Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat volume transaksi melalui Bale by BTN sebanyak Rp 6,6 triliun per bulan. Adapun aplikasi Bale by BTN merupakan mobile banking yang resmi diluncurkan melalui grand launching yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, hari ini, Minggu (9/2/2025).

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mencatat, ada sebanyak 2,3 juta pengguna yang terdaftar sebagai nasabah SuperApps tersebut. Setiap bulannya, ia mencatat ada sebanyak 100 ribu pengguna baru Bale by BTN.

"Hari ini volume transaksinya sudah Rp6,6 triliun per bulan dan kita setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 100 ribuan customer atau user baru dari SuperApps ini," kata Nixon dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2).

Sejalan dengan launching SuperApps, Nixon juga memperkenalkan BTN Digital Store. Melalui layanan ini, calon nasabah hanya membutuhkan waktu pembukaan rekening sekitar 3 menit.

"Di masa lalu buka rekening itu bisa lebih dari 45 menit. Tahun lalu coba kita turunkan jadi 25 menit, buka nasabah maupun buka rekening. Tapi hari ini di BTN Digital Store itu bisa buka rekening di bawah 3 menit. Jadi mereka dibantu dengan aplikasi robot AI, cukup colok KTP, maka nomor CIM, nomor rekeningnya bentuk-bentuk sendiri," jelasnya.

Nixon menambahkan, BTN juga berkomitmen untuk mendorong pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini, program itu memiliki multiplier efek yang dapat mendorong kinerja perseroan.

"Mari kita jadikan momen BTN Festisary 2025 sebagai momen untuk meningkatkan komitmen kita, meningkatkan kontribusi pembangunan Indonesia melalui penyaluran pembangunan dan pembiayaan perumahan dan beyond mortgage," ujar dia.

Bidik Penyaluran Kredit

PT Bank Tabungan Negara (BTN) bidik 9% pertumbuhan penyaluran kredit properti melalui aplikasi Bale by BTN di tahun 2025, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sementara penyaluran kredit yang telah dibukukan melalui Bale by BTN saat ini telah mencapai Rp 3 triliun.

"Itu adalah challenge yang memang kita akan capai bersama supaya proses untuk kreditnya ini lebih seamless. Angkanya saat ini sekitar Rp 3 triliun yang sudah dibukukan lewat superApps Bale by BTN. Jadi ini angka yang cukup besar juga dan kita optimis bahwa di tahun-tahun mendatang kita akan lebih banyak lagi orang yang akan mengajukan kredit lewat Bale by BTN," kata Thomas dalam konferensi persnya di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Selain untuk memacu pertumbuhan kredit properti, Bale by BTN juga memiliki layanan pinjam yang dapat diakses nasabah. Sementara saat ini, BTN menargetkan jumlah user Bale by BTN mencapai 3,6 juta, dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan.

Dslam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, target pertumbuhan satu digit menjadi realistis mengingat perseroan juga masih berupaya mendongkrak market BTN.

Melalui peluncuran Bale by BTN, Nixon mengatakan, pertumbuhan dibidik secara bertahap. Ia meyakini, proses pencairan kredit melalui Bale by BTN akan semakin memudahkan para nasabah.

"Jadi mengurangi juga proses waktu yang bolak balik, bolak balik. Jadi reducing time, jadi diisi, asal lengkap, benar, nanti datanya di-upload gitu. Kita harapkan juga untuk mempercepat proses, pencairan kredit-kredit, agar bisa melalui aplikasi," jelasnya.

Untuk diketahui, hingga akhir Desember 2024, BTN mencatat peningkatan hampir 43% year-on-year (yoy) di saldo tabungan menjadi Rp16,76 triliun dari sebelumnya Rp11,66 triliun. Sementara itu, saldo eDepo melonjak 103,84% yoy menjadi Rp5,3 triliun dari sebelumnya Rp2,6 triliun. Sedangkan saldo merchant naik 58,6% yoy menjadi Rp2,49 triliun dari sebelumnya Rp1,57 triliun.

Adapun konsep Bale by BTN sebelumnya telah dimunculkan pada Soft Launching pada 15 Desember 2024 saat ulang tahun KPR BTN ke-48, yang turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam peluncurannya, Nixon mengatakan saat ini Bale by BTN mencatat transaksi sebanyak Rp 6,6 triliun per bulan. Ia mengatakan, ada sebanyak 2,3 juta pengguna yang terdaftar sebagai nasabah superApps tersebut. Setiap bulannya, ia mencatat ada sebanyak 100 ribu pengguna baru Bale by BTN.

"Hari ini volume transaksinya sudah Rp6,6 triliun per bulan dan kita setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 100 ribuan customer atau user baru dari super apps ini," kata Nixon dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi di awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni periode 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat telah mencapai 93.484 unit.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menguraikan bahwa dari total angka tersebut, 54.145 unit masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit, sedangkan 39.399 unit sudah tersalurkan melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan akad Tapera.

"Ini penting saya sampaikan, bagaimana realisasi KPR subsidi dari 20 Oktober sampai 5 Februari itu yang pembangunannya berjalan 10.232 unit, yang ready stock 11.783 unit, persetujuan kredit 23.419 unit, akad kredit 8.717 unit, total 54.145 unit," ujar Maruarar dalam acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).

"Realisasi penyaluran KPR subsidi FLPP 37.955 unit, akad Tapera khusus PNS 1.384 unit, jumlah 39.399 unit. Artinya, dari 20 Oktober pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari, jumlah totalnya 93.484 unit," imbuhnya.

Berdasarkan data yang ia terima, Bank Tabungan Negara (BTN) dan BTN Syariah telah menyalurkan 28.842 unit, yang mencakup 75,98 persen dari total penyaluran KPR subsidi.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan menggratiskan sejumlah bea dan retribusi yang sebelumnya menjadi beban pembeli.Hal ini guna mendorong program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

"Di tengah begitu banyaknya judi online atau belanja-belanja yang tidak produktif. Tolong sampaikan kepada masyarakat, ini saatnya buat rumah. Ini saatnya punya rumah," tegas pria yang akrab disapa Ara itu.

Salah satu kebijakan unggulan yang diberlakukan adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen.

Selain itu, retribusi pembersihan bangunan gedung yang sebelumnya berbayar kini juga gratis, termasuk dalam kebijakan Bangunan Gedung dan Perizinan Infrastruktur (BPPI) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"BPHTB yang biasanya bayar 5 persen, sekarang sudah 0 persen. Retribusi bangunan gedung dari pemerintah daerah yang biasanya bayar, dulu namanya IMB, sekarang BPPI, dulu bayar, sekarang sudah gratis," kata Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

“(Tapera) bermanfaat betul bagi rakyat Indonesia. Saya yakin dengan bantuan Tapera, (realisasi penyaluran subsidi perumahan) akan maju dan terus maju berkembang,” ujarnya dalam acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan bank penyalur, Menteri PKP menuturkan bahwa BTN menjadi penyalur terbanyak dengan 23.313 unit dan diikuti oleh BTN Syariah sejumlah 5.529 unit. Artinya, total penyaluran BTN secara keseluruhan sebesar 28.842 unit atau 75,89 persen dari total realisasi penyaluran subsidi perumahan.

“Ini adalah kerja kalian yang luar biasa (para pegawai BTN). Saya, Maruarar Sirair, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, mengucapkan terima kasih karena saudara-saudara, bapak, ibu, adik-adik, membantu perjuangan perumahan rakyat. Kita punya target yang luar biasa, membangun dan merenovasi 3 juta rumah dalam 1 tahun, dan sebagian besar sudah segera dilakukan dengan baik,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dirinya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan para pemangku kepentingan terkait akan bertemu pada Selasa (11/2) membahas persoalan perumahan.

“Kita hari Selasa (11/2) akan diskusi sama Gubernur BI. Saya sudah undang Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun). Saya juga undang Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan), Pandu (Pandu Sjahrir) Danantara, dan kita bicara nanti dengan Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana kita menjawab soal pembiayaan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ia menyampaikan bahwa isu pokok di sektor perumahan terkait dengan soal pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan. Salah satu yang menjadi perhatian dari Menteri PKP ialah terkait persoalan data.

Ara sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data, atau dalam rangka memverifikasi pekerjaan dari BPS.

“Semua kementerian itu tidak usah bikin survei sendiri-sendiri...tidak usah setiap kementerian memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS. Jadi, kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung jawab. Jadi, kita bisa kerja cepat,” kata Maruarar.

BPS sendiri telah ditetapkan oleh Presiden sebagai pengampu data terpusat di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Karena itu, ia mengharapkan tidak ada lagi bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

Pada Kamis (6/2), dia telah menegaskan bakal mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS. Data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar Ara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berkomitmen memperjuangkan program baru bernama “Tanah Negara Bangunan Rakyat”.

“Mudah-mudahan juga kita ada beberapa program baru yang akan kami perjuangkan, namanya Tanah Negara Bangunan Rakyat,” katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ara mengaku telah memperoleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan aset-aset tanah yang dimiliki negara bisa dibangun oleh pengembangan (developer), kemudian bangunan tersebut bisa dijual ke masyarakat.

Nantinya, rakyat yang memiliki bangunan tersebut memperoleh sertifikat stratetitle, yakni hak kepemilikan atas satuan rumah susun seperti apartemen.

Menurut dia, program ini akan mendorong perumahan selain dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLLP).

“FLPP adalah program yang sudah teruji. Itu (FLPP) pada saat jamannya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), menterinya Pak Harso (Suharso Monoarfa). Saya kalau yang bagus di jaman sebelum pemerintahan Prabowo, kalau ada yang bagus seperti ini, saya tidak akan ragu-ragu melanjutkan, bahkan membesarkan,” ucap dia.

Pihaknya disebut sudah beberapa kali rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengembang, perbankan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk formulasi baru pembiayaan di sektor perumahan.

“Selama ini, 75 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), 25 persen dari perbankan. Kami berusaha mencari titik temu untuk supaya bisa dapat untung (dan) bagaimana rumah subsidi bisa meningkat,” ungkap Maruarar.

Beberapa lahan akan dimanfaatkan untuk mendukung program ini antara lain bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

“Tentu sebagai pemerintah, kita juga ada wacana (yang akan) dimatangkan dulu, supaya nanti bisa jalan pada waktunya dengan smooth semuanya bisa jalan,” ujar Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan ini waktu yang tepat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Hal itu lantaran pemerintah memiliki seragam program untuk MBR agar memiliki rumah di antaranya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ujarnya saat menghadiri acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

PIXABAY/OLEKSANDR PIDVALNYI Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), membeli rumah.

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengungkapkan hingga 5 Februari 2025 total realisasi penyaluran KPR subsidi sudah mencapai 93.484 unit.

Angka itu terdiri dari realisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai 37.955 unit dan akad Tapera khusus untuk PNS sebanyak 1.384 unit.

Sementara itu jumlah unit KPR yang dalam proses pembangunan berjalan mencapai 10.232 unit, KPR selesai dibangun namun belum akad mencapai 11.783 unit, persetujuan kredit mencapai 23.413 unit, dan akad kredit mencapai 8.717.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Group (KS Group) melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa Pembagian Paket Makanan di Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ Ulhuda, Cilegon, Jumat (7/2/2025) lalu.

Kegiatan ini menjadi kick off Sinergi Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) KS Group dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dasar bagi anak Indonesia.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan menjelaskan, Krakatau Steel Peduli berbagi makanan bergizi yang perdana ini dilakukan terhadap 1.450 siswa yang tersebar di enam Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

SHUTTERSTOCK/XIXINXING Ilustrasi makan siang di sekolah, makan siang gratis di sekolah.

“KS Group berkomitmen mengambil bagian dalam mendukung program prioritas nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Akbar dalam keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025).

Dia mengungkapkan, pemberian paket makan bergizi ini akan dilaksanakan berkelanjutan dengan misi membentuk generasi muda Cilegon yang lebih sehat dan produktif.

Dalam penyiapannya, paket makanan sehat bergizi ini memang diupayakan mengusung kearifan lokal baik dari pemilihan menunya, maupun penggunaan bahan baku lokal yang banyak ditemukan di sekitar Kota Cilegon.

Program Krakatau Steel Peduli ini ke depan akan
terus mengutamakan Madrasah Ibtidaiyah yang belum mendapatkan bantuan paket makanan.

Akbar turut mengapresiasi dukungan seluruh pihak termasuk pelaku UMKM Kota Cilegon yang telah memenuhi standar kualitas produk yang ditetapkan.

“Program Krakatau Steel Peduli menjamin makanan yang diberikan telah memenuhi standar komposisi nutrisi seimbang dan bersertifikasi halal,“ tegasnya.

Hal ini sekaligus upaya perseroan dalam menciptakan multiplier effect mendukung pemerataan ekonomi sekaligus berperan aktif dalam mewujudkan Asta Cita dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak masyarakat untuk mulai membeli rumah. Ajakan tersebut khususnya untuk lapisan masyarakat yang konsumtif hingga mereka yang kecanduan judi online.

Ara bilang, saat ini adalah waktu yang pas untuk membeli rumah lantaran pemerintah sedang banyak memberikan diskon.

"Tolong sampaikan ke rakyat kita di tengah banyaknya judi online atau belanja-belanja tidak produktif, tolong sampaikan ke mereka ini saatnya beli rumah. Ini saatnya punya rumah," kata Ara saat menghadiri peluncuran BALE by BTN di Istora Senayan, GBK, Minggu (9/2/2025).

Ara menjabarkan Presiden Prabowo memberikan sejumlah kebijakan yang memudahkan masyarakat dapat membeli rumah. Antara lain, pertama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dari harga beli rumah disubsidi oleh pemerintah daerah. "BPHTB yang biasanya bayar 5% sekarang sudah 0%," ujar Ara.

Kedua, juga diberikan kebijakan berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah daerah, sehingga kalau dulu masyarakat perlu membayar sekarang ini gratis.

Ketiga, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk periode Januari sampai Juni 2025 dan PPN DTP 50% untuk periode Juli sampai Desember 2025 untuk ketentuan harga rumah sampai dengan Rp2 miliar.

"Manfaatkan kesempatan ini [PPN DTP], juga gratis. Tepuk tangan buat Presiden Prabowo yang memberikan kebijakan yang pro rakyat," tegas Ara.

Keempat, pemerintah juga mememberikan perizinan yang lebih cepat. Saat ini, izin PBG yang dikeluarkan pemerintah daerah yang dulunya 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap. Dalam paparannya, Ara memberikan contoh pemda-pemda yang sukses menerapkan ini.

Misalnya, pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG hanya dalam 15 menit, hingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah berhasil mengeluarkan izin PBG dalam 17 menit.

KOMPAS.com -Kota Gorontalo saat ini tengah menarik perhatian calon pemilik rumah dengan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kota Gorontalo:

1. Griya Tunas Mandiri

Griya Tunas Mandiri terletak di Kota Utara, Gorontalo, dan merupakan proyek perumahan yang menawarkan tipe Blok E11 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Kurnia Tunas Mandiri, proyek ini memiliki 51 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 156 juta.

Saat ini, 24 rumah telah terjual, dan 27 unit masih tersedia.

2. Citra Arjuna

Citra Arjuna adalah perumahan yang dikembangkan oleh PT Cahaya Anugerah Mandiri.

Terletak di Kota Utara, Gorontalo, proyek ini menawarkan 11 rumah tipe 36 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Harga per unitnya adalah Rp 157 juta. Hingga saat ini, sudah terjual 4 rumah, sedangkan 7 unit masih tersedia untuk dibeli.

3. Dulumo Permai

Dulumo Permai merupakan proyek perumahan yang juga terletak di Kota Utara, Gorontalo, dan dikembangkan oleh PT Mitra Graha Persada.

Proyek ini mencakup 121 rumah tipe 36, dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Saat ini, 120 rumah telah terjual, dan masih ada 1 unit yang tersisa untuk dipasarkan.

Luas bangunan untuk proyek ini adalah 36 meter persegi dengan total luas tanah 108 meter persegi.

4. Belle Olando Menarik

Belle Olando berlokasi di Dungingi, Kota Gorontalo, dan menawarkan 73 rumah tipe 36 dengan harga Rp 157 juta per unit.

Proyek yang dikembangkan oleh PT Universal Semesta Bintang ini telah terjual 71 rumah, sehingga saat ini hanya tersisa 2 unit lagi.

Setiap rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 108 meter persegi.

5. Alya Residence III

Alya Residence III terletak di Kota Utara, Gorontalo, dan menawarkan total 354 rumah.

Proyek yang dikembangkan oleh PT Dwi Putri Utama Mandiri, ditawarkan dengan harga per unit Rp 157 juta.

Saat ini, telah terjual 230 rumah, dan masih ada 124 unit yang tersedia untuk dijual.

Setiap unit memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan mencapai 99 meter persegi.

Dengan berbagai pilihan perumahan subsidi yang terjangkau, Kota Gorontalo menjadi pilihan menarik bagi calon pemilik rumah yang sedang mencari tempat tinggal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri dan elite partai politik angkat bicara terkait wacana perombakan atau reshuffle kabinet yang berhembus usai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wacana ini mencuat usai Prabowo mewanti-wanti jajaran di pemerintahannya untuk patuh pada arahannya demi kesejahteraan rakyat, pada saat berpidato dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu.

Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.

"Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," ujar Prabowo.

Apa kata menteri?

Pernyataan Prabowo ini kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih, apa saja:

KOMPAS.com/Dian Erika Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Menko PM: Saya kok belum dengar ya?

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai wajar apabila Prabowo melempar sinyal reshuffle kabinet agar menteri-menterinya bekerja lebih baik.

Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, evaluasi perlu dilakukan setiap saat. Apalagi Prabowo sudah memperingatkan agar para menteri menjalankan visi dan misinya.

"Saya kok belum dengar ya? Tapi ya wajar sih, setiap saat evaluasi itu perlu. Bahkan Pak Prabowo sudah memberikan peringatan, terutama kepada birokrat level atas yang tidak menjalankan visi dan misi beliau," ujar Cak Imin di JCC Senayan, Jumat (7/2/2025).

Dok. KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP) Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menteri Perumahan: Harus siap dong

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan reshuffle setelah 100 hari pemerintahan Prabowo.

Sebagai pembantu presiden, dirinya harus siap menjalankan tugas dan menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap," kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

KOMPAS.com/Labib Zamani Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berdialog dengan petani di Bendungan Colo atau Dam Colo Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (8/2/2025).

Menteri PU: Saya ini cuma 'batur'

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi santai isu reshuffle yang saat ini tengah berhembus.

"Bagi saya, saya ini batur, pembantu. Kan pembantu itu kan tidak kontrak kerjanya," ungkap Dody saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).

Sebagai bawahan, ia akan mengikuti semua keputusan yang diambil oleh atasannya. Baik soal tugas dan pekerjaan, maupun soal reshuffle.

Posisinya sebagai menteri di kabinet pun, menurutnya, berbeda dengan posisinya bila menjadi pegawai yang memiliki kontrak kerja yang jelas.

KOMPAS.com/DIAN ERIKA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Mensesneg: Hah reshuffle apa?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Prabowo.

"Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, saat ini kabinet Prabowo masih terus bekerja. Meski begitu, pakta integritas yang ditandatangani masing-masing menteri akan dievaluasi terus.

"Belum, lagi kerja, lagi kerja," katanya.

Apa kata partai politik?

Tak hanya jajaran menteri yang bersuara. Sejumlah politikus partai politik pun memiliki pandangan yang beragam.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Golkar yakin selamat dari reshuffle

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini bahwa kader Golkar yang saat ini duduk di pemerintahan, tidak akan direshuffle oleh Prabowo.

"Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah," ujar Bahlil saat konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebut, saat ini ada 14 kader Golkar yang duduk di pemerintahan. Delapan di antaranya merupakan menteri, termasuk dirinya, tiga lainnya wakil menteri.

"Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa," lanjut Bahlil.

Meski begitu, Bahlil juga mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.

Vitorio Mantalean Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

PDIP perkirakan reshuffle 3-4 bulan lagi

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menduga Prabowo akan melakukan reshuffle atau perombakan terhadap menterinya 3-4 bulan lagi.

Said meyakini, 100 hari adalah waktu yang cukup bagi Prabowo menilai kinerja para menterinya.

"100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle," ujar Said.

Said mengatakan, jika melihat capaian 100 hari pemerintahan Prabowo, sebenarnya kinerja mereka luar biasa karena kepuasan publik mencapai di atas 80 persen.

Hanya saja, Said tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih tertatih-tatih.

"Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," jelasnya.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Gerindra dukung Prabowo reshuffle

Partai Gerindra selaku partai besutan Prabowo mendukung langkah kepala negara untuk melakukan reshuffle.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.

"Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini," kata Muzani.

Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.

Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan.

"Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi," ujar dia.

Apa kata istana?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan hanya Prabowo yang mengetahui perihal kapan akan dilakukan reshuffle kabinet.

Menurutnya, reshuffle menteri merupakan kewenangan dari Prabowo seorang.

"Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu," ujar Hasan.

Hasan menjelaskan, jika ada isu mengenai siapa menteri yang terkena reshuffle, maka mereka hanya menerka-nerka saja.

Dia menyebut Istana saja tidak punya informasi yang cukup mengenai siapa menteri yang bakal dicopot dan kapan waktu reshuffle-nya.

"Itu betul-betul kewenangannya Presiden," ucapnya.

Sementara itu, terkait Prabowo yang memberi peringatan keras kepada jajarannya beberapa hari lalu, Hasan menyebut peringatan itu disampaikan kepada seluruh jajarannya, bukan orang tertentu.

Dia menyebut Prabowo ingin para menterinya murni bekerja demi kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan lain yang dibawa.

"Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini," imbuh Hasan.

KOMPAS.com/FIRDA JANATI Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) yang mengusung tema Bekerja Bersama Umat di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

Akankah Prabowo reshuffle kabinet dalam waktu dekat?

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini Prabowo tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

Jamiluddin menyebut Prabowo hanya memberi peringatan kepada menteri yang kinerjanya rendah dan kurang loyal.

"Warning itu kemungkinan akan diwujudkan bila dalam satu tahun nanti tidak ada perubahan," ujar Jamiluddin kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

Menurut Jamiluddin, Prabowo tidak akan melakukan reshuffle demi menjaga stabilitas politik.

Sebab, dia menilai, menteri-menteri yang berkinerja rendah merupakan ketum partai besar.

"Bahlil misalnya, bila di-reshuffle saat ini tentu dapat mengganggu stabilitas kabinet. Sebab, bila Bahlil di-reshuffle, bisa saja ia menarik menterinya dari kabinet. Hal ini tentu dapat mengacaukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo," jelasnya.

"Prabowo yang menganut politik akomodatif tentu tak menginginkan terjadi kekacauaan di kabinetnya. Karena itu, Prabowo akan mempertahankan para menterinya yang ada saat ini," sambung Jamiluddin.

Dengan demikian, Jamiluddin menyebut Prabowo akan memberi kesempatan kepada para menterinya memperbaiki kinerja mereka untuk saat ini.