Bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan dukungannya kepada g pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait menyebut langkah Anies itu ibarat 'membangunkan macan tidur'.

Maruarar menerangkan maksud dari 'macan tidur' adalah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada satu hal yang menarik, dengan Anies mendukung Pramono datang kampanye yang kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Selama ini, Pramono itu mengesankan, dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo," kata Ara, dilansir dari detikNews, Sabtu (23/11/2024).

Ara menilai sikap Anies membangunkan konsolidasi dukungan terhadap paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Ia mengatakan konsolidasi berjalan sangat cepat untuk pemenangan RK-Suswono.

"Sekarang sudah susah lagi, dengan adanya Anies, 'macan tidurnya' itu yang selama ini tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini, konsolidasinya cepat. Percayalah, konsolidasinya cepat," tambah Ara.

Ia lalu berterima kasih kepada Anies yang menunjukkan sikap politik, karena dengan begitu maka peta politik di Pilkada Jakarta berubah. Maruarar kembali menekankan Anies telah membangunkan 'macan tidur'.

"Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano. Karena membangunkan macan tidur dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari ini. Dana saya percaya pendukung PDIP nggak akan 81 persen," ujar Menteri Perumahan ini.

Adapun, Indikator Politik telah merilis elektabilitas cagub dan cawagub di Pilkada Jakarta. Hasilnya Pramono-Rano unggul tipis dari dua pasangan yang lain, baik melalui survei tatap muka dan telepon.

Survei ini melibatkan 1.229 responden dipilih melalui metode double sampling berusia 17 tahun atau lebih. Double Sampling adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.

Video Pramono: Secara Pandangan, Saya dan Anies Nggak Ada Bedanya

Video Pramono: Secara Pandangan, Saya dan Anies Nggak Ada Bedanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai, dukungan Anies Baswedan untuk pasangan calon nomor urut 3 Pramono-Rano malah menguntungkan pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono.

“Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macan tidur,” kata Maruarar di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia itu berterus terang, Ridwan Kamil mulanya kehilangan basis pendukung non muslim setelah resmi berpasangan dengan Suswono yang merupakan kader PKS.

Mereka yang meninggalkan Ridwan Kamil disebut beralih mendukung Pramono-Rano.

Namun, kini peta politik berubah setelah Anies menyatakan dukungan untuk Pramono-Rano.

“Begitu Pram dan Rano mendapatkan dukungan Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang,” jelas dia.

Terlepas dari hal itu, Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra akan turun gunung untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

“Dengan Anies mendukung Pramono, datang kampanye ya kemarin ya, itu membangunkan macan tidur,” kata Maruarar.

“Selama ini Pramono mengesankan dia dekat sama Jokowi dan Prabowo. Sekarang sudah susah lagi dengan adanya Anies. Macan tidurnya itu yang selama tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo,” tambah dia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). SE tersebut akan ditandatangani oleh ketiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Tito menjelaskan, penandatanganan itu akan dilakukan pada Senin (25/11) mendatang. Dia memastikan penandatanganan SE itu akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Dia menegaskan, pembebasan pajak ini akan ditujukan bagi pembangunan perumahan untuk MBR. Kementerian PKP juga sudah mempunyai daftar pengembang untuk program tersebut.

"Untuk menolkan PBG, persetujuan bangunan gedung dan BPHTP khusus untuk perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memang daftarnya ada di Kementerian Perumahan," jelas Tito.

Kemudian dia juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

Sebelumnya, Tito mengatakan penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip dari detikProperti.

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait berterima kasih kepada eks gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel). Maruarar menilai pendukung Anies dan akar rumput PDI Perjuangan tak akan pernah bertemu.

"Waktu Ridwan Kamil itu mendapat wakilnya Suswono, itu basis-basis non-muslim itu ke Pramono. Tapi begitu Ridwan Kamil, Pramono mendapat dukungan dari Anies, ini pasti swing," kata Ara di acara Survei Indikator Politik, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Ara menyebut saat Ridwan Kamil dipasangkan dengan Suswono dari PKS, pemilih non-muslim Ridwan Kamil berkurang. Ia menilai hal itu juga akan terjadi pada pasangan Pramono-Rano yang mendapat dukungan dari Anies Baswedan.

"Pada saat Suswono ini, menjadi wakilnya, ini basis-basis non-muslim di Jakarta, itu turun karena wakilnya PKS. Tetapi begitu Pram dan Rano Karno mendapatkan dukungan dan kampanye Anies, saya yakin basis-basis non-muslim, itu akan berkurang yang mendukung," ujar Ara.

Ia menyebut jika Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto bersatu, maka kekuatan di Jakarta akan besar mendukung RK-Suswono. Ia berterima kasih ke Anies lantaran mendukung Pramono dan Doel.

"Apa lagi ini banyak yang menyampaikan Jokowi dan Prabowo bersatu kekuatannya di Jakarta cukup besar. Saya yakin pendukung Jokowi dan Prabowo lebih besar daripada pendukung Anies dan pendukung Pdi Perjuangan, dan juga Gerindra. Mohon maaf," tambahnya.

"Harusnya dari dulu Anies mendukung Pramono sama apa namanya, saya terima kasih karena Mas Anies mendukung Pramono dari PDI. Bagi kami secara pandangan kami di politik, bagus. Karena pendukung Anies dan pendukung PDI nggak ketemu," tutur Menteri Perumahan ini.

Maruarar menuturkan Pramono dan Anies bisa mesra. Namun dia meyakini pendukung kedua tokoh tersebut di level akar rumput tak akan bersatu.

"Ya, mungkin elitnya bisa Pramono ketemu sama Anies, cipika-cipiki bisa, tapi grassroots, ya itu kata-kata saya, nggak mungkin. Saya tahu, saya lama di PDI. Grassroots PDI nyambung sama Anies, saya nggak yakin semuanya. Grassroots ya, grassroots PDI. Saya bicara grassroots PDI," imbuhnya.

Saksikan juga video: Kumpul Bareng Agen Properti, Maruarar Beri Pesan Ini...

[Gambas:Video 20detik]

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengupayakan 62 kepala keluarga (KK) korban gempa yang memilih masih bertahan di zona merah gempa Cugenang, mengisi rumah relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur sebelum akhir tahun 2024.

Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur Jumat, mengatakan hingga saat ini puluhan kepala keluarga di Kecamatan Cianjur dan Cugenang itu, menolak pindah dengan berbagai alasan termasuk penghasilan yang belum jelas di tempat baru.

"Sebelumnya jumlah warga yang menolak pindah dari zona merah gempa sekitar 82 kepala keluarga, 10 kepala keluarga akhirnya mau pindah ke perumahan relokasi, saat ini yang 62 kepala keluarga sedang kita bujuk dan upayakan mau pindah," katanya.

Jika mereka tetap menolak untuk pindah, tutur dia, akan diberikan pilihan lain relokasi mandiri dan tidak bertahan di lokasi yang sama karena rentan terjadi gempa sehingga dapat mengancam keselamatan.

Untuk memperkuat kepindahan puluhan kepala keluarga tersebut, pemerintah daerah menjamin ladang dan tanah milik mereka tidak akan berpindah tangan dan tetap dapat digarap, namun tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

"Kami tidak punya target sampai kapan, sampai mereka mau pindah atau silahkan relokasi mandiri tapi tidak di lokasi yang lama seperti di Kampung Sarampad, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang dan di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," katanya.

Sedangkan terkait keluhan warga relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, yang belum memiliki penghasilan tetap, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan membangun pusat perekonomian tidak jauh dari perumahan salah satunya pasar.

Termasuk menyediakan angkutan umum guna memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dari perumahan ke ladang mereka di perkampungan lama yang masuk dalam zona merah.

"Sesuai petunjuk dari Menteri Perumahan dan Pemukiman, kami menunggu anggaran dari pusat untuk membangun pusat perekonomian di perumahan relokasi termasuk di Kecamatan Cilaku dan Mande," katanya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengupayakan 62 kepala keluarga (KK) korban gempa yang memilih masih bertahan di zona merah gempa Cugenang, mengisi rumah relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur sebelum akhir tahun 2024.

Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur Jumat, mengatakan hingga saat ini puluhan kepala keluarga di Kecamatan Cianjur dan Cugenang itu, menolak pindah dengan berbagai alasan termasuk penghasilan yang belum jelas di tempat baru.

"Sebelumnya jumlah warga yang menolak pindah dari zona merah gempa sekitar 82 kepala keluarga, 10 kepala keluarga akhirnya mau pindah ke perumahan relokasi, saat ini yang 62 kepala keluarga sedang kita bujuk dan upayakan mau pindah," katanya.

Jika mereka tetap menolak untuk pindah, tutur dia, akan diberikan pilihan lain relokasi mandiri dan tidak bertahan di lokasi yang sama karena rentan terjadi gempa sehingga dapat mengancam keselamatan.

Untuk memperkuat kepindahan puluhan kepala keluarga tersebut, pemerintah daerah menjamin ladang dan tanah milik mereka tidak akan berpindah tangan dan tetap dapat digarap, namun tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

"Kami tidak punya target sampai kapan, sampai mereka mau pindah atau silahkan relokasi mandiri tapi tidak di lokasi yang lama seperti di Kampung Sarampad, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang dan di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," katanya.

Sedangkan terkait keluhan warga relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, yang belum memiliki penghasilan tetap, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan membangun pusat perekonomian tidak jauh dari perumahan salah satunya pasar.

Termasuk menyediakan angkutan umum guna memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dari perumahan ke ladang mereka di perkampungan lama yang masuk dalam zona merah.

"Sesuai petunjuk dari Menteri Perumahan dan Pemukiman, kami menunggu anggaran dari pusat untuk membangun pusat perekonomian di perumahan relokasi termasuk di Kecamatan Cilaku dan Mande," katanya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai sikap eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, ibarat 'membangunkan macan tidur'. Dia menerangkan maksud dari 'macan tidur' adalah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada satu hal yang menarik, dengan Anies mendukung Pramono datang kampanye yang kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Selama ini, Pramono itu mengesankan, dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo," kata Ara dalam acara rilis survei Indikator Politik di Pilkada Jakarta, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Ara menilai sikap Anies membangunkan konsolidasi dukungan terhadap paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Ia mengatakan konsolidasi berjalan sangat cepat untuk pemenangan RK-Suswono.

"Sekarang sudah susah lagi, dengan adanya Anies, 'macan tidurnya' itu yang selama ini tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini, konsolidasinya cepat. Percayalah, konsolidasinya cepat," tambah Ara.

Ia lalu berterima kasih kepada Anies yang menunjukkan sikap politik, karena dengan begitu maka peta politik di Pilkada Jakarta berubah. Maruarar kembali menekankan Anies telah membangunkan 'macan tidur'.

"Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano. Karena membangunkan macan tidur dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari ini. Dana saya percaya pendukung PDIP nggak akan 81 persen," ujar Menteri Perumahan ini.

Adapun, Indikator Politik telah merilis elektabilitas cagub dan cawagub di Pilkada Jakarta. Hasilnya Pramono-Rano unggul tipis dari dua pasangan yang lain, baik melalui survei tatap muka dan telepon.

Survei ini melibatkan 1.229 responden dipilih melalui metode double sampling berusia 17 tahun atau lebih. Double Sampling adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.

Margin of error survei diperkirakan ± 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih, pada 15-21 November 2024.

Berikut hasil survei via telepon periode 15-21 November 2024:

1. Ridwan Kamil-Suswono 40,5%

2. Dharma Pongrekun-Kum Wardana 4,8%

3. Pramono Anung- Rano Karno 42,1%

Tidak tahu/ jawab 12,6%

"Kita tidak bisa mengatakan Pramono unggul dibanding RK atau sebaliknya. Nah kemudikan kita punya data survei by phone, yang dilakukan lebih mutakhir tanggal 15-21 November hasilnya secara statistik sama dengan temuan survei tatap muka," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers di Senayan.

"Yaitu tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Pramono atau RK unggul dibanding yang lain. Krn keduanya itu lagi-lagi dalam margin of error 2,9% plus minus. Jadi kalau mau pingin aman harusnya 2 kali 2,9%," tambahnya.

Wisma Atlet di Kemayoran diusulkan akan menjadi hunian warga dan saat ini tengah dilakukan renovasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan renovasi selesai pada Maret 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

Nantinya, akan ada sekitar 1.400 unit hunian yang tersedia. Harapannya biaya sewanya bisa terjangkau.

"Ada sekitar 1.400. Jadi, kita upayakan itu, saya sudah bicara dengan Presiden, sudah bicara dengan Mensesneg, itu seperti (rusun) Pasar Rumput," ungkapnya.

Dengan begitu, tidak ada lagi rusun-rusun yang layak tetapi dibiarkan kosong. Padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak.

"Kita cari solusi, jangan sampai ada rumah susun yang bagus, yang ideal, di kota-kota besar, kosong. Padahal rakyat yang membutuhkan masih banyak. Nah, itulah yang kita manage. Itulah yang bagaimana kita kelola, sehingga bisa bermanfaat," jelasnya.

Terkait kriteria penghuni yang akan menempati Wisma Atlet nantinya, Ara belum merumuskan lebih lanjut. Ke depannya akan ada pembahasan lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Jakarta mengenai hal ini.

"Kita buat yang terbaik. Mohon doanya semoga semua pihak mau memanfaatkan fasilitas negara yang sudah ada, yang dibangun dengan uang negara. Jangan dibiarkan kosong di saat rakyatnya masih banyak yang nggak punya rumah," tuturnya.

Sementara itu, sebelum dibentuk Kementerian PKP, Wisma Atlet telah direncanakan akan direnovasi. Melihat dari catatan detikcom Agustus lalu, rencananya, renovasi tersebut akan rampung tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah selaku pihak yang mendapatkan tugas untuk memugar Wisma Atlet Kemayoran. Renovasi tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi Wisma Atlet yang sebelumnya sempat digunakan sebagai rumah sakit darurat COVID-19.

"Tahun ini selesai (renovasi), insyaAllah. Selesai lah," katanya di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024) lalu.

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mempertanyakan kejelasan sertifikat rumah yang diberikan kepada warga korban gempa Cianjur. Ia meminta kepastian dan komitmen dari pihak pemerintah daerah Cianjur agar dapat memberikan sertifikat tersebut setelah 10 tahun.

"Apa jaminannya rakyat bakal dapat sertifikat? Udah ada nggak tertulis bahwa pada tahun ke-10 rakyat akan dapat tanah ini?" tanya Ara kepada Plt Bupati Cianjur Tubagus Mulyana Syahrudin saat hadir di acara peninjauan pembangunan Hunian Tetap (Hutap) tahap III, Kamis (21/11/2024).

Ara kembali bertanya waktu 10 tahun itu dimulai sejak kapan. Tubagus menjawab sejak awal warga menempati Hutap tahap III yang mana pada Februari 2024 lalu. "Jadi, 10 tahun lagi, tahun berapa? 2034," sebutnya.

Politisi Golkar itu kembali menanyakan apa jaminan bahwa 2034 warga korban Cianjur akan mendapat sertifikat tanah. Tubagus menyebut sudah ada SK (Surat Keputusan) dari Bupati Cianjur yang mengatur hal itu.

"SK-nya dikasih nggak sama mereka? Kenapa nggak dikasih? Gini, Pak. Bapak sebagai pemerintah kasih kepastian kepada rakyat. Pak BPK tolong dikoreksi. Kalau memang itu sesuai aturan, ya. Kalau nggak, bapak jangan asal ngomong," ucap Ara.

"Ya, ini tanah sekarang berarti masih tanah Pemda. Apa dasar hukumnya 10 tahun lagi itu akan dikasih kepada rakyat sesuai omongan bapak?" tambahnya.

Plt Bupati Cianjur, tidak lagi menjawab pertanyaan tersebut. Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto bantu meluruskan alasan sertifikat rumah baru diberikan setelah 10 tahun.

"Tanah yang diberikan adalah tanah pemda. Kesepakatan kami waktu itu dengan Kementerian yakni kami memberi HPL di atas tanah karena kalau langsung khawatir diperjualbelikan kembali makanya kita kesepakan dengan BPN waktu itu, kita komunal dulu sampai 10 tahun. Tapi setelah 10 tahun, baru kita jadikan hak milik masing-masing," jelasnya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ara kembali menekankan kepada Pemda Cianjur agar benar-benar menyerahkan sertifikat rumah tersebut setelah 10 tahun menetap.

"Jadi, setuju, ya. Jadi, 10 tahun menjadi hak milik," tegas Ara.

Ada pun, Hutap tahap III yang berada di Desa Babakan Karet, Cianjur. Terdapat 190 unit hunian tipe 36 yang tersebar di 6 blok di sana dari A hingga G.

Luas lahan milik Pemda Cianjur untuk pembangunan Hutap Tahap III adalah 47.482 meter persegi. Pembangunan yang menelan anggaran Rp 70 miliar telah selesai dibangun sejak 2 Oktober 2023.