Ketua RW perumahan CE di Cinere, Depok, Heru Kasidi, mengaku heran dengan tuntutan pengembang perumahan CGR yang terkesan memaksa agar dibukakan akses untuk perumahan CGR dan meminta bayaran Rp 40 miliar. Padahal Heru mengatakan warga perumahan CE sudah menolak keras permintaan pengembang itu.

"Iya, aduh, gimana ya, nggak masuk akal, kita kan kerja mengawasi warga, bukannya kita digaji, bukan. Itu kan gimana tuh masa warga di... itu yang putusan PN Depok kan (ditolak) karena kurang pihak, jadi memang tidak bisa menuntut para tergugat karena pihak yang dituntut warga. Si warga menolak membangun jembatan itu karena buat kami," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

"Ini kan perumahan ini sudah lama, sejak awal itu yang ngurus warga sendiri. Nggak ada tuh diurus oleh pemda atau mana pun, oleh pengembang pun nggak," imbuhnya.

Heru menceritakan perumahan CE dibangun sejak 1970. Dia mengatakan sejak perumahan itu ada hingga saat ini, wargalah yang mengurus perumahan itu. Mulai jalan, keamanan, itu semua warga yang mengurus dan tidak ada yang membantu.

Menurut Heru, warga memiliki sejumlah alasan tidak memberikan akses kepada pengembang perumahan CGR. Salah satunya alasan keamanan.

"Dulu kompleks kita ini bisa dilewati dari mana-mana, pada waktu itu banyak kejahatan, jadi mobil dipecahin kacanya, diambil tas gitu, pencurian, bahkan pernah ada perampok motor dalam kompleks. Nah, kita berpikir, wah ini kalau misal dibuka lagi aksesnya, ini akan membuka lagi (kejadian lama)," ucap Heru.

Heru lantas bertanya-tanya mengapa perumahan CGR ngotot meminta akses ke perumahan CE. Padahal sebagian besar rumah yang akan dibangun pengembang itu berada di bagian wilayah Pangkalan Jati, bukan Cinere.

"Karena sebagian perumahan itu ada di Kelurahan Pangkalan Jati, bukan kelurahan kita. Nah, kan penduduknya kalau ada di Pangkalan Jati, apa iya mereka nggak punya hak juga lewat sana? Kalau mereka punya hak juga, kan berarti jalan dibuka. Kalau bangun jembatan perumahan ini akan terbuka kaya dulu, sementara yang perbaiki jalan dan sebagainya itu warga. Ini yang jadi keberatan kita," jelasnya.

Heru, yang diputus membayar Rp 40 miliar oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung karena masalah ini, pun berharap keadilan. Dia berharap kasus ini bisa selesai dan permohonan warga perumahan CE bisa dikabulkan.

Warga Jatuh Sakit

Untuk diketahui, pengembang perumahan CGR menggugat Heru dan sembilan orang lainnya, sehingga total menjadi 10 orang yang digugat. Heru mengatakan saat kasus ini dibawa ke meja hijau, sejumlah warga yang digugat ada yang jatuh sakit dan gelisah.

"Ini (kasus) memang ribet, ini kan Ketua RT kan bisalah di mana-mana orang kan hampir nggak ada yang mau, ini sudah pada tua-tua, yang ketua-ketua RT ini. Nah, kalau mereka harus hadapi ini gimana? Sebelumnya, waktu pertama gugatan, kan mereka pada gelisah, pada sakit itu menghadapi ini," ungkapnya.

Ironisnya, menurut Heru, dulu sebagian pemilik rumah di perumahan CE juga membeli rumah mereka dari penggugat. Tapi malah pengembang itu kini menggugat mereka.

"Tapi nggak pernah dibikin apa-apa, jalan-jalan semua kita yang bikin, yang pelihara. Udah 40 tahun, terus mereka tiba-tiba mau menggunakan akses dengan cara-cara memaksa," tuturnya.

Selanjutnya

Duduk Perkara

Kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE--salah satunya adalah ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. Yang jadi persoalan, warga perumahan CE tidak terima karena akses itu melintasi wilayah perumahan CE.

Singkatnya, PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Namun pihak pengembang perumahan CGR tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu dua hakim anggota, yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan, membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Selain itu, para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Alasan Penggugat dan Penolakan Warga

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya, yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE, terutama Blok A, memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE, sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan, akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh para Tergugat karena penolakan pembangunan perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan one gate system. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku, tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis bahwa target pemerintah untuk membangun 3 juta perumahan rakyat dapat tercapai.

Keyakinan ini disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta setiap kementerian untuk menerapkan semangat kolaborasi dan gotong-royong dalam implementasi program tersebut.

Ara, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa salah satu contoh nyata kolaborasi lintas kementerian telah dilakukan melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Ada dua tempat, di sini Rancaekek, satu lagi di Solokanjeruk. Selama sebulan ini, Pak Mendagri memimpin rapat di rumahnya dua kali, melalui Zoom beberapa kali, dikasih arahan koordinasi dan saya juga mendengar dengan kebijakan yang dilakukan hari ini membuktikan Pemda Jawa Barat dan juga tiga kota tadi, dua kota dan satu kabupaten itu bekerja dengan kolaborasi yang luar biasa," ungkap Ara usai meresmikan Rusunawa di Kecamatan Rancaekek, Rabu (18/12/2024).

Lebih lanjut, Ara menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah serta Rusunawa di Jawa Barat.

"Saya mendengar terima kasih karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, di Jawa Barat juga sudah mulai terjadi. Artinya, gotong-royong terjadi di sini. Jadi termasuk dari Baznas juga, sangat membantu sekali," jelasnya.

Dia mengakui bahwa jika upaya mewujudkan misi Presiden hanya bergantung pada Kementerian yang dipimpinnya, program tersebut tidak akan terwujud.

Hal ini dikarenakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saat ini hanya memiliki anggaran sebesar Rp 5 triliun.

"Kalau mengandalkan hal itu tidak mungkin, tapi ada kerja sama dengan kementerian Pak AHY, Mensos, Mendagri. Semoga 3 juta rumah bisa tercapai," ujarnya.

Ara juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mempermudah proses izin administrasi kepemilikan rumah.

Proses yang biasanya memakan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari, bahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kini gratis.

Rusunawa yang dibangun di Kecamatan Rancaekek akan dihuni oleh masyarakat yang dipindahkan dari kolong jembatan Pasopati dan Tamansari, Kota Bandung, serta warga dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.

Total penghuni Rusunawa di Kecamatan Rancaekek mencapai 97 Kepala Keluarga.

"Ini mempersiapkannya kurang lebih 2 minggu. Dua minggu lalu kita survei lokasi ini dan juga nanti kita ke bawah Pasopati, Tamansari. Di situ sampahnya banyak dua minggu lalu berserakan, kita juga pindahkan warga yang ada di situ," kata Ara.

Ara optimis bahwa pembangunan Rusunawa dan program 3 juta rumah rakyat dapat mengurangi jumlah backlog perumahan yang saat ini mencapai sekitar 10 juta kepala keluarga di tingkat nasional.

"Kita tahu bahwa saat ini secara nasional sekitar 10 juta masyarakat kepala keluarga yang belum punya rumah, dan masih banyak lagi yang juga perlu dibenahi karena tidak layak huni. Tapi saya punya harapan dan keyakinan, di bawah Menteri Perumahan kita bisa menghasilkan progres yang baik," tutup Ara.

PT Megapolitan Developments Tbk melalui pengacaranya menjelaskan awal mula meminta akses ke warga salah satu perumahan di Cinere, Depok, Jawa Barat, hingga berujung gugatan ke pengadilan. Pihak Megapolitan Developments menegaskan tidak ngotot meminta akses tersebut.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari kantor hukum HPS Lawyers, Maju Posko Simbolon, dalam dokumen hak jawabnya. Maju mengatakan permasalahan hukum yang terjadi awalnya terkait rencana pembangunan perumahan Cinere Golf Residence (CGR) pada tahun 2021 di atas lahan 1,6 hektare). Namun, lahan itu terpisahkan oleh Kali Grogol sehingga menjadi lahan terbagi 2 bidang, yakni 20% di Cinere dan 80% di Pangkalan Jati.

"Sehingga sejak awal perencanaan membangun perumahan CGR tersebut diharuskan adanya pembangunan jembatan yang menghubungkan dua bidang lahan milik klien kami tersebut," ujar Maju, Rabu (18/12/2024).

Dia mengatakan Megapolitan Developments telah mempertimbangkan kondisi jalan di Pangkalan Jati yang hanya 3 meter serta padat penduduk. Menurutnya, jalan di Perumahan Blok A CE jauh lebih lebar, yakni 10 meter, sehingga mudah akses ke jalan raya.

"Sehingga hanya jalan melalui Blok A Cinere Estate (CE) yang aman dan memungkinkan untuk digunakan sebagai akses jalan dalam pembangunan perumahan CGR," ujarnya.

Maju mengatakan kliennya telah berkomunikasi dengan para tergugat yang disebutnya sebagai pengurus perumahan tersebut. Dia menyebutkan kliennya berupaya agar mendapat izin penggunaan jalan untuk proses pembangunan perumahan CGR.

"Dalam upaya-upaya tersebut, klien kami juga menyampaikan berbagai penawaran yang telah diubah beberapa kali mengikuti permintaan para tergugat yang pada pokoknya klien kami bersedia menyediakan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial atau penawaran bantuan uang tunai untuk digunakan sebagai pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, bahkan klien kami bersedia untuk bertanggung jawab mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah dipergunakannya jalan Blok A Cinere Estate hingga pembangunan perumahan CGR selesai, selain itu, klien kami juga bersedia untuk menyediakan tim pengamanan selama pekerjaan pembangunan perumahan CGR berlangsung," ujarnya.

Dia mengatakan pembahasan berlangsung Oktober 2021. Pada Oktober 2023, menurut dia, para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan di dalam area lahan perumahan CGR.

"Para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan di dalam area lahan perumahan CGR dengan 'alasan keamanan' dan memaksa klien kami untuk berjanji 'tidak membangun jembatan' sebagai suatu 'prasyarat' atau 'harta mati' bagi para tergugat untuk memberikan izin penggunaan jalan dimaksud," ucapnya.

Maju mengatakan, pada 1 Desember 2023, para tergugat menolak karyawan kliennya yang hendak masuk ke CGR. Padahal, menurut dia, kliennya telah memberikan informasi soal jadwal kegiatan para karyawannya.

"Tindakan-tindakan para tergugat di atas, dipandang sebagai suatu tindakan yang menghalang-halangi klien kami untuk melakukan pembangunan perumahan CGR," ucapnya.

Dia mengatakan kliennya sudah bergerak di bidang pembangunan real estate sejak 1976 dan mayoritas lokasi proyeknya berada di Depok. Menurut dia, kliennya telah menjual unit-unit perumahan CGR kepada konsumen.

"Namun akibat tindakan-tindakan para tergugat yang menghalang-halangi klien kami sehingga perumahan CGR sampai saat ini belum terbangun dan klien kami mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat pembatalan yang dilakukan oleh para konsumen," ucapnya.

Dia mengatakan tindakan para tergugat itu yang kemudian membuat kliennya mengambil langkah hukum. Gugatan pun diajukan ke Pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2024/PN Dpk.

Kini, gugatan pengembang perumahan CGR telah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung setelah melalui proses banding. Para tergugat juga dihukum membayar Rp 40,8 miliar.

"Bahwa oleh karena permasalahan hukum a quo telah masuk pada ranah pengadilan dan hingga saat ini masih terbuka upaya hukum, maka kami mengimbau agar menghormati proses hukum yang masih akan berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru baik secara pidana dan/atau perdata, karena klien kami akan mempergunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap setiap tindakan-tindakan di kemudian hari yang berpotensi melanggar ketentuan hukum," ujarnya.

Alasan Warga Menolak

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh para Tergugat karena penolakan pembangunan perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A perumahan CE dengan alasan keamanan," demikian dikutip dari putusan.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Adm) Kepulauan Seribu menyelenggarakan kegiatan Makan Bergizi Gratis di Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Selasa (17/12).

Sebanyak 521 porsi makanan bergizi dibagikan cuma-cuma kepada siswa pelajar di tingkat TK, SD, dan SMP.

Dalam kesempatan itu, hadir Manager North Business Unit PHE OSES Ahmad Patoni, yang mewakili jajaran Management PHE OSES serta Wakil Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, yang secara simbolis mengawali pemberian makanan bergizi gratis tersebut.

Ahmad Patoni dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu, mengungkapkan Makan Bergizi Gratis itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial PHE OSES.

"Kegiatan Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul yang siap menyambut masa depannya dan mimpi ini diawali dengan asupan nutrisi yang baik," katanya.

Kegiatan pemberian makanan bergizi gratis itu bertujuan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan asupan nutrisi anak, sekaligus mendorong kesadaran pentingnya pola makan sehat di masyarakat.

Setiap porsi makanan bergizi terdiri atas nasi, dua sumber protein hewani (olahan ikan dan telur), sayuran, dan buah-buahan. Penyusunan menu bernutrisi tinggi itu disupervisi oleh ahli gizi dari Puskesmas Kelurahan Harapan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak sesuai pedoman gizi seimbang.

"Sumber protein hewani untuk Makan Bergizi Gratis berasal dari ikan tangkapan kelompok binaan PHE OSES yang tergabung dalam program Pelaut Tangguh. Selanjutnya, bahan-bahan ini diolah oleh Bi Encing, kelompok Ibu-ibu yang merupakan binaan kami dalam program Seribu Asa. Semua saling berkesinambungan," ujar Ahmad Patoni.

Wakil Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan merasa senang ketika PHE OSES dengan sigap menjawab undangan untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan ini.

"Tak hanya mendukung sebagai stimulus program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah, kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan bencana banjir rob yang melanda Pulau Harapan. Adanya kegiatan ini meringankan beban para wali murid yang selama empat hari ini mengalami kesulitan dalam mencari hasil tangkapan ikan," ucapnya.

Kegiatan itu juga mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat setempat. "Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan PHE OSES serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami berharap makanan bergizi bisa meningkatkan kesehatan dan prestasi akademis anak-anak kami," kata Rosalia Dewi, ibu dari Rangga Saputra, salah satu siswa peserta kegiatan.

PHE OSES berkomitmen untuk mendukung program pemerintah daerah, khususnya inisiatif kesehatan dan perbaikan gizi anak-anak Indonesia.

Selain kegiatan Makan Bergizi Gratis, perusahaan juga menginisiasi program penurunan angka stunting di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, melalui program Seribu Asa atau Selamatkan Generasi dari Gizi Buruk dan Stunting Bersama Pertamina.

Salah satu kegiatan Seribu Asa, yaitu pemberian makanan utama yang melibatkan kader posyandu dan ahli gizi puskesmas setempat serta memberdayakan kelompok ibu rumah tangga dari Pulau Panggang, Pulau Harapan dan Pulau Kelapa.

Kelompok ibu rumah tangga yang merupakan kader posyandu itu berkumpul untuk memasak makanan dengan bahan hasil tangkapan nelayan setempat dan produk lainnya yang tersedia di pasar lokal, menggunakan dana bantuan dari PHE OSES.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, iNews.id – PT PHE OSES, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Adm) Kepulauan Seribu, mengadakan kegiatan Makan Bergizi Gratis di Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Selasa (17/12/2024). Sebanyak 521 porsi makanan bergizi dibagikan secara cuma-cuma kepada siswa tingkat TK, SD, dan SMP.

Program ini bertujuan mendukung pemerintah dalam meningkatkan asupan nutrisi anak serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat. Acara ini dihadiri oleh Manager North Business Unit PHE OSES, Ahmad Patoni, mewakili jajaran manajemen PHE OSES, serta Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, yang secara simbolis memulai pembagian makanan bergizi gratis.

Setiap porsi makanan terdiri dari nasi, dua sumber protein hewani (olahan ikan dan telur), sayuran, dan buah-buahan. Menu tersebut dirancang dengan supervisi ahli gizi dari Puskesmas Kelurahan Harapan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak sesuai pedoman gizi seimbang.

“Kami merasa senang ketika PHE OSES dengan sigap menjawab undangan untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan ini. Tak hanya mendukung sebagai stimulus program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah, kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan bencana banjir rob yang melanda Pulau Harapan. Adanya kegiatan ini meringankan beban para wali murid yang selama empat hari ini mengalami kesulitan dalam mencari hasil tangkapan ikan,” ujar Muhammad Fadjar Churniawan.

Ahmad Patoni juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. “Kegiatan Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul yang siap menyambut masa depannya. Dan mimpi ini diawali dengan asupan nutrisi yang baik,” katanya.

Ahmad menambahkan bahwa sumber protein hewani untuk program ini berasal dari ikan tangkapan kelompok binaan PHE OSES yang tergabung dalam program Pelaut Tangguh. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut diolah oleh Bi Encing, kelompok ibu-ibu binaan dalam program Seribu Asa. “Semua saling berkesinambungan,” tambahnya.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. “Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan PHE OSES serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami berharap makanan bergizi bisa meningkatkan kesehatan dan prestasi akademis anak-anak kami,” kata Rosalia Dewi, ibu dari Rangga Saputra, salah satu siswa peserta kegiatan.

PHE OSES menegaskan komitmennya mendukung program Pemerintah Daerah, khususnya inisiatif kesehatan dan perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Selain program Makan Bergizi Gratis, perusahaan juga menginisiasi upaya penurunan angka stunting melalui program Seribu Asa atau Selamatkan Generasi dari Gizi Buruk dan Stunting Bersama Pertamina.

Dalam program ini, PHE OSES bekerja sama dengan kader posyandu, ahli gizi Puskesmas setempat, serta memberdayakan kelompok ibu rumah tangga dari Pulau Panggang, Pulau Harapan, dan Pulau Kelapa. Mereka memasak makanan menggunakan hasil tangkapan nelayan setempat dan produk lokal lainnya, dengan dukungan dana dari PHE OSES.

Editor : Yudy Heryawan Juanda

JAKARTA, investor.id – Salah satu hal utama yang ditekankan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) adalah kontrol kualitas pangan. Pengamat pendidikan Indonesia, Darmaningtyas mewaspadai kelalaian oknum sehingga timbul keracunan makanan pada anak dalam keberlangsungan program tersebut.

Dalam upaya membantu kontrol kualitas makanan yang akan diberikan kepada para pelajar nanti, Darma melihat pentingnya peran Dasawisma untuk diberdayakan secara maksimal dalam program tersebut. Sebab Dasawisma dinilai punya peran yang cukup dekat dengan sasaran MBG.

“Dasawisma itu bisa diberdayakan untuk menyelenggarakan program makan gratis. Yang paling penting menurut saya adalah kontrol supaya yang tidak mengurangkan kasus-kasus makanan gratis itu yang selama ini ada yang sering berdampak pada timbulnya keracunan, anak, dan sebagainya. Itu yang harus dikontrol,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Mengutip penjelasan dari BKKBN, Dasawisma merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 11-20 rumah. Mereka biasanya adalah perempuan atau para Ibu yang diikutsertakan membantu kelancaran tugas pokok program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa/kelurahan.

Menurut Darma, peran Dasawisma juga bisa mendukung pihak-pihak kantin sekolah dalam pengelolaan implementasi program makan bergizi gratis. Sebab kehadiran kelompok ibu-ibu tersebut juga bisa membantu dalam menjangkau sekolah-sekolah di pelosok Indonesia sebagai pengganti kantin.

Tidak hanya itu, Dasawisma juga dipercaya mampu menjaga dan mengontrol konsumsi para pelajar penerima MBG. Apalagi mengingat Dasawisma lahir dari kumpulan ibu-ibu di masing-masing wilayah.

Selain itu, Darman turut mengimbau agar para pengelola kantin untuk tidak ikut mencari keuntungan yang besar jika nantinya dipercaya mengelola program makan bergizi gratis. Pasalnya, program tersebut merupakan usaha bersama dari seluruh elemen masyarakat di Tanah Air untuk meningkatkan kecerdasan bangsa.

“Jadi kontrol kualitas makanannya itu menjadi sangat penting. Dan yang saya imbau adalah kalau misalnya nanti diserahkan ke pengelola kantin orientasinya jangan memperoleh keuntungan yang besar-besarnya,” tegas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan ABC dan Food Bank of Indonesia (FOI) dalam program bantuan pangan untuk mendukung agenda pemenuhan gizi masyarakat di Jawa Barat.

Selain itu, kolaborasi juga dilakukan untuk mendukung sosialisasi kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dicanangkan pemerintah menuju Indonesia yang sehat, bebas stunting.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar menjelaskan Pemprov Jabar memiliki visi besar untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem masyarakat Jawa Barat, sekaligus meningkatkan pemenuhan gizi masyakarat melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi.

Salah satu bagian penting dalam upaya penurunan angka kemiskinan adalah terbukanya akses pangan bergizi bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik kolaborasi program bantuan pangan bersama ABC ini, dan berharap kolaborasi ini dapat membawa dampak nyata bagi upaya kita bersama untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat yang lebih sehat, sekaligus menginspirasi untuk kolaborasi strategis lainya di kemudian hari,” ungkapnya, di Kota Bandung, Selasa (16/12/2024).

General Counsel, Head of Government Regulatory Affairs ABC Indonesia Mira Buanawati mengatakan dalam kolaborasi ini, ABC membagikan lebih dari 120.000 produk ABC Sarden yang kaya protein kepada beberapa target lembaga pendidikan, seperti Sekolah, PAUD, hingga Pesantren, yang tersebar wilayah rentan di 8 Kabupaten di Jawa Barat.

Selama dua bulan ke depan, lebih dari 1.000 relawan dan ibu-ibu penggerak yang tergabung di 324 titik dapur komunitas sekolah akan terlibat dalam menyiapkan sedikitnya 240.000 porsi makanan bergizi seimbang, lengkap dengan olahan ikan Sarden ABC, sebagai bagian dari pemenuhan protein hewani yang penting bagi pertumbuhan.

“Selama hampir 50 tahun, ABC tidak hanya menghadirkan inovasi produk terbaik untuk menemani keluarga Indonesia dalam menciptakan kreasi citarasa masakan terbaik, namun kami juga berkomitmen memberikan dampak positif di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Pendiri FOI M Hendro Utomo mengatakan pihaknya mendukung program ini untuk memangkas kesenjangan pangan.

“Kami akan bergerak bersama dengan para orang tua murid dan guru untuk bersama-sama mendorong lebih banyak masyarakat, khususnya anak-anak kita agar gemar makan ikan sebagai sumber asupan nutrisi yang kaya protein. Selain itu, FOI juga akan membantu proses koordinasi pelaksanaan di lapangan, mulai dari distribusi, proses memasak, hingga pengemasan paket makanan, mengikuti pedoman kebersihan dan prosedur keamanan makanan yang ketat serta tepat sasaran,” ungkapnya.

Direktur Pemasaran, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana mengatakan sebagai negara maritim dengan 70% luas lautan, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih menjadi tantangan.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2023 menunjukkan angka konsumsi ikan masyarakat Indonesia setidaknya menunjukkan peningkatan, namun masih berada pada angka 57,91 kilogram/kapita, setara dengan ikan utuh segar.

Salah satu hal penting untuk membudayakan konsumsi ikan di tengah masyarakat menurutnya adalah dengan melalui upaya peningkatan akses informasi dan edukasi, serta membangun pemahaman yang benar, khususnya terkait dengan manfaat dan kandungan gizi ikan sebagai sumber protein penting bagi tubuh.

“Gemarikan atau Gerakan memasyarakatkan makan ikan menjadi salah satu program yang diinisiasi oleh KKP dalam mendukung ketahan pangan dan gizi nasional serta mendukung percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Perlu upaya yang sistematis dan terstruktur dengan melibatkan seluruh komponen dan stakeholder baik pusat, daerah, akademisi, para mitra dan pelaku usaha untuk bersama-sama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif agar gemar makan ikan,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, KKP kata dia, terus mendorong peningkatan angka konsumsi ikan hingga mencapai target sebesar 62,5kg/kapita pada 2024.

“Kami mengapresiasi setiap kolaborasi untuk membangun budaya masyarakat gemar ikan dan berharap setiap elemen bangsa dapat ikut berperan menciptakan Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting menuju generasi emas 2045,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah dari ABC denfan produk sardennya, dalam langkah nyata untuk terus mengedukasi dan membangun masyarakat yang gemar makan ikan.

Lebih jauh, Erwin Dwiyana menekankan pentingnya strategi yang terintegrasi untuk meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas hingga mendorong produk perikanan masuk dalam program strategis nasional untuk pemenuhan gizi masyakarat, seperti salah satunya dengan mengusulkan produk ikan sebagai salah satu sumber protein untuk mendukung Program Makan Bergizi.

“Ikan dalam kemasan seperti halnya produk ikan sarden merupakan bagian dari olahan produk yang bisa dipertimbangkan menjadi sumber protein dalam menu makan bergizi, terutama melihat daya tahan dan daya jangkaunya. Sebab tidak semua daerah di Indonesia dekat dengan produksi ikan segar. Yang terpenting adalah memenuhi standar mutu dan standar pengemasan dan pengolahan yang baik dan benar”, tambah Erwin.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah diminta untuk selektif dalam menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG). Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas menyarankan agar sekolah-sekolah elit yang diisi oleh para pelajar dengan ekonomi menengah ke atas dilarang menerima MBG.

Menurut dia, program anyar pemerintah Indonesia itu sebaiknya hanya diperuntukkan khusus kepada para murid dengan latar belakang ekonomi rendah. Sebab harapannya, makan bergizi gratis bisa mengatasi tantangan para pelajar yang sering terkendala kelaparan dan kurang gizi ketika menimba ilmu.

“Jadi makan gratis diperuntukkan bagi para pelajar yang secara ekonomi itu mengalami kendala sehingga mungkin mereka tidak sempat makan pagi. Tapi bagi sekolah-sekolah yang memang dari aspek ekonominya cukup sehingga kebutuhan gizinya itu tercukupi dengan baik, ya saya kira tidak perlu dilakukan makan gratis,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk selektif. Sebab pemerintah daerah memiliki data lengkap terkait sekolah-sekolah elit yang tidak perlu program tersebut. Saran tersebut menjadi salah satu upaya memaksimalkan keterbatasan anggaran MBG.

“Seleksinya kan semua pemerintah daerah kan sudah punya daftar mana sekolah-sekolah di wilayahnya yang layak diberikan program makan gratis dan mana yang tidak. Jadi itu aja seleksinya sudah ada di masing-masing daerah, pemerintah daerah,” tandas Darma.

Sebagaimana diketahui, program MBG merupakan salah satu terobosan baru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan. Program tersebut rencananya akan segera diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Saat ini pemerintah terus melakukan upaya uji coba ke sekolah-sekolah di Indonesia. Seluruh pihak turut dilibatkan termasuk para petani maupun peternak daerah sebagai penyumbang bahan makanan yang diproduksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah diminta untuk selektif dalam menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG). Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas menyarankan agar sekolah-sekolah elit yang diisi oleh para pelajar dengan ekonomi menengah ke atas dilarang menerima MBG.

Menurut dia, program anyar pemerintah Indonesia itu sebaiknya hanya diperuntukkan khusus kepada para murid dengan latar belakang ekonomi rendah. Sebab harapannya, makan bergizi gratis bisa mengatasi tantangan para pelajar yang sering terkendala kelaparan dan kurang gizi ketika menimba ilmu.

“Jadi makan gratis diperuntukkan bagi para pelajar yang secara ekonomi itu mengalami kendala sehingga mungkin mereka tidak sempat makan pagi. Tapi bagi sekolah-sekolah yang memang dari aspek ekonominya cukup sehingga kebutuhan gizinya itu tercukupi dengan baik, ya saya kira tidak perlu dilakukan makan gratis,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk selektif. Sebab pemerintah daerah memiliki data lengkap terkait sekolah-sekolah elit yang tidak perlu program tersebut. Saran tersebut menjadi salah satu upaya memaksimalkan keterbatasan anggaran MBG.

“Seleksinya kan semua pemerintah daerah kan sudah punya daftar mana sekolah-sekolah di wilayahnya yang layak diberikan program makan gratis dan mana yang tidak. Jadi itu aja seleksinya sudah ada di masing-masing daerah, pemerintah daerah,” tandas Darma.

Sebagaimana diketahui, program MBG merupakan salah satu terobosan baru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan. Program tersebut rencananya akan segera diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Saat ini pemerintah terus melakukan upaya uji coba ke sekolah-sekolah di Indonesia. Seluruh pihak turut dilibatkan termasuk para petani maupun peternak daerah sebagai penyumbang bahan makanan yang diproduksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, menyarankan implementasi pengelolaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) diserahkan langsung kepada kantin-kantin sekolah, bukan melalui tender. Langkah tersebut diyakini akan lebih baik karena sekaligus pemberdayaan usaha kantin sekolah.

Selain itu, Darma juga khawatir jika melalui tender, porsi makanan yang diterima para pelajar sebagai target program MBG hanya sebatas ‘nasi kucing’. Apalagi mengingat anggaran MBG yang disiapkan hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

“Apabila itu sistemnya ditenderkan, saya kira itu nanti dapatnya nasi kucing. Karena itu saya kira implementasinya lebih baik tidak ditenderkan, tapi berdayakan yang buka kantin di sekolah-sekolah,” ungkap dia saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Darma melihat sisi positif pengelolaan anggaran MBG kepada kantin sekolah akan berpengaruh pada kontrol kualitas makanan. Sebab dia kantin-kantin tersebut berada di bawah bimbingan sekolah langsung yang paham betul akan kebutuhan para pelajar.

“Jadi lebih baik pengelolaan anggaran untuk makan gratis bergizi itu diserahkan kepada para pengelola kantin di sekolah-sekolah. Kenapa di sekolah-sekolah tidak lewat tender? Itu jauh lebih efektif kontrolnya terhadap kualitas. Karena di bawah bimbingan sekolah langsung,” lanjut dia.

Adapun jika implementasi pengelolaan anggaran itu lewat tender, Darma menilai akan ada niat pihak terkait yang mencari keuntungan besar. Sebaliknya, kantin sekolah dipercaya hanya memetik untung kecil, sehingga menu yang diberikan juga lebih optimal.

“Tetapi kalau lewat tender, tender itu kan pasti scope-nya banyak dan pasti itu nanti akan mencari keuntungan yang besar. Tapi kalau di petugas kantin di sekolah-sekolah itu, saya kira mungkin dia cukup memotong, sebagai keuntungannya mungkin cukup Rp 500-Rp 1.000 per paket. Sehingga yang jatuh ke mulut masih bisa lumayan lah dibandingkan di tendernya,” pungkas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan, tata kelola yang baik menjadi salah satu tantangan program unggulan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Cuma yang memang tantangan yang cukup signifikan itu dari aspek non-finansial, soal tata kelolanya. Siapa yang bertanggung jawab, hingga level teknis sampai menyasar kepada si penerima?” ungkap Askar dalam Investor Daily Talk di ID TV, Senin (16/12/2024).

Dalam salah satu diskusi yang diikuti Askar, disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjadi koordinator di level nasional. Kemudian, BUMN, Pemerintah Daerah (Pemda), UMKM, hingga TNI juga bakal ikut dilibatkan.

Untuk itu, Askar menilai pemerintah perlu mengebut aspek tata kelola sebelum program benar-benar dilaksanakan pada Januari 2025. Sebab menurut dia, anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun masih cukup untuk tahun pertama pada 2025, termasuk dengan dukungan tata kelola yang baik.

“Meskipun itu juga masih jauh kekurangan pembiayaannya, tetapi sebagai awalan, sebagai kick-off, program mungkin cukup ya untuk membayar beberapa juta anak Indonesia. Termasuk juga balita dan ibu hamil,” jelas Askar.

Diketahui, pemerintah akan meluncurkan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Setelah uji coba intensif, program ini telah dipersiapkan dengan matang, meliputi penyediaan bahan baku, distribusi ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, menegaskan makan bergizi gratis menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sumber daya manusia unggul. Program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan gizi dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran makan bergizi gratis yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Pemangkasan tersebut merupakan imbas dari keterbatasan anggaran pemerintah.

Menurutnya, Rp 10.000 sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi makan bergizi gratis per porsinya. Pemangkasan tersebut kemudian menuai pro dan kontra, termasuk dari kalangan pakar.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Prof Dr H Jusuf Irianto Drs MCom menyatakan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah. Namun, keputusan tersebut juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat.

"Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi," ujar Prof. Jusuf dalam laman Unair dikutip Selasa (17/12/2024).

Pentingnya Komunikasi Kebijakan

Dosen Ilmu Administrasi Negara itu mengatakan komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu pemerintah perhatikan. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam menyampaikan janji atau pernyataan kepada publik.

"Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya," jelasnya.

Ia mencontohkan kasus kenaikan gaji guru yang tidak terealisasikan. Hal serupa, menurutnya, berpotensi terjadi pada program makan bergizi gratis jika pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

"Program ini merupakan program andalan PresidenPrabowo untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,"ungkapnya.

Amanah Janji Kampanye

Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, Prof Jusuf mendorong pemerintah memastikan realisasi program MBG sesuai dengan harapan rakyat.

"Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya," tegasnya.

Lebih jauh, Jusuf mengingatkan pentingnya empati dalam menjalankan program ini. Menurutnya, pemimpin sebaiknya makan setelah rakyatnya makan.

"Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini," pungkasnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah