Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama para pejabat eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik bekerja keras dalam memperjuangkan perumahan untuk rakyat Indonesia.

“Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

"Saya rasa rakyat harus dimudahkan," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik sebanyak delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PKP di Jakarta, Senin (20/1).

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Pelantikan para Pejabat Tinggi Madya tersebut disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Polisi Aziz Andriansyah

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan SKB tersebut memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Pelantikan berlangsung pada pukul 13.30 WIB di Ruang pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Pelantikan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mereka yang dilantik yakni diamanatkan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan dan mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ujarnya sembari diikuti oleh para calon Pejabat Tinggi Madya.

Para pejabat yang dilantik kemudian melaksanakan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul.
2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur.
3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran.
4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati.
5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Aziz Andriansyah.
6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman.
7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto.
8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP Budi Permana.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Saya doakan, semua bisa bekerja keras, bekerja baik,” ungkap Ara dalam sambutannya pada pelantikannya tersebut.

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Para pejabat yang dilantik kemudian melaksanakan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Para pejabat yang dilantik kemudian bersama-sama membacakan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum serta penandatanganan pakta integritas disaksikan oleh Ara.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PKP:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choirul, S.Sos, M.Si

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir Fitrah Nur, M.Si.

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum.

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

Beberapa waktu lalu sempat ramai di media sosial terkait video Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak salaman Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Dinarasikan Hashim enggan bersalaman dengan Ara karena gesturnya yang langsung mundur.

Video tersebut kemudian viral dan banyak menimbulkan spekulasi terkait hubungan keduanya.

Saat dikonfirmasim, Hashim menuturkan bahwa narasi dirinya enggan bersalaman dengan Ara adalah hoaks atau kabar tidak benar. Ia mengatakan hubungan antara dirinya dengan Ara juga baik-baik saja dan masih kompak.

"Itu maaf ya, itu hoax. Hoaks. Orang Inggris yang standar ngomongnya hoax. Bohong," katanya saat ditemui wartawan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Hashim kemudian menjelaskan, kala itu dirinya diajak oleh Ara untuk bertemu awak media untuk konferensi pers. Namun di saat yang bersamaan, dirinya juga dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berbicara dengan investor Qatar yang ingin menandatangani MoU soal kerja sama pembangunan satu juta rumah di perkotaan.

"Waktu itu Pak Ara ajak saya bersama ketemu dengan ibu dan media di Istana. Saya pas bersamaan dipanggil Pak Prabowo untuk bicara dengan investor dari Qatar. So, waktu itu instruksi dari presiden lebih lebih (tinggi), so itu," katanya.

Ara pun menimpali jawaban Hashim dan mengatakan "Habis itu balik konferensi pers lagi. Nah berarti yang mengadu domba tidak berhasil, itu saja," tuturnya.

Hashim memastikan hubungan keduanya tetap kompak bersama. "Kompak, cipika-cipiki," tuturnya sembari tertawa dan merangkul Ara.

Video: Hashim Cerita Prabowo Beberapa Kali Mau Disogok, Tapi Menolak

Video: Hashim Cerita Prabowo Beberapa Kali Mau Disogok, Tapi Menolak

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan rumah mobile untuk korban bencana alam. Rumah mobile itu tersebar di sejumlah titik daerah rawan bencana.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan program rumah mobile ini dicanangkan karena banyak bencana alam di Indonesia. Fahri mencontohkan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang membuat warga harus meninggalkan rumahnya.

"Kita ada stok rumah apa yang mobile kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," kata Wamen PKP Fahri Hamzah di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Dia mengatakan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bisa digunakan saat terjadi bencana alam. Jumlah rumah mobile itu bakal ditambah.

"Kami sudah berkoordinasi juga dengan BNPB manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana, dan kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," jelas dia.

Dia mengatakan dirinya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas implementasi data tunggal nasional. Data tunggal itu bakal dimutakhirkan agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran.

"Dan tadi juga kita mendiskusikan jika nanti datanya semakin online up to date ya. Ada hal usul ada hak sanggah ya, yang menyebabkan data keadaan perumahan rakyat itu semakin real time maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real time juga, dan ke arah sanalah kita sekarang ini bergerak," ucap dia.

JAKARTA, investor.id – Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan perkembangan terbaru investasi asing yang berminat mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu Hashim saat menyaksikan pelantikan eselon satu di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selasa (20/1/2025). Dia mengatakan, saat ini pemerintah RI sudah menandatangani dengan Qatar untuk membangun 1 juta rumah di Indonesia berupa apartemen.

Dari pemerintah Qatar sudah menyatakan resmi 3-5 juta rumah dan apartemen. Sehingga dari Qatar ada sekitar 4-6 juta unit penghunian MBR.

“Nanti tanggal 31 Januari, insyaallah, nanti disaksikan oleh Presiden di istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan. Berarti itu 5-7 juta hanya dari dua negara,” kata Hashim.

Selain itu, Hashim mengatakan dari investor dari Turki juga berencana membangun 50 ribuan unit dan investor Singapura berencana membangun 100 ribu unit. Hashim menilai pemerintah Indonesia telah bergerak cepat, terlihat dalam 3 bulan terakhir sudah berkomitmen membangun 7 juta lebih rumah.

Lebih detail Hashim mengungkapkan beberapa lokasi yang akan dibangun seperti di daerah Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare. Kemudian ada di Danau Metland (Cibitung) yang merupakan tanah milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare. Selanjutnya, ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 30 hektare milik Sekretariat Negara (Setneg).

“Lokasi pertama itu di Kalibata, 24 hektare, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Terus ada tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektare di Danau Metland (Cibitung), terus ada 30 hektare di Kemayoran, itu punya Setneg juga,” jelas Hashim.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo membantah kabar dirinya berseteru dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buntut video viral dirinya yang menolak bersalaman dengan Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Hashim menyebut kabar yang beredar di media sosial itu salah. Dia berkata situasi yang terjadi tak seperti yang dinarasikan di media sosial.

"Maaf ya itu hoaks," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Hashim menjelaskan saat itu Maruarar mengajaknya jumpa pers. Namun, dia tak bisa memenuhi permintaan itu karena dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hashim pun tak ikut jumpa pers. Akhirnya, Maruarar menghadapi awak media massa tanpa kehadiran Hashim.

"Saya dipanggil Pak Prabowo, bicara dengan investor dari Qatar. Ya instruksi presiden lebih penting ya. Orang cipika-cipiki sama beliau (Maruarar) kok," ujarnya.

Maruarar pun membantah kabar miring tersebut. Dia tertawa saat mendengar isu dirinya ribut dengan adik Presiden Prabowo tersebut.

"Habis itu konferensi pers lagi. Berarti yang adu domba enggak berhasil," ujar Maruarar.

Sebelumnya, viral di media sosial video Hashim Djojohadikusumo menolak bersalaman dengan Maruarar Sirait. Video itu dikaitkan dengan keretakan hubungan dua orang tersebut.

Dalam video itu, Hashim sedang berbincang dengan sejumlah pejabat. Lalu Maruarar tampak menyambangi Hashim dan terlihat seperti menjulurkan tangan. Namun, Hashim terlihat tak menyambut salaman itu. Dia menarik tangannya saat merespons uluran tangan Maruarar.

Setelah itu, Maruarar kembali ke depan hadapan wartawan. Dia pun menggelar jumpa pers.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

"Kami laporkan kepada Ketua Satgas Perumahan bahwa nanti akhir bulan Januari Kementerian PKP berencana melaksanakan pelantikan seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rusun pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 14.00 WIB," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dapat kembali hadir dalam pelantikan para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV tersebut.

"Kami mohon kehadiran Ketua Satgas Perumahan untuk ikut hadir menyaksikan pelantikan tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pelantikan pejabat tinggi Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM.

"Ini mungkin yang pertama kali pelantikan pejabat eselon kementerian (disaksikan) bersama-sama dengan seluruh pengusaha UMKM. Khususnya simbolnya adalah Pasar Tanah Abang sebagai salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas tempat kita bercengkerama, tempat kita berinteraksi, tempat teman-teman (pengusaha UMKM) mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah," kata Maman.

Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada Kementerian UMKM untuk harus lebih dekat dengan pengusaha UMKM dan menunjukkan bentuk afirmatif aksi konkret kepada mereka.

Keberadaan Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan mendukung lebih dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyerap kurang lebih sekitar 97 persen tenaga kerja dan memiliki ketahanan yang luar biasa.

Saat berbagai krisis melanda, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf berdiskusi bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait bantuan program 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini menuturkan, Fahri Hamzah menemuinya untuk menyamakan data dari Kementerian PKP dan Kemensos.

"Diskusi kami dalam rangka mengintegrasikan program, kemudian yang kedua menyamakan data," kata Gus Ipul, di Kantor Kemensos RI, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Gus Ipul mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, setiap kementerian harus bekerja sama menyesuaikan data.

"Dua hal ini yang jadi diskusi kami. Sesuai arahan presiden, kita harus bekerja dengan menggunakan data yang sama," ucap dia.

Karena itu, Fahri Hamzah menemui Gus Ipul untuk membahas penyesuaian data yang nantinya akan diimplementasikan menjadi bagian dari Data Regsosek Nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami dikasih lihat beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data Regsosek nasional. Nanti data ini merupakan satu data tunggal," ujar Fahri.

Fahri mengatakan, penyesuaian data akan memudahkan Kementerian PKP untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara perspektif sosial.

"Insya Allah data tunggal akan datang, mungkin sekitar bulan Maret kita akan bisa mulai pakai secara masif," ucap dia.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan program 3 juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Dalam program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan roadmap untuk program 3 juta rumah.

Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.

Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja Kementerian PKP dengan DPR RI.

Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

"Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul). Fahri dan Gus Ipul membahas mengenai implementasi data tunggal untuk program perumahan.

"Kami dikasih lihat beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal, yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial, kalau perumahan adalah perumahan sosial umumnya," kata Fahri Hamzah kepada wartawan usai kunjungannya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri Hamzah menyampaikan pihaknya baru saja melantik sejumlah pejabat untuk memperkuat struktur Kementerian PKP. Dia menjelaskan, ada tiga fokus utama yang akan menjadi prioritas PKP, salah satunya adalah menyiapkan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat dan memperluas program pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.

"Yang kedua adalah tadi Pak Menteri (sosial) mengusulkan kita menyatukan data, dan Insyaallah data tunggal akan datang, mungkin sekitar bulan Maret kita akan bisa mulai pakai secara masif dan yang terakhir tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," jelas dia.

Fahri menuturkan, pihaknya akan membuat tim khusus untuk meningkatkan sinergi antara dua kementerian tersebut. Dia menambahkan, Kementerian Sosial memiliki peran besar dalam berbagai program yang menyasar rumah tangga.

"Khususnya terkait perumahan karena selama ini Kementerian Sosial juga ngurus perumahan cukup banyak ya. Kementerian sosial ini ngurusin sanitasi juga, ada program PKH dan sebagainya itu semua adalah yang berorientasi untuk mengelola atau menata keluarga dan rumah tangga bangsa Indonesia," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mensos Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dua pokok diskusi dengan Kementerian PKP ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul mengatakan semua kementerian harus berkolaborasi dalam bekerja untuk rakyat.

"Sesuai arahan presiden kita harus bekerja dengan menggunakan data yang sama, yang kedua intervensinya di lapangan harus juga bisa sinergi saling memperkuat, dan juga memiliki daya jangkau yang lebih luas. Sebagaimana yang diketahui data itu akan terus dilakukan pemutakhiran dengan jalur formal dan dengan jalur partisipasi," ujar Gus Ipul.

Dia menambahkan selama ini terdapat kendala akibat perbedaan data antara kementerian dan pemerintah daerah. Akibatnya, banyak program yang dijalankan tidak tepat sasaran.

"Di antaranya yang selama ini kurang adalah mengintegrasikan program dari kementerian dengan pemerintah daerah. Ini yang akan kami perkuat ke depan agar sekali lagi program kita efektif, tepat sasaran dan menjangkau lebih luas lagi masyarakat yang mungkin masih memerlukan fasilitasi dan dukungan dari kita," katanya.

Terkait data tersebut, Gus Ipul menyampaikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperbaiki data yang telah ada. Proses perbaikan ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa, kemudian ditandatangani oleh bupati atau wali kota sebelum diajukan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Sementara masyarakat bisa memperbaiki, melihat usul sanggah dari pada data-data yang mungkin terjadi ketidaksesuaian di lapangan. Saya gembira sekali karena Pak Fahri datang dengan membawa konsep, dengan membawa semacam usulan untuk kita tindak lanjuti di tingkat lapangan," ucap Gus Ipul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI menyediakan 5.000 rumah mobile yang tersebar di beberapa daerah yang rawan bencana.

"Kami ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," ujar Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Mensos), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri mengatakan, ribuan rumah mobile tersebut juga tersebar di pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, kata Fahri, penyaluran rumah ini akan lebih cepat dilakukan bila terjadi suatu bencana di daerah.

"Kami sudah berkordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana," ucap dia.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP juga menyediakan stok rumah ini untuk tahun berikutnya yang pendanaannya telah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," ucap dia.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real-time juga, dan ke arah sana lah kami sekarang ini bergerak," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah total kejadian di Indonesia pada tahun 2024 itu menurun drastis, 2.107 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.400," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025).

Abdul mengatakan, sebagian besar bencana yang terjadi pada tahun 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sementara itu, frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Abdul mengeklaim, turunnya jumlah peristiwa bencana tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan aturan dan regulasi baru dalam pencatatan bencana sesuai Juklak Nomor 7 Tahun 2023.

Jika BNPB menggunakan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan didapati bencana di Indonesia naik dari tahun sebelumnya.

"Maka secara total seharusnya kejadian bencana di Indonesia kalau kita rekap secara keseluruhan itu ada 5.593 atau naik dari tahun sebelumnya," jelas Abdul.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melantik sejumlah pejabat Kementerian PKP. Pelantikan tersebut dilakukan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Acara dimulai sekitar pukul 13.50 WIB. Para pejabat yang akan dilantik mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan kemeja putih dan dasi merah. Pelantikan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menteri PKP Maruarar Sirait memandu sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para pejabat.

"Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ujarnya di lokasi.

Setelah pembacaan sumpah jabatan, para pejabat menandatangani dokumen kerja secara serentak.

Berikut ini jajaran Pejabat Tinggi Kementerian PKP.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choiroel, S.Sos, M.Si
2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir. Fitrah Nur, M.Si.
3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si
5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum
6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.
7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si
8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

Dalam acara ini, hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu, Ketua Umum REI Joko Suranto, hingga Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!