JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov Jakarta telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan program MBG jika mendapatkan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

“Andai kata pemerintah pusat juga menugaskan kepada kami untuk penyiapan anggaran kami juga sudah siap dengan penganggaran untuk ikut support di dalam program MBG,” ujar Teguh di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Teguh berujar, Pemprov Jakarta tahun ini menargetkan pembangunan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG) sebagai bagian dari implementasi MBG.

Dengan estimasi anggaran sebesar Rp 3.000.000 per unit SPPG, Pemprov siap mengalokasikan total Rp 459 juta.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," ungkap Teguh.

Selain program MBG, Pemprov Jakarta juga mendukung inisiatif pemerintah pusat lainnya, termasuk renovasi rumah layak huni (RLH).

Saat ini, Pemprov bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merenovasi 81 rumah di RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal, katakanlah kemarin misalnya dalam hal perumahan, kami support. Dalam hal MBF kami juga sangat support,” ungkap Teguh.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan perkembangan pembangunan proyek di IKN.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu memang banyak groundbreaking proyek di IKN. Tapi katanya, groundbreaking banyak yang berlanjut sampai ke pembangunan.

"Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit," katanya di Kantor Presiden pada Selasa (21/1) kemarin.

Karena fakta itu, Maruarar mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pengusaha yang terlibat dalam pembangunan proyek di IKN.

Dalam evaluasi ini, pengusaha tersebut akan ditanya soal kesanggupan mereka dalam melanjutkan pembangunan proyek yang sudah di IKN.

Ketika para pengusaha tersebut masih menyatakan kesanggupan, mereka akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan proyek yang sudah digroundbreaking.

"Tapi mereka akan diberikan deadline, kapan mereka sanggup menyelesaikan. Kalau mereka tidak sanggup akan diberikan ke yang lain," katanya.

Hal itu katanya, harus dilakukan supaya pembangunan IKN bisa berjalan cepat. 

Proyek pembangunan IKN dimulai di era Jokowi. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN sudah menelan anggaran Rp89 triliun anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Menurutnya, uang itu dipakai untuk pembangunan IKN tahap pertama.

"Kami laporkan saat tahap awal 2022-2024 APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun," kata Basuki setelah rapat terbatas dengan Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Basuki menjelaskan uang itu dipakai untuk membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan.

Selain itu, anggaran tersebut juga dipakai untuk membangun sarana peribadatan, mulai dari masjid, gereja, hingga basilika. Proyek-proyek itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Basuki melaporkan ada duit Rp58,41 triliun di luar kas negara yang juga dipakai untuk pembangunan IKN. Uang itu berasal dari investasi sejumlah perusahaan swasta.

"Ada juga investasi swasta yang sudah groundbreaking sampai September lalu Rp58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai," ujarnya.

Permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat dilanda kebakaran. Puluhan rumah di kawasan tersebut hangus dilalap si jago merah.

Pantauan detikcom, Rabu (22/1/2025) pukul 13.56 WIB, di lokasi kebakaran di Gang Kampung Jawa, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat dipasangi garis polisi.

Garis polisi terpasang di rumah kontrakan yang berada di RT 6 di tepian Kali Kebon Kelapa. Terlihat sejumlah rumah kontrakan hangus terbakar. Bagian atap sejumlah rumah terlihat rubuh.

Foto: Kebakaran permukiman padat penduduk di Sawah Besar Jakpus (Fawdi/detik)

Bau hangus sisa kebakaran tercium di lokasi kebakaran. Terlihat kayu rangka atap rumah hangus menghitam, sejumlah tembok rumah juga terlihat menghitam akibat kebakaran.

Warga terlihat mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari sisa kebakaran. Di sisi lain, anak-anak terlihat mengamati sisa kebakaran dari tepian Kali Kebon Kelapa.

Kebakaran dilaporkan terjadi pada Selasa (21/1/2025) pukul 15.55 WIB. Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian.

Dilihat dari video yang diunggah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, @humasjakfire, api membakar beberapa rumah di lokasi. Sejumlah orang mencoba memadamkan api dengan menyiramkan air dari kali di dekat lokasi.

Petugas damkar memulai operasi pemadaman pada pukul 16.00 WIB. Api sudah dapat dilokalisasi pada pukul 16.40 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo membeberkan beberapa lokasi dibangunnya 1 juta unit hunian hasil investasi dari Qatar.

Pertama, lokasinya berada di Kalibata seluas 24 hektar yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks DPR RI.

Hashim membocorkan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Terus, ada lain, tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektar itu di danau Metland (Cibitung), terus 30 hektar di Kemayoran, itu dari Setneg juga," jelas Hashim.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Rabu (22/1/2025).

Selengkapnya baca di sini Hashim Bocorkan Lokasi 1 Juta Rumah Qatar, dari Kalibata-Kemayoran

Keberadaan pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Belum lagi dalang pemasangan pagar bambu tak berizin itu terungkap, publik kembali dihebohkan dengan temuan sertifikat tanah yang terbit di sejumlah area pagar laut tersebut.

Kompas.com pun menelusuri aplikasi BHUMI milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan mendapati kavling-kavling laut yang berdekatan dengan sebuah perumahan, telah berstatus serta pecah sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Lantas, siapa saja para pihak yang terlibat dalam skandal ini?

Jawabannya di sini Ini Para Pihak yang Terlibat Skandal SHGB dan SHM Laut Tangerang

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membeberkan, 4.000 pengembang atau proyek perumahan tidak bertanggung jawab, sejak 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang),” tegas Nixon.

Lantas, berapa rumah yang belum bersertifikat tanah?

Selanjutnya baca di sini BTN Temukan 4.000 Pengembang Nakal

Qatar telah resmi menjadi investor pembangunan satu juta rumah di Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan dapat memberi dukungan melalui pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan menata lahan di kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Erick menjelaskan program 1 juta rumah tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah. Ia menekankan agar cicilan KPR pembeli tak sampai mengalami kemacetan.

"Yang pasti kan kita support daripada payment, cicilan KPR-nya karena kan pasti kan nyicil," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, program perumahan tersebut akan sukses kalau fokus menerapkan konsep TOD. Ia pun akan menata secara spesifik lahan yang dimiliki BUMN. Adapun daerah yang ia sarankan adalah Batuceper serta kawasan lain yang memiliki ekosistem transportasi publik.

"Dari survei yang kita lihat, kesuksesan pembangunan perumahan itu kalau ada akses dari transportasi publik. Nah itu yang kita lihat, kita juga nggak mau sembrono seakan-akan menawarkan hanya tanah-tanah aset tetapi transportasi publiknya tidak tersambung," jelasnya.

Sebelumnya, Qatar sudah menandatangi MoU investasi pembangunan satu juta rumah di Indonesia di Istana Merdeka. MoU itu ditandatangani oleh pihak investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani sementara dari pihak Indonesia oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan nantinya ada tiga BUMN menyiapkan lahan untuk 1 juta rumah. Pembangunan satu juta rumah itu masih termasuk ke dalam Program 3 Juta Rumah. Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata.

"Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," ujar Ara di Istana Merdeka, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2025).

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan hunian yang akan dibangun oleh Qatar ini berupa hunian vertikal. Pembangunannya tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi seluruh Indonesia.

"(Pembangunan satu juta unit rumah) seluruh Indonesia karena di mana pun ada keperluan kita untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu kita renovasi supaya lebih bagus, nah di situ kita masuk," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) memiliki minat investasi di bidang perumahan di Indonesia.

Dengan begitu, Qatar bukanlah satu-satunya investor yang membenamkan modal untuk membangun 1 juta rumah di dalam negeri.

"Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain, setelah Qatar minggu lalu," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini mengungkapkan, minat itu muncul karena tingginya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo.

Oleh karenanya, pihaknya diminta untuk siap menyediakan layanan bagi para investor tersebut.

"Jadi kami diminta untuk siap, untuk nanti akan dibuat tim, berkoordinasi dengan yang selama ini membantu kami, yaitu Satgas Perumahan, dipimpin ketuanya Pak Hasyim (Djojohadikusumo), karena selama ini Pak Hasyim memang membantu untuk akses kepada investor," tuturnya.

Ara bilang, lahan-lahan ini disiapkan lewat kerja sama dengan sejumlah pihak.

Ia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia juga bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan tanah yang disita dari koruptor.

"Khususnya Dirjen Kekayaan Negara, tanah-tanah yang ex-BLBI, tanah-tanah yang disita dari koruptor, dari kejaksaan, bagaimana itu nanti akan sebagian diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," bebernya.

Tak cuma itu, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Yang terakhir ada tiga, kami sudah minta kepada Pak Erick (Menteri BUMN), yang pertama dari BUMN Kereta Api, yang kedua BUMN PTP Perkebunan, dan yang ketiga adalah Perumnas," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) memiliki minat investasi di bidang perumahan di Indonesia.

Dengan begitu, Qatar bukanlah satu-satunya investor yang membenamkan modal untuk membangun 1 juta rumah di dalam negeri.

"Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain, setelah Qatar minggu lalu," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini mengungkapkan, minat itu muncul karena tingginya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo.

Oleh karenanya, pihaknya diminta untuk siap menyediakan layanan bagi para investor tersebut.

"Jadi kami diminta untuk siap, untuk nanti akan dibuat tim, berkoordinasi dengan yang selama ini membantu kami, yaitu Satgas Perumahan, dipimpin ketuanya Pak Hasyim (Djojohadikusumo), karena selama ini Pak Hasyim memang membantu untuk akses kepada investor," tuturnya.

Ara bilang, lahan-lahan ini disiapkan lewat kerja sama dengan sejumlah pihak.

Ia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia juga bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan tanah yang disita dari koruptor.

"Khususnya Dirjen Kekayaan Negara, tanah-tanah yang ex-BLBI, tanah-tanah yang disita dari koruptor, dari kejaksaan, bagaimana itu nanti akan sebagian diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," bebernya.

Tak cuma itu, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Yang terakhir ada tiga, kami sudah minta kepada Pak Erick (Menteri BUMN), yang pertama dari BUMN Kereta Api, yang kedua BUMN PTP Perkebunan, dan yang ketiga adalah Perumnas," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, sebanyak 10 tower Wisma Atlet di Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, selesai direvitalisasi menjadi rumah susun aparatur sipil negara (ASN) pada April 2025.

Hal ini dilaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya menyampaikan usulan, bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April, itu 10 tower," kata Maruarar, Selasa.

Ia memerinci, tiga tower Wisma Atlet sejatinya sudah selesai dan siap diresmikan akhir Januari.

Kemudian, tujuh tower sisanya selesai pada April 2025.

"Akhir Januari ini, tiga tower di Kemayoran sudah siap untuk diresmikan, di Kemayoran, di Pademangan. Tujuh tower siap diresmikan bulan April," ungkap dia.

Di sisi lain, ia juga melaporkan sebanyak 27 tower hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) sudah selesai dibangun.

Dia bilang, pemerintah rencananya akan membangun sebanyak 20 tower lagi.

Tak hanya itu, ada 36 rumah jabatan menteri yang siap dihuni.

"Kementerian Perumahan sudah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan. Karena tadi Bapak Presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan, bukan untuk groundbreaking," jelas Maruarar.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rumah susun (rusun).

Rusun ini akan diutamakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa, tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan meninjau ulang kinerja investor swasta yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan lambatnya realisasi pembangunan dari sejumlah proyek yang telah melakukan groundbreaking.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan banyak proyek swasta telah memulai seremoni groundbreaking, namun hanya sedikit yang melanjutkan pembangunannya. Untuk itu, pemerintah akan mengevaluasi komitmen para investor.

"Kami diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," ujar Ara, dilansir dari detikFinance, Rabu (22/1/2025).

Ara menambahkan, pemerintah akan meminta klarifikasi dari pengusaha yang telah melakukan groundbreaking namun belum menunjukkan kemajuan signifikan. Investor yang tidak sanggup melanjutkan pembangunan dapat kehilangan hak atas proyek tersebut.

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," imbuhnya.

Arahan Presiden Prabowo

Ara mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar peran swasta diutamakan dalam percepatan pembangunan IKN. Namun, pemerintah akan memberlakukan tenggat waktu yang tegas bagi para investor untuk menyelesaikan proyek mereka.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," jelasnya.

Jika ada investor yang tidak mampu memenuhi tenggat waktu, proyek tersebut akan dialihkan ke pihak lain yang lebih kompeten.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," pungkas Ara.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan 27 dari total 47 tower rumah susun (rusun) untuk ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah rampung. Ia mengatakan, bangunan tersebut sudah siap untuk diresmikan.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Menteri Ara dalam Keterangan Pers usai Ratas terkait IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/1/2025).

Ara menambahkan, untuk 20 tower rusun ASN yang belum selesai ditargetkan bisa selesai hingga akhir tahun ini. Meski demikian, pihaknya mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa 20 tower rusun itu bisa selesai pada pertengahan tahun ini.

Politikus Gerindra ini mengatakan, untuk 27 tower yang telah rampung tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujarnya.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan rusun untuk ASN, kata Ara, pemerintah juga telah menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri. "Kami laporkan di IKN kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com- Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Teguh sehubungan dengan hasil survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal,” ujar Teguh kepada Kompas.com di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Teguh menjelaskan, Pemprov Jakarta mendukung berbagai program pemerintah pusat, termasuk program renovasi rumah layak huni (RLH) dan makan bergizi gratis (MBG).

Dalam program RLH, Pemprov Jakarta bersama Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tengah merenovasi 81 rumah di RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Program RLH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan padat penduduk.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga mendukung program MBG yang digagas pemerintah pusat. Bahkan, Pemprov Jakarta siap dan telah menyiapkan anggaran untuk MBG jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Andai kata pemerintah pusat juga menugaskan kepada kami untuk penyiapan anggaran, kami juga sudah siap dengan penganggaran untuk ikut support di dalam program MBG,” ungkap Teguh.

Tahun ini, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Dengan anggaran sekitar Rp 3.000.000 per pembangunan SPPG, Pemprov Jakarta siap berkontribusi untuk mencapai target tersebut.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan pascakebakaran di permukiman padat peduduk kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Sebanyak 607 Kepala Keluarga (KK) dari 1.797 jiwa harus mengungsi akibat kebakaran yang melanda di Jalan Kemayoran Gempol pada Selasa (21/1) dini hari. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, kebakaran ini berdampak pada 11 Rukun Tetangga (RT), yakni RT 01 hingga RT 11 di kawasan tersebut.