Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen dalam mengentaskan rumah tak layak huni dalam program 3 juta rumah.

Adapun merujuk data Badan Pusat Statistis (BPS),jumlah keluarga di Indonesia yang masih menempati rumah tak layak huni pada 2024 mencapai 34,75%, sedangkan rumah tangga yang menempati rumah layak huni mencapai 65,25%.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru tetapi juga mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Backlog kami selesaikan, lalu rumah tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kami harus selesaikan,” ujarnya dikutip dari laman resmi, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru. Pasalnya, tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dengan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Fahri.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Riau Elvi Syofriadi menuturkan pengembang berkomitmen dalam mengentaskan permasalahan rumah tak layak huni di Riau. Merujuk data BPS, besaran rumah yang layak huni baru di Riau baru mencapai 57,19, artinya jumlah rumah tak layak huni di kawasan tersebut masih besar.

Salah satu yang dilakukan REI dengan berkolaborasi Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Hal ini dilakukan dengan pengembangan rumah dan mencakup pemenuhan fasilitas sosial di sekitar kawasan Lanud Roesmin Nurjadin. REI Riau juga menyalurkan bantuan rumah gratis kepada masyarakat. Salah satunya adalah bantuan rumah gratis di Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri, Jalan Uka/Karosin Dusun 1 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

“Bantuan rumah gratis ini diberikan kepada keluarga Damri, seorang buruh perkebunan karet dengan penghasilan Rp60 ribu per hari. Beliau memiliki empat anak. Keluarga ini sebelumnya menumpang di tanah milik orang lain dengan mendirikan pondok seadanya dan berlantai tanah,” tuturnya.

Pihaknya juga berkomitmen menanam sebanyak 500 bibit pohon rambutan, mangga dan ketapang di lokasi Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri. Kegiatan ini sebagai bagian dari Program Sejuta Pohon yang telah dicanangkan oleh Ketua Umum REI pada 2024 lalu.

“Kami menanam dua pohon di setiap rumah yang bibitnya. Aksi tanam pohon merupakan upaya REI Riau untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ucap Elvi.

Komandan Lanud (Danlanud) Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama (Marsma) TNI Feri Yunaldi menuturkan program bantuan rumah layak huni itu sudah dijalankan sejak tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, pihaknya membentuk tim internal yang dibantu oleh perangkat wilayah terkait.

“Kami mendapat bantuan dari pengurus RT/RW setempat untuk membantu memverifikasi serta seleksi calon penerima bantuan rumah layak huni. Kriterianya adalah masyarakat tidak mampu, penghasilan tidak tetap, dan berdomisili di sekitar Lanud Roesmin Nurjadin,” ujarnya.

Lanud Rusmin Nurjadin telah menyalurkan sebanyak 6 unit rumah layak huni kepada warga Pekanbaru sejak November 2023 hingga akhir tahun 2024 kemarin. Calon penerima bantuan rumah layak huni harus memiliki tanah yang dibuktikan dengan sertipikat tanah dan mendapat persetujuan dari aparatur pemerintahan desa setempat.

“Semula program bantuan dari Lanud Roesmin Nurjadin adalah bedah rumah. Kemudian meningkat menjadi membangun rumah baru yang lebih layak huni tipe 36 plus,” kata Feri.

Jakarta -

Program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dilengkapi sarana transportasi yang terjangkau. Sarana transportasi yang terjangkau menjadi tulang punggung dalam kelancaran program tersebut.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan perencanaan pembangunan 3 juta rumah tersebut harus terintegrasi dengan sarana transportasi.

"Jadi, tidak asal. Misalnya, Menteri Perumahan bilang, tanahnya di sana. Di sana ada transportasinya? Ada infrastrukturnya atau tidak? Karena ini perlu diantisipasi, sudah dibangun tetapi tidak akan dihuni. Ini juga terkait dengan yang kawasan dua juta rumah di pedesaan setiap tahun," ujar Nirwono kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Menurut Nirwono jika program perumahan ini tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka rumah-rumah yang dibangun nanti bisa sepi peminat.

"Kita harus ingatkan kembali, dalam rencana ini, pengembangan tiga juta rumah tadi harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi yang terutama. Lokasi lahan rumah itu tidak asal menunjuk lahan, tetapi tolong perhatikan apakah ada infrastrukturnya, apakah ini terhubung dengan transportasi massal. Sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," terang Nirwono.

Sebagai informasi, menurut catatan detikcom, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program tiga juta rumah.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB beberapa waktu lalu.

Pemilihan NTB sebagai percontohan program tiga juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora.

"Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN mencatat sejumlah capaian penting yang diraih bersama kementerian dan lembaga lainya selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selama periode kerja itu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menjalin kerja sama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Koperasi dan UMKM, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasilnya, kata Erick, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi.

“Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Di sektor pembangunan infrastruktur dan hunian layak, misalnya, Kementerian BUMN dan Menteri PKP Maruarar Sirait telah mempercepat mempercepat pembangunan hunian subsidi dengan konsep transit oriented development (TOD).

Proyek ini mencakup Samesta Mahata Margonda, Serpong, Tanjung Barat, dan Parayasa, yang terintegrasi dengan stasiun KRL. Di samping itu, BTN juga mendukung program ini melalui rancangan skema KPR dengan tenor 30 tahun.

Dari sisi UMKM dan industri kreatif, BUMN bekerja sama dengan Kementerian UMKM untuk mendorong kewirausahaan dan industri kreatif dengan melibatkan ‘Rumah BUMN’ sebagai pusat pelatihan dan pendampingan.

Program tersebut juga mencakup penghapusan piutang macet para pelaku UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Sementara itu, kerja sama Kementerian BUMN dengan juga BPOM bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi produk. BPOM menyediakan pendampingan, sementara BRI, Pegadaian, dan PNM mendukung pembiayaan.

“Keberhasilan 100 hari kerja juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis,” kata Erick.

PALI -

Tumpahan minyak yang berasal dari kebocoran pipa milik salah satu perusahaan migas diduga mencemari sungai di Desa Sungai Dua, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel. Hal ini memicu kebakaran di sepanjang aliran sungai dan mendekati area permukiman warga.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (22/1/2025) sekitar pukul 06.30 WIB. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara dan videonya pun viral di media sosial. Warga sekitar pun terlihat panik menyelamatkan diri saat kobaran api mendekati area permukiman mereka.

"Iya benar ada kebakaran diduga akibat pipa bocor," kata Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin, Kamis (23/1/2025).

Khairu menyebut, api sudah berhasil dipadamkan dan dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Namun, akibat kebocoran pipa minyak merusak lahan di sekitar aliran sungai.

"Kami menduga api berasal dari percikan di titik aliran minyak yang mengalir di sungai. Kerugian yang dialami PT Medco E&P Indonesia diperkirakan mencapai ratusan juta Rupiah," ujar dia.

Untuk meminimalisir dampak lebih lanjut, kata dia, beberapa langkah telah diambil oleh berbagai pihak. Tim pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten PALI dan PT Pertamina EP dikerahkan ke lokasi. Meski medan yang sulit membuat pemadaman tidak optimal. PT Medco E&P Indonesia juga telah memasang oil boom untuk mencegah tumpahan minyak meluas.

"Kami meminta PT Medco E&P Indonesia untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah ini,termasuk mengganti kerugian masyarakat yang lahannya terdampak," tegas Kapolres.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres PALI, AKP Nasron mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelidiki dugaan sabotase yang mengakibatkan kebocoran pipa. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan dari situasi ini.

"Kami telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi protes sebelum ada penyelesaian dari pihak perusahaan. Pendataan kerugian warga harus segera dilakukan agar masyarakat merasa aspirasinya didengar," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Talang Akar Sunarto mengatakan Sungai Dua yang menjadi tumpuan masyarakat sekitar kini tercemar oleh minyak mentah, membuat airnya tidak lagi bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami sangat berharap PT Medco E&P Indonesia segera melakukan pembersihan aliran sungai, masyarakat sangat bergantung pada sungai ini untuk kebutuhan air bersih,"ujarnya.

(dai/dai)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo buka suara terkait isu kerenggangan hubungan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, usai beredar video yang menarasikan dirinya enggan bersalaman dengan menteri yang akrab disapa Ara itu.

Hashim menepis berita tersebut. Dia mengatakan bahwa informasi kerenggangan hubungan antara dirinya dengan Ara merupakan spekulasi semata dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Maaf ya, itu hoaks. Bohong," kata Hashim dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa saat itu dirinya menolak diajak memberikan keterangan pers dengan Menteri Ara lantaran dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, ajakan Ara itu bersamaan dengan instruksi Presiden Prabowo yang memintanya untuk bertemu dengan investor Qatar yang kala itu resmi menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan 1 juta rumah.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa hubungan Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan Ketua Satgas Permahan Hashim S. Djojohadikusumo tengah merenggang.

Hal itu digambarkan dalam sebuah penggalan video yang menampilkan Hashim menolak Ara untuk bersalaman dan menolak tawaran Ara untuk memberikan keterangan pers.

Tak berselang lama, Hashim tampak pergi meninggalkan Ara ke arah berlawanan, sementara Ara membalikkan badannya kembali menuju ke arah media untuk melanjutkan sesi doorstop sendirian.

Adapun, kejadian itu terekam usai keduanya menghadiri agenda penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pembangunan 1 juta rumah oleh Qatar pada Rabu (8/1/2025).

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Pengadilan Negeri Cibadak melakukan eksekusi pengosonganp lahan beserta permukiman warga seluas 1,2 hektare (ha) di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (22/1).

"Eksekusi lahan dan permukiman warga tepatnya di Kampung Cangehgar, RT 02/02, Kelurahan Palabuhanratu ini berdasarkan surat PN Cibadak Nomor: 124/KPN.W11-U18/HK2.4/I/2025 tentang Pengosongan Lahan," kata Wakil Ketua PNI Cibadak Maruli Tumpal Sirait di Sukabumi, Rabu.

Informasi yang dihimpun, ada 21 kepala keluarga yang mendiami lahan seluas 1,2 hektare tersebut. Selain rumah juga terdapat warung milik warga yang terkena dampak eksekusi.

Menurut Maruli, pihaknya telah mensosialisasikan serta mengirim surat terkait rencana eksekusi lahan ini kepada warga dan meminta untuk mengosongkan secara mandiri sebelum jadwal eksekusi dilaksanakan atau pada Rabu.

Tetapi, jika tidak melakukan pengosongan lahan secara mandiri maka PN Cibadak tetap melakukan eksekusi, namun sayangnya seluruh warga yang menghuni rumah yang berdiri di lahan seluas 1,2 ha tersebut memilih bertahan dan menolak pelaksanaan eksekusi tersebut.

Ia menjelaskan eksekusi lahan ini berawal pemohon Yudi Iskandar memenangkan gugatan atas termohon Maman Suparman dan kawan-kawan di PN Cibadak pada 2023 lalu. Seharusnya eksekusi lahan tersebut dilaksanakan pada 2023, namun ditunda.

"Eksekusi lahan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Ditambah tidak adanya surat-surat keberatan dari pihak tergugat tentunya PN Cibadak tetap melaksanakan eksekusi sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, konstatering sampai dengan pelaksanaannya hari ini," tambahnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Jakarta: Sebanyak 27 tower dari total 47 Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dan siap diresmikan.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Juni 2025.

Menteri Ara menambahkan untuk 20 tower rusun lainnya juga akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

Menteri Ara mengatakan, untuk 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujar dia.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan tower untuk ASN, Menteri Ara mengatakan, pemerintah juga telah menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri. "Kami laporkan di IKN kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," ujar dia.

(KIE)

Bojonegoro -

Bengawan Solo meluap di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro hingga menyebabkan banjir di beberapa lokasi.

Pantauan detikJatim, genangan banjir terjadi di Lorong II Kelurahan Ledok Kulon, dengan ketinggian air luapan Bengawan mencapai 30 hingga 40 sentimeter. Beberapa rumah warga juga terlihat kebanjiran, namun penghuni masih bertahan di rumah masing-masing.

Banjir langganan di pemukiman warga Ledok Wetan, Kecamatan Kota Bojonegoro, menjadi tempat bermain anak-anak selepas pulang sekolah.

"Air mulai masuk tadi sekitar jam 4 pagi. Tapi masih stagnan kondisi tinggi airnya," jelas Budi, warga Ledok Kulon, Rabu (22/1/2025).

Genangan banjir juga terlihat di jalan lingkungan RT 2 dan 3 Desa Ngablak serta di lapangan Ngulanan, Kecamatan Dander, dengan kedalaman 20 hingga 30 sentimeter. Sementara itu, di Kecamatan Baureno, banjir menggenangi lahan pertanian di Desa Kalisari seluas 174 hektare.

Lalu, di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, terdapat 6 rumah terdampak banjir dengan ketinggian air sekitar 40 sentimeter.

"Hingga siang ini, tinggi muka air Bengawan Solo masih siaga 3 atau siaga merah. Ada beberapa lokasi sawah dan permukiman yang mulai terdampak banjir," jelas Kalaksa BPBD Bojonegoro, Laela Noer Ainy.

Laela juga mengingatkan warga Bojonegoro di seluruh bantaran sungai untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar Bengawan Solo.

"Mohon untuk selalu waspada. Dan dilarang bermain atau berenang di sungai Bengawan Solo. Segera laporkan jika terjadi keadaan darurat kebencanaan," pungkas Laela.

(hil/iwd)