Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mendukung program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto dengan menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank. Hal ini sejalan dengan kondisi backlog perumahan di Indonesia yang masih sangat tinggi.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan sebagai bank sentral, pihaknya berperan dalam memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit ke sejumlah sektor, yakni perumahan dan konstruksi secara keseluruhan.

“Pertama, sektor konstruksi, kedua adalah sektor real estate, ketiga adalah kepemilikan rumah atau KPR, dan yang keempat kepemilikan apartemen atau KPA,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG Bulanan, Rabu (20/11/2024).

Selain itu, Juda juga menyebutkan upaya yang kedua adalah dari sisi kebijakan Loan-to-Value (LTV) hingga 100%. Dengan kebijakan ini, nasabah tidak perlu membayar uang muka (down payment/DP), atau DP-nya sebesar 0%.

“LTV kita, down payment itu masih 0% atau LTV-nya 100%, artinya memang membuka itu, kami masih sangat longgar dari sisi LTV tidak ada. Bahkan, bank pun bisa memberikan kredit dengan DP 0%,” jelasnya.

Pada saat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo juga sempat menyatakan bahwa bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk sektor perumahan, khususnya perumahan rakyat, akan mendapatkan insentif likuiditas dari BI.

Menurutnya, hal ini memang merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan BI, di mana pemerintah mendorong dari sisi permintaan dengan menyediakan program 3 juta rumah, subsidi kredit untuk rumah, sementara BI mendorong dari sisi penawaran perbankan.

“Hai bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor termasuk rumah ini, kami berikan insentif likuiditas,” ujarnya.

Adapun, pernyataan Perry sendiri memang sejalan dengan kebijakan bank sentral mendatang, di mana pada bulan lalu menyebut akan ada perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang berlaku per 1 Januari 2025.

Saat itu, Perry menuturkan insentif likuiditas tersebut akan diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, yang memiliki kontribusi besar terhadap lapangan kerja, dengan pangsa tenaga kerja mencapai 50%. Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan, baik besar maupun eceran, pertanian, serta industri pengolahan yang padat karya.

Selain itu, insentif likuiditas juga akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini karena sektor-sektor tersebut berkontribusi terhadap 20% dari total lapangan kerja.

“Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor itu kami berikan insentif likuiditas,” tandasnya.

Tercatat, hingga akhir Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,9 triliun, BPD sebesar Rp24,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,6 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.

Bayangkan seorang anak kecil, matanya berbinar menatap buku pelajaran. Ia bersemangat untuk belajar, haus akan ilmu pengetahuan. Tapi, ia datang ke sekolah dengan rasa lapar yang menggerogoti, membuat konsentrasinya buyar, pikirannya melayang, dan semangatnya meredup. Ini bukan kisah fiksi, tapi realita yang dihadapi oleh jutaan anak di seluruh dunia. Kita hidup pada era ketika kesuksesan akademis dan karier dielu-elukan sebagai tujuan hidup. Namun, di tengah hiruk pikuk mengejar prestasi, kita sering melupakan sesuatu yang jauh lebih fundamental: hubungan erat antara makanan bergizi dan pendidikan.

Sebagai seorang pemuda yang peduli dengan masa depan bangsa, saya ingin mengajak untuk merenungkan kembali peran vital nutrisi dalam meraih mimpi dan membangun masa depan yang lebih cerah. Bagaimana mungkin seseorang bisa fokus belajar, berpikir jernih, dan berkreasi dengan maksimal jika tubuhnya kekurangan gizi? Itu ibarat membangun gedung pencakar langit di atas pondasi pasir-rapuh dan mudah ambruk.

Otak, sebagai organ yang kompleks, membutuhkan nutrisi seperti omega-3, omega-6, zat besi, dan kolin untuk mendukung fungsi kognitif, meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir kritis. Bayangkan, jika anak-anak dibiarkan tumbuh dengan kekurangan nutrisi, mereka akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, sulit berkonsentrasi, dan tertinggal dalam pembelajaran, yang menghambat potensi mereka untuk mencapai mimpi-mimpi mereka.

Program Makan Bergizi Gratis

Di banyak daerah, terutama di komunitas kurang mampu, akses terhadap makanan bergizi masih menjadi mimpi. Banyak anak-anak yang datang ke sekolah dengan perut kosong, yang tentu saja akan menghambat kemampuan mereka untuk belajar. Bagaimana mungkin mereka bisa fokus belajar ketika mereka terus menerus dihantui rasa lapar?

Saya percaya bahwa program makan bergizi gratis adalah solusi yang paling tepat untuk memecahkan permasalahan ini. Bayangkan, sebuah program yang bukan hanya mengisi perut, tapi juga membuka cakrawala pengetahuan bagi anak-anak. Kita dapat meneladani contoh sukses dari Brasil, di mana program "Merenda Escolar" telah berhasil memberikan makanan sehat kepada jutaan anak, dan hasilnya luar biasa: kesehatan mereka meningkat, prestasi akademik mereka melambung, dan masa depan mereka menjadi lebih cerah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah gebrakan yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan fokus awal pada anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebuah lembaga pemerintah yang berdedikasi untuk mewujudkan pemenuhan gizi nasional, sesuai dengan Pepres Nomor 83 Tahun 2024.

Program MBG akan resmi diluncurkan pada 2 Januari 2025, dan penerapannya disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Pembagian MBG untuk anak sekolah diatur sebagai berikut: anak sekolah PAUD - Kelas 2 SD menerima makan siang gratis pukul 8 pagi, anak sekolah Kelas 3 - 6 SD menerima makan siang gratis pukul 9.30 pagi, dan anak sekolah SMP - SMA menerima makan siang gratis pukul 12 siang.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk program ini, dengan target sasaran yang dijalankan secara bertahap selama lima tahun ke depan: pada 2025 menargetkan 40% penerima manfaat, pada 2026 meningkat menjadi 80%, dan pada 2029 diharapkan mencapai 100% penerima manfaat.

Membangun Budaya Nutrisi

Amartya Sen, seorang ekonom terkemuka, memiliki teori tentang "kemampuan" (capability) yang sangat relevan dengan isu ini. Sen berpendapat bahwa akses terhadap sumber daya, termasuk makanan bergizi, merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks pendidikan, jika anak-anak tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi, maka kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang akan terhambat.

Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan perubahan ini. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk program makanan bergizi di sekolah. Sekolah sendiri harus bekerja sama dengan organisasi lokal untuk mendistribusikan makanan dengan efektif. Sebagai seorang pemuda, saya percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan.

Tidak hanya itu, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi juga sangat krusial. Banyak orangtua yang masih belum menyadari dampak nutrisi terhadap perkembangan anak mereka. Kita perlu menyebarkan informasi tentang manfaat makanan bergizi bagi tumbuh kembang anak secara masif dan efektif. Kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa investasi dalam nutrisi adalah investasi dalam masa depan yang lebih cerah.

Kita harus mengubah pola pikir masyarakat. Teori perubahan sosial dari Kurt Lewin memberikan kita kerangka kerja yang tepat. Pertama, kita perlu "membekukan" pola pikir lama, yaitu melepaskan kebiasaan berpikir bahwa pendidikan dan nutrisi adalah dua hal yang terpisah. Kemudian, kita perlu "mengubah" cara pandang masyarakat, meyakinkan mereka bahwa nutrisi merupakan kunci untuk mencapai prestasi akademis yang optimal. Terakhir, kita harus "membekukan" perubahan ini dalam budaya masyarakat, menjadikan makanan bergizi sebagai bagian integral dari kebiasaan sehari-hari.

Media, sekolah, dan komunitas harus bersatu padu dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi. Dengan mengedukasi masyarakat, kita dapat menciptakan budaya yang menghargai kesehatan dan pendidikan secara bersamaan. Makanan bergizi bukanlah pilihan, tapi sebuah keharusan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Dengan menyediakan makanan bergizi gratis, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak, tapi juga memberikan mereka kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan ini. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang, di mana setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan makanan yang bergizi. Langkah-langkah kecil kita dapat menghasilkan perubahan besar yang akan dirasakan oleh banyak orang. Setiap tindakan kecil, setiap langkah yang kita ambil, akan menjadi bagian dari gerakan besar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saatnya kita bergerak bersama, untuk membangun masa depan yang lebih baik, dimulai dari meja makan!

Amir Ma'rufmahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama, aktif di Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY)

Saksikan juga video: Update Makan Bergizi Gratis: Prabowo Bahas di G20, Gibran Uji Coba

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku sudah menyampaikan niat untuk memanfaatkan Wisma Atlet kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin memanfaatkan aset negara yang belum optimal untuk menyediakan hunian buat masyarakat.

"Saya sudah komunikasi sama Mensesneg saya sudah juga sampaikan kepada Presiden karena itu kan yang bangun kita tapi nanti kewenangannya kan di Mensesneg. Tentu pikirannya Presiden bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan seperti rumah susun tadi. Jangan sampai dua tahun kosong dong, padahal banyak yang membutuhkan," ujar Ara kepada awak media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Menurutnya, tidak boleh ada aset negara yang tidak dimanfaatkan karena sudah dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia tetap menyerahkan kewenangan kepada pihak terkait.

Pihaknya hanya turut terlibat dalam diskusi mencari solusi untuk hunian masyarakat. Sementara bila diminta untuk mengatur pemanfaatan rusun, ia mengatakan pihaknya pun siap untuk itu.

Selain itu, ia juga membuat konsep masyarakat yang bekerja di kota semestinya tinggal tak jauh dari tempat kerjanya. Hal ini untuk memudahkan masyarakat karena bisa hemat ongkos, meluangkan waktu dengan keluarga, serta tidak stres di jalan.

Sebelumnya, Ara sempat berniat mengunjungi Wisma Atlet. Ia ingin melakukan pendekatan agar hunian tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

Ia mengatakan pengadaan hunian buat masyarakat membutuhkan cara kreatif, seperti menggunakan rusun yang sudah ada. Sebab, menunggu pembangunan rumah baru akan memakan waktu lama sebelum dapat dimanfaatkan oleh rakyat.

"Hari Jumat saya ajak (akan) Mensesneg ke Wisma Atlet, ya dimanfaatkan lah buat rakyat. Saya dengan anggaran begini, saya mesti kreatif. Kalau saya bangun dulu baru ngurus rumah rakyat, saya baru bisa bagi-bagi satu tahun lagi. Tapi dengan begini ya mulai minggu depan udah bisa bagi-bagi," katanya dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah buat Rakyat di Auditorium PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma menyiapkan dapur untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. Dapur ini diproyeksikan bisa memproduksi 11 ribu porsi setiap harinya.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, menjelaskan dapur untuk Makan Bergizi Gratis ini merupakan bangunan dapur milik Lanud Halim yang diperbesar ukurannya. Dia mengungkap durasi pengerjaan dapur ini diperkirakan selesai dalam 40 hari.

"Untuk dapur ini, karena memang bangunannya sudah ada, kita memangkas waktu pembangunan fisik sehingga 40 hari sudah siap untuk beroperasi. Karena memang dapur ini harus diinstalasi seperti cool storage, chiller untuk bahan makanan, kemudian pembersihannya juga. Yang terpenting itu IPAL (instalasi pengolahan air limbah)," jelas Marsma Muzafar kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yakni harus bisa memproduksi minimal 4.000 porsi setiap harinya. Dia mengatakan dapur ini ditargetkan dapat membuat dan mendistribusikan 11 ribu porsi makanan bergizi untuk para pelajar setiap harinya.

Danlanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, mengatakan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis ini mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional. (Kurniawan F/detikcom)

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk verifikasi IPAL oleh BGN.

"Untuk distribusinya sendiri, ini memang di titik tengah. Karena memang tidak boleh lebih dari 15 menit untuk pendistribusian. Itu sesuai persyaratan dari BGN. Kemudian juga untuk dapur ini tidak boleh kurang dari 4.000 porsi. Jadi harus minimum 4.000 baru dia akan diizinkan oleh BGN," kata Marsma Muzafar.

"Jadi kita mencoba memenuhi itu semua. Untuk siswa di seputaran Lanud ini sudah hampir sampai 11 ribu. Jadi ini kemampuannya nanti akan menyesuaikan kondisi siswa yang ada," sambungnya.

Lanud Halim akan mengundang pihak BGN untuk melihat langsung kesiapan dapur. Dia berharap dapur ini bermanfaat mendukung program Prabowo Subianto.

"Tanggal 24 Desember kita sudah siap mengundang dari pihak BGN untuk sekalian memverifikasi ini. Kita berdoa bersama supaya ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," tutur Marsma Muzafar.

Lanud Halim Perdanakusuma berharap pihak BGN datang meninjau dan memverifikasi dapur Makan Bergizi Gratis pada akhir tahun ini (Kurniawan F/detikcom)

Dia juga mengatakan pihaknya akan mengajak keterlibatan masyarakat sekitar Lanud Halim. Dia menyebut masyarakat nantinya akan dilibatkan dalam kegiatan yang bersifat umum, seperti membantu dalam penyajian.

Dia mengatakan personel-personel TNI AU juga sudah disiapkan. Namun dia memastikan pekerjaan seperti juru masak akan diambil dari orang profesional.

"Jadi untuk proses pemasakan bisa dilihat sendiri sudah ada proses rekrutmen. Kita sudah siap untuk personel-personel yang untuk masak. Sebelumnya kita memang akan merekrut pekerja lokal di Lanud Halim ini sendiri, misalnya penyaji," ujar Marsma Muzafar.

"Kalau untuk yang sifatnya kemampuan khusus seperti chef itu memang kita harus dari luar. Karena kita hanya mungkin untuk pendistribusian, pengemasan, dan lain-lain," imbuhnya.

Lihat juga Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menemui Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membahas pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia yang tidak terpakai. Peretemuan mereka salah satunya membahas rencana pembangunan hunian menempel stasiun di tiga lokasi.

"Kita sudah punya aset dari kereta api yang cukup besar, yang idle ya Pak. Di Surabaya, di Gubeng, berapa hektare tadi? (12 hektare) Dan itu tengah kota. Jadi saya pikir itu akan bisa jadi percontohan kerja sama BUMN dan kami, dan kereta api ya. Mungkin juga perhubungan juga ya, supaya kita bisa sinergi, seperti arahan Pak Jokowi, harus bisa membangun seperti ini. Ya, tunggu tanggal mainnya," ujar Ara di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Ara ingin memanfaatkan aset negara yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan hunian rakyat. Untuk itu ia akan bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membicarakan proyek strategis nasional serta pendanaan.

Selanjutnya, Ara akan meninjau hunian nempel stasiun yang sudah ada di Margonda pada Rabu (27/11) mendatang.

"Kita lihat contoh (yang sudah selesai) dan kita akan naik kereta api dari situ ke Manggarai untuk bagaimana merevitalisasi supaya lebih maksimal," ucapnya.

Sementara itu, Kartika menjelaskan lahan KAI yang tak terpakai akan dibangun rumah susun berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Konsepnya akan mencontoh hunian di Margonda sebagai proyek yang berhasil.

"Seperti di Margonda itu antara apartemen dengan stasiun kita connect, sehingga masyarakat bisa langsung dapat akses ke kereta juga. Nah, kita lagi nanti bersama-sama dengan Menteri PU sama Menteri PKP dan kemudian dengan Menteri Perhubungan, kita akan nanti menata mengenai siapa yang memiliki aset di stasiun ini," kata Tiko.

Adapun stasiun yang akan rencananya dibangun hunian TOD di Manggarai, Gubeng di Surabaya, dan Kiaracondong di Bandung. Ketiga kawasan tersebut akan dibangun dalam skala besar.

Ia mengatakan KAI mempunyai lahan tak terpakai seluas 12 hektare di Gubeng dan 60 hektare di Manggarai.

Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.