Menteri Keuangan Sri Mulyani membandingkan makan bergizi gratis (MBG) dengan katering hajatan.

Ia menegaskan MBG adalah program flagship milik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program makan gratis untuk lebih dari 90 juta orang bukan sekadar butuh anggaran besar.

"Banyak di ruangan ini yang mungkin sudah memiliki mantu atau dalam hal ini menggelar pernikahan anak. Biasanya Anda mengundang 500 orang, 1.000 orang, atau jika sangat kaya mungkin (tamu undangan) 5.000 orang," ucapnya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).

Namun, wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan persiapan pesta pernikahan itu punya waktu cukup panjang.

Ia memperkirakan biasanya pihak keluarga mempelai punya waktu enam bulan sampai setahun, termasuk untuk urusan katering.

Sementara, penyelenggaraan makan bergizi gratis mesti digelar setiap hari. Penerima manfaatnya pun banyak dan tersebar di beberapa titik Indonesia.

"Kami menyediakan makanan (MBG) untuk 5.000 (anak) per fasilitas, setiap hari. Jadi, Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun penuh," beber Ani membandingkan.

Ani menegaskan analogi tersebut menggambarkan betapa kompleksnya menjalankan program MBG. Ia menyebut pemerintah melalui Badan Gizi Nasional juga perlu memikirkan bagaimana kualitas makanan yang disalurkan itu.

Ia berjanji akan terus memberikan prioritas lebih untuk makan bergizi gratis. Bukan hanya pada alokasi anggaran, melainkan dalam hal distribusi makanan kepada penerima manfaat.

"Tentu saja proses bisnis (MBG) akan terus diperbaiki dan beradaptasi," tutup sang Bendahara Negara.

Anggaran MBG saat ini adalah Rp71 triliun. Namun, Badan Gizi Nasional menegaskan masih perlu suntikan dana Rp100 triliun pada 2025 agar target 82,9 juta penerima bisa tercapai.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara berencana mendenda masyarakat yang membangun rumah tanpa izin persetujuan bangunan gedung (PBG).

Ara mengatakan pengurusan PBG sudah cepat dan gratis. Dia menyebut pengurusan PBG saat ini bisa 14 menit di beberapa daerah.

"Sekarang saya bisa katakan urus izinnya, kalau enggak, sebentar lagi saya akan denda. Kenapa? Izinnya gratis dan cepat," kata Ara pada Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, Selasa (11/2).

Ara mengatakan pengurusan izin PBG penting untuk pendataan. Pemerintah bisa mendata semua bangunan perumahan di semua daerah.

Selain itu, PBG juga menjadi legitimasi atas rumah yang dibangun. Menurut Ara, rumah masyarakat bakal punya nilai jual lebih baik.

"Masa bangun rumah enggak ada suratnya? Nanti suatu saat mau jual bagaimana? Suatu saat mewariskan bagaimana? Kita mau melakukan itu dengan baik," ujarnya.

Ara berkata besaran denda yang akan diterapkan tidak akan tinggi. Dia menyebut denda difokuskan menertibkan data perumahan, bukan menghukum rakyat.

"Itu lebih kepada mengedukasi rakyat untuk tertib aturan, tertib administrasi. Ini kan mau diadministrasikan. Masak bikin rumah enggak ada izin?" ucapnya.

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyerahkan Buku Rekomendasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Buku tersebut diserahkan ke Kepala Badan Gizi Nasional, Dandan Hidayana dalam peluncuran Center of Excellence Program Makan Bergizi Gratis di IPB University, Bogor, Selasa (11/2/2025).

Adapun buku tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta didukung oleh UNICEF.

"Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku penerima manfaat yang paling banyak dalam program Makan Bergizi Gratis ini, sudah menyiapkan pedoman bagaimana pelaksanaan program tersebut di sekolah-sekolah, yang tidak hanya fokus pada makanannya. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan layanan kesehatan," kata Abdul Mu'ti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Program MBG bisa tingkatkan kualitas SDM

Mu'ti juga menekankan komitmennya agar program MBG dapat berjalan sukses dan berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada perkembangan mental dan karakter siswa.

“Kami berusaha agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya berdampak pada fisik anak-anak, tetapi juga mental dan karakter mereka," ujarnya.

Dia berharap penyelenggaraan program ini di sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program penguatan karakter bangsa melalui nilai-nilai spiritual, kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy juga menekankan MBG adalah program untuk masa depan pembangunan nasional Indonesia.

Ia juga melihat dengan kehadiran MBG membuat prestasi dan partisipasi pendidikan di sekolah meningkat serta membantu kesejahteraan petani, peternak dan pelaku UMKM.

"Hasilnya sudah jelas, program Makan Bergizi Gratis juga bisa meningkatkan prestasi, partisipasi pendidikan, kehadiran anak di sekolah. Serta meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan menciptakan lapangan kerja baru," ucap Rachmat.

Adapun buku rekomendasi tersebut terdiri dari rekomendasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, rekomendasi tata kelola dan manajemen Program Makan Bergizi Gratis.

Kemudian rekomendasi sistem pemantauan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis, rekomendasi sistem penjaminan keamanan pangan dan pengelolaan limbah Program Makan Bergizi Gratis.

Kumpulan rekomendasi prosedur operasional baku Program Makan Bergizi Gratis, pedoman Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan, dan standar gizi dan makanan Program Makan Bergizi Gratis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Indonesia siap menggelar "karpet merah" (simbol penghormatan atau eksklusivitas) kepada rakyat dan investor di sektor perumahan.

“Negara ini bisa membuat karpet merah untuk rakyat kecil. Sama seperti yang dikatakan Pak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rakyat harus diberikan karpet merah, bukan karpet hitam. Kami memastikan bahwa regulasi yang ada berpihak kepada kepentingan rakyat dan memberikan kepastian bagi investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan perumahan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dia juga mengajak para investor untuk berperan aktif dalam pengembangan perumahan berkelanjutan. Ara menegaskan bahwa kepercayaan publik dan stabilitas politik adalah faktor utama dalam menarik investasi.

“Investor itu pintar. Mereka tidak hanya melihat potensi, tetapi juga bagaimana pemerintah bekerja dan seberapa besar kepercayaan publik terhadapnya. Saat ini, kepercayaan terhadap Presiden Prabowo sangat tinggi, mencapai 80 persen menurut survei Litbang Kompas. Itu berarti mayoritas masyarakat percaya pada kepemimpinan beliau,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya menyoroti pentingnya stabilitas politik dan kepastian hukum dalam mendorong investasi.

“Tidak ada orang yang mau berinvestasi di negara yang tidak aman dan tidak stabil. Indonesia memiliki Presiden Prabowo, pemimpin yang telah bertemu dengan para pemimpin dunia dan mendapatkan kepercayaan internasional. Dalam dua bulan terakhir, dua investor besar dari Timur Tengah, Qatar dan Uni Emirat Arab, karena mereka percaya pada Presiden Prabowo,” kata Ara.

Di sektor perumahan dan permukiman, Menteri Ara menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus selalu berpihak kepada rakyat kecil.

“Saya tidak mungkin hanya bicara investasi tanpa terlebih dahulu memastikan rakyat kecil mendapatkan perhatian utama. Oleh karena itu, kebijakan kami sangat pro-rakyat,” ujarnya.

Selama tiga bulan terakhir, sebagai Menteri PKP, Ara mengatakan prioritas utama adalah memberikan Karpet Merah untuk rakyat, sesuai komitmen Presiden Prabowo, "Saatnya Rakyat Punya Rumah".

Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah antara lain menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya sebesar 5 persen, menghapus biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 0 persen.

“Mungkin Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang, tapi saya sudah bicara dengan kepala daerah agar mencari solusi yang kreatif. Karena tujuan kita bernegara adalah menyejahterakan rakyat kecil,” kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah terus memacu persiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dijadwalkan mulai bergulir pada 17 Februari mendatang.

Sosialisasi intensif dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan optimal, meskipun sejumlah tantangan logistik dan anggaran masih menjadi perhatian utama.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa persiapan program MBG di Kaltim difokuskan pada tiga aspek krusial.

Pertama, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai ujung tombak di lapangan.

SPPI yang telah direkrut akan mengemban amanah sebagai kepala satuan pelayanan makan bergizi di tingkat tapak.

"Kemudian kita juga bicara bagaimana mempersiapkan materialnya, jadi itu harus perlu ada dapurnya juga. Nah, di seluruh Kalimantan Timur ini nantinya akan perlu 450 (dapur umum) kira-kira," kata Tigor Pangaribuan dalam keterangan resmi, Selasa (11/2/2025).

Pada tahap awal program MBG, Tigor menyebutkan fokus utama pengoperasian dapur-dapur tertuju pada optimalisasi 37 SPPI yang telah tersedia.

Ketiga, memastikan dukungan bahan pangan khususnya sayur-mayur yang menjadi kendala krusial.

"Karena setahu saya sayur-mayur di Kaltim itu datangnya dari Jawa. Nah itulah yang perlu kita pikirkan sama-sama, karena nanti satuan-satuan pelayanan itu akan perlu 300 kilo sayur sekali masak untuk 3.000 anak," ucap Tigor.

Saat ini, program percontohan telah berjalan di SD 004 Samarinda Utara dan sekolah-sekolah lain akan menyusul secara bertahap.

Dari 37 SPPI yang disiagakan, mereka dipersiapkan untuk ditempatkan di satuan-satuan pelayanan yang ditargetkan beroperasi pada 17 Februari.

Tigor menyebutkan verifikasi kesiapan dapur, termasuk dapur yang dibangun oleh Polda Kaltim, terus dikebut. Target awal yang dicanangkan adalah memastikan minimal satu satuan pelayanan dapat beroperasi pada tanggal tersebut.

Di sisi lain, tantangan geografis Kaltim yang memiliki wilayah terpencil seperti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu turut menjadi perhatian.

Meskipun SPPI telah tersedia di Kubar, percepatan pembangunan dapur dan persiapan material di daerah-daerah ini menjadi prioritas untuk menjamin pemerataan program.

Lebih lanjut, Tigor mengungkapkan standar anggaran bahan pangan saat ini adalah Rp10.000 per anak dengan sistem reimbursement berdasarkan bukti pembelian.

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri berencana meningkatkan anggaran menjadi Rp15.000 per anak. Selisih Rp5.000 dialokasikan sebagai langkah antisipatif terhadap indeks kemahalan di Kalimantan, potensi fluktuasi harga bahan pangan, serta biaya operasional satuan pelayanan, termasuk gaji karyawan, listrik, air, gas, dan sewa bangunan/mobil.

Namun, Tigor menegaskan penyesuaian anggaran ini memerlukan bukti pembelian bahan pangan yang valid, mengingat disparitas harga antara Jawa dan Kalimantan.

Dia menuturkan BGN membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mencari solusi inovatif untuk pengelolaan menu dan pemenuhan bahan pangan.

Model dapur hybrid yang berkolaborasi dengan kantin sekolah, seperti yang telah diterapkan di Cimahi dan Semarang, menjadi salah satu opsi yang dilirik BGN di Kaltim.

"Kemarin saya meninjau yang di sekolah Bagimu Negeri di Semarang, itu di kantin sekolah yang diperbesar dapurnya diperbaiki. Jadi semua pihak kita akan berkongsi untuk bisa men-support bahan pangan," pungkasnya.

Jakarta: Dirjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Fauzan Adziman, mengungkapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih mengandalkan produk pendukung yang berasal dari luar negeri alias impor. Produk yang dimaksud adalah alat penyimpanan makanan hingga pengolahan makanan.

"Ini juga sangat penting karena biasanya alat-alat ini kita supply dari luar negeri," kata Fauzan di Kantor Kemendiktisaintek, Selasa, 11 Februari 2025.

Ia ingin alat-alat tersebut dihadirkan lewat inovasi dari perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi vokasi. "Jadi, supaya bisa dikembangkan kerja sama antara perguruan tinggi, perguruan tinggi vokasi dengan UMKM," jelas dia.

Fauzan menekankan ketergantungan produk impor pada program MBG mesti dikurangi. "Kita berdiskusi bagaimana riset dan pengembangan membantu program makan bergizi gratis. Karena banyak produk yang dipakai di MBG masih produk impor," ujar dia.

Pihaknya bakal bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pangan untuk membantu logistik dalam program Makan Bergizi Gratis. Perguruan tinggi akan membantu pengembangan pertanian untuk ketersediaan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.

"Jadi fungsi dari kampus adalah meningkatkan pendampingan dengan baik itu pertanian dan juga perkebunan sehingga solusi yang dibuat secara lokal itu bisa mengatasi masalah-masalah atau distribusi di desa-desa itu," kata Fauzan.

(REN)

Jakarta -

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah hingga Sorong, Papua Barat Daya. Para siswa menyambut program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dalam dokumentasi Biro Pers Istana seperti diterima, Selasa (11/2/2025), terlihat para siswa menyambut ompreng berisi makanan bergizi. Di salah satu sudut dapur gizi Kota Sorong, puluhan petugas sibuk menyiapkan makanan sehat untuk ribuan anak sekolah.

Kepala Dapur Gizi Kota Sorong, Indri Syifa, menjelaskan proses persiapan makanan dilakukan dengan baik. Menurutnya, antusiasme anak-anak tinggi setiap kali makanan tiba di sekolah.

"Apalagi pas pengantaran, anak-anak itu mereka senang sekali untuk mengambil makanan cepat-cepat, jadi antusias dari anak-anak sendiri, dari menu-menunya setiap hari kita berbeda-beda, kita bikinnya itu siklusnya 1 bulan, jadi setiap hari berganti," ujarnya.

Salah satu petugas dapur, Septina Keilem, mengaku turut merasakan dampak program itu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menuturkan bagaimana anaknya sendiri kini lebih memilih makan di sekolah daripada membawa bekal atau uang jajan.

"Biasanya kalau dia makan dari rumah sebelum ada makan gratis biasanya dia makan di rumah dia bawa uang jajan, tapi semenjak ada ini dia tidak pernah bawa uang jajan lagi. Dia bilang, 'Mak, tidak usah bawa uang jajan, yang penting air minum'," katanya.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah hingga Sorong, Papua Barat Daya. Sayur kangkung jadi menu favorit. (Foto: dok. Biro Pers Istana)

Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 37, program makan bergizi ini membawa perubahan signifikan. Kepala SDN 37 Martha Oktovina Bemey mengatakan sebelumnya banyak anak yang datang ke sekolah dalam keadaan perut kosong.

"Ibu, dia tadi pagi tidak sarapan, jadi dia lemas. Apalagi yang di kelas mau terima pelajaran matematika, pelajaran yang sulit-sulit, anak tidak konsentrasi sehingga, dengan ada makan bergizi ini, saya pantau ke kelas-kelas anak yang tadi jarang masuk, sekarang masuk banyak, mereka masuk untuk menerima pelajaran dan mereka senang sekali," katanya.

Namun Martha menyebut ada tantangan dalam memperkenalkan makanan sehat kepada anak-anak. Beberapa menu baru dianggap masih terasa asing bagi sebagian siswa.

"Ada beberapa menu yang baru pertama di lidah mereka, mereka rasa kurang pas, tapi kita selalu menganjurkan dicoba saja, makan sayuran wortel itu bergizi," ucap Martha.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah Sorong, Papua Barat Daya. Sayur kangkung jadi menu favorit. (Foto: dok. Biro Pers Istana)

Namun ada juga menu yang langsung mendapat tempat di hati anak-anak. "Sayur kangkung ya dilahap habis karena itu hampir makanan keseharian masyarakat kami yang orang Papua dan saya pikir semua orang suka sayur kangkung," tambahnya.

Kepala SDN 12 Johana Ruhulessyn menilai program tersebut memberikan manfaat besar bagi anak-anak didiknya.

"Pada saat makan mereka amat sangat senang karena kadang-kala mereka datang juga ada yang uang jajan, ada yang sarapan, ada yang tidak, namun dengan adanya makan gratis mereka lebih tambah semangat, untuk yang malas rajin datang ke sekolah," kata dia.

Sementara itu, guru SDN 39, Adomintje Yohana Sanggek, mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya mengatasi rasa lapar tetapi juga mendukung pertumbuhan anak-anak.

"Kita ke depannya maunya seperti ini, berprestasi anak-anak karena ini kan makanan sehat bergizi, pertumbuhan perkembangan tubuhnya bagus, berat badannya seimbang," katanya.

Salah satu orang tua siswa, Juned Florens Waromi, mengungkapkan bahwa program makan bergizi membuat anaknya lebih fokus belajar.

"Biasanya kalau anak-anak jajan, harus lari keluar dari sekolah, belanja jauh-jauh, begitu ada penambahan gizi di sekolah mereka sudah tidak pulang-pulang ke rumah lagi," ujarnya.

(fca/taa)

Gresik -

Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar SDN 71 Gresik, Dusun Mando, Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Gresik, Senin (10/2). Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu ikut meninjau pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut.

Kapolres Gresik terlihat membaur bersama anak-anak SD. Senyum menyungging di bibir Rovan saat bercengkerama dengan anak-anak dan para guru.

Sebanyak 175 paket MBG dibagikan kepada para siswa. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam bumbu kecap, gurami crispy, sambal goreng tempe, sayur capcay, dan buah jeruk.

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi," tegas Rovan dalam keterangannya yang diterima detikJatim, Selasa (11/2/2025).

Rovan menambahkan, pemantauan terhadap distribusi MBG merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan Polri. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap anak-anak sekolah.

Selain itu, program ini juga mendukung inisiatif pemerintah dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa melalui asupan makanan bergizi.

Ini adalah wujud kepedulian kami dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi muda," tambahnya.

Sementara itu, Gus Yani mengapresiasi program MBG. Dia berharap program ini bisa terus dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan anak-anak di Kabupaten Gresik. Program MBG ini diharapkan juga dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.

"Sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan bergizi dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Gresik," ucap Gus Yani.

(hil/fat)

JAKARTA - Pemblokiran anggaran membuat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dihentikan sementara. Anggaran akan dialihkan untuk prioritas program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemblokiran anggaran Kementerian PU mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Atas pemblokiran itu, anggaran IKN turut terkena pangkas dari Rp60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.

"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara. Jangan panik toh anggaran belanja pegawai aman," ujar Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Indrajaya, Senin (10/2/2025).

Mengacu Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran. Anggaran yang diblokir di luar operasional dan belanja pegawai.

Besarnya angka pemblokiran memang cukup signifikan, namun Inpres Prabowo dinilai out of the box. "Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya. Apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat?" ucap Indra.

Dia menjelaskan, anggaran IKN tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di OIKN sebesar Rp28,3 triliun pada APBN 2025. Dari total anggaran OIKN sebesar Rp26,7 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.

Menurut Indra, hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat. Dia setuju dampak positif pembangunan ibu kota baru itu tidak instan karena itu pembangunannya tidak boleh terburu-buru.

"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Dia justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN bila semua gedung/kantor lembaga negara sudah terbangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatan tahun 2029.

"Artinya Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program kesejahteraan rakyat," kata Indra.

"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024 atau bila ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya membuat kebijakan efisiensi anggaran lantaran ingin anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk program makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah.

Hal ini ia katakan dalam pembukaan Kongres Muslimat NU di Jawa Timur, Senin (10/2) kemarin.

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan," kata Prabowo.

Prabowo turut menyentil ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskannya. Padahal, lanjutnya, ia ingin kementerian/lembaga berhemat untuk hal-hal yang tidak perlu.

"Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada, saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat," ujarnya.

"Saya (juga) ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia, kita punya 330 ribu sekolah, ibu-ibu yang guru angkat tangan, ibu-ibu benar enggak? Lihat sekolah-sekolah, perlu diperbaiki atau tidak?," kata Prabowo melanjutkan.

Prabowo mengatakan anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20 ribu sekolah, sementara ada 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku ingin memangkas anggaran perjalanan dinas hingga perjalanan keluar negeri para pejabat negara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan mengatakan jika perlu, dalam satu periode kepemimpinannya tak usah ada yang ke luar negeri kecuali tugas negara.

"Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," ucapnya.

Di sisi lain, Prabowo menjelaskan alasannya kerap ke luar negeri belakangan ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia mengatakan kunjungannya ke luar negeri untuk mengamankan kepentingan bangsa.

"Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri? Saya diundang sebagai kepala negara dalam konferensi konferensi yang penting, oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo meminta jajarannya untuk tidak melakukan studi banding ke negara lain. Ia pun heran ada pihak yang melakukan studi banding mengentaskan kemiskinan ke Australia.

"Diskusi, diskusi, studi banding, studi banding mau belajar bagaimana mau mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australi. Australi salah satu 10 negara terkaya di dunia, ko belajar ke Australi?" ujarnya.

Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan perlu ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Ia akan bertemu dengan sejumlah instansi untuk mencari solusi pembiayaan program tersebut.

Ia mengungkapkan diskusi akan dilaksanakan pada Selasa (11/2). Ia mengajak pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas peran BI dalam mencapai target pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 8 persen seperti yang dicanangkan Prabowo. Lalu, ia juga mempersilakan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membagi gagasan terkait faktor likuiditas.

Ara menegaskan upaya menguatkan likuiditas perbankan harus legal, bisa bersaing, serta bisa menggerakkan sektor perumahan. Pasalnya, terdapat ratusan industri yang terkait dengan sektor perumahan. Ara menyebutkan industri tersebut di antaranya semen, kaca, cat, pasir, batu, kayu, aluminium, dan baja ringan.

"Jadi kalau ini didorong, saya yakin akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan yang mau dicapai sejumlah 8 persen itu secara signifikan," katanya.

Di sisi lain, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo atas kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan tersebut membebaskan pungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"PPN-nya (untuk rumah) di bawah Rp 2 miliar (gratis sejak) 1 (Januari) sampai bulan Juni ini gratis. Jadi ini waktunya buat rumah," tuturnya.

Kemudian, waktu pengurusan PBG yang memakan waktu 2-3 bulan, kini dipercepat. Bahkan, Ara menyebutkan sudah ada sejumlah daerah hanya dalam hitungan menit, bahkan ada yang sekitar 15 menit. Daerah itu antara lain Sumedang, Subang, Bali, dan Jakarta.

Menurutnya, hal ini menunjukkan birokrasi di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dapat melayani dengan cepat. Kondisi tersebut dinilai memberi pengaruh signifikan pada pelayanan publik.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah di Kota Semarang pada Senin (10/2/2025). 

Sekolah-sekolah yang dikunjungi antara lain SMK Bagimu Negeriku, SD MI Miftahus Shibyan dan SMA N 16 Semarang. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kodam IV Diponegoro untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar melalui Makan Bergizi Gratis.

Dalam kunjungannya, Pangdam IV Diponegoro berinteraksi langsung dengan para siswa dan guru, serta meninjau proses penyiapan makanan bergizi yang disediakan SPPG dibawah pengawasan SPPI. 

"Di wilayah Kota Semarang ternyata sudah hampir semua kelas baik SD, SMP, SMA sudah dapat makan, ya mudah-mudahan segera akan bisa dipenuhi seluruhnya," ujar Pangdam. "Saya lihat anak-anak juga sangat antusias dan menikmati sajian menu hari ini," ujarnya.

Program MBG merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi generasi muda. Pangdam IV/Diponegoro juga menyoroti upaya tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyesuaikan dan mengevaluasi menu makanan serta menjamin nilai Gizi serta Higienis makanan. 

"Dari tim BGN juga sudah disesuaikan baik dari Kalori, Protein dan kita lihat jadwal juga per hari berbeda per minggu juga berbeda. Dan pasti juga dari BGN juga sudah setiap saat melakukan pengawasn dan evaluasi ke sekolah," katan mantan Danjen Kopassus ini.

Beberapa siswa menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada Presiden RI karena sudah memberikan Makan Bergizi Gratis di sekolah. "Terima Kasih Bapak Prabowo,” ucap siswa.

Editor : Ahmad Antoni