Koba, Babel, (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan, program makan bergizi bukan hanya tentang memberikan makanan tetapi bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat sejak dini.

"Anak-anak kita adalah aset bangsa yang berharga, masa depan Indonesia ada di tangan mereka maka gizinya harus dijaga sejak dini," ujarnya saat menghadiri peluncuran program makan bergizi di SDN 10 Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rabu.

Ia juga mengatakan, program makan bergizi merupakan langkah konkret yang mendukung program prioritas nasional dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam memulai program ini. Tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak," ujar Riza lagi.

Pemerintah pusat kata Riza, siap memberikan dukungan baik dari segi pendanaan maupun pendampingan teknis agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya ke seluruh sekolah.

"Kemudian tak kalah penting adalah perlunya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi anak bangsa," ujarnya.

Wakil Bupati Bangka Tengah Era Susanto mengatakan, program ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup anak usia dini.

"Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan anak tetapi juga berdampak terhadap peningkatan prestasi belajar mereka di sekolah," kata Era.

Pemkab Bangka Tengah mulai menjalankan program makan bergizi bagi pelajar SD ini secara masif pada 2025 yang didukung dengan penguatan anggaran.

"Hari ini kita luncurkan secara resmi program makan bergizi sebagai komitmen bersama dalam mendukung program strategis nasional ini," ujarnya.

Pewarta: Ahmadi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pemerintah melaksanakan Program 3 Juta Rumah untuk menjamin rumah murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat Indonesia. Setiap tahun, Pemerintah menargetkan pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong adopsi teknologi digital dari perencanaan sampai eksekusi program. Bahkan mendorong perusahaan yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) mengembangkan inovasi digital.

"Kami berharap sektor properti dapat mengadopsi teknologi terkini baik dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga distribusi informasi," ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia Tahun 2024 di Convention Centre Trans Luxury Bandung, Jawa Barat, Kamis 5 Desember 2024.
Nezar meyakini penerapan teknologi digital akan dapat memudahkan akses dan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Menurutnya, penerapan teknologi juga akan memudahkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai prioritas dalam penyediaan perumahan bagi rakyat.

"Program 3 Juta Rumah ini cukup kompleks dan dibutuhkan perencanaan yang matang dan detil. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mempercepat laju pembangunan sampai 3 juta rumah ini," tuturnya.

Nezar Patria mengingatkan arti penting kolaborasi untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan. Menurutnya, Pemerintah akan terus mendukung upaya sektor swasta termasuk REI dalam menyediakan hunian yang terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Penyediaan insentif, kemudahan perizinan dan sinergi lintas sektor adalah langkah yang akan kami dorong terus." Nezar mengapresiasi Rakernas REI 2024 yang berlangsung dengan tema Sinergi REI bersama Pemerintah untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Ini mencerminkan komitmen kuat dari REI untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata atas tantangan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ungkapnya.

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas sinergitas antar kedua lembaga, termausk pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Burhanuddin menjelaskan sinergitas itu berupa pengawalan dalam kegiatan BPOM terkait dengan persoalan pidana, perdata hingga tata usaha negara.

"Baik itu secara masalah-masalah kepidanaan maupun masalah-masalah perdata dan tata usaha negara, dan banyak hal yang kami tukar pikiran dan rencana ke depan," ujarnya di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Kemudian, Taruna menjelaskan salah satu persoalan yang dibahas yaitu terkait dengan program makan siang bergizi gratis atau MBG.

Taruna menambahkan, program yang mulai digelar pada (2/1/2025) itu memerlukan pendanaan yang sangat besar agar terlaksana dengan sukses.

"Kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya yang disebut dengan makan siang bergizi, atau makan siang bergizi," tutur Taruna.

Dalam program itu, BPOM mendapatkan tugas untuk mengawasi rumah produksi MBG sampai dengan distribusi ke masyarakat. Pasalnya, program ini rentan akan penyimpangan dari oknum-oknum penyelenggara negara.

"Maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari kejaksaan agung. Tentu di daerah dengan kejaksaan tinggi dan sebagainya," imbuhnya.

Selain itu, Taruna juga menyatakan bahwa pihaknya bertekad menjadi lembaga bebas korupsi, mafia dan pelanggaran lainnya. Pertemuan ini juga telah membahas tentang pengawalan dari Kejagung terkait dengan kerawanan khusus mulai dari izin ekspor, impor, peredaran obat dan makanan hingga industri farmasi.

"Dengan demikian, maka keyakinan saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pertemuan hari ini sangat konseruptif karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi," pungkasnya.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya, langsung mengatakan sejuta (rumah) setahun kami sanggup,” ujar Fahri dikutip dari Antara, Rabu, 11 Desember 2024.

Namun, Fahri menekankan ke para investor itu bahwa besaran imbal hasil (bunga) investasi, harus tetap membuat harga rumah tetap terjangkau dalam program 3 juta rumah pemerintah.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ungkap dia.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

(KIE)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menyediakan makanan bergizi dengan pendirian dapur umum untuk para korban bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Koordinator Dapur Umum INH Abdul Azis di Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, mengungkapkan para relawan dari INH menunjukkan semangat dengan cekatan dan penuh dedikasi menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak.

Ia menyebutkan, penyediaan dapur ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan makanan, mengingat banyak rumah warga yang mengalami rusak parah akibat terdampak bencana alam.

"Bahkan banyak warga yang terisolasi dan kesulitan mendapatkan akses pangan. Namun, keberadaan dapur umum INH memberikan secercah harapan, memastikan bahwa mereka yang terdampak tidak kekurangan makanan," ungkap Abdul Azis.

Ia juga memastikan bahwa makanan yang disajikan dapat mencakup kebutuhan kalori dan nutrisi yang diperlukan untuk pemulihan para korban.

"Dapur umum ini menyediakan ratusan porsi makanan setiap harinya, dengan menu yang bervariasi untuk memastikan para korban tetap mendapat asupan yang baik baik sarapan, makan siang maupun kebutuhan makan di sore hari atau malam," paparnya.

INH pun mengimbau agar masyarakat ikut serta dalam mendukung upaya kemanusiaan ini, baik melalui donasi maupun menjadi relawan.

“Kami percaya, dengan kerja sama dan semangat kemanusiaan, kita dapat bersama-sama membantu mereka yang sedang menderita,” ujar Abdul Aziz.

Saat ini terdapat dua wilayah yang menjadi fokus pelayanan dapur umum yakni di Wilayah RT 01/01 dan RT 07/07 Kampung Gempol, Desa Cikadu dengan jumlah warga yang terdampak sekitar 390 jiwa dari 95 Kepala Keluarga.

INH juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor Jawa Barat memberikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi.

"Hari ini kami bekerjasama dengan INH memberikan bantuan 200 paket logistik ke Kabupaten Sukabumi," ungkap Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf.

Ia menuturkan selain mengirim bantuan berupa logistik, jajarannya juga mengirimkan personel relawan tangguh bencana (Tagana) dan mobil dapur umum.

"Relawan Tagana Kabupaten Bogor dengan mobil dapur umumnya kami tugaskan membantu korban bencana alam selama dua minggu, selanjutnya bisa kami perpanjang tergantung situasi di lokasi bencana alam," ujar Farid.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025.

Sebelum program MBG diterapkan, Bima mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan, hal ini terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu. Nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bima menganggap kolaborasi dari pihak ketiga, seperti corporate social responsibility (CSR) juga diperlukan dalam mendukung program tersebut.

Untuk itu, Bima memberikan apresiasi kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program MBG.

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya karena bantuan CSR itu kan biasa untuk program pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Wamendagri mengatakan beberapa daerah sudah melakukan uji coba program MBG dengan baik, termasuk yang digelar Pemerintah Provinsi Sumut. "Saya kira provinsi ini luar biasa, kita apresiasi semuanya," imbuhnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

TNI Angkatan Udara (AU) sudah mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah Lanud TNI AU tipe A. TNI AU juga membangun dapur umum untuk mendukung program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Percontohan ataupun program uji coba makan gratis kita laksanakan di Lanud Tipe A. Lanud Abdul Rachman Saleh, Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Hasanuddin. Kemudian RSN (Roesmin Nurjadin) itu di Pekanbaru ya, itu sudah dilaksanakan," kata Kadispen TNI AU Marsma Ardi Syahri kepada wartawan di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).

Selain itu, Ardi menjelaskan besok Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono akan turun langsung melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di Solo sekaligus menghadiri pelantikan siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa).

"Insyaallah besok KSAU akan melaksanakan ini, mulai di Lanud tipe A juga di Solo besok. Rencana (menghadiri) program makan gratis dengan pelantikan siswa Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira)," ucapnya.

Dia juga mengungkap, selama proses uji coba, belum ditemukan adanya kendala maupun hal yang membutuhkan evaluasi. Menurutnya, TNI AU siap mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendukung program prioritas Prabowo tersebut.

"Selama ini belum ada, jadi program pencanangan makan bergizi gratis ini kita maju dulu, belum ada evaluasi. Karena kan baru uji coba ya, baru uji coba. Kita kerahkan seluruhnya kekuatan yang ada dari mulai personil, equipment, fasilitas," ujar Ardi.

"Kemudian lahan, lahan ada juga yang bangun untuk dapur. Jadi seperti di Pontianak juga sudah kita siapkan lahan untuk pembangunan dapur umum. Jadi memang program makan ini karena perintah Presiden melalui Panglima TNI kita siap mendukung dulu," imbuhnya.

(fas/fas)

BANDUNG, iNews.id – Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di perumahan elite kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024) siang. Penggerebekan tersebut diduga menjadi lokasi produksi atau pabrik narkotika. 

Saat ini, belum diketahui jenis narkotika apa yang diproduksi di rumah tersebut karena belum ada keterangan resmi dari polisi. Rencananya, keterangan resmi terkait penggeledahan itu digelar, Kamis (12/12/2024) siang.

Dalam penggerebakan, petugas mengamankan beberapa dus yang diduga berisi bahan pembuatan narkotika. Titik penggerebekan, tepatnya di rumah nomor 27. Belum dapat dipastikan jenis narkotika yang diduga diproduksi di tempat tersebut.

Ikhsan, salah satu tetangga sekaligus warga sekitar rumah mengatakan, Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diduga dijadikan pabrik narkotika tersebut sering didatangi banyak orang dan menimbulkan kebisingan bagi para tetangga. 

Dia tidak mengetahui pasti aktivitas di dalam rumah tersebut. Bahkan, dia kaget setelah puluhan polisi menggerebek rumah itu. "Kurang tahu di dalam itu berapa orang karena jarang keluar juga orangnya di rumah itu," ujar Ikhsan di lokasi.

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 211 perusahaan berkomitmen untuk impor sapi hidup ke Indonesia menjelang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menyampaikan, 211 perusahaan itu terdiri dari 141 perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah dan 70 perusahaan mendatangkan sapi pedaging.

“Tadi sudah ada 141 untuk yang [sapi] perah, yang 70 [perusahaan] sapi pedaging,” kata Agung usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Secara terperinci, Agung menyebut bahwa 141 calon investor sapi perah berencana mendatangkan sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029. Kemudian, 70 calon investor berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan.

Seiring adanya komitmen tersebut, maka total sapi hidup yang akan didatangkan selama 5 tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

“Totalnya hampir 2 juta dari komitmen selama lima tahun,” ujarnya.

Agung menuturkan, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Sejauh ini, negara-negara yang telah menyampaikan komitmennya di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

Namun, Agung menyebut ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. “Tetapi yang intens mungkin ada 6 ya, 6 perusahaan luar negeri yang intens untuk menjajaki dan mendorong realisasi investasi sapi,” tuturnya.

Untuk mendukung percepatan realisasi importasi tersebut, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Agung menyebut, revisi beleid itu telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan diikuti dengan penerbitan aturan turunannya.

“Ini tentu akan menambah sumber negara untuk sapi ini dibandingkan dengan saat ini yang memang hanya tergantung dari Australia, Amerika,” ucapnya.

Selain itu, dari sisi lahan, Kementan bersama pemerintah daerah telah mengidentifikasikan lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging.

Dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut, Agung menyebut bahwa pemerintah akan memberikan semacam dukungan agar pembiayaan dalam pemanfaatan lahan itu juga bisa feasible bagi investasi sapi perah maupun sapi pedaging.

Kementan juga mempertimbangkan terkait skema pembiayaan bagi calon investor. “Yang diharapkan oleh calon investor adalah adanya skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah kemudian grace period yang agak panjang, diatas 3 tahun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terus mendorong produk perikanan sebagai asupan protein untuk masuk menjadi menu utama di program makanan bergizi gratis (MBG) yang akan bergulir pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi emas Indonesia. Terlebih, Budi menyatakan, sejak awal pihaknya telah mengenalkan produk ikan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Indonesia.

“Kami berkoordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung ikan sebagai menu utama untuk penyediaan asupan protein,” kata Budi saat ditemui Bisnis di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Di samping itu, Budi mengeklaim pihaknya juga telah melakukan uji coba pelaksanaan menu ikan untuk sekitar 170.000 anak Indonesia. Adapun, uji coba itu masih terus bergulir hingga sekarang.

Untuk itu, Budi menyampaikan bahwa KKP terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG.

Bukan hanya itu, dia mengungkap para pelaku usaha juga ikut berkontribusi memberikan menu makan bergizi gratis untuk anak sekolah. “Jadi semua bergerak mengenalkan menu ikan mendukung MBG,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, KKP ikut serta mendorong para pelaku usaha untuk menstandarkan produk perikanan hingga memfasilitasi sertifikasi untuk UMKM. Serta, memetakan kebutuhan ikan secara nasional.

“Jadi intinya, dukungan penuh dari KKP untuk kesuksesan makan bergizi gratis,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memangkas anggaran program MBG menjadi Rp10.000 per porsi dari semula Rp15.000. Namun, pemangkasan anggaran ini dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG terlalu mini.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis.

Bhima menilai, biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan. “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” imbuhnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program tiga (3) juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada tahun 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah ? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

Jakarta (ANTARA) -