REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia mendorong implementasigreen financing(pembiayaan hijau).

Menurut dia, pembiayaan hijau sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujar Anin.

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anin.

"Di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena di sepanjang sejarah Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing ( pembiayaan hijau ) di sektor perumahan.

Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin -demikian sapaan akrabnya- di Menara KadinIndonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia.

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut. "Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujarnya.

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anindya.

"Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe.

Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.

Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

Sementara itu dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengajak, Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

"Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting," ujar Ara.

Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan. Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun.

Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

"Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing," harapnya.

Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. "Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai," tegas Anin.

Tujuannya lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

"Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah," tandasnya.

Denpasar -

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut sudah ada 300 dapur sehat yang disiapkan untuk memfasilitasi program Makan Bergizi Gratis untuk siswa sekolah dasar (SD) dan ibu hamil. Pembangunan ratusan dapur sehat itu telah menelan biaya sebesar Rp 7 miliar.

"Dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi buat masyarakat. Sampai sekarang mungkin 300 (dapur sehat yang sudah dibangun). Belajar dari penyampaian Bapak Presiden, bisa sampai Rp 7 miliar untuk menyiapkan dapur sehat," kata Maruli di sela kunjungan di Makorem 163/Wirasatya, Denpasar, Bali, Sabtu (8/12/2025).

Maruli mengatakan, anggotanya dan Badan Gizi Nasional fokus mendata para siswa SD serta ibu hamil yang menjadi sasaran Makan Bergizi Gratis itu. Termasuk lokasi dapur sehatnya, kebutuhan logistik atau bahan pangan yang akan diolah untuk jadi makanan bergizi, para pekerja, dan peralatan lainnya.

Maruli mengeklaim, jika dapur sehat sudah siap dibangun di lokasi tertentu dan siap dioperasikan, maka perekonomian daerah sekitar akan terdongkrak. "Dapur tersebut akan perlu beras, sayur, daging, telur, dan lain sebagainya. Dan uang akan beredar di situ. Belum termasuk pembangunan daerah," kata Maruli.

Sebelumnya, sebanyak 2.838 porsi makanan diberikan kepada siswa di 18 sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK di Karangasem, Bali, dalam program Makan Bergizi Gratis. Para petugas yang bekerja di dapur sehat di Desa Jasri, Kelurahan Subagan, sudah mulai sibuk memasak sejak pukul 02.00 Wita.

Tak hanya soal makan bergizi. Maruli juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian dalam hal pengairan sawah. Lokasi sawah yang total luasnya 51 ribu hektare sudah diajukan ke dua kementerian itu dan akan diairi dari sungai yang berasal dari laut.

"Dalam waktu dekat akan kami mulai untuk mengejar (musim) kemarau)," katanya.

(nor/hsa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan melaksanakan groundbreaking (peletakkan batu pertama) tahap I sebanyak 5.517 unit di lima lokasi yakni, Serang, Bekasi, Bantul, Bogor, dan Brebes.

“Rencananya akan dilaksanakan groundbreaking pada 21 atau 22 Februari mendatang dan hal ini sudah kami sampaikan ke Presiden,” ungkap Ara dikutip dari siaran persnya, Sabtu (8/2/2025).

Ini merupakan bagian dari program 3 Juta Rumah yang juga akan didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) maupun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri.

Sejuah ini, BP Tapera resmi menyalurkan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Penyaluran ini pun akan dijembatani Bank Mandiri.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, kesepakatan ini sangat baik dalam rangka menyalurkan pembiayaan perumahan untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi prajurit TNI AD.

"Khususnya, bagi prajurit level bintara dan tamtama yang masuk sebagai kriteria MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” tutup dia.

Dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi buat masyarakat itu sampai dengan sekarang ada 200 lebih, mungkin sudah 300 dari Badan Gizi Nasional

Denpasar (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebutkan pembangunan dapur sehat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sudah mencapai hampir 300 unit.

"Dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi buat masyarakat itu sampai dengan sekarang ada 200 lebih, mungkin sudah 300 dari Badan Gizi Nasional," kata Jenderal Maruli saat kunjungan kerja di Makorem Wira Satya Denpasar, Bali, Sabtu.

Mantan Pangkostrad itu menjelaskan Makan Bergizi Gratis utamanya merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Maruli menegaskan posisi TNI AD dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto tersebut hanya membantu Badan Gizi Nasional, bukan pengambil kebijakan utama.

"Sebenarnya yang paling mempunyai kewenangan menjelaskan ini harusnya Badan Gizi Nasional. Anggota-anggota kita ikut membantu melakukan itu," katanya.

"Badan Gizi Nasional dari sejak awal sudah bekerja sama dengan kami, bagaimana mencari lokasi, mendata siswa dan ibu hamil, tenaga, dan kendaraan. Itu yang kami bantu terus," kata Maruli.

Dia mengatakan keberadaan dapur sehat di daerah-daerah akan membantu distribusi dan logistik makan bergizi. Namun demikian dia menekankan bahan yang digunakan dalam Program MBG tetap akan melibatkan warga sekitar untuk mendukung perekonomian masyarakat.

"Kalau ini berjalan otomatis akan berputar ekonomi di situ. Dapur akan memerlukan beras, sayur, daging, dan sebagainya. Kalau belajar dari penyampaian Bapak Presiden hitungannya itu bisa jadi Rp7 miliar untuk menyiapkan dapur sehat," kata Maruli Simanjuntak.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, pada tahun ini mulai menerapkan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah bersubsidi.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manokwari Umrah Nur di Manokwari, Sabtu, mengatakan pembebasan BPHTB tersebut mulai berlaku sejak 17 Januari 2025.

"Pembebasan BPHTB sesuai surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yaitu Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada 25 November 2024," ujarnya.

Ia mengatakan kebijakan penghapusan BPHTB hanya berlaku untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan kebijakan tersebut, maka rumah subsidi atau rumah yang mempunyai harga maksimal Rp240 juta tidak lagi dikenai BPHTB.

Namun, bagi warga masyarakat yang ingin menikmati bebas BPHTB harus terdata pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Karena, program tersebut juga untuk sukseskan program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan sehingga rumah bebas BPHTB harus didaftarkan ke Kementerian Perumahan," katanya.

Sebelum ada program kebijakan tersebut, rumah subsidi dengan harga Rp240 juta dikenai BPHTB sebesar Rp7 juta per transaksi atau saat aset rumah berpindah tangan.

Namun, setelah adanya program tersebut, sebagai OPD teknis pemungut pajak, setelah 17 Januari 2025 pihaknya akan lebih selektif untuk memungut BPHTB.

Pihak-pihak yang sudah mengurus bebas BPHTB di Kementerian Perumahan harus mendapat pembebasan pajak. Namun, yang belum mengurus tetap dipungut pajak BPHTB.

"Pengembang perumahan subsidi atau pemilik rumah yang akan menjual ke pihak lain bisa mengurus bebas BPHTB. Tapi dibatasi rumah dengan harga maksimal Rp240 juta. Sedangkan rumah di atas Rp240 juta tetap kena BPHTB," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi green financing (pembiayaan hijau).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendukung serta aspek enviromental, social and governance (ESG) di sektor perumahan.

Menurut dia, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujar Anin saat menjadi pembicara utama pada acara bertajuk "Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia" di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anin.

"Di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena di sepanjang sejarah Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah 100 hari menjabat.

Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pandangannya terkait 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dosen Fisipol UGM, Mada Sukmajati, fokus menyoroti delapan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran.

"Asta Cita menurut saya terlalu abstrak, tapi di visi misi programnya Pak Prabowo-Gibran ada delapan program hasil terbaik cepat," ujar Mada Sukmajati dalam acara Pojok Bulaksumur dengan tema "Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Program Kerja Prabowo-Gibran" yang digelar di selasar Gedung Pusat UGM, Jumat (7/02/2025).

Mada menyampaikan, delapan program hasil terbaik cepat ini seharusnya menjadi fokus 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, bisa berlanjut maksimal sampai satu tahun.

Delapan program hasil terbaik cepat ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang masih dalam rencana.

Program makan bergizi gratis menurut Mada memang sudah mulai dilaksanakan.

Hanya saja, masih minim dalam perencanaan.

"Menurut saya desain Makan Bergizi Gratis ini nggak jelas. Ini istilahnya itu delapan program terbaik cepat, ini harusnya bisa lebih diperjelas desainnya. Kalau pun sudah dilakukan, evaluasinya apa kita juga nggak tahu," ucapnya.

Soal program pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas di kabupaten, menurut Mada, juga belum kelihatan.

Program mencetak dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional sudah berjalan.

"Tapi apa desainnya, prosesnya partisipatif atau nggak, membuka lahan itu dan seterusnya juga nggak jelas. Yang kita lihat justru dinamika dengan masyarakat lokal di sana," ucapnya.

Program membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, menurut Mada, masih sebatas wacana.

Selain itu, perencanaannya seperti apa juga masih belum jelas.

Mada juga menyoroti terkait program menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan.

"Tukinnya mau kemana ini? Dan ini juga isunya nggak tahu ada THR nggak ini?" ucapnya.

Program melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan menyediakan rumah murah, diungkapkan Mada, juga belum kelihatan.

Bahkan, untuk rumah murah masih dalam rencana.

Menurut Mada, seharusnya untuk masing-masing program harus sudah ada perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Padahal ini sudah 100 hari, harusnya 100 hari itu sudah ada desain di masing-masing program," tuturnya.

Sementara itu, Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Yudistira Permana memberikan tanggapannya terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga.

Yudistira Permana melihat pemangkasan anggaran ini merupakan titik kulminasi.

"Pemangkasan anggaran ini, hemat saya, adalah titik kulminasi, bom waktu yang akhirnya 'bledos'nya tahun ini," ucapnya.

Yudistira menyampaikan situasi saat ini tidak lepas dari adanya pembiaran tata kelola yang tidak baik, mulai dari subsidi energi, pupuk, BPJS, termasuk gas.

Tata kelola yang tidak baik itu, lanjut Yudistira, imbasnya hanya menghabiskan uang negara.

Kemudian, adanya pembangunan infrastruktur yang begitu masif tetapi arah untuk bisa mendapatkan return baik sosial maupun ekonominya tidak terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, muncul adanya pandemi Covid, yang kemudian disusul krisis energi dampak perang Rusia dengan Ukraina.

"Nah, akhirnya kemudian menjadi sekarang, ini sudah hal yang terprediksi, utamanya pada saat Covid tahun 2021," tuturnya.

Soal target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Yudistira berpendapat target pertumbuhan tersebut terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global saat ini.

"Capaian 8 persen dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur," pungkasnya.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI Angkatan Darat (AD) hingga perbankan untuk membangun rumah subsidi. Rumah tersebut ditujukan untuk prajurit, ASN TNI AD, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero). Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi yang disaksikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).

Penandatanganan MoU pembangunan rumah subsidi untuk prajurit dan MBR. Foto: Dok. Kementerian PKP

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/2/2025).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara.

Ia menuturkan, pihaknya siap melakukan groundbreaking pembangunan rumah tersebut pada 20 atau 21 Februari 2025. "Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," tutupnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan "Kesepakatan ini sangat baik dalam rangka menyalurkan pembiayaan perumahan untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi prajurit TNI AD, khususnya bagi prajurit level bintara dan tamtama yang masuk sebagai kriteria MBR."

Sebagai informasi, tercatat per 5 Februari 2025, dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 3.535 unit senilai Rp 432,031 miliar sehingga penyaluran dana FLPP dari 2010 - 2025 sebanyak 1.602.414 unit senilai Rp 151,656 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

IDX Channel - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga saat ini masih melakukan kajian terkait perubahan skema program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan diterapkan tahun ini. Revisi skema FLPP tersebut guna memperluas cakupan penyaluran program FLPP, sehingga akan lebih banyak lagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bisa menikmati fasilitas KPR Subsidi tersebut.

Rencana perubahan skema penyaluran FLPP ini, merupakan bagian dari strategi Kementerian PKP untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dan salah satu skema yang tengah di kaji adalah komposisi pendanaan FLPP yang diusulkan menjadi 50% ditanggung Pemerintah, dan 50% didanai dari likuiditas perbankan. Sementara skema FLPP yang berlaku selama ini adalah perbankan hanya menanggung 25% pendanaan FLPP.

Sementara itu, Pemerintah telah melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR. Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu diungkapkannya dalam forum diskusi bertemakan 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing.

Dalam paparannya, ada 32.130 unit rumah yang masih dalam proses persetujuan akad kredit tetapi rumahnya belum jadi. Lalu, rumah yang ready stock tetapi belum diakadkan berjumlah 11.7.83 unit. Sementara rumah yang masih dalam proses pembangunan sebanyak 10.232 unit.

"Nah, jadi ada lima tahap nih, realisasi artinya yang udah sampai kepada masyarakatnya. Realisasi akad ini khusus ASN juga udah sampai. Kalau akad tuh berarti udah selesai. Kalau proses persetujuan akad, dalam proses berarti belum tuntas," jelasnya.

Realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.306 uni, BTN Syariah 5.100 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.935 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 10.088 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 15.294 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.158 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.728 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 6.321 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun rumah bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 5.571 unit.

Rencananya, proyek tersebut akan mulai groundbreaking sekitar 20-21 Februari 2025.

Rencana pembangunan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Maruarar dikutip, Jumat (7/2/2025).

Pria yang kerap disapa Ara ini menambahkan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini dimix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit," kata Menteri Ara.

Dia menjelaskan, lingkup kerja samanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," kata dia.

Maruarar Sirait melanjutkan, rencananya pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di lima lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes, pada tanggal 20-21 Februari 2025.

(Nur Ichsan Yuniarto)