JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya semakin semangat dan kreatif, meskipun anggaran telah dipangkas menjadi Rp 1,61 triliun.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan walaupun pagu anggaran Kementerian PKP dipangkas, kementeriannya berhasil mengeluarkan tiga terobosan kebijakan pembangunan rumah untuk rakyat secara gratis.

Ara menyebutkan tiga terobosan kebijakan tersebut belum pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Terobosan pertama, Kementerian PKP berhasil menerapkan kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nomor satu, memberikan bagi rakyat MBR, BPHTB itu 0%. Saya pikir sebelumnya belum pernah terjadi,” ucap Ara di kompleks parlemen Senayan, Kamis (6/2/2025).

Kemudian, Ara melanjutkan, terobosan kedua yaitu ditiadakannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dalam arti menjadi gratis.

“Yang kedua, PBG, dulu IMB, Persetujuan Bangunan Gedung itu gratis. Yang ketiga adalah PPN di bawah Rp 2 miliar sampai Juni ini 0%,” terang Ara.

Lebih lanjut, Ara mengatakan, adanya tiga terobosan kebijakan ini diharapkan dapat menstimulasi rakyat untuk mau membangun rumah. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu konsumtif, melainkan supaya mengalokasikan uangnya di saat negara tidak lagi menarik biaya perizinannya.

“Karena harga tanah kan juga meningkat. Harga bahan bangunan juga relatif pada akhirnya dengan inflasi meningkat. Jadi dengan kemudahan yang kita lakukan, yang menurut saya sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan,” ujar Ara.

Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun

Diketahui, pagu anggaran awal Kementerian PKP untuk tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp 5,27 triliun, kini dipangkas Rp 3,66 triliun menjadi tersisa Rp 1,61 triliun. Ara mengatakan keputusan pemangkasan anggaran itu justru membuat Kementerian yang diampunya lebih bersemangat. Selain memaksimalkan anggaran yang tersedia, ia mengatakan Kementerian PKP akan semakin kreatif kedepannya.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Ara.

Ara menjelaskan, sisi kreatif ini dilancarkan guna melaksanakan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo, baik yang baru dibangun maupun yang akan direnovasi.

Akan tetapi, Ara mengatakan bahwa masih terdapat program yang bermanfaat bagi masyarakat seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), untuk tetap dilanjutkan.

“Tapi kami berpikir ya misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung seperti BSPS, kami juga udah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat ya sama masyarakat,” ungkap Ara.

Di sisi lain, Ara menuturkan pihaknya juga masih berfokus pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kemudian juga soal FLPP paling nggak 220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha mensimulasi, mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi setidaknya kita punya titik awal itu,” jelas Ara. 

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipangkas 69, 23 persen dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun pada 2025.

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

“Efisiensi kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami kreatif,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Ara mengatakan, jajarannya akan lebih kreatif dalam menjalankan program-program arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Untuk selama satu tahun ini, (program) 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi,” ujar Ara.

Ara mengakui, pemangkasan itu membuat anggaran menjadi terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP akan menjalankan program-program yang lebih menyentuh masyarakat. “Dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas, kami berpikir program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung seperti BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) paling tidak 220.000 kami jalankan,” kata Ara.

Dalam rapat itu, Ara tidak berkesempatan memaparkan pemotongan anggaran Kementerian PKP.

Namun, saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan pemangkasan, Ara sempat menopang dagunya.

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menentang pemangkasan anggaran, khususnya Kementerian PU.

Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025.

“Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya,” kata Adian. “Artinya memang pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana,” tutur dia.

Adian tidak masalah apabila para menteri siap bertanggung jawab dengan efisiensi anggaran tersebut.

“Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya,” kata Adian.

“Apa yang mau kita utak-atik ini? Enggak ada lagi. Tapi kalau memang tidak bisa diubah lagi angkanya, ya ketuk saja,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipangkas 69, 23 persen dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun pada 2025.

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

“Efisiensi kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami kreatif,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Ara mengatakan, jajarannya akan lebih kreatif dalam menjalankan program-program arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Untuk selama satu tahun ini, (program) 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi,” ujar Ara.

Ara mengakui, pemangkasan itu membuat anggaran menjadi terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP akan menjalankan program-program yang lebih menyentuh masyarakat. “Dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas, kami berpikir program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung seperti BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) paling tidak 220.000 kami jalankan,” kata Ara.

Dalam rapat itu, Ara tidak berkesempatan memaparkan pemotongan anggaran Kementerian PKP.

Namun, saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan pemangkasan, Ara sempat menopang dagunya.

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menentang pemangkasan anggaran, khususnya Kementerian PU.

Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025.

“Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya,” kata Adian. “Artinya memang pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana,” tutur dia.

Adian tidak masalah apabila para menteri siap bertanggung jawab dengan efisiensi anggaran tersebut.

“Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya,” kata Adian.

“Apa yang mau kita utak-atik ini? Enggak ada lagi. Tapi kalau memang tidak bisa diubah lagi angkanya, ya ketuk saja,” ucap dia.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatat jumlah tunggakan pembayaran rumah susun sewa (rusunawa) mencapai Rp 95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

"Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar," kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti saat dikonfirmasi, Kamis (6/2/2025).

Dia mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan atau lebih. Meski begitu, data tunggakan ini terus terlaporkan, meskipun sanksi administrasi telah diterapkan, termasuk surat teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

"Jadi semua UPRS (Unit Pengelola Rumah Susun) akan melihat yang umum ini yang dia punya pekerjaan formal siapa. Segera lakukan eksekusi, sampai harus dikosongkan," ujarnya.

Di sisi lain, Meli mengungkap faktor utama yang menyebabkan tunggakan lama yakni sulitnya membedakan antara penghuni warga terprogram dan warga umum. Warga terprogram seringkali beralasan terpaksa tinggal di rusunawa, sementara penghuni warga umum juga menghadapi kesulitan ekonomi.

"Meskipun ada penghasilan tetap, beberapa penghuni tetap menunggak karena penghasilan yang terbatas," ungkapnya.

Tunggakan ini kata Meli, dinilai mengganggu kelancaran pengelolaan rusunawa, sementara ketersediaan unit untuk penghuni baru semakin terbatas. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menindak penghuni yang menunggak, terutama dari kalangan masyarakat umum.

Eksekusi ini akan dilakukan setelah masa tahun politik berlalu, sesuai arahan dari Kepala Dinas Perumahan. Pemprov Jakarta akan mengklusterkan penghuni berdasarkan status pekerjaan mereka, dengan prioritas pada penghuni dengan pekerjaan formal yang memiliki penghasilan tetap. Jika mereka masih menunggak, penindakan akan dilakukan secara tegas.

"Bagi yang layak dibantu, kami akan terus mempertahankan mereka. Namun, bagi yang tidak layak, kami akan lakukan eksekusi (penindakan)," tegasnya.

Simak juga Video 'Kementerian BUMN-PKP Bakal Bangun Rusun TOD di Lahan Idle':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa ratusan siswa di Yahukimo, Papua Pegunungan, menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu terjadi apabila pelaksanaannya digelar oleh pihak-pihak yang "memahami dinamika" konflik di wilayah itu, kata seorang pengamat.

"Itu yang saya bilang, [penyelenggara MBG] itu [semestinya] yang mengerti sampai sedalam-dalamnya, dinamika, arti, penafsiran [situasi di Yahukimo], itu ya pemerintah daerah," kata akademisi Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Agus Sumule.

Hal itu dia utarakan menanggapi pendapat para pengunjukrasa di Yahukimo, Senin (03/02) yang mempertanyakan keterlibatan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan MBG di wilayah itu.

"Di Yahukimo itu kan ada caretaker pemda, di Intan Jaya juga begitu," ujar Agus Sumle.

"Mereka yang [seharusnya yang] bicara, mereka bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak," tambahnya kepada wartawan di Intan Jaya, Yamoye Abeth, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (04/02).

Pada Senin (03/02), sekitar 500 siswa SMA, SMP dan SD menggelar unjuk rasa di sekitar Tugu Jam, Kota Dekai, Yahukimo.

Mengapa ratusan siswa Yahukimo gelar demo tolak MBG?

Dalam aksinya, Forum Pelajar se-Yahukimo berorasi dan membeberkan spanduk yang intinya menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami monolak makan bergizi gratis, yang kami minta adalah beasiswa gratis," kata Donny Siep, salah-seorang pimpinan pengunjuk rasa kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/02).

Dalam poster dan spanduknya, mereka juga mempertanyakan kehadiran pasukan TNI dalam proses pembagian makanan bergizi secara gratis itu.

"Di sini kan daerah konflik, dan TNI bawa makanan itu dengan mobil perang, sehingga banyak pelajar dan orang tua siswa yang takut," papar Donny.

Apa reaksi Wakil Bupati Yahukimo?

Para siswa itu juga menuntut pendidikan "gratis, ilmiah dan demokratis".

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Yahukimo terpilih, Esau Miram, mengeklaim program MBG telah diluncurkan di wilayahnya pada awal Januari 2025.

Menurutnya sebagian program itu "sudah berjalan dan sudah dinikmati". Esau mengaku program itu telah mendapat tanggapan positif oleh para siswa.

"Kalau sekarang ada penolakan, maka pihak sekolah akan dipanggil untuk dengar apa yang menjadi penyebabnya sehingga ada penolakan," ujarnya.

"Yang terpenting saat ini bagaimana mencari formulasi yang tepat untuk penerapannya di wilayah pegunungan yang harus menggunakan pesawat," jelasnya.

Sejumlah media lokal melaporkan bahwa asisten II Setda Kabupaten Yahukimo, Bongga Sumule, membantah tuduhan program MBG mengabaikan budaya lokal.

"Tujuan kami murni kesehatan, yaitu menekan angka stunting yang mencapai 40% di Yahukimo. Menu disusun berdasarkan rekomendasi ahli gizi, tapi kami terbuka untuk evaluasi," paparnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo berjanji akan menggelar dialog terbuka dengan perwakilan pelajar dan tokoh adat untuk mencari solusi win-win solution.

"Kami apresiasi aspirasi pelajar. Dan akan kami laporkan ke pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Yahukimo," ujar Bongga.

Seperti apa penolakan MBG dari Intan Jaya?

Istimewa/BBC Indonesia Kami monolak makan bergizi gratis, yang kami minta adalah beasiswa gratis, kata Donny Siep, salah-seorang pimpinan pengunjuk rasa kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/02).

Dalam rilisnya yang diterima BBC News Indonesia, mereka hanya mengizinkan program MBG di lingkungan sekolahnya "saat launching" di lingkungan sekolahnya pada Senin, 20 Januari 2025.

Namun mereka "tidak bisa mengizinkan untuk diadakan lagi kegiatan MBG di lingkungannya".

"Kalau memang ada bantuan makanan siap gaji, kita boleh menyerahkan kepada pihak yayasan dan guru-guru untuk mereke mengelola dan membagikan makan kepada siswa-siswanya," kata Ketua PSW YPPK Kabupaten Intan Jaya, Pastor Dekan Yance Yanuarius Wadogouby Yogi, dalam rilisnya.

Hal itu dia tekankan, karena pihaknya tidak mau mendapatkan resiko dari pihak orang tua siswa maupun dari pandangan masyarakat.

"Apalagi di Intan Jaya adalah daerah konflik," ujar Pastor Dekan Yance.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Sekolah SMP YPPK Bilogai Dekeneat di Sugapa, Intan Jaya, Karpus Belau, mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pembagian MBG dilakukan pihak sekolah atau yayasan.

Ini menurutnya penting, karena pihaknya mendasarkan informasi yang sebelumnya beredar di media sosial tentang MBG di Intan Jaya.

"Karena sebagian besar masyarakat masih belum begitu memahami program ini," kata Karpus kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/02).

Dia juga mengusulkan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan masalah sarana dan prasarana pendidikan di daerah konflik seperti Intan Jaya.

"Kami sangat membutuhkan lingkungan yang aman. Yang kami butuhkan di daerah ini tidak ada konflik lagi, supaya pendidikan bisa berjalan normal," tegasnya.

Apa reaksi TPNPB OPM atas program MBG di Papua?

Sejumlah media di Indonesia melaporkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Kodap VIII Intan Jaya mengatakan pihaknya menolak program makan bergizi gratis (MBG) di wilayahnya.

"Makan [bergizi gratis] itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang.

"Kami tidak segan membakar sekolah dan membunuh para pengkhianat di Intan Jaya," kata pimpinan TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya, Undius Kogoya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri.

"Ini sudah berkaitan dengan tugas fungsi TNI dan Polri," kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (04/02).

Secara terpisah, Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan menyebutnya sebagai "fitnah keji dan hoaks".

"Tentunya fitnah keji dan hoaks yang disebar oleh gerombolan OPM dan sangat disayangkan," kata Candra Kurniawan.

"Bisa dimaklumi karena OPM memang menginginkan Papua menjadi terpuruk dan pembangunan tidak berjalan, salah satunya tidak ingin melihat anak-anak sehat bahagia meraih masa depan yang dicita-citakan," ujarnya dalam siaran persnya pada Senin (03/02).

"Aksi teror membakar sekolah-sekolah ini akan ditindak tegas oleh pemerintah, aparat keamanan dan unsur lainnya," tegasnya.

Pelaksanaan MBG perdana di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, digelar pada Senin (20/01).

Kementerian Pertahanan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mendistribusikan sebanyak 1.000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk para siswa di sana.

Pelaksanaan pendistribusian ini dipimpin langsung Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen Bambang Trisnohadi menggunakan helikopter.

Jakarta, iNewsTuban.id – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah. Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari Cina, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," kata Hashim S Djojohadikusumo saat menyampaikan keynote speech pada acara ESG Sustainability Forum 2025 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Jumat (31/1/2025).

Menurut Hashim S. Djojohadikusumo yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen, sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini. "Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," ungkap Hashim S. Djojohadikusumo.

Di sisi lain, Hashim S. Djojohadikusumo juga menghimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi. "Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujar Hashim S. Djojohadikusumo.

Berbicara sebagai narasumber pada acara yang sama, Direktur Utama SIG, Donny Arsal menyampaikan bahwa SIG senantiasa menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (Environmental, Social, and Governance)  sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam  memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. SIG juga telah memiliki dan menerapkan Sustainability Roadmap 2030 yang menyelaraskan aspek Triple Bottom Line yaitu Planet, People, Prosperity.

SIG secara terus-menerus berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif SIG dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21% sampai dengan 38% lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional. SIG juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi, produk turunan dari semen hijau SIG yang ramah lingkungan. Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern,” kata Donny Arsal.

Donny Arsal menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan Perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik. Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi. 

”Komitmen SIG dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi). Pencapaian ini membawa SIG menjadi perusahaan pertama di industri bahan bangunan Indonesia tervalidasi SBTi, yang memiliki kriteria ketat dalam menetapkan target emisi GRK sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujar Donny Arsal.

Dalam rangkaian acara ESG Sustainability Forum 2025, SIG juga menerima penghargaan ESG Ratings 2025 by CNBC Indonesia Research atas komitmen Perusahaan untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, serta upaya dalam mengurangi emisi karbon.

Editor : Prayudianto

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka menindaklanjuti kerja sama yang baik antara Indonesia dan India, baik dari segi parlemen hingga hubungan antar partai.

Pertemuan itu berlangsung di ruang delegasi DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). Sandeep menyampaikan hubungan yang harmonis antara India dan RI usai Presiden Prabowo Subianto mengunjungi negaranya beberapa waktu yang lalu.

"Saya sungguh merasa terhormat bisa bertemu dengan Profesor Dasco. Saya katakan ke dia terkait persahabatan antara India dan Indonesia, namun lebih khusus lagi saya memberi tahu tentang kunjungan Bapak Presiden Prabowo baru-baru ini ke India. Diskusi Prabowo dengan Perdana Menteri Modi, dan bagaimana kita akan menindaklanjuti hubungan antara India dan Indonesia," kata Sandeep kepada wartawan.

Ia menyebut Presiden Prabowo juga menyambangi Gedung Parlemen India yang baru dalam kunjungannya. Sandeep mengatakan pertemuan ini juga membicarakan hubungan antara Partai Gerindra dan Partai Bharatiya Janata (BJP).

"Hubungan antar Partai Gerindra dan BJP ke depannya. Jadi pada dasarnya, saya menganggap parlemen sebagai elemen penting dalam membangun hubungan persahabatan dengan India," ucap Sandeep.

Foto: Dasco bersama Dubes India untuk RI Sandeep Chakravorty (Dwira/detikcom)

Dasco mengatakan pertemuan hari ini juga membahas peluang investasi. Termasuk, disinggung pembicaraan soal makan bergizi gratis yang juga dilakukan oleh pemerintah India.

"Tadi kita juga membahas hubungan kelanjutan antara partai dengan partai, dan kemudian parlemen dengan parlemen. Jadi ada tindak lanjutnya nanti," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

"Dan kemudian ada beberapa hal kita diskusi tentang peluang-peluang investasi yang akan dibuka peluangnya, dan India juga akan masuk ke Indonesia, dan itu akan ditindaklanjuti oleh Menteri Investasi nantinya," ungkap Dasco.

Dasco mengatakan pembicaraan investasi juga terkait bidang teknologi. Indonesia dikatakan akan membuka peluang bagi India untuk berinvestasi di sini.

"Nah selain itu kami tukar-menukar tadi mengenai makan gratis bergizi yang juga di India itu dilakukan, dan juga bagaimana tadi kita berdiskusi tentang memanage populasi penduduk yang besar di India," kata Dasco.

"Macam-macam (investasi) termasuk itu tadi (teknologi) karena kita juga tidak ingin hanya satu atau dua negara yang melakukan investasi, kita akan membuka semua peluang investasi tentunya semata-mata demi kepentingan rakyat kita," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.