KOMPAS.com - Lima asosiasi pengembang REI, Apersi, Himperra, Asprumnas, dan Appernas Jaya menuding Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah berbohong dan hanya omong-omong belaka (omdo).

Menurut mereka, apa yang dilakukan Ara (sapaan akrab Maruarar) hanya kosmetika yang tak menyentuh persoalan substantif perumahan.

Sebut saja langkah Ara yang menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan subsidi. Menurutnya para pengembang ini harus diaudit karena rumah subsidi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahkan, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, insentif perumahan yang diberikan pemerintah adalah kebohongan.

Seperti soal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis hingga pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya membutuhkan waktu 1 jam.

"Di mana-mana beliau menyampaikan, BPHTB gratis, urus PBG 1 jam, itu bohong semua," ujar Junaidi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan ,pada Rabu (19/03/2025).

Menanggapi hal ini, Ara menegaskan, rakyat yang menilai kinerjanya.

"Rakyat yang nilai," ucapnya menjawab Kompas.com, saat serah terima kunci rumah untuk guru secara simbolis di Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Bogor, Selasa (25/3/2025).

Sementara mengenai BPHTB gratis dan pengurusan PBG hanya satu jam, bergantung pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar hukum.

Saat ini, menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru sebanyak 185 daerah yang telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

"Karena itu dasar hukumnya perkada. Perkada itulah sebagai payung hukum untuk supaya PBG-nya bisa gratis, BPHTB-nya gratis. Tapi itu kan kebijakan pusat, sudah dilakukan ya berapa bulan lalu, turunannya adalah kepala-kepala daerah. Kepala daerah kan baru dilantik sebulan lalu," tutur Ara.

Merangkul pengembang

Lepas dari respons dinamis pengembang atas gebrakannya, Ara tetap akan merangkul pengembang.

Sejumlah pengembang yang beriktikad baik dan telah menjalankan kewajibannya membangun rumah berkualitas merupakan anggota asosiasi yang mengkritik dan menudingnya telah berbohong.

"Ini buktinya, pengembang yang membangun Pesona Kahuripan 1-11 yang merupakan anggota Apersi. Hari ini saya resmikan menjadi hunian untuk guru. Tidak ada dinding retak, jalan lingkungannya lebar, dicor beton, dan tidak banjir," imbuh Ara.

Dia menegaskan bahwa pengembang perumahan memiliki tanggung jawab penuh untuk membangun rumah yang berkualitas dan layak huni.

"Kami ingin pengembang yang berkualitas dan bertanggung jawab. Pengembang yang tidak menyebabkan banjir, yang jalan PSU-nya bagus, yang tidak retak-retak. Itu artinya mereka bertanggung jawab," tegas Ara.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan perumahan melibatkan banyak pihak, termasuk asosiasi pengembang, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan pengembang itu sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

"Kami akan terus merangkul pengembang, tetapi kami juga ingin mereka bertanggung jawab. Kami ingin jalan bagus, rumah bagus. Itu artinya pengembang harus bertanggung jawab," tambahnya.

Sanksi Tegas bagi Pengembang Nakal

Di sisi lain, dia tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada pengembang yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha, pemblokiran akses terhadap program pemerintah (blacklist) jika terbukti melakukan penggelapan dana konsumen.

"Kami tidak akan mentolerir pengembang yang hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan kualitas bangunan dan fasilitas. Rumah subsidi kan uang APBN, jadi ya harus diaudit BPK," tegas Ara.

Pemerintah berharap pengembang yang membangun rumah-rumah, khususnya untuk guru, adalah pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas.

Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja pengembang untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mendukung langkah Ara.

Nixon diketahui telah mengungkapkan data 4.000 pengembang nakal di seluruh Indonesia tahun 2024 lalu. Menurutnya, saknsi yang diberikan adalah pemblokiran akses kredit.

"Blokir ini akan dibuka sampai pengembang-pengembang tersebut menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya, membangun hunian yang sudah dibeli konsumen sekaligus memberikan sertifikatnya," tuntas Nixon.

HALMAHERA UTARA, KOMPAS.com - Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, melaporkan bahwa telah terjadi erupsi berupa lontaran abu vulkanik yang keluar dari atas puncak kawah Gunung Dukono pada Rabu (26/3/2025).

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur.

"Erupsi Gunung Dukono pada tanggal 26 Maret 2025 pukul 07.30 WIT, dengan tinggi kolom abu teramati 1.000 meter di atas puncak atau 2.087 meter di atas permukaan laut (Mdpl)," kata Kepala PGA Dukono, Sarjan Roboke, dalam keterangannya, Rabu.

Erupsi atau letusan ini terekam di seismogram dengan amplitudo 34 milimeter, dengan durasi 48,52 detik.

"Jarak titik kegiatan (erupsi) dengan pemukiman penduduk 10-15 kilometer. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," ujarnya.

Sarjan menyampaikan bahwa saat ini Gunung Dukono berada pada status level II atau waspada.

Olehnya itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 kilometer.

Dia juga mengingatkan bahwa letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi, dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

Dengan demikian, direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan.

HALMAHERA UTARA, KOMPAS.com - Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, melaporkan bahwa telah terjadi erupsi berupa lontaran abu vulkanik yang keluar dari atas puncak kawah Gunung Dukono pada Rabu (26/3/2025).

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur.

"Erupsi Gunung Dukono pada tanggal 26 Maret 2025 pukul 07.30 WIT, dengan tinggi kolom abu teramati 1.000 meter di atas puncak atau 2.087 meter di atas permukaan laut (Mdpl)," kata Kepala PGA Dukono, Sarjan Roboke, dalam keterangannya, Rabu.

Erupsi atau letusan ini terekam di seismogram dengan amplitudo 34 milimeter, dengan durasi 48,52 detik.

"Jarak titik kegiatan (erupsi) dengan pemukiman penduduk 10-15 kilometer. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," ujarnya.

Sarjan menyampaikan bahwa saat ini Gunung Dukono berada pada status level II atau waspada.

Olehnya itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 kilometer.

Dia juga mengingatkan bahwa letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi, dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

Dengan demikian, direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan.

JAKARTA - Permukiman padat penduduk di Jalan Mawardi Raya RT 6/ RW 4 dan Jalan Makaliwe 1 RT 7/ RW 6, Grogol Petamburan , Jakarta Barat dilanda kebakaran hebat, Selasa (25/3/2025) malam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut tapi sebanyak 295 orang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi.

Plt Kadis Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

"Tidak ada korban jiwa maupun luka anggota maupun masyarakat," kata Satriadi Gunawan, Rabu (26/3/2025).



Satriadi menjelaskan, kebakaran yang terjadi pada pukul 18.27 WIB itu bisa dipadamkan pada pukul 00.21 WIB. Ia menerangkan, bangunan yang terdampak kebarakan merupakan semipermanen. "Kondisi bangunan semi permanen pinggir rel kereta api," ujarnya.

Satriadi menyatakan kebakaran di Grogol Petamburan disebabkan korsleting listrik. Adapun jumlah unit yang dikerahkan sebanyak 23 unit dan 115 personel.

Sementara itu, berdasarkan data BPBD Jakarta, kebakaran di Grogol Petamburan menghanguskan 45 rumah semipermanen dan 70 pintu kontrakan dan memaksa 295 jiwa mengungsi.

"45 rumah semi permanen, 70 pintu kontrakan, dan 50 KK serta 295 Jiwa terdampak di RT 6/ RW 4 dan RT 7/ RW 6," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan saat dikonfirmasi, Rabu (26/3/2025).

Menurut Yohan, sebanyak 23 unit damkar untuk proses pemadaman kebakaran. Api berhasil dipadamkan Rabu (26/3/2025) pukul 00.25 WIB dini hari.

Sejumlah bantuan telah disalurkan mulai dari air mineral 30 dus, kidswear 30 paket, tenda pengungsian 1 unit, tenda posko 1 unit, dan lainnya.

"Selesai ditangani oleh 23 Unit Disgulkarmat, P2B BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personel Koramil," jelasnya.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin memastikan bahan baku pangan yang disiapkan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkualitas dan memenuhi standar gizi nasional.

"Bahan baku pangan hingga makanan yang disiapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tentunya dipantau serta diawasi secara ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta dipastikan menu makanan yang hendak dibagikan kepada pelajar telah memenuhi standar gizi yang ditentukan," katanya di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Maka dari, setiap menu makanan yang disediakan untuk pelajar sebagai penerima manfaat harus berkualitas dan bergizi. Program yang menjadi prioritas pemerintah pusat ini merupakan salah satu langkah upaya untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia.

Untuk itu bahan baku pangan harus benar-benar berkualitas dan nilai gizi dalam setiap menu harus tercukupi. Ke depan Program MBG ini juga menyasar bayi usia satu sampai dua tahun, anak-anak dan ibu hamil.

"Setiap melakukan sosialisasi Program MBG ke masyarakat saya selalu menggandeng BGN untuk menjelaskan tentang masalah gizi dengan tujuan mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap, dimulai dengan pemberian MBG," katanya.

Zainul mengatakan dengan gizi yang tercukupi pada anak-anak dan ibu hamil akan menghasilkan SDM berkualitas, sehingga visi Indonesia Emas 2045 tercapai.

Bupati Sukabumi Asep Japar mengatakan keberadaan BGN memberikan respon positif dari masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, BGN tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berperan dalam menciptakan SDM berkualitas dan unggul di masa depan.*

KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan 20.000 rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp 3,4 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini menyasar guru PNS, PPPK, honorer, dan guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

Skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

Sebagai tahap awal, BTN menggelar akad kredit serentak untuk 300 debitur di 8 wilayah, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat.

"Program ini akan diterapkan secara nasional," ujar Nixon, di Bogor, Selasa (25/3/2025).

Ke-8 wilayah dimaksud adalah Medan, Bogor, Pontianak, Bangkalan, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

BTN juga menargetkan perluasan program ini pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak guru, termasuk guru dari sekolah swasta dan lembaga pendidikan lainnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

483.816 Guru Belum Punya Rumah

Untuk diketahui, program rumah untuk guru ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Program ini diinisiasi dari pertemuan antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan Kementerian Dikdasmen pada 7 Februari 2025 yang membahas pentingnya pembangunan perumahan untuk guru.

BPS kemudian turut mendukung dengan menyediakan data yang akurat dan terungkap bahwa ada sebanyak 483.816 guru yang belum memiliki rumah.

Sinergi ini pun kemudian menunjuk BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam program ini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan "karpet merah" bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk guru.

Pemerintah juga menyiapkan alokasi rumah subsidi untuk MBR dari berbagai profesi lainnya, seperti TKI, bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, nelayan, dan buruh.

Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup guru sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik.

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS berperan dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk mendukung realisasi program ini.

Data administrasi guru dari Dikdasmen dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran.

Jakarta: Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat ada 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015. Dari , lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR.

Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau task force di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikutip Antara, Selasa, 25 Maret 2025.

Untuk itu, dirinya meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

Menurutnya, BTN menjadi motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat). Dirinya meminta pilih pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah akan menyiapkan rumah layak huni yang terjangkau untuk para guru di Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, akan ada 20.000 unit dengan total pembiayaan Rp 3,4 triliun yang disiapkan untuk para guru.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, program ini bisa dinikmati oleh para guru yang memenuhi syarat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berikut ini persyaratannya.

- Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil
- Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Guru Honorer
- Guru Swasta
- Belum memiliki rumah
- Belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah
- Memiliki masa kerja minimal dua tahun
- Penghasilan tidak lebih dari Rp 7 juta (belum menikah) atau Rp 8 juta (sudah menikah).

Nixon menambahkan, implementasi awal program tersebut ditandai dengan akad KPR secara serentak sebanyak 300 debitur yang tersebar di 8 lokasi. Salah satu lokasi akad KPR berada di Peson Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

"Implementasi awal program ditandai dengan akad kredit atau KPR secara serentak hari ini sebesar 300 debitur baik secara onsite maupun maupun online yang tersebar di 8 wilayah, Bogor, Banda Aceh, Medan, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan sampai ke Jayapura," tuturnya dalam acara serah terima kunci rumah untuk guru di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Di sisi lain, Nixon mengatakan pihaknya telah merealisasikan 114.000 unit rumah subsidi dan 30.000 unit rumah non-subsidi sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan gender, 33% adalah perempuan serta 76,7% yang melakukan akad di BTN adalah generasi milenial dan generasi z.

Spesifikasi Rumah

Pesona Kahuripan 10 menjadi salah satu perumahan yang menjadi tempat akad KPR serentak untuk rumah guru. Di sana ada sekitar 59 debitur yang membeli rumah di sana.

Kamar tidur di salah satu rumah contoh. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Untuk rumah yang didapatkan memiliki ukuran 30/60 yang berisi satu ruang tamu, dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Untuk bangunannya, bagian dinding sudah double dinding

Di dekat perumahan tersebut sudah ada berbagai fasilitas umum, seperti sekolah maupun rumah sakit. Untuk kendaraan, tak jauh dari sana ada terminal serta pintu tol Cimanggis-Nagrak.

(abr/zlf)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal membangun 20 ribu rumah subsidi untuk guru di 2025. Untuk memuluskan rencana tersebut, Kementerian bekerja sama dengan beberapa pihak.

Menindaklanjuti rencana tersebut, Kementerian PKP melakukan serah terima kunci yang jadi bagian dari akad massal dilakukan serentak di 8 lokasi di Indonesia, seperti Banda Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Pihaknya kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mengalokasikan rumah subsidi secara bertahap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa, 25 Maret 2025.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” ujar dia.

(KIE)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” ucap Ara dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Ara: Presiden akan terus perjuangkan perubahan nasib guru

mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

“Pak Nixon sebagai Dirut BTN, sebagai motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat), mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia dari BTN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan data BTN, terdapat 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015, lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR. Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau taskforce di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia. Mari kita seperti kata Presiden Prabowo, mari kita bersihkan diri, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mulai, kita melayani rakyat sepenuh hati dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur menyatakan kawasan perumahan menjadi salah satu titik lokasi rawan tindak kejahatan selama berlangsungnya tradisi mudik yang berlanjut ke masa libur Idul Fitri.

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin di balai kota setempat, Selasa, mengatakan pengamanan yang diterapkan oleh petugas gabungan tidak hanya fokus di pusat keramaian, tetapi juga ke lingkungan perumahan.

"Salah satu titik rawan ada di perumahan, kami kan sudah ada patroli rutin selama mudik dan libur Lebaran yang dilakukan oleh petugas gabungan," kata Ali.

Masuknya kawasan perumahan ke dalam titik rawan tindak kriminal saat Lebaran dikarenakan lokasi tersebut acap kali ditinggalkan oleh penghuninya yang mudik atau pulang ke kampung halaman.

Selain itu, beberapa warga perumahan melakukan perjalanan liburan saat Hari Raya Idul Fitri.

Kondisi tersebut diakui oleh Ali memang membutuhkan atensi khusus, sehingga masyarakat bisa tetap tenang ketika akan melakukan mudik maupun berlibur.

"Makanya (patroli) akan dilakukan lebih ketat," ujarnya.

Beberapa kerawanan yang sering muncul, kata dia, yakni tindak kriminal berupa pencurian dan perampokan.

"Kerawanannya tentu tingkat kejahatan yang ada dan paling rawan terjadi pencurian sama perampokan rumah yang kosong" ucap dia.

Tak hanya tentang tindak kriminal, pemkot setempat menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya kebakaran, khususnya di rumah yang dalam kondisi kosong karena ditinggal pemiliknya mudik.

Petugas dari UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang untuk bergabung ke dalam regu patroli sekaligus bersiaga melakukan penanganan terhadap setiap laporan peristiwa kebakaran yang terjadi.

"Kami menyiapkan petugas pemadam kebakaran sehingga bisa terus bersiaga," katanya.

Dia menambahkan pihaknya mencegah peredaran uang palsu yang bisa muncul ketika momen tertentu.

"Kami antisipasi soal uang palsu itu, supaya masyarakat tidak ada yang kena," kata Ali.