Bogor: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diuji coba di sejumlah sekolah di Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Di antaranya dilakukan di SMP Siliwangi dan SD Kedung Babak. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu menuai apresiasi mulai dari kepala sekolah, siswa, hingga wali murid. Mereka menuai banyak manfaat dari program MBG. Dan berharap program MBG ke depan akan konsisten diberlakukan.

“Kami berharap program ini dapat terus berjalan, bahkan hingga anak-anak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Program ini benar-benar memberikan dampak yang sangat positif, baik bagi siswa, guru, maupun orang tua,” kata Kepala Sekolah SMP Siliwangi Rosmiyati, pada Senin, 9 Desember 2024.

Rosmiyati menilai program MBG memberikan banyak manfaat. Siswa jadi termotivasi untuk selalu hadir di sekolah karena tak perlu pusing memikirkan uang saku untuk membeli makanan. Wali murid pun ikut terbantu karena anak-anaknya terjamin mendapat makan siang bergizi dan gratis di sekolah.

“Kami melihat perubahan pada siswa. Sebelumnya, banyak siswa yang kurang ceria. Namun setelah mendapatkan makanan bergizi, mereka terlihat lebih bersemangat dan rajin datang ke sekolah. Tingkat kehadiran siswa juga meningkat secara signifikan. Biasanya ada sekitar 30 siswa tidak hadir dalam sehari. Namun, setelah program MBG diuji coba, absensi murid hampir seratus persen setiap harinya,” kata Rosmiyati.

“Banyak orang tua yang menyampaikan rasa terima kasih karena anak-anak mereka kini mendapatkan makanan yang lengkap di sekolah,” ujarnya menambahkan.

Setali tiga uang. Kepala Sekolah SD Kedung Babak Kariyanti juga menuturkan harapan serupa. Dia ingin program MBG ini akan terus berjalan, tak berhenti di tahap uji coba. Sebab jika pemerintah konsisten menjalankan program tersebut, ia yakin Indonesia Emas akan terwujud pada 2045 karena gizi siswa terpenuhi mulai dari sekarang.

“Harapan saya kepada pemerintah, program ini akan berlangsung secara terus menerus, ya Pak. Seperti yang kita harapkan bahwa 2045 adalah generasi emas. Nah generasi emas itu dengan menyiapkannya seperti apa? Kami dari sisi pendidikan, kemudian didukung oleh makanan bergizi, Pak. Itu akan sangat-sangat berhubungan,” ucap Kariyanti.


Siswa SMP Siliwangi menerima makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (Foto:Medcom.id/Candra Yuri Nuralam)
Selain memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan tentunya mengenyangkan, program MBG ini memiliki manfaat lain. Secara tidak langsung para siswa diajari untuk menghargai setiap profesi melalui makanan bergizi yang diberikan. Mulai dari petani yang menanam padi, pedagang yang menjual bahan baku makanan, hingga petugas katering yang menyiapkan dan mengantarkan makanan di program MBG ini.

“Dari program makanan bergizi ini, yang pertama kita benar-benar diajarkan untuk menghargai setiap sesi pekerjaan yang ada. Mulai dari para petani yang menyiapkan makanannya, kemudian pedagang. Ataupun dari yang menyiapkan makanan, mereka bekerja dari jam 3 pagi,” ujar Kariyanti.

Tak hanya itu program MBG juga mengajarkan siswa untuk selalu bersyukur, membentuk kebiasaan siswa untuk tertib mengantre saat pembagian makanan, dan mengedukasi siswa untuk menjaga kesehatan melalui konsumsi makanan bergizi.

“Mereka (siswa) teredukasi untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Hari ini kita melawan generasi junk food, ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas, kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan,” kata Kariyanti.

Latar Belakang Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto mencanangkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan besar dari program tersebut adalah pemenuhan makanan kaya protein sangat dibutuhkan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini dapat berjalan optimal.


Siswa SD Kedung Babak gembira mendapatkan makan siang gratis dari program MBG (Foto:Medcom.id/Candra Yuri Nuralam)

Presiden Prabowo bercita-cita Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Namun saat ini kondisi kesehatan generasi muda Indonesia belum seluruhnya baik. Berdasarkan data hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa sebesar 21,5 persen balita di Indonesia mengalami stunting. Permasalahan underweight juga dialami oleh anak Indonesia sebanyak 15,9 persen (2023).

Selain itu, prevalensi masalah gizi kurus dan sangat kurus pada anak usia sekolah juga cukup besar, yaitu usia 5-12 tahun sebesar 11 persen, usia 13-15 tahun sebesar 7,6 persen, dan usia 16-18 tahun sebesar 8,3 persen pada tahun 2023. Selain permasalahan gizi tersebut, anemia juga menjadi ancaman yang dialami oleh 1 dari 3-4 Ibu hamil di Indonesia. Masalah anemia dapat menyebabkan perdarahan pada saat persalinan.

Target Program MBG adalah anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal/sederajat) sampai dengan sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaan PHTC MBG rencananya akan dilakukan pada 2 Januari 2025.

(ROS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program makan bergizi gratis akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen.

Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.

Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Bogor: Pemerintah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Siliwangi, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 9 Desember 2024. Program MBG menuai apresiasi dari Kepala Sekolah SMP Siliwangi Rosmiyati.

Rosmiyati mengungkapkan, program MBG mendorong para siswa lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Sebab, kini mereka tidak perlu lagi memikirkan uang saku untuk membeli makan siang.

“Kami melihat perubahan pada siswa. Sebelumnya, banyak siswa yang kurang ceria. Namun setelah mendapatkan makanan bergizi, mereka terlihat lebih bersemangat dan rajin datang ke sekolah. Tingkat kehadiran siswa juga meningkat secara signifikan,” kata Rosmiyati, ditemui di SMP Siliwangi, Bogor.

Rosmiyati mengatakan, biasanya ada sekitar 30 siswa tidak hadir dalam sehari. Namun, setelah program MBG diuji coba, absensi murid hampir seratus persen setiap harinya.

Rosmiyati mengapresiasi niat baik pemerintah memikirkan gizi para siswa. Program itu juga disebut meringankan beban para wali murid.

“Mereka merasa terbantu karena beban mereka berkurang. Banyak orang tua yang menyampaikan rasa terima kasih karena anak-anak mereka kini mendapatkan makanan yang lengkap di sekolah,” ujar Rosmiyati.


Kepala Sekolah SMP Siliwangi Rosmiyati (Foto:Medcom.id/Candra Yuri Nuralam)

Program itu diklaim sangat membantu para wali murid untuk memangkas pengeluaran harian. Terlebih, mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.

“Program ini sangat membantu sekolah kami. Terutama karena mayoritas siswa kami berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga kebutuhan gizi menjadi hal yang sangat penting bagi mereka,” ucap Rosmiyati.

Penuturan serupa juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD Kedung Babak Kariyanti. Siswa menjadi makin bersemangat ke sekolah.

“Soal tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang. Mereka bilang, ‘Oh iya, besok dapat makanan bergizi, aku mau datang. Menunya apa lagi ya, aku dapat susu apa lagi ya’,” kata Kariyanti, saat ditemui di SD Kedung Babak, Bogor, Senin, 9 Desember 2024.

Program MBG Ajari Anak Bersyukur dan Budaya Antre

Kariyanti pun menyambut baik program ini. Dia menilai, pemerintah turut membantu sekolah mengajari siswa untuk menghargai setiap profesi melalui makanan bergizi yang diberikan.

“Dari program makanan bergizi ini, yang pertama kita benar-benar diajarkan untuk menghargai setiap sesi pekerjaan yang ada. Mulai dari para petani yang menyiapkan makanannya, kemudian pedagang. Ataupun dari yang menyiapkan makanan, mereka bekerja dari jam 3 pagi,” ujar Kariyanti.

Tak hanya itu program MBG juga mengajarkan siswa untuk selalu bersyukur, serta membentuk kebiasaan siswa untuk tertib mengantre saat pembagian makanan.

“Anak-anak itu ingin dulu-duluan, begitu. Dengan pembagian makanan bergizi ini, mereka diajari untuk tertib antre, satu per satu mengambil makanan,” kata Kariyanti.


Kepala Sekolah SD Kedung Babak Kariyanti (Foto:Medcom.id/Candra Yuri Nuralam)

Program MBG ini secara tidak langsung mengedukasi siswa untuk menjaga kesehatan melalui konsumsi makanan bergizi.

“Mereka (siswa) juga teredukasi untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Hari ini kita melawan generasi junk food, ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas, kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan,” kata Kariyanti.

Apresiasi Wali Murid

Program MBG ini tak hanya membuat pihak sekoah dan siswa senang. Wali murid juga tak kalah gembira. Sebab, dengan disediakan makan siang gratis dan bergizi di sekolah, maka orang tua tak lagi khawatir anaknya akan jajan sembarangan.

“Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran karena diadakannya uji coba makan gratis di SD Kedung Badak 1 ini. Alhamdulillah, sekarang begitu diadakannya makan gratis di sekolah, anak kami semakin bersemangat sekolah," kata Wiwin, ditemui di SD Kedung Babak, Bogor, Senin, 9 Desember 2024.

Wali murid, Wiwin (Foto:Medcom.id/Candra Yuri Nuralam)

Program MBG ini membantu meringankan pengeluaran Wiwin dan orang tua murid lainnya. Anak-anak tak perlu memikirkan jajan karena disediakan makan siang dengan gizi seimbang.

"Khususnya buat saya sendiri ibu rumah tangga, itu sangat membantu untuk pengeluaran bisa berkurang, sehingga dana alokasinya bisa ditabung buat anak-anak kami," tutur Wiwin.

Dia berharap pemerintah konsisten menjalankan program MBG. Sebab, makanan yang diberikan kepada siswa membawa banyak manfaat.

"Harapan kami sebagai orang tua, wali murid, harapan kami pemerintah memberikan uji coba ini lebih lancar lagi. Tidak berhenti sampai di sini saja," katanya.

Latar Belakang Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto mencanangkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan besar dari program tersebut adalah pemenuhan makanan kaya protein sangat dibutuhkan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini dapat berjalan optimal.

Presiden Prabowo bercita-cita Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Namun saat ini kondisi kesehatan generasi muda Indonesia belum seluruhnya baik. Berdasarkan data hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa sebesar 21,5 persen balita di Indonesia mengalami stunting.

Permasalahan underweight juga dialami oleh anak Indonesia sebanyak 15,9 persen (2023). Selain itu, prevalensi masalah gizi kurus dan sangat kurus pada anak usia sekolah juga cukup besar, yaitu usia 5-12 tahun sebesar 11 persen, usia 13-15 tahun sebesar 7,6 persen, dan usia 16-18 tahun sebesar 8,3 persen pada tahun 2023. Selain permasalahan gizi tersebut, anemia juga menjadi ancaman yang dialami oleh 1 dari 3-4 Ibu hamil di Indonesia. Masalah anemia dapat menyebabkan perdarahan pada saat persalinan.

Target Program MBG adalah anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal/sederajat) sampai dengan sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaan PHTC MBG rencananya akan dilakukan pada 2 Januari 2025.

(ROS)

Jakarta -

Bank Mandiri terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan. Langkah ini sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang tengah digalakkan pemerintah, serta menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, pihaknya telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

"Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat," ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (10/12/2024).

Bank berlogo pita emas ini menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi Bank Mandiri sebagai agen perubahan dan pencipta nilai yang berfokus pada ekonomi kerakyatan. Hasilnya, Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut hampir mencapai plafon maksimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 37,5 triliun dan per Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Jika dirinci dari total tersebut, sektor pertanian sebagai pilar utama rantai pasok pangan menerima alokasi signifikan sebesar Rp 11,06 triliun atau 29,53% dari total penyaluran KUR.

"Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional," imbuhnya.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan yang mendukung distribusi pangan juga menerima porsi KUR terbesar, yaitu sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendukung sektor produksi, sebanyak 60,21% dari total realisasi atau senilai Rp 22,56 triliun KUR Bank Mandiri telah disalurkan ke sektor tersebut. Sementara sektor non-produksi, yang melengkapi rantai pasok lainnya, menerima alokasi sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun.

Darmawan menjelaskan dalam mendorong percepatan penyaluran KUR, Bank Mandiri telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

"Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri," terangnya.

Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan bahwa program penyaluran KUR dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

Lihat juga Video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)

JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan permukiman pendudukan di Jalan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran , Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024) siang. Lokasi itu juga berdekatan dengan Pasar H Jiung, Kemayoran.

Kebakaran ini memungkinkan api merembet ke bangunan lain. Sebab rumah tinggal yang terbakar berada di wilayah padat penduduk.

"Objek: Rumah Tinggal. Status / Situasi Kebakaran : Merah (Perambatan Memungkinkan)," kata petugas Command Center Damkar Jakarta saat dihubungi.

Untuk memadamkan api sebanyak 23 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dengan jumlah 100 personel.

"Pengerahan Akhir : 23 Unit / 100 Personel," tuturnya.

Kebakaran dilaporkan sekitar pukul 12.25 WIB. Hingga berita ini ditulis belum bisa dipastikan apakah peristiwa ini menimbulkan korban luka atau jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan.

Langkah ini juga menjadi wujud dukungan terhadap upaya pemerintah menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, Bank Mandiri telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

“Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (10/12).

Bank berlogo pita emas ini menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi Bank Mandiri sebagai agen perubahan dan pencipta nilai yang berfokus pada ekonomi kerakyatan.

Hasilnya, Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut hampir mencapai plafon maksimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 37,5 triliun dan per Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Jika dirinci dari total tersebut, sektor pertanian sebagai pilar utama rantai pasok pangan menerima alokasi signifikan sebesar Rp 11,06 triliun atau 29,53% dari total penyaluran KUR.

“Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional,” imbuhnya.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan yang mendukung distribusi pangan juga menerima porsi KUR terbesar, yaitu sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendukung sektor produksi, sebanyak 60,21% dari total realisasi atau senilai Rp 22,56 triliun KUR Bank Mandiri telah disalurkan ke sektor tersebut. Sementara sektor non-produksi, yang melengkapi rantai pasok lainnya, menerima alokasi sebesar 39,79% atau Rp14,91 triliun.

Darmawan menjelaskan, dalam mendorong percepatan penyaluran KUR, Bank Mandiri telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

“Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri,” terangnya.

Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan bahwa program penyaluran KUR dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggulirkan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangannya, susu ikan digadang-gadang masuk ke dalam menu MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa susu yang masuk ke dalam program MBG akan menggunakan berbagai jenis susu.

“Iya susu saja, yang penting susu,” kata Zulhas saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Zulhas hanya menyebut bahwa saat ini olahan susu yang muncul di pasaran berasal dari kedelai, kelapa, hingga ikan. Sayangnya, Zulhas tak mengungkap secara detail apakah susu ikan akan tetap masuk ke program MBG andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Ya susu, susu itu kan ada dari kedelai, ada dari kelapa sekarang, ada dari ikan, ada dari macam-macam,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pihaknya terus mendorong agar susu ikan masuk ke menu MBG.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistyo menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan sosiasialiasi akan manfaat dari susu ikan.

“Susu ikan ini kami dorong, sudah kami sosialisasikan, kami kenalkan manfaatnya dan semuanya,” terangnya.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa susu ikan bakal menjadi salah satu alternatif untuk masuk ke menu MBG.

“Susu ikan satu alternatif, itu bagian dari inovasi karena kebutuhan susunya kan tinggi sekali,” jelasnya.

Menurut Trenggono, ikan kecil bisa diolah menjadi ekstrak tepung untuk susu ikan. Bahkan, dia menyebut, kandungan protein dari susu ikan juga sangat tinggi.

“Sementara ikan-ikan yang kecil-kecil itu kita bisa ekstrak menjadi tepung, kemudian berubah menjadi susu. Dan itu kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu satu alternatif,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis,Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana memperkirakan penjualan susu ikan bisa lebih murah seiring dengan bahan baku yang ada di Tanah Air.

“Harusnya bisa lebih murah karena dukungan bahan baku ikan yang relatif cukup banyak di Indonesia,” ujar Suhana kepadaBisnis, Rabu (9/10/2024).

Dia menuturkan, sebanyak 3 kg ikan segar dapat diolah menjadi 1 kilogram Hidrolisat Protein Ikan (HPI) asam amino. Ini artinya, susu ikan sangat berpotensi besar untuk mendukung kebutuhan susu nasional itu sekitar 4,4 juta ton pertahun atau setara dengan sekitar 12 juta ton ikan.

Selain itu, juga inovasi produk susu ikan ini merupakan produk blue economy, karena dari satu ekor ikan semuanya terpakai, tidak ada yang terbuang menjadi sampah.

“Dari ikan utuh langsung masuk proses hidrolisis. Hasil dari proses hidrolisis ini keluar produknya ada HPI, fish bone, dan minyak ikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Suhana juga memandang, apabila pemerintah mensosialisasikan produk susu ikan beserta keunggulannya, maka tidak menutup kemungkinan produk ini bisa diterima masyarakat.

“Pemerintah perlu lebih serius untuk mengembangkan produk inovatif dari para pelaku perikanan dalam negeri ini,” ujarnya.

Dia mengungkap bahwa sejatinya produk susu ikan ini hadir bukan untuk menggantikan susu sapi, melainkan menjadi pelengkap untuk dapat mengakomodir kebutuhan anak-anak Indonesia dengan masalah intoleransi laktosa agar tetap tercukupi kebutuhan protein hariannya.

“Jadi susu ikan ini bukan sejenis susu sapi, ya, tapi minuman berprotein yang berbahan baku dari ikan yang karakteristiknya menyerupai susu,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggulirkan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangannya, susu ikan digadang-gadang masuk ke dalam menu MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa susu yang masuk ke dalam program MBG akan menggunakan berbagai jenis susu.

“Iya susu saja, yang penting susu,” kata Zulhas saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Zulhas hanya menyebut bahwa saat ini olahan susu yang muncul di pasaran berasal dari kedelai, kelapa, hingga ikan. Sayangnya, Zulhas tak mengungkap secara detail apakah susu ikan akan tetap masuk ke program MBG andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Ya susu, susu itu kan ada dari kedelai, ada dari kelapa sekarang, ada dari ikan, ada dari macam-macam,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pihaknya terus mendorong agar susu ikan masuk ke menu MBG.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistyo menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan sosiasialiasi akan manfaat dari susu ikan.

“Susu ikan ini kami dorong, sudah kami sosialisasikan, kami kenalkan manfaatnya dan semuanya,” terangnya.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa susu ikan bakal menjadi salah satu alternatif untuk masuk ke menu MBG.

“Susu ikan satu alternatif, itu bagian dari inovasi karena kebutuhan susunya kan tinggi sekali,” jelasnya.

Menurut Trenggono, ikan kecil bisa diolah menjadi ekstrak tepung untuk susu ikan. Bahkan, dia menyebut, kandungan protein dari susu ikan juga sangat tinggi.

“Sementara ikan-ikan yang kecil-kecil itu kita bisa ekstrak menjadi tepung, kemudian berubah menjadi susu. Dan itu kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu satu alternatif,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis,Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana memperkirakan penjualan susu ikan bisa lebih murah seiring dengan bahan baku yang ada di Tanah Air.

“Harusnya bisa lebih murah karena dukungan bahan baku ikan yang relatif cukup banyak di Indonesia,” ujar Suhana kepadaBisnis, Rabu (9/10/2024).

Dia menuturkan, sebanyak 3 kg ikan segar dapat diolah menjadi 1 kilogram Hidrolisat Protein Ikan (HPI) asam amino. Ini artinya, susu ikan sangat berpotensi besar untuk mendukung kebutuhan susu nasional itu sekitar 4,4 juta ton pertahun atau setara dengan sekitar 12 juta ton ikan.

Selain itu, juga inovasi produk susu ikan ini merupakan produk blue economy, karena dari satu ekor ikan semuanya terpakai, tidak ada yang terbuang menjadi sampah.

“Dari ikan utuh langsung masuk proses hidrolisis. Hasil dari proses hidrolisis ini keluar produknya ada HPI, fish bone, dan minyak ikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Suhana juga memandang, apabila pemerintah mensosialisasikan produk susu ikan beserta keunggulannya, maka tidak menutup kemungkinan produk ini bisa diterima masyarakat.

“Pemerintah perlu lebih serius untuk mengembangkan produk inovatif dari para pelaku perikanan dalam negeri ini,” ujarnya.

Dia mengungkap bahwa sejatinya produk susu ikan ini hadir bukan untuk menggantikan susu sapi, melainkan menjadi pelengkap untuk dapat mengakomodir kebutuhan anak-anak Indonesia dengan masalah intoleransi laktosa agar tetap tercukupi kebutuhan protein hariannya.

“Jadi susu ikan ini bukan sejenis susu sapi, ya, tapi minuman berprotein yang berbahan baku dari ikan yang karakteristiknya menyerupai susu,” terangnya.

Jakarta -

Program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dijalankan pada Januari 2025 mendatang. Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berperan dalam program tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan KKP berperan dalam menyuplai kebutuhan protein di menu MBG. Pria yang akrab disapa Trenggono ini menjelaskan pihaknya telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan, dan Daerah Tertinggal untuk mengoptimalkan potensi desa-desa di bidang kelautan dan perikanan.

"Kalau itu kemudian kita mendorong untuk membangun, kemarin kita dengan Menteri Desa salah satunya adalah membangun misalnya desa perikanan. Jadi misalnya desa gurame, desa lele, desa patin, desa nila, misalnya begitu," kata Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Senin (9/12/2024).

Trenggono menyebut hasil kelautan dan perikanan dari desa-desa ini nantinya dapat diserap oleh unit dapur di bawah naungan Badan Gizi Nasional di daerah setempat. Menurut dia, Badan Gizi Nasional berencana menyiapkan 30 ribu unit dapur yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Setiap dapur dapat melayani 3.000 siswa.

Dia pun menilai program tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Sebab, Badan Gizi telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk belanja menu MBG.

"Belanjanya menurut Kepala Badan Gizi yang disampaikan ke saya, satu hari itu Rp 1,2 triliun. Jadi kalau Senin-Jumat berarti kan Rp 6 triliun itu uang yang di-spending. Nah, kalau ini kemudian beredar di seluruh masyarakat, di desa-desa. Satu desa katakan ada 3 ribu siswa di situ, ada 30 ribu desa. Itu ekonominya kebayang, 'kan?" tambah Trenggono.

Tak berhenti di situ, pihaknya juga terus mendorong kawasan budidaya komoditas kelautan dan perikanan lebih masif lagi. Rencananya, kawasan tersebut akan dikelola oleh korporasi lalu komoditasnya dapat dikembangkan menjadi berbagai macam olahan.

Dia menerangkan budidaya ini akan menjadi salah satu unggulan di Indonesia. Sebab, Indonesia sebagai negara maritim berpotensi produksi ikan lebih tinggi lagi. Saat ini, produksi perikanan budidaya baru mencapai 5 juta ton. Angka ini jauh tertinggal dari negara Vietnam yang mencapai 25 juta ton ikan budidaya.

"Nanti yang dikelola oleh korporasi, lalu produknya dalam kuantum atau dalam kuantiti yang besar, yang bisa diolah ke proses hilirisasi berikut, bisa menjadi bakso ikan, bisa menjadi fishball, dan lain sebagainya. Taste-nya dan lain sebagainya itu bisa secara umum bisa diterima, dan kandungan proteinnya tinggi," jelas Trenggono.

Trenggono pun menambahkan KKP mempunyai lima kebijakan ekonomi biru yang menjadi program prioritas. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 juta hektar sampai 2045.

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan ini mengatur ikan siap yang diperbolehkan ditangkap. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan ekosistem di laut.

Ketiga, mendorong budidaya perikanan air laut, air payau, dan air tawar yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya Indonesia yang masih tertinggal. Keempat, pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau kecil.

"Keempat itu pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan dan pengawasan pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut itu yang jadi penting juga ya," imbuh Trenggono.

(eds/eds)

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan oleh pemerintah.

Dikutip dari Antara, Senin (9/12/2024), BPOM menyiapkan 13 program unggulan untuk memastikan keberhasilan program tersebut dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.

Taruna menambahkan, BPOM telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mengawal suksesnya program ini.

Keterlibatan BPOM sangat penting, mengingat tugas pokok dan fungsi lembaga ini dalam memastikan keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” tambahnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang, di mana Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi.

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sekitar 4,78 persen rumah tangga di Indonesia pada 2024 diprediksi masuk dalam kategori miskin menurut kelas pengeluaran, sehingga keberadaan program Makan Bergizi Gratis sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana demografi.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan,” kata Dadan.

Program ini direncanakan akan dimulai pada 2 Januari 2025 dan akan berlangsung selama tiga bulan pada tahap awal.

Sebanyak 3 juta penerima manfaat diharapkan dapat menerima manfaat dari program ini, dengan anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan dari APBN.

Madiun -

Kejari Kota Madun menetapkan mantan Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun, Sudarmadi jadi tersangka korupsi. Sudarmadi jadi tersangka korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasos/Fasum pada Perumahan Puri Asri Lestari (PAL) senilai Rp 2,4 miliar.

"Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari penyidikan yang mendalam setelah penyidik memperoleh lebih dari 2 alat bukti sehingga ditemukan tindak pidana terkait penyalahgunaan aset negara atau aset Pemerintah Kota Madiun," ujar Kajari Kota Madiun Dede Sutisna kepada wartawan Senin (9/12/2024).

Menurut Dede, kasus tersebut, berawal dari pihak pengembang PT PLP mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro,
Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun tahun 2012.

Adapun siteplan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah, berdasarkan penggabungan dua sertifikat tanah menjadi satu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

"Pengajuan permohonan pihak pengembang tersebut, pihak Pemkot Madiun menetapkan hanya 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai dalam SKRK/advice planning (siteplan) yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Dalam perjalanannya pihak pengembang dalam mengajukan permohonan pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun pengembang ternyata telah memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah.

"Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut yang seharusnya sebagian untuk Fasum (dijual)," jelas Dede.

Dede menyebut pihak pengembang berusaha menyerahkan fasos/fasum beberapa kali (2016-2021). Namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning/siteplan yang ditetapkan.

"Pihak Pemerintah Kota Madiun mengharuskan pengembang menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun pihak pengembang telah membangun 3 unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH," terangnya.

"Sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat, pengembang bahkan mengkomersialkan dengan menjual 3 unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar," imbuh Dede.

Dede menambahkan bahwa selain Sudarnadi yang menjabat Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun tahun 2011, juga ada dua tersangka lain yakni pihak pengembang Han Sutrisno dan M Tomi Iswahyudi.

"Jadi selain Kepala Kantor ATR/BPN iniisial S juga ada dua tersangka lain dari pihak pengembang. Inisial HS dan TI," tandas Dede.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Madiun Dicky Andi Firmansyah, menyampaikan bahwa niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi fasos dan fasum merugikan banyak pihak, yakni penghuni perumahan hingga negara (Pemkot).

"Jadi warga yang ada di perumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian Pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun atau mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut serta bertambahnya aset Negara/Pemerintah Kota Madiun," ungkap Dicky.

"Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun," tandas Dicky.

(abq/iwd)

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Kerugian itu terjadi lantaran aset berupa ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi hak negara telah dialihkan untuk kepentingan komersial, sehingga merugikan Pemerintah Kota Madiun.

"Niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) bisa merugikan banyak pihak, baik penghuni perumahan hingga negara (Pemkot). Warga yang ada diperumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut,” kata Dede.

Jadi perhatian KPK

Menurut Dede, KPK pada rakor monitoring dan evaluasi MCP menekankan pentingnya program penyelamatan keuangan dan aset daerah. Salah satunya yang menjadi atensi adalah penyelesaian aset bermasalah dan penertiban fasos atau fasum. Bahkan saat itu tim KPK mengunjungi Perumahan PAL tersebut.

“Total perumahan yang ada di Kota Madiun sebanyak 118 perumahan. Dan yang sudah menyerahkan PSU perumahan baru sebanyak 27 perumahan. Sehingga diperlukan ketegasan dalam menegakkan aturan yang berlaku agar serah terima PSU perumahan bisa berjalan secara optimal,” jelas Dede.

Dalam kasus ini, tiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal itu ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.