Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan jika Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi presiden pada 2029 mendatang.

Adik Prabowo itu mengatakan 3 juta rumah dan apartemen ditargetkan terbangun pada tahun ini. Artinya, selama lima tahun kepemimpinan Prabowo bakal ada 15 juta rumah yang dibangun selama Prabowo menjabat.

Jika Prabowo terpilih sebagai presiden untuk periode kedua, maka rumah yang terbangun ditargetkan mencapai 30 juta unit."Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi lima tahun, jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah," katanya dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2).

Hashim mengatakan pembangunan 3 juta rumah akan dimulai April mendatang, dengan membangun 1 juta apartemen. Rumah-rumah tersebut akan dibangun dengan investasi Qatar bernilai US$20 miliar.

Tak berhenti sampai di situ, ia menyebut Qatar juga akan membangun 3 juta hingga 5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Selain itu, Abu Dhabi melalui BUMN-nya Mubadala Investment Company juga akan berinvestasi di sektor perumahan Indonesia.

"Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI), kata Hashim, juga menyiapkan Rp130 triliun untuk pembangunan rumah di Indonesia.

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) saya dengar. Dan ini dananya semua dari dalam negeri," pungkasnya.

Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Kota Ternate, Maluku Utara, hingga menyeruduk seorang wanita bernama Misna (41) dan anaknya bernama Zahlia (4). Saat ini korban Zahlia telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

"Sementara ada dapat perawatan di RSUD Chasan Boesoirie Ternate," ujar Kapolsek Pulau Ternate, Ipda Iwan Mole kepada detikcom, Rabu (26/2/2025).

Peristiwa itu terjadi di RT 003 Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Rabu (26/2) sekitar pukul 07.30 WIT. Kejadian itu sempat disaksikan oleh seorang warga bernama Budi.

"Awalnya ada seorang warga Kelurahan Rua bernama Budi melihat seekor babi hutan melintasi jalan dan masuk ke perkampungan, lalu menuju ke korban ibu Misna dan anaknya, Zahlia," ujar Iwan.

Tiba-tiba babi tersebut mengamuk dan menerkam kedua korban. Pakaian yang dikenakan Zahlia pun dirobek hingga tubuhnya digigit secara berulang dan mengeluarkan darah.

"Merobek-robek baju hingga badan sampai (korban) berlumur darah. Kemudian saudara Budi berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar, bahwa ada seekor babi menyerang ibu Misna dan anaknya," katanya.

Sejumlah warga pun datang dan melakukan perlawanan menggunakan kayu dan batu, dengan cara memukul dan melempar. Beberapa menit kemudian, babi tersebut pun mati.

"Setelah beberapa menit kemudian, babi tersebut berhasil dibunuh. Sedangkan kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit," imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Ternate AKP Umar Kombong menambahkan, peristiwa itu sempat memicu kepanikan dari warga sekitar. Warga pun merasa trauma dengan kejadian tersebut.

"Kejadian ini memicu kepanikan warga sekitar, kejadian ini juga menimbulkan rasa trauma dan terguncang bagi warga sekitar akibat serangan babi hutan yang begitu tiba-tiba," imbuh Umar.

Berdasarkan video berdurasi 29 detik yang beredar, wanita yang diketahui bernama Misna tampak bersusah payah melepaskan anaknya bernama Zahlia dari gigitan babi hutan. Terlihat Zahlia tampak terkapar di tanah dan diseret oleh babi secara brutal.

Terdengar teriakan histeris dari dua orang pria atas kejadian tersebut. Terlihat juga dua orang pria yang memegang balok kayu dan menghantam babi tersebut secara berulang.

Video: RRI Ternate Sebut Penyiar yang Curhat Efisiensi Anggaran Masih Bekerja

Video: RRI Ternate Sebut Penyiar yang Curhat Efisiensi Anggaran Masih Bekerja

Program 3 juta rumah menjadi salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak asing telah menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam program itu, ada Qatar hingga Uni Emirat Arab (UAE).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, pada bulan April atau setelah Lebaran nanti, investor dari Qatar akan membangun 1 juta apartemen.

"Ini satu pengusaha, dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar untuk 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain Qatar, UEA juga akan masuk ke proyek 3 juta rumah ini. Pemerintah melalui BUMN Mubadala juga akan membangun 1 juta apartemen. Baik dana yang masuk dari Qatar maupun UEA merupakan investasi.

"Pemerintah Abu Dhabi (UEA) melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan investasi 1 juta apartemen. Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," ujarnya.

Hashim mengatakan, target pembangunan perumahan meningkat pesat, dari yang semula 1 juta unit rumah di pemerintahan lalu, menjadi 15 juta unit rumah, atau yang sering disebut program 3 juta unit rumah dan apartemen per tahun.

"Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah. Dan ini akan segera dimulai" kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

BI sebelumnya meningkatkan insentif KLM dari maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Insentif KLM untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan bertahap dari Rp 23 triliun menjadi Rp 80 triliun.

Selain itu, BI berkomitmen membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hashim menilai, Indonesia sebenarnya memiliki dana cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah dan rumah susun setiap tahun. Namun, dana itu tersebar di berbagai instansi, termasuk BI.

"Dana ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, di SBN, di BI. Likuiditas kita besar, tapi tidak digunakan untuk real economy," ucapnya.

Investor asing dari berbagai negara juga akan membantu pendanaan program ini.

"Investor banyak. India, Singapura, Turki, semua bersedia. Saya baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang siap memberikan modal," tuturnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait pembelian SBN perumahan.

"Dukungan pendanaan dari Bank Indonesia melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dana dari pembelian SBN perumahan akan digunakan untuk debt switching atas SBN yang jatuh tempo saat pandemi Covid-19.

Selain itu, dana itu juga mendukung program Presiden Prabowo lainnya, termasuk hilirisasi dan ketahanan pangan.

"Itu menunjukkan komitmen tinggi Bank Indonesia, tidak hanya dari kebijakan tapi juga pendanaan, untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita," kata Perry.

Namun, Perry tidak mengungkapkan berapa nilai SBN yang akan diserap BI untuk membiayai program 3 juta rumah tahun ini.

Rencana ini masih perlu dibahas Komisi XI DPR RI. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyatakan, DPR akan mengawal proses ini.

"Ini akan menjadi bahan rapat di Komisi XI. Tugas kami menyelesaikan ini secara tuntas agar tidak ada keraguan sedikit pun tentang dukungan tersebut," kata Misbakhun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

BI sebelumnya meningkatkan insentif KLM dari maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Insentif KLM untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan bertahap dari Rp 23 triliun menjadi Rp 80 triliun.

Selain itu, BI berkomitmen membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hashim menilai, Indonesia sebenarnya memiliki dana cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah dan rumah susun setiap tahun. Namun, dana itu tersebar di berbagai instansi, termasuk BI.

"Dana ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, di SBN, di BI. Likuiditas kita besar, tapi tidak digunakan untuk real economy," ucapnya.

Investor asing dari berbagai negara juga akan membantu pendanaan program ini.

"Investor banyak. India, Singapura, Turki, semua bersedia. Saya baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang siap memberikan modal," tuturnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait pembelian SBN perumahan.

"Dukungan pendanaan dari Bank Indonesia melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan realisasi investasi program 3 juta rumah perdana oleh investor asing bakal dilakukan pada April 2025.

Hashim menyebut, groundbreaking proyek 3 juta rumah itu merupakan realisasi dari komitmen investasi dari investor asing asal Qatar yang telah diteken beberapa waktu lalu.

“Akan segera dimulai proyek pertama pada April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menambahkan total investasi yang diguyurkan Qatar itu mencapai US$18 miliar hingga US$20 miliar atau sekitar Rp294,98 triliun hingga Rp327,76 triliun (Asumsi Kurs: Rp16.388).

Tak hanya dari Qatar, Hashim juga membocorkan bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara lain mulai dari Uni Emirat Arab (UEA) hingga Turki.

“Optimis dana bakal ada, investor banyak, ada India bersedia, Singapura bersedia, Turki saya sudah dapat proposal dari Turki banyak yang bersedia untuk berikan modal,” ujarnya.

Sebelumnya, Hashim mengaku sudah tiga kali menyambangi Beijing, China pada tahun ini untuk menarik lebih banyak investor dalam program 3 juta rumah.

Dari hasil kunjungannya, Hashim menyebut bahwa perusahaan konstruksi China sangat ingin ke Indonesia. Mengingat, sektor konstruksi China saat ini sedang lesu, memaksa sektor ini untuk mencari pasar lain.

“Kami datang di waktu yang tepat. Permintaan Indonesia sesuai dengan kebutuhan China,” ujarnya.

Selain berkunjung ke China, Hashim juga melakukan kunjungan ke New Delhi, India. Dia mengungkap, sektor konstruksi di India dapat membangun rumah dengan biaya sekitar US$3.000-US$4.000 per unit di luar biaya tanah.

Dia mengharapkan, program ini dapat tercapai sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan investasi sekitar 2%-2,5%.

Manokwari (ANTARA) - Sebanyak 31 warga tidak mampu di Kabupaten Manokwari, Papua Barat sudah terdampak program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat membeli rumah perdana.

PIt Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari Sius N. Yenu di Manokwari, Selasa, sejak tanggal 17 Januari 2025 hingga 24 Februari 2025 sudah 31 pemohon yang disetujui mendapatkan BPHTB nihil.

“Pembebasan biaya BPHTB dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri Pekerja Umum, Menteri Pemukiman dan Kawasan Perumahan, dan Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkab Manokwari sudah menindaklanjuti SKB 3 menteri dengan membuat peraturan bupati (Perbup) Manokwari Nomor 25 tahun 2025 tentang pembebasan biaya BPHTB untuk kategori MBR.

Pembebasan BPHTB tersebut khusus MBR yang ingin memiliki rumah pertama sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang 3 juta rumah.

Sedangkan, jika bukan rumah pertama dan di luar program 3 juta rumah maka tetap dikenakan biaya BPHTB

"Kita selektif untuk memberikan pembebasan BPHTB atau BPHTB nihil. Hal itu hanya berlaku bagi MBR yang masuk dalam program 3 juta rumah dan mempunyai surat keterangan tidak mampu dari Dinsos Manokwari,” katanya.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Manokwari Umrah Nur menjelaskan, syarat bebas BPHTB adalah harus terdata pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan masuk dalam kategori MBR yang dikeluarkan Dinsos Manokwari.

Kategori MBR untuk kepemilikan rumah adalah warga yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta untuk perseorangan, sedangkan bagi yang sudah menikah sebesar Rp 10 juta.

Selain itu, rumah yang dibeli adalah rumah pertama dengan harga maksimal sebesar Rp240 juta. Di luar ketentuan itu maka warga tidak bisa mendapatkan pembebasan BPHTB.

“Kita sudah sosialisasikan Perbup Nomor 25 tahun 2025 kepada notaris, pihak pengembang dan OPD teknis terkait. Kita sudah satu pemahaman karena meskipun pembayaran BPHTB dilakukan pengembang, tapi biasanya pengembang membebankan pada pembeli rumah,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun ada pembebasan BPHTB namun target penerimaan pajak Pemkab Manokwari dari BPHTB tahun ini tidak mengalami penurunan.

Tahun ini penerimaan dari BPHTB ditargetkan Rp 12,9 miliar dan sampai dengan tanggal 15 Februari 2025, sudah terealisasi sebesar Rp1,42 miliar.

CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Manfaat layanan tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) memberi peluang bagi pekerja untuk memiliki hunian.

Pejabat Penganti Sementara (Pps) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Suarni menyampaikan MLT program perumahan itu bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian para pekerja dalam memiliki rumah.

“Program MLT Perumahan ini sebagai wujud nyata BP Jamsostek dalam menyukseskan program ‘sejuta rumah’ dari pemerintah. Tujuannya meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan menjaga pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya," tuturnya, Selasa (25/2/2025).

Suarni menjelaskan, kemudahan mendapatkan renovasi dan hunian itu adalah manfaat layanan tambahan dari program Jaminan Hari Tua (JHT).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga kerja (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan.

“Ada empat jenis manfaat layanan tambahan yang dapat diakses peserta BP Jamsostek, yakni kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasiitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK),” sebut Suarni.

Adapun MLT merupakan fasilitas layanan tambahan yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta berupa bunga bank yang lebih ringan dibandingkan bunga komersil lain.

Misalnya pada pinjaman KPR dengan maksimal harga rumah 500 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan maksimal sebesar Rp200 juta.

Pada program kepemilikan Rumah ini BP Jamsostek bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara dan Bank BJB, serta developer untuk membantu pekerja dalam kepemilikan rumah.

Dengan harga sangat kompetitif, subsidi bunga, suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil, dan tenor pinjaman lebih panjang, maksimum sampai dengan 30 tahun.

Suarni mengungkapkan, untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek minimal satu tahun.

Serta mengikuti minimal tiga program antara lain JHT, Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran.

“Masing-masing jenis produk MLT bertujuan untuk membantu pekerja penerima upah mendapatkan rumah dengan plafond yang berbeda-beda. Bagi peserta yang ingin memanfaatkan jenis layanan dari program JHT ini bisa mengakses melalui aplikasi JMO atau datang ke kantor BP Jamsostek," pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana

Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan program pembangunan tiga juta rumah dapat membuka peluang bagi industri semen di tengah biaya bahan baku yang meningkat dan anggaran infrastruktur yang terbatas.

Adisatrya menilai kehadiran inovasi bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), diharapkan menjadi solusi untuk mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang ramah lingkungan.

"Persoalan kelebihan kapasitas produksi, persaingan harga yang semakin ketat, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, semakin menuntut pelaku industri semen untuk terus berinovasi," kata Adisatrya, dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas langkah SIG yang terus berinovasi di tengah tantangan yang dihadapi industri semen, dan mendorong agar jangkauan ketersediaan bata interlock presisi dapat diperluas bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan," ujar Adisatrya.

Ia juga memuji keunggulan-keunggulan bata interlock presisi, di antaranya telah teruji memadai untuk diaplikasikan di wilayah dengan tingkat gempa tinggi, dan waktu konstruksinya yang jauh lebih cepat dibandingkan rumah konvensional.

"Sehingga, diharapkan produk bata interlock presisi agar bisa cepat menjangkau pasar-pasar nasional," katanya.

Dalam peninjauan di Kendal, Jawa Tengah, rombongan Komisi VI DPR RI juga melihat aplikasi pavingblock berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Paving block berpori merupakan salah satu solusi beton inovatif berbasis semen hijau dari SIG yang memiliki kemampuan meresapkan air.

Sementara itu, Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan aspek sosial dan lingkungan juga tidak luput dari perhatian SIG dalam menjalankan operasional perusahaan sebagai bentuk komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Inovasi semen hijau SIG lebih rendah emisi karbon hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90 persen," kata Donny.

"Sehingga, dengan menggunakan semen hijau SIG, berarti ikut berpartisipasi dalam upaya menurunkan emisi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan di sisi lain mendukung kemajuan industri dalam negeri," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Dua perumahan di Kota Bekasi dilaporkan sempat terendam banjir imbas hujan deras yang mengguyur pada Selasa (25/2/2025) sore.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, dua perumahan yang sempat terendam banjir yakni, Perumahan Dosen IKIP dan Perumahan Jatibening Permai di Pondok Gede.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bekasi, Priadi Santoso mengatakan, kedua perumahan mulai tergenang air pukul 18.00 WIB dengan ketinggian 40-100 sentimeter.

Namun, banjir hanya merendam beberapa jam saja. Sekitar pukul 23.00 WIB, banjir di dua perumahan tersebut mulai surut.

"Air mulai menggenangi jalanan perumahan pada pukul 18.00 dan mulai surut pada pukul 23.00. Ketinggian air 40-100 cm," kata Priadi saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (26/2/2025).

Priadi mengatakan, banjir tersebut cepat surut karena beroperasinya mesin pompa di masing-masing perumahan tersebut.

Debit air kian cepat menurun juga karena adanya dukungan mobil pompa dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

"Didukung pula tambahan dua unit mobil pompa dari BMSDA dan satu unit mobil pompa dari BBWSCC untuk melakukan perbantuan pompanisasi," pungkas dia.

IDXChannel - Banjir menerjang dua perumahan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam (25/2/2025). Akibatnya, beberapa warga dievakuasi oleh Tim BPBD menggunakan perahu karet.

Kasi RR BPBD Kota Bekasi, Idham mengatakan, banjir dengan ketinggian setengah meter merendam Perumahan Jatibening Permai.

"Ketinggian banjir 50 hingga 60 cm," kata Idham, Rabu (26/2/2025).

Idham menambahkan, BPBD mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sasaran evakuasi anak-anak dan orang lanjut usia.

Selain itu, kata Idham, pihaknya menerjunkan empat pompa air untuk proses penyurutan banjir.

"Empat pompa air sudah dikerahkan, dan kondisi air sudah berangsur surut dengan ketinggian kurang lebih 50 hingga 60 cm," katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Bekasi Priadi mengatakan, kondisi banjir sudah mulai surut.

"Kondisi air di Perumahan dosen IKIP sudah surut dan di Perum Jatibening Permai juga sudah mulai surut, dan saat ini di lokasi sudah beroperasi dua unit mobil pompa dari BMSDA untuk melakukan pompanisasi," kata Priadi.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Program penyediaan 3 juta rumah yang dahulu bernama program sejuta rumah merupakan salah satu program kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kemenkeu akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan dari Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Menkeu mengatakan, Pemerintah melalui Undang-Undang APBN 2025 telah memberikan dukungan sebanyak 220 ribu rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dukungan tersebut berupa alokasi Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendukung 220 ribu rumah bagi MBR yang pinjaman bunganya hanya 5% selama 20 tahun.