JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru.

Melainkan, karena ada kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau backlog.

Namun, menurut Fahri, program 3 juta rumah tersebut dapat mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni, seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Intinya adalah backlog itu semua harus kita selesaikan. Yang tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kita harus selesaikan,” kata Fahri dalam program I BUSINESS TALK di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

Fahri Hamzah menilai, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru.

Sebab, rumah tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Namun, menurut dia, mekanisme dan regulasi teknis soal program 3 juta rumah ini masih belum rampung dikaji di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fahri juga enggan menjawab secara tegas saat ditanyakan apakah program 3 juta rumah akan disalurkan gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

“Ya mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya, misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debat ya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final,” ujarnya.

Di sisi lain, Fahri menjelaskan bahwa kementeriannya berbeda dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fahri, kajian yang dilakukan satgas memang sudah selesai. Sementara, kajian di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berproses.

“Karena mereka kan bukan lembaga yang formil. Mereka kan lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Kementerian sudah terbentuk, nah berikutnya kan kami melaksanakan,” kata Fahri.

“Kami itu ada kendala undang-undang, ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua sudah harus kita hadapin,” ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnnya, Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan program 3 juta rumah berbeda dengan subsidi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dia lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program tiga juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bawa ini rumah betul-betul gratis?” tanya anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu ke Bonny dalam program yang sama.

“Gratis,” jawab Bonny.

Berusaha menegaskan, Adian kembali menanyakan kepada Bonny bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeser pun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Namun, Bonny menjelaskan bahwa perhitungan cicilan Rp 600.000 itu diperuntukkan untuk masyarakat di desa.

KOMPAS.com - Glodok Plaza mengalami kebakaran yang berlangsung lebih dari sepuluh jam pada Rabu (15/1/2025).

Api pertama kali terdeteksi dari diskotek yang terletak di lantai tujuh, dan dengan cepat menyebar hingga mencapai atap gedung. Kebakaran Glodok Plaza ini memakan empat korban jiwa, sedangkan ada 10 korban lain yang dilaporkan hilang.

Beberapa orang juga sempat terjebak di dalam gedung Glodok Plaza yang terbakar, tetapi berhasil diselamatkan oleh petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta.

Kebakaran ini menimbulkan kerugian material yang signifikan, mengingat Glodok Plaza merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di kawasan tersebut.

Meski begitu, kebakaran ini bukanlah peristiwa pertama yang mengancam kawasan yang telah dikenal sebagai jantung ekonomi dan budaya Tionghoa di Jakarta.

Glodok, dengan sejarah panjangnya, selalu beradaptasi dengan perubahan zaman, meskipun sering kali menghadapi tantangan besar.

Sejarah awal permukiman Tionghoa di Glodok

Dikutip dalam tulisan berjudulSejarah KawasanPecinan Pancoran Glodok dalam Konteks Lokalitas Kampung Kota Jakartayang ditulis Titin Fatimah dijelaskan bahwa kawasan Glodok bermula pada abad ke-17, ketika komunitas Tionghoa mulai menetap di sebelah timur muara Sungai Ciliwung, tidak jauh dari pelabuhan Sunda Kalapa.

Mereka datang sebagai pedagang yang menjual arak, beras, dan kebutuhan lainnya, serta berperan sebagai pialang yang menghubungkan pedagang pribumi dengan pasar internasional.

Pada masa pemerintahan Pangeran Jayakarta, Belanda membangun gudang pertamanya di Batavia dengan izin dari pemimpin Jayakarta, dan kawasan ini menjadi pemukiman bagi orang-orang Tionghoa yang dipimpin oleh Watting.

Setelah Belanda menaklukkan Jayakarta pada tahun 1619, kota Batavia dibangun sebagai pusat administratif kolonial.

Namun, pengaturan administratif ini hanya berlaku di Kota Batavia, sementara pemukiman orang asing, termasuk orang Tionghoa, tetap memiliki peraturan khusus sendiri.

Pada masa itu, Tionghoa menjadi kelompok mayoritas di wilayah tersebut, dengan banyak imigran kelas menengah ke bawah tinggal di sisi barat Ciliwung, bercampur dengan masyarakat Jawa, serta melakukan perkawinan campur yang kelak dikenal sebagai Cina Benteng.

Pada tahun 1740, terjadinya pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa di Batavia membuat pemerintah Belanda mengambil langkah drastis.

Untuk menghindari kerusuhan serupa, Belanda mengatur pemukiman orang Tionghoa di luar Benteng Batavia, tepatnya di kawasan Pancoran-Glodok, yang menjadi pusat pemukiman Tionghoa setelah peristiwa tersebut.

Kawasan ini kemudian dikenal dengan sebutan Pecinan Glodok Pancoran, sebuah wilayah yang tak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga pusat perdagangan dan ekonomi yang berkembang pesat.

Glodok-Pancoran: pusat ekonomi dan budaya Tionghoa

Sementara itu pada jurnal dijelaskan pada abad ke-19, Glodok-Pancoran telah berkembang menjadi salah satu pusat bisnis terpenting di Batavia.

Sungai dan kanal yang menghubungkan Glodok dan Pancoran menjadi jalur transportasi utama, membawa barang dagangan ke pasar. Makanan Tionghoa yang khas, seperti belut, ular kobra, dan ramuan ayam arak, banyak dijual di sekitar Gang Gloria.

Bahkan, pada 1980-an, kawasan ini terkenal hingga ke Hong Kong, dengan sejumlah artis yang datang untuk mencicipi kuliner khas Tionghoa.

Tidak hanya kuliner, Glodok-Pancoran juga dikenal dengan bangunan cagar budaya Tionghoa seperti kelenteng Kim Tek Ie dan Vihara Dharma Bhakti, yang menjadi landmark kawasan ini.

Berbagai bangunan dengan arsitektur Tionghoa lainnya, seperti Sekolah Tiong Hoa Hwee Kuan (THHK), juga turut membentuk identitas kawasan ini sebagai pusat budaya Tionghoa di Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, kawasan Glodok-Pancoran mengalami perubahan signifikan.

Bangunan tua yang dulunya menjadi ciri khas kawasan ini kini banyak yang terlantar dan tak terawat, sementara sungai yang dulunya menjadi jalur transportasi kini hanya tersisa sedikit, bahkan telah menjadi saluran pembuangan.

Kawasan yang dulu dikenal sebagai pusat budaya kini semakin sesak dengan pedagang kaki lima dan kendaraan bermotor, yang membuat kualitas spasial kawasan menurun.

Meskipun demikian, kawasan Pecinan Glodok-Pancoran masih mempertahankan unsur budaya Tionghoa yang kental. Banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, datang untuk mengunjungi vihara dan kelenteng, serta menikmati kuliner khas yang ditawarkan.

Namun, tantangan besar bagi kawasan ini adalah bagaimana mempertahankan warisan budayanya di tengah tekanan urbanisasi dan modernisasi yang terus berkembang.

KOMPAS.com - Sebuah video yang menunjukkan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) memasuki permukiman warga di Desa Sorek, Kabupaten Pelalawan, Riau, beredar luas pada Kamis (16/1/2025).

Dalam video berdurasi 1 menit 37 detik itu, terlihat seekor harimau berukuran besar muncul di sekitar barak pekerja perkebunan di lokasi perusahaan.

Di tempat kejadian, tampak tiga pria merekam keberadaan harimau tersebut dengan santai menggunakan ponsel, meskipun mereka berada dalam jarak yang sangat dekat.

Harimau terlihat menatap ke arah mereka sebelum berjalan perlahan menuju bagian belakang barak. Kejadian ini disertai suara beberapa ekor anjing yang terus menggonggong ke arah satwa buas tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 13 Januari 2025, di area camp lapangan yang masuk dalam wilayah Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan (PBPH).

Insiden bermula saat seorang pekerja lupa menutup pintu pagar camp, yang sebelumnya telah dipasangi pagar terpal hitam untuk keamanan.

Akibat kelalaian tersebut, harimau sumatera berhasil masuk ke area camp dan mengejar anjing serta ayam ternak yang ada di lokasi.

Setelah keberadaannya disadari oleh penghuni camp, harimau berusaha keluar melalui pintu yang sama. Warga setempat segera menutup pagar dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Genman S. Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya segera mengambil langkah mitigasi dengan memantau lokasi secara intensif.

“Tim mitigasi kami segera datang ke lokasi dan melakukan upaya untuk menenangkan warga. Kami juga memberikan penyuluhan tentang pentingnya kewaspadaan kepada warga. Selain itu, kami memasang kamera pemantau (camera trap) dan melakukan pemantauan dari menara api yang berada tidak jauh dari lokasi camp," kata Genman pada Kamis (16/1/2025).

Setelah dua hari pemantauan, harimau sumatera tersebut tidak terlihat lagi di sekitar camp.

Tim mitigasi meminta pihak perusahaan untuk tidak memelihara hewan seperti anjing dan ayam di area tersebut, guna mencegah kejadian serupa.

“Petugas tim mitigasi kami terus melakukan pemantauan, dan aktivitas pekerja di camp telah kembali berjalan normal. Namun, kami tetap mengingatkan semua pihak untuk selalu memperhatikan SOP yang telah ditetapkan untuk menjaga keselamatan bersama," tambahnya.

Genman menjelaskan bahwa lokasi kemunculan harimau merupakan bagian dari habitat alami dan wilayah jelajah satwa yang dilindungi itu.

"Itu lokasinya memang habitat harimau sumatera," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) itu,” ujar Bonny.

Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut.

Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny.

“Gratis,” jawab Bonny.

“Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan.

“Clear,” tegas Bonny.

Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeserpun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa.

Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi.

Oleh karenanya, program ini tidak akan mangkrak. Sebab, para penerima bantuan adalah orang-orang yang betul membutuhkan.

“Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP,” kata Bonny.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memiliki program membangun 3 juta rumah untuk rakyat.

Maruarar mengatakan pemerintah tengah mengupayakan pemanfaatan tanah bekas korupsi yang disita negara untuk program 3 juta rumah bagi rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait hal tersebut.

“Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan,” kata Ara saat mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 30 Desember 2024.

Meskipun baru tiga bulan menjabat sebagai menteri, Maruara mengaku, sudah didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

PELALAWAN, iNewsPekanbaru.id -  Kejadian langka terjadi di barak (mes) di Pelalawan, Riau, ketika seekor harimau Sumatera muncul mendekati kawasan tersebut. Namun, yang membuat kejadian ini lebih mencuri perhatian adalah aksi beberapa orang yang nekat merekam kedatangan hewan buas itu dari jarak yang sangat dekat.

Rekaman video berdurasi 1 menit 37 detik yang beredar di media sosial menunjukkan harimau yang cukup besar muncul dari pepohonan kecil dan berjalan santai mendekati mes serta tenda darurat di sekitar lokasi. Di dalam video tersebut, terlihat seorang pria yang merekam kejadian itu dengan jarak yang sangat dekat dari harimau yang tampak tenang namun tajam memandang ke arah orang-orang di sekitarnya.

Menariknya, dalam video tersebut, ada seorang pria lainnya yang mengenakan celana pendek dan singlet, yang semakin mendekat ke arah harimau yang berada di balik tenda-tenda. Sementara anjing-anjing menggonggong mendekati harimau, hewan tersebut tampak tidak terpengaruh dan terus melangkah dengan tatapan tajam ke sekelilingnya.

Tak lama setelah itu, harimau tersebut mulai menjauh dari lokasi, namun masih tetap terlihat oleh para warga. Sementara itu, anjing-anjing yang menggonggong tampak terus ditenangkan oleh sejumlah orang. Beruntung, si Belang-julukan harimau tidak melakukan reaksi melakukan penyeragan.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Genman S. Hasibuan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah diterjunkan untuk memantau situasi dan memastikan keamanan di lokasi. “Tim kami sedang berkoordinasi dengan penanggung jawab lokasi untuk memastikan agar warga selalu waspada dalam beraktivitas. Lokasi ini memang merupakan bagian dari habitat harimau Sumatera,” tegas Genman, Kamis (16/1/2025).

Pihak BBKSDA juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mendekati atau berinteraksi langsung dengan satwa liar, terutama harimau, demi menjaga keselamatan dan kelestarian habitatnya.

Editor : Banda Haruddin Tanjung

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron dikutip dari Antara, Kamis, 16 Januari 2025.

Dukungan lainnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya. Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," kata dia.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun rumah untuk program 3 Juta Rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun kabinet Merah Putih ke depan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan road map ini juga merupakan langkah strategi dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah.

"Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2025.


Menteri Ara menjelaskan dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Wakil Menteri Fahri Hamzah dalam rapat tersebut menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Wamen Fahri.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan atau road map Program 3 Juta Rumah sebagai rencana kerja lima tahun ke depan. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan ini merupakan langkah strategis dalam mencapai target yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

Ara mengaku akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam rapat yang digelar kemarin malam itu menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 5.500 unit rumah untuk anggota TNI angkatan darat (AD). Rumah tersebut akan tersebar di beberapa lokasi, seperti Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Bekasi, Jawa Barat hingga Brebes, Jawa Tengah.

Pembangunan rumah itu akan dilakukan dengan Kementerian PKP, sementara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tersebut.

"Rencananya ada sekitar 5.500 unit di 5 tempat, yakni di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor dan Brebes. Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Pria yang akrab disapa ara ini juga mengatakan, pembangunan rumah tersebut akan dilakukan akhir bulan ini. Hal itu nantinya ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut. Ia berharap, anggota TNI AD bisa memiliki hunian yang layak.

"Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membangun 5.500 unit rumah khusus untuk anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Pembangunan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, groundbreaking proyek atau peletakan batu pertama akan dilakukan pada akhir Januari 2025.

Ada pun 5.500 unit rumah khusus tersebut tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di lima lokasi.

"Di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes," ujar Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Ara juga menugaskan BP Tapera menyiapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk proyek tersebut.

"Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya," lanjut Ara.

Sementara Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut.

"Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak," ucap Maruli.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Dukungan lainnya, lanjutnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya.

Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," katanya.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun tiga juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan sudah diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan memprogramkan rumah subsidi bagi guru, TNI, dan Polisi.

Ini diungkapkan Ara kala mengunjungi Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam (14/1/2025).

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," jelas Ara dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," katanya.

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.