JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). SE tersebut akan ditandatangani oleh ketiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Tito menjelaskan, penandatanganan itu akan dilakukan pada Senin (25/11) mendatang. Dia memastikan penandatanganan SE itu akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Dia menegaskan, pembebasan pajak ini akan ditujukan bagi pembangunan perumahan untuk MBR. Kementerian PKP juga sudah mempunyai daftar pengembang untuk program tersebut.

"Untuk menolkan PBG, persetujuan bangunan gedung dan BPHTP khusus untuk perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memang daftarnya ada di Kementerian Perumahan," jelas Tito.

Kemudian dia juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

Sebelumnya, Tito mengatakan penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip dari detikProperti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama pendanaan transisi energi dan program 3 juta rumah dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie usai menghadiri acara “Indonesia-UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange” di 10 Paternoster Sq, London EC4M 7LS, Inggris, Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

Anindya mengatakan, berpotensi mendapatkan pendanaan untuk program transisi energi dan program tiga juga rumah yang sedang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

“Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara yaitu Indonesia dan Inggris,” kata Anindya dalam siaran pers, Jumat (22/11/2024).

Anindya mengatakan, kedatangan Kadin beserta unsur dari pemerintah itu dalam rangkaian mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Inggris.

Selain membuka potensi pendanaan untuk program transisi energi dan rumah murah, aspek pendanaan di sektor riil juga menjadi perhatian Kadin untuk mendapatkan pendanaan dari LSEG.

“Di sini kami katakan bagaimana membawa financing (pendanaan) dari Global North (Utara) ke Global South (Selatan). Karena bagaimanapun juga, yang mempunyai biodiversitas banyak itu justru di (negara-negara) Selatan, yang mempunyai kandungan mineral kritis, dan yang mempunyai renewable energy (energi terbarukan) juga di Selatan. Jadi itu yang kami upayakan,” kata Anindya.

Dalam acara yang merupakan rangkaian dari London Climate Action Week itu, Anindya hadir bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, CEO Arsari Group sekaligus sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komite Bilateral Inggris-Indonesia Kadin Indonesia Michael Sampoerna, serta perwakilan dari pemerintah yaitu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, yang juga hadir sebagai Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto turut menawarkan investasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga pembangunan 3 juta rumah selama lawatannya ke 5 negara, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menekankan bahwa suntikan dana untuk IKN masuk dalam pembahasan Prabowo pada kunjungan kerjanya selama dua pekan itu.

Selain mempromosikan sektor infrastruktur, Presiden Ke-8 RI itu juga disebut menyinggung bidang energi baru terbarukan. Hal ini disampaikannya usai menemai Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

“Ya, itu ikut yang kami sampaikan juga, kesempatan untuk berinvestasi di IKN, itu kami sampaikan juga, terutama di bidang infrastrukturnya dan juga di bidang renewable energy,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).

Selain IKN, Rosan melanjutkan, Prabowo juga membahas proyek tanggul raksasa atau Great Giant Sea Wall yang ditargetkan bisa digarap oleh pengusaha swasta.

“Beliau [Prabowo] menyampaikan bahwa harapannya justru private sector lah, dunia usaha lah, yang mengambil peran yang tinggi untuk semua pekerjaan yang ada,” ucapnya.

Termasuk, kata Rosan program pembangunan 3 juta rumah beserta potensinya terhadap calon penanam modal dari The Black Country atau Negara Hitam itu.

Dia menjelaskan bahwa target pemerintah adalah akan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya, dalam waktu 10 tahun ke depan.

“Jadi itu juga target dan juga itu adalah opportunity, bagaimana para investor juga bisa berpartisipasi dengan tentunya dengan affordable, dengan cost yang efisien, dan kita akan memfasilitasi itu secara transparan, terbuka, dan juga dengan kebenaran yang sangat-sangat tinggi,” pungkas Rosan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan baru untuk program transisi energi dan pengadaan 3 juta rumah dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie usai menghadiri acara "Indonesia UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange" di 10 Paternoster Sq. London EC4M 7LS, Inggris, Kamis (21/11/2024) pagi waktu setempat.

"Senang sekali kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo (di Inggris). Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris," kata Anindya, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Dok. Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di London, Inggris pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

Anindya menyebut, selain membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program pemerintah transisi energi dan pembangunan rumah murah, aspek pendanaan di sektor riil juga menjadi perhatiannya untuk mendapatkan pendanaan dari LSEG.

Anindya menegaskan Kadin Indonesia juga berkomitmen membidangi hal itu. Untuk itu, di tubuh Kadin Indonesia juga memiliki bidang-bidang penting yang mengurus ihwal perubahan iklim dan keuangan hijau, seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.

Melalui bidang itu, Kadin Indonesia bisa menjembatani pengusaha dalam negeri baik BUMN maupun swasta untuk bekerja sama dan mendapatkan pendanaan dari LSEG.

"Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya devidennya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan baru untuk program transisi energi dan pengadaan 3 juta rumah dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie usai menghadiri acara "Indonesia UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange" di 10 Paternoster Sq. London EC4M 7LS, Inggris, Kamis (21/11/2024) pagi waktu setempat.

"Senang sekali kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo (di Inggris). Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris," kata Anindya, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Dok. Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di London, Inggris pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

Anindya menyebut, selain membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program pemerintah transisi energi dan pembangunan rumah murah, aspek pendanaan di sektor riil juga menjadi perhatiannya untuk mendapatkan pendanaan dari LSEG.

Anindya menegaskan Kadin Indonesia juga berkomitmen membidangi hal itu. Untuk itu, di tubuh Kadin Indonesia juga memiliki bidang-bidang penting yang mengurus ihwal perubahan iklim dan keuangan hijau, seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.

Melalui bidang itu, Kadin Indonesia bisa menjembatani pengusaha dalam negeri baik BUMN maupun swasta untuk bekerja sama dan mendapatkan pendanaan dari LSEG.

"Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya devidennya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain," tutur dia.