JAKARTA, investor.id – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut investor asal China, Qatar, hingga Persatuan Emirat Arab (PEA) berminat untuk investasi perumahan rakyat di Indonesia. Tak tanggung-tanggung adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut mereka mau membuat 6 juta unit rumah di Indonesia.

“Tiongkok (China), dari Qatar sudah 6 juta unit tawaran, Abu Dhabi dan Emirat Arab (PEA),” beber Hashim saat berkunjung ke Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta, pada Kamis (26/12/2024).

Hashim menyatakan, pemerintah sangat optimis dalam program 3 juta rumah setiap tahun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah pun memutuskan untuk menggandeng investor asing dalam program ini.

“Target pemerintah adalah untuk membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahunnya,” imbuh Hashim.

Pada kesempatan sama, Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, selama 2 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 34.000 unit rumah sudah terbangun.

“Per hari ini tampilannya sudah sekitar 34.000,” sebut Ara, sapaan akrab dari Maruarar Sirait.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kebijakan perumahan yang prorakyat membantu rakyat untuk memiliki hunian.

Menurut Ara, Kementerian PKP memiliki tiga fungsi yakni sebagai operator, regulator dan fasilitator.

"Kalau operator kita hanya bisa 8 persen, dengan dana yang ada dari APBN hanya 8 persen, tapi yang tidak terbatas itu sebagai regulator dan fasilitator misalnya sebagai regulator itu bagaimana sudah keluar kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan di bawah Rp2 miliar itu gratis. Ini bagus untuk orang bangun rumah dan itu saya rasa bukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, tetapi juga kelas menengah," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dibebaskan, biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nol persen sehingga regulasi-regulasi ini prorakyat.

"Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat. Jadi rakyat itu harusnya dipermudah, dipercepat, dipermurah menurut saya begitu. Itu kita berusaha, berpikir mengambil langkah-langkah seperti itu," kata Ara.

Dirinya berharap sejumlah kebijakan perumahan yang prorakyat tersebut juga dapat membantu daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang sehat, layak, dan terjangkau pada Senin (23/12/2024). Platform tersebut bertujuan agar pendataan perumahan semakin akurat.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Digitalisasi data melalui platform ini diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga menyinkronkan data dalam proses verifikasi. Ia menekankan, pemda harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan. Dengan demikian, implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (26/12/2024).

RumahQu adalah platform yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan. Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

(abr/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

Hashim yakin bahwa target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun Pemerintah Presiden Prabowo akan tercapai.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menghadiri acara Bakti Sosial Natal 2024 bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta pada Kamis (26/12).

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) di beberapa rusun yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan lainnya di Jakarta.

Ara mengatakan pembagian sembako kepada sejumlah warga rusun tersebut merupakan bagian dari kegiatan Bakti Sosial Natal 2024 dari Kementerian PKP.

"Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai inisiatif agar dalam peringatan Natal jangan bermewah-mewah. Bagaimana kalau kita dalam merayakan Natal berbagi kebaikan dengan warga yang ada di rusun," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut Ara juga berdialog dengan sejumlah warga Rusun untuk mengetahui perkembangan sejumlah warga yang direlokasi ke rusun. Dirinya juga menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto agar tetap menjaga kerukunan, terutama di lingkungan Rusun yang penghuninya dari berbagai latar belakang.

"Di sini berbagai latar belakang, tetapi semuanya Indonesia. Untuk itu saya menyampaikan pesan dari Presiden kita, bapak-Ibu, hidup harus rukun ya," katanya.

Bakti Sosial Natal 2024 Kementerian PKP dilaksanakan di empat Rusun yang menjadi tempat relokasi warga kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, yakni di Rusun Tegal Alur, Rusun Flamboyan, Rusun Daan Mogot, dan Rusun Rawa Buaya. Total sebanyak 2.810 bungkus sembako yang dibagikan di empat rusun dalam acara tersebut.*

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Perumahan Hashim S Djojohadikusumo menyatakan bahwa Qatar dan Abu Dhabi siap bekerja sama dalam program pembangunan 7 juta unit perumahan dan rumah untuk rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim usai menghadiri acara bakti sosial Natal 2024 di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, pada Kamis (26/12/2024) malam, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

"Sudah, banyak yang menyatakan minatnya. Dari Qatar sudah ada tawaran 6 juta unit. Abu Dhabi dari Emirat (Uni Emirat Arab) 1 juta," ungkap Hashim di lokasi acara.

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa jumlah 7 juta unit rumah dan apartemen tersebut belum termasuk kerja sama dengan negara-negara lain.

"Ini belum termasuk dari pemerintah Tiongkok/China, dan dari investor-investor lainnya," tambahnya.

Hashim optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah dapat membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahun.

"Pak Prabowo kan 5 tahun jadi presiden, ya kita harapkan 15 juta unit apartemen dan rumah di desa kita selesaikan dalam 5 tahun," harapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta akan terus mendukung pelaksanaan program-program strategis dari Pemerintah Pusat yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Satgas Perumahan.

"Kami dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan program-program strategis khususnya yang terkait dengan masalah perumahan, termasuk juga adalah untuk rumah susun," kata Teguh.

Teguh berharap pelaksanaan program-program strategis pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Ia juga memastikan bahwa Pemprov akan memberikan pelatihan keterampilan bagi seluruh penghuni rumah susun, termasuk warga yang direlokasi dari kolong tol dan jembatan.

"Nanti bukan hanya ibu yang pindahan dari jembatan saja, tapi untuk semua warga di sini nanti bisa kami berikan keterampilan sesuai dengan minat bakatnya," tutup Teguh.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

"Karena pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semuanya punya rumah yang layak, bisa tinggal dengan baik, sehat, keluarganya juga demikian, dan pada akhirnya semakin berkualitas hidupnya," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

"Ya, tentu ini menjadi perjuangan bersama karena membangun perumahan, apalagi membangun kawasan permukiman, itu memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait benar-benar menunjukkan semangat itu," katanya.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

"Kita juga ingin terus berkolaborasi karena membangun suatu kawasan di awalnya dengan tanahnya, lahannya ada atau tidak. Kemudian juga tentu dengan berbagai kebijakan yang meringankan biaya pembangunan, termasuk juga pada saatnya sangat meringankan masyarakat kita. Itulah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Menteri PKP," kata AHY.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Tentunya masih panjang perjalanan kita, target yang dicapai juga luar biasa. Tetapi Insya Allah dengan semangat kebersamaan ini, tidak hanya pemerintah tetapi juga dunia usaha, termasuk juga filantropis yang kita harapkan juga bisa berkontribusi dengan baik," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

Kementerian PKP telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Infrastruktur ingin rakyat bisa memiliki rumah layak dan sehat

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang sehat, layak, dan terjangkau pada Senin (23/12/2024). Platform tersebut bertujuan agar pendataan perumahan semakin akurat.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Digitalisasi data melalui platform ini diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga menyinkronkan data dalam proses verifikasi. Ia menekankan, pemda harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan. Dengan demikian, implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (26/12/2024).

RumahQu adalah platform yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan. Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

(abr/zlf)

RumahQu adalah aplikasi yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Dengan digitalisasi data melalui platform ini, diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga mensinkronisasi data dalam proses verifikasi.

Haryo menekankan bahwa pemerintah daerah harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan, sehingga implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2025).

RumahQu adalah aplikasi yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

"Karena pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semuanya punya rumah yang layak, bisa tinggal dengan baik, sehat, keluarganya juga demikian, dan pada akhirnya semakin berkualitas hidupnya," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

"Ya, tentu ini menjadi perjuangan bersama karena membangun perumahan, apalagi membangun kawasan permukiman, itu memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait benar-benar menunjukkan semangat itu," katanya.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

"Kita juga ingin terus berkolaborasi karena membangun suatu kawasan di awalnya dengan tanahnya, lahannya ada atau tidak. Kemudian juga tentu dengan berbagai kebijakan yang meringankan biaya pembangunan, termasuk juga pada saatnya sangat meringankan masyarakat kita. Itulah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Menteri PKP," kata AHY.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Tentunya masih panjang perjalanan kita, target yang dicapai juga luar biasa. Tetapi Insya Allah dengan semangat kebersamaan ini, tidak hanya pemerintah tetapi juga dunia usaha, termasuk juga filantropis yang kita harapkan juga bisa berkontribusi dengan baik," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

Kementerian PKP telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menghadiri open house Natal yang digelar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

AHY tiba di lokasi open house Menteri PKP pada pukul 19.37 WIB yang berlokasi di kediaman Menteri PKP yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba di acara open house pada pukul 20.05 WIB.

Setelahnya Menko Pangan Zulkifli Hasan tiba di lokasi acara pada pukul 20.12 WIB.

Selain para menteri, turut hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin di lokasi acara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar open house Natal di Jakarta pada Rabu (25/12).

Sebagai informasi, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada umat Kristiani di seluruh wilayah Indonesia, dan dia berharap cinta kasih selalu menyertai semua.

Gibran menyampaikan ucapan Natal itu dalam rekaman video yang disiarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Rabu.

"Kepada saudara-saudara Umat Kristiani di seluruh tanah air, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bersama keluarga serta orang-orang terkasih dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Semoga kedamaian, keselamatan, dan cinta kasih senantiasa menyertai kita semua," kata Wapres Gibran.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga berpesan kepada masyarakat yang saat ini dalam perjalanan mudik ataupun liburan untuk berhati-hati.

Dia berharap momen kembali ke kampung halaman atau berlibur mereka menjadi momen yang indah bersama orang-orang terdekat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024, libur Natal ditetapkan pada tanggal 25–26 Desember.

Tanggal 26 Desember ditetapkan sebagai cuti bersama, sehari setelah Hari Natal yang diperingati pada 25 Desember.

Penetapan satu hari cuti bersama itu untuk memberi waktu tambahan bagi umat Kristiani di Indonesia merayakan Natal dengan lebih tenang bersama keluarga, serta memberikan kelonggaran waktu dalam perjalanan arus mudik atau arus balik.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko AHY hingga Menko Zulkifli Hasan hadiri open house Menteri PKP

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kebijakan perumahan yang prorakyat membantu rakyat untuk memiliki hunian. Menurutnya, Kementerian PKP memiliki tiga fungsi yakni sebagai operator, regulator dan fasilitator.

Ara menjelaskan sebagai operator pihaknya hanya bisa memberikan 8 persen untuk membangun rumah rakyat yang dananya berasal dari APBN, regulator dengan memberikan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan di bawah Rp2 miliar itu gratis.

"Ini bagus untuk orang bangun rumah dan itu saya rasa bukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, tetapi juga kelas menengah," ujar Ara dikutip dari Antara, Kamis, 26 Desember 2024.
Selain itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dibebaskan, biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nol persen sehingga regulasi-regulasi ini prorakyat.

"Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat. Jadi rakyat itu harusnya dipermudah, dipercepat, dipermurah menurut saya begitu. Itu kita berusaha, berpikir mengambil langkah-langkah seperti itu," kata Ara.

Dirinya berharap sejumlah kebijakan perumahan yang prorakyat tersebut juga dapat membantu daya beli masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

(KIE)