JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bercerita, sebelum dilantik sebagai wakil presiden, ia sering ditagih oleh masyrakat mengenai kapan dimulainya program makan bergizi gratis.

Hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri Perayaan Tahun Baru Imlek 2025 Tingkat Nasional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (9/2/2025).

"Ini adalah program yang ditunggu-tunggu, bahkan saya selalu ditagih-tagih tentang program itu. Bahkan sebelum dilantik, setiap hari orang nanya, 'kapan makan siang gratis? Kapan makan siang gratis?'" kata Gibran, Minggu sore.

Gibran mengatakan, makan bergizi gratis sudah resmi diluncurkan dan dihadirkan di beberapa tempat pada Januari 2025 ini.

Mantan wali kota Solo ini pun berharap, ke depannya pembagian makan bergizi gratis bisa dilakukan secara merata.

"Ini bulan Januari kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, ini harapannya nanti lebih merata," kata Gibran.

Di samping itu, Gibran berterima kasih kepada para aparat yang telah bertugas untuk mengamankan perayaan Imlek 2025.

Dia mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bersatu, saling mendukung, dan saling membantu dalam menghadapi beragam tantangan ke depan, baik itu terkait ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, maupun dampak perubahan iklim yang semakin berat.

"Semoga dengan persatuan, kerukunan, dan toleransi yang terus terjaga, Indonesia terus mampu melaju untuk menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045, sesuai visi-visi Bapak Presiden kita," kata Gibran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak masyarakat untuk memiliki rumah dengan memanfaatkan insentif pemerintah. Terutama saat ini sudah ada kebijakan yang membebaskan biaya ketika membeli rumah.

Ara menyebutkan pajak untuk membeli rumah seperti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak pertambahan nilai (PPN) saat ini gratis. Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB) juga sudah gratis.

"Di tengah begitu banyaknya ada judi online atau belanja-belanja yang tidak produktif, tolong sampaikan kepada mereka, ini saatnya buat rumah, ini saatnya punya rumah," ujar Ara pada Grand Launching Super Apps by BTN di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Ia menjelaskan tarif BPHTB yang semula lima persen kini menjadi nol persen. Kemudian, ada pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen yang berlaku dari Januari hingga Juni 2025.

Di samping itu, ia memaparkan realisasi KPR subsidi sejak 20 Oktober 2025 hingga 5 Februari 2025. Sebanyak 37.945 unit rumah tersalurkan dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sementara 1.384 unit untuk program tabungan perumahan rakyat (Tapera) khusus pegawai negeri sipil (PNS). Dengan begitu, jumlah rumah subsidi yang sudah disalurkan sebanyak 39.399 unit.

Adapun KPR subsidi yang masih dalam proses pembangunan dan penyaluran berjumlah 54.145 unit. Angka tersebut terdiri dari pembangunan rumah yang masih berjalan sebanyak 10.292 unit. Lalu, rumah yang sudah ready stock tetapi belum akad 11.783 unit. Persetujuan kredit sebelum akad sejumlah 23.413 unit dan akad kredit sebanyak 8.717 unit.

"Artinya dari 20 Oktober (2024) pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari (2025), jumlah (realisasi dan propses penyaluran KPR subsidi) totalnya 93.484 (unit rumah)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan apresiasi kepada BTN (Persero) Tbk karena membantu masyarakat mempunyai rumah. Dari data realisasi rumah subsidi FLPP, BTN telah berkontribusi menyalurkan kredit untuk 23.313 unit rumah, sementara BTN Syariah 5.529 unit.

Dengan demikian, total kontribusi kredit untuk rumah subsidi FLPP sebesar 75,98 persen atau setara 28.842 unit dari BTN dan BTN Syariah.

"Saya sudah lihat di banyak daerah bagaimana tukang sayur, bagaimana tukang jual, guru, bagaimana penjaga Alfamart bisa dapat rumah dan dipercaya untuk membeli rumah," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktu yang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi di awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni periode 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat telah mencapai 93.484 unit.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menguraikan bahwa dari total angka tersebut, 54.145 unit masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit, sedangkan 39.399 unit sudah tersalurkan melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan akad Tapera.

"Ini penting saya sampaikan, bagaimana realisasi KPR subsidi dari 20 Oktober sampai 5 Februari itu yang pembangunannya berjalan 10.232 unit, yang ready stock 11.783 unit, persetujuan kredit 23.419 unit, akad kredit 8.717 unit, total 54.145 unit," ujar Maruarar dalam acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).

"Realisasi penyaluran KPR subsidi FLPP 37.955 unit, akad Tapera khusus PNS 1.384 unit, jumlah 39.399 unit. Artinya, dari 20 Oktober pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari, jumlah totalnya 93.484 unit," imbuhnya.

Berdasarkan data yang ia terima, Bank Tabungan Negara (BTN) dan BTN Syariah telah menyalurkan 28.842 unit, yang mencakup 75,98 persen dari total penyaluran KPR subsidi.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan menggratiskan sejumlah bea dan retribusi yang sebelumnya menjadi beban pembeli.Hal ini guna mendorong program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

"Di tengah begitu banyaknya judi online atau belanja-belanja yang tidak produktif. Tolong sampaikan kepada masyarakat, ini saatnya buat rumah. Ini saatnya punya rumah," tegas pria yang akrab disapa Ara itu.

Salah satu kebijakan unggulan yang diberlakukan adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen.

Selain itu, retribusi pembersihan bangunan gedung yang sebelumnya berbayar kini juga gratis, termasuk dalam kebijakan Bangunan Gedung dan Perizinan Infrastruktur (BPPI) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"BPHTB yang biasanya bayar 5 persen, sekarang sudah 0 persen. Retribusi bangunan gedung dari pemerintah daerah yang biasanya bayar, dulu namanya IMB, sekarang BPPI, dulu bayar, sekarang sudah gratis," kata Ara.

Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu instansi yang tidak terdampak pemotongan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut tak ada pemotongan anggaran di BGN. Dia berkata BGN memanfaatkan anggaran untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Insya Allah aman. Melaksanakan program sebaik-baiknya dan secepat mungkin," kata Dadan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (9/2).

Beberapa waktu lalu, Dadan justru mengatakan BGN perlu tambahan anggaran untuk MBG. Dia menyebut perlu tambahan Rp100 triliun agar bisa memberikan makan gratis kepada 82,9 juta orang anak hingga 2025.

Saat ini, BGN diberikan anggaran Rp71 triliun. Uang itu digunakan untuk memberi makan gratis kepada 17,5 juta anak setiap hari.

"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat (makan bergizi gratis). Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ucap Dadan pada jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap ada rencana tambahan anggaran Rp140 triliun untuk program MBG. Menurut Zulhas, anggaran saat ini belum bisa memberi makan seluruh anak Indonesia.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (Kepala BGN Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah, kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Dia menambahkan, "Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun."

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan ini waktu yang tepat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Hal itu lantaran pemerintah memiliki seragam program untuk MBR agar memiliki rumah di antaranya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ujarnya saat menghadiri acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

PIXABAY/OLEKSANDR PIDVALNYI Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), membeli rumah.

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengungkapkan hingga 5 Februari 2025 total realisasi penyaluran KPR subsidi sudah mencapai 93.484 unit.

Angka itu terdiri dari realisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai 37.955 unit dan akad Tapera khusus untuk PNS sebanyak 1.384 unit.

Sementara itu jumlah unit KPR yang dalam proses pembangunan berjalan mencapai 10.232 unit, KPR selesai dibangun namun belum akad mencapai 11.783 unit, persetujuan kredit mencapai 23.413 unit, dan akad kredit mencapai 8.717.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Group (KS Group) melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa Pembagian Paket Makanan di Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ Ulhuda, Cilegon, Jumat (7/2/2025) lalu.

Kegiatan ini menjadi kick off Sinergi Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) KS Group dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dasar bagi anak Indonesia.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan menjelaskan, Krakatau Steel Peduli berbagi makanan bergizi yang perdana ini dilakukan terhadap 1.450 siswa yang tersebar di enam Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

SHUTTERSTOCK/XIXINXING Ilustrasi makan siang di sekolah, makan siang gratis di sekolah.

“KS Group berkomitmen mengambil bagian dalam mendukung program prioritas nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Akbar dalam keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025).

Dia mengungkapkan, pemberian paket makan bergizi ini akan dilaksanakan berkelanjutan dengan misi membentuk generasi muda Cilegon yang lebih sehat dan produktif.

Dalam penyiapannya, paket makanan sehat bergizi ini memang diupayakan mengusung kearifan lokal baik dari pemilihan menunya, maupun penggunaan bahan baku lokal yang banyak ditemukan di sekitar Kota Cilegon.

Program Krakatau Steel Peduli ini ke depan akan
terus mengutamakan Madrasah Ibtidaiyah yang belum mendapatkan bantuan paket makanan.

Akbar turut mengapresiasi dukungan seluruh pihak termasuk pelaku UMKM Kota Cilegon yang telah memenuhi standar kualitas produk yang ditetapkan.

“Program Krakatau Steel Peduli menjamin makanan yang diberikan telah memenuhi standar komposisi nutrisi seimbang dan bersertifikasi halal,“ tegasnya.

Hal ini sekaligus upaya perseroan dalam menciptakan multiplier effect mendukung pemerataan ekonomi sekaligus berperan aktif dalam mewujudkan Asta Cita dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak masyarakat untuk mulai membeli rumah. Ajakan tersebut khususnya untuk lapisan masyarakat yang konsumtif hingga mereka yang kecanduan judi online.

Ara bilang, saat ini adalah waktu yang pas untuk membeli rumah lantaran pemerintah sedang banyak memberikan diskon.

"Tolong sampaikan ke rakyat kita di tengah banyaknya judi online atau belanja-belanja tidak produktif, tolong sampaikan ke mereka ini saatnya beli rumah. Ini saatnya punya rumah," kata Ara saat menghadiri peluncuran BALE by BTN di Istora Senayan, GBK, Minggu (9/2/2025).

Ara menjabarkan Presiden Prabowo memberikan sejumlah kebijakan yang memudahkan masyarakat dapat membeli rumah. Antara lain, pertama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dari harga beli rumah disubsidi oleh pemerintah daerah. "BPHTB yang biasanya bayar 5% sekarang sudah 0%," ujar Ara.

Kedua, juga diberikan kebijakan berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah daerah, sehingga kalau dulu masyarakat perlu membayar sekarang ini gratis.

Ketiga, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk periode Januari sampai Juni 2025 dan PPN DTP 50% untuk periode Juli sampai Desember 2025 untuk ketentuan harga rumah sampai dengan Rp2 miliar.

"Manfaatkan kesempatan ini [PPN DTP], juga gratis. Tepuk tangan buat Presiden Prabowo yang memberikan kebijakan yang pro rakyat," tegas Ara.

Keempat, pemerintah juga mememberikan perizinan yang lebih cepat. Saat ini, izin PBG yang dikeluarkan pemerintah daerah yang dulunya 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap. Dalam paparannya, Ara memberikan contoh pemda-pemda yang sukses menerapkan ini.

Misalnya, pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG hanya dalam 15 menit, hingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah berhasil mengeluarkan izin PBG dalam 17 menit.

Padang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI yang salah satunya membidangi Badan Gizi Nasional Ade Rezki Pratama mengatakan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) kuartal kedua (II) akan melibatkan berbagai mitra, di antaranya koperasi, organisasi kemasyarakatan hingga Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) atau BUMDes.

"Untuk kuartal kesatu tahun 2025 MBG masih dilakukan secara bertahap terutama beberapa tempat yang sudah siap menjalankannya seperti kodim," kata Ade Rezki Pratama di Padang, Minggu.

Nantinya, kata Ade, setelah kuartal I Tahun 2025 selesai maka tahap berikutnya pelaksanaan MBG akan melibatkan berbagai mitra kerja yang berkoordinasi langsung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sebab program unggulan Presiden Prabowo tersebut tergolong baru, Ade mengimbau masyarakat untuk memahami tahap implementasinya mengingat belum semua daerah di tanah air yang bisa langsung melaksanakan MBG.

"MBG ini program dan sejarah baru bagaimana pemerintah berupaya memenuhi gizi anak-anak," ujar dia.

Selain untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak, alumnus Universitas Trisakti tersebut mengatakan MBG merupakan upaya pemerintah dalam rangka kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

"Jadi, kita sama-sama menunggu bagaimana aktualisasi program MBG ini, dan tentunya masyarakat juga harus mendukung pemerintah," ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin optimistis mampu memenuhi berbagai kebutuhan makan bergizi gratis yang diperuntukkan bagi dua juta siswa atau pelajar yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

"Kita sudah lakukan rapat beberapa kali dengan tim Badan Gizi dan kebutuhan di Sumbar itu sekitar 10 persen dari total produksi kita," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025