Maluku juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta relawan, untuk memastikan distribusi makanan berjalan dengan lancar.

Polda Maluku juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dapur umum ini guna memastikan efektivitas serta kelancaran distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

"Dengan adanya Dapur Umum Makan Bergizi Gratis nanti, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku serta memperkuat solidaritas sosial di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi," katanya.

Dalam rapat tersebut, Irwasum Polri Irjen Dedi Prasetyo juga menegaskan bahwa MBG salah satu program unggulan pemerintah yang mendapat dukungan Polri.

Selain mendukung MBG, Polri juga berperan aktif dalam program swasembada pangan guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia menekankan implementasi program MBG di seluruh jajaran kepolisian, khususnya di wilayah Maluku, harus berjalan dengan baik agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui rapat ini, diharapkan koordinasi dan kesiapan setiap jajaran kepolisian dalam menjalankan program MBG semakin optimal, sehingga kontribusi Polri dalam mendukung kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional dapat terus ditingkatkan," ucapnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu kejelasan petunjuk teknis (juknis) terbaru untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Negeri Serumpun Sebalai itu.

"Kami mendukung penuh program prioritas Presiden, namun kami masih menunggu juknis terbaru sebagai dasar pelaksanaan program MBG ini," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto usai rakor bersama dalam rangka MBG di Pangkalpinang, Selasa.

Ia menegaskan Pemprov Kepulauan Babel siap mendukung program nasional ini, namun sebagaimana disampaikan masing-masing provinsi mengharapkan juknis pelaksanaan yang harus dilaksanakan sebagai payung hukum dalam memberikan dukungan terkait program nasional itu.

"Untuk dapur umum kami masih dalam tahap koordinasi antara BGN, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten dan kota," katanya.

Kabinda Kepulauan Babel Jusak Tarigan menyatakan jika setiap pihak terkait akan melakukan koordinasi yang diawali dengan rakor bersama BGN dan BIN.

Ia memahami pentingnya program MBG dalam memangkas ketertinggalan akibat stunting pada anak usia dini di Indonesia. Untuk itu, setiap pihak juga akan berkoordinasi berkenaan dengan ketersediaan dapur umum sentral demi melayani 260 ribu anak di Kepulauan Babel.

"Presiden memerintahkan agar kalau bisa seluruhnya terlayani dengan baik. Peran pemda sangat diperlukan nanti untuk membangun dapur umum, karena kalau hanya mengharapkan BGN sangat sedikit, sehingga jadi lambat," katanya.

Eddy Iskandar yang mewakili DPRD Kepulauan Babel menyampaikan DPRD akan bergandengan tangan bersama pemerintah daerah, termasuk bersama BIN.

Ia juga berharap juknis segera turun, sehingga program MBG untuk anak-anak TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, menyusui dapat dilaksanakan segera oleh pemerintah daerah.

"Ini program besar, memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu kolaborasi semua pihak, karena ini bukan soal memberi makan saja, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah, tujuannya seperti itu," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan program makan bergizi gratis (MBG) telah menjangkau 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi.

Ia menyampaikan program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini masih terus disalurkan dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima manfaat pada pertengahan Februari 2025. Adapun pemerintah menargetkan program MBG tersalurkan ke 82,9 juta penerima di tahun ini.

"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Untuk mempercepat distribusi program di daerah-daerah yang belum terjangkau, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

"Kami usahakan, kami makanya mengembangkan jejaring dengan berbagai instansi Polri, TNI, BIN (Badan Intelijen Negara), kemudian NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan lain-lain itu untuk mempercepat proses," jelas Dadan.

Hingga saat ini, Dadan mengatakan cakupan program MBG baru mencapai 0,8 persen dari target nasional. Dengan target mencapai 1,5 juta penerima pada Februari, masih ada 98,5 persen masyarakat yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

"Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8 persen. Peluangnya masih besar," kata Dadan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mendaftar hanya melalui situs resmi mitra.bgn.go.id dan mewaspadai pihak yang mengatasnamakan BGN untuk menarik biaya pendaftaran.

"Siapapun silakan bergabung. Yang penting mendaftarnya satu, di mitra.bgn.go.id dan jangan tertipu oleh orang-orang yang mengaku-ngaku pegawai Badan Gizi di daerah. Karena kami tidak pernah memungut bayaran sepeserpun," tegasnya.

Dadan juga menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat, mengingat wilayah tersebut belum menerima manfaat program ini.

"Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan.

Terkait kendala, Dadan menyebut tiga faktor utama yang menjadi tantangan dalam program ini, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

"Anggaran sudah selesai. SDM ada. Infrastruktur ada," tuturnya.