REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Dia menjelaskan, serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Hukum mengonsumsi serangga pernah diulas dalam salah satu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lewatsitus resminya, halalmui.org, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengenai"Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-13/MUI/ IV/Tahun 2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik".

Belalang mulai digadang-gadang akan jadi alternatif protein dalam menu makan bergizi gratis. Hal ini diungkap Badan Gizi Nasional dan rencananya akan diberlakukan di daerah yang memang terbiasa mengonsumsi belalang, salah satunya ulat sagu.

Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan alternatif pangan bergizi yang sesuai dengan kebiasaan lokal, di mana belalang dapat menjadi sumber protein tinggi yang lebih terjangkau.

Tapi, apakah aman menjadikan belalang sebagai alternatif protein di menu bergizi gratis?

Dokter Spesialis Gizi di Rumah Sakit Melinda Bandung, Johannes C. Chandrawinata menyebut belalang memang bisa jadi alternatif pangan yang kaya protein dan lemak sehat.

"Belalang memang bisa menjadi alternatif pangan tinggi protein dan tinggi lemak. Pada berbagai kebudayaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi," kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (26/1).

Dia menyebut, sekitar 2 miliar orang di dunia mengonsumsi serangga setiap hari. Bahkan terdapat lebih dari 2.000 spesies belalang yang dimakan.

Dia merinci, serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram.

Sebagai perbandingan, daging sapi per 100 gram mengandung 250 kalori, 15 gram lemak, dan 26 gram protein. Sementara telur rebus mengandung 155 kalori, 11 gram lemak, dan 13 gram protein per 100 gram.

"Dengan kandungan gizi yang lebih tinggi, serangga bisa menjadi pilihan sumber protein hewani yang lebih efisien dan ramah lingkungan," kata dia.

Meski demikian, Johannes juga mengingatkan bahwa tak semua anak suka belalang atau serangga. Hal tersebut tentu harus jadi pertimbangan sebelum memutuskan akan menggunakan serangga sebagai alternatif sumber protein di menu makan bergizi gratis.

"Jangan lupa kemungkinan alergi, harus diingat bahwa rata-rata ketika anak alergi udang maka harus menghindari juga makan serangga," kata dia.

Hal sama juga diungkap spesialis gizi dari RSCM Inge Permadi. Dia mengingatkan bahwa walaupun belalang dan ulat sagu merupakan sumber protein yang baik, penting untuk mengetahui kemungkinan alergi terhadap serangga, seperti halnya alergi terhadap udang atau telur.

Oleh karena itu, makanan yang menggunakan serangga harus disertai informasi jelas agar mereka yang memiliki alergi bisa menghindarinya.

"Ada beberapa orang yang mungkin alergi terhadap protein dari belalang atau ulat sagu, seperti orang yang alergi terhadap telur. Jadi sebagai sumber makanan, harus diberikan keterangan, sehingga bagi yang alergi dapat menghindarinya," kata dia.

KOMPAS.com - Wacana menggantikan sumber protein konvensional seperti telur dengan makanan berbasis serangga dan ulat sagu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian baru dalam pengembangan kearifan lokal di Indonesia.

Dokter Gizi Klinik MRCC Siloam Hospitals dr. Inge Permadhi, Sp.GK menjelaskan bahwa bahan pangan ini tidak hanya kaya protein tetapi juga mendukung pemanfaatan sumber daya lokal.

"Makanan seperti belalang dan ulat sagu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang sangat baik," ujarnya saat dihubungi KOMPAS.com melalui sambungan telepon, Minggu (26/1/2025).

Potensi protein tinggi, tapi masih perlu penelitian

Meski potensi kandungan proteinnya menjanjikan, Dokter Inge menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan nilai gizi antara makanan berbasis serangga dengan sumber protein lainnya.

"Misalnya, satu butir putih telur mengandung sekitar 5 gram protein. Tapi, berapa banyak ulat sagu yang setara dengan jumlah protein itu? Itu harus dihitung dan dikaji lebih lanjut," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengolahan makanan berbasis serangga harus dilakukan secara higienis, sehat, dan bervariasi untuk memastikan keamanan, kesehatan, serta membuat orang senang untuk mengonsumsi.

Namun, wacana ini tidak tanpa tantangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan terjadinya alergi, biasanya orang sudah mengetahui kecenderungan alergi terhadap makanan atau kondisi tertenu.

"Seperti telur yang bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang tertentu, ulat sagu atau belalang juga memiliki potensi yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan informasi tentang sumber makanan tersebut, sehingga apabila mereka tahu bahwa makanan tersebut dapat menyebabkan alergi, jangan dikonsumsi," ungkapnya.

Selain itu, penerapan program ini juga tergantung pada ketersediaan bahan di setiap daerah.

"Di daerah yang memiliki banyak ulat sagu, ini mungkin lebih mudah diterapkan. Tapi di daerah lain, bisa menjadi tantangan karena faktor ketersediaan," katanya.

Dukungan untuk program MBG

Meski menghadapi beberapa tantangan, Dokter Inge menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini, terutama untuk meningkatkan gizi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.

"Program (MBG) ini sangat bagus, karena membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok khusus ini. Dengan demikian, kita dapat mencetakgenerasi masa depan yang sehat dan pandai," katanya dengan optimistis.

Namun, ia mengingatkan pentingnya pendanaan yang memadai agar program ini bisa berjalan dengan baik.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyebut pola makan dan pola asuh di lingkungan keluarga merupakan faktor penting dalam upaya memperbaiki kualitas asupan gizi bagi masyarakat.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rangka Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap 25 Januari. Tema peringatan Hari Gizi Nasional ke-65 tahun ini adalah Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.

"Permasalahan gizi masih menjadi tantangan yang harus dijawab segera oleh bangsa ini bila ingin setiap anak bangsa menjadi generasi penerus yang memiliki daya saing di masa depan," kata Rerie, dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).

Catatan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) sejumlah masalah gizi nasional yang saat ini harus diperhatikan antara lain adalah angka prevalensi stunting balita yang masih 21,5%, gizi kurang pada balita 8,5%, anemia pada remaja 16,3%, kelebihan berat badan pada remaja 12,1%, dan obesitas pada orang dewasa 23,4%. Menurut Rerie, sejumlah catatan terkait permasalahan gizi itu harus segera mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan untuk diatasi.

"Langkah perbaikan yang mendesak dilakukan bisa dilakukan mulai dari peningkatan pemahaman setiap keluarga terkait pentingnya asupan gizi yang berimbang," kata Rerie.

Menurut Rerie, perbaikan terhadap pola asuh dan pola makan merupakan salah satu faktor penting dalam menerapkan pola gizi berimbang dalam lingkungan keluarga. Karena itu, langkah untuk meningkatkan pemahaman orang tua terkait pentingnya gizi berimbang terhadap para anggota keluarganya harus konsisten dilakukan.

"Harapannya, perbaikan gizi masyarakat dapat terus dilakukan secara luas," tutur Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.

Rerie menegaskan sehingga harapan bangsa Indonesia mendapat bonus demografi dengan sumber daya manusia yang berdaya saing di masa datang dapat benar-benar terwujud.

(akd/akd)

JAKARTA, KOMPAS.com -Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra. Dengan demikian, pada Februari 2025, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).

Dadan mengatakan, anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” kata dia.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” ucap Dadan.

Jakarta -

Pemerintah mulai memetakan sumber-sumber dana yang berpotensi untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu butuh tambahan Rp 100 triliun untuk perluasan penerima manfaatnya.

Prabowo ingin agar semua anak di Indonesia atau sekitar 82,9 juta anak penerima makan siang siang gratis. Sementara, hingga akhir 2025 telah ditetapkan anggaran Rp 71 triliun di mana anggaran itu hanya cukup untuk 15-17,5 juta penerima saja. Lantas dari mana saja potensi anggaran tambahan Makan Bergizi Gratis?

Efisiensi Anggaran

Potensi tambahan yang pertama akan didapatkan dari hasil penghematan dan efisiensi anggaran. Seperti diketahui, di awal tahun ini Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Isinya, adalah rencana menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 hingga mencapai Rp 306 triliun. Penghematan dilakukan dengan meninjau ulang masing-masing anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri yang mengatakan efisiensi anggaran dilakukan pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satu prioritas yang dimaksud adalah untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1) kemarin.

Dalam Inpres 1 tahun 2025, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Rp 306,69 triliun.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan APBD 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp 50,59 triliun yang dipangkas.

Arahannya, efisiensi untuk pemerintah daerah dilakukan dengan cara membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.

Kemudian, kepala daerah juga diminta membatasi perjalanan dinas 50%. Lalu kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, hingga seminar juga diminta dibatasi.

Lebih lanjut, kepala daerah diminta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Prabowo juga meminta kepala daerah untuk selektif memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga. Terakhir, diminta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah APBN.

Kerahkan APBD

Selain melakukan efisiensi dan penghematan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis, Prabowo juga meminta pemerintah daerah ikut aktif mendukung program ini.

Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun untuk tahun ini dalam rangka membantu Makan Bergizi Gratis. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (Sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

BUMN Ikut Keroyokan

BUMN pun diminta ikut berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing. Meski tak ada nominal komitmen dana yang disebutkan, namun apa yang dilakukan BUMN tetap akan membantu mempercepat program Makan Bergizi Gratis.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG. Beberapa yang bisa dilakukan antara lain membantu pasokan gas untuk memasak, kepastian suplai listrik, ataupun pembentukan ekosistem digital untuk mempermudah program ini.

Kementerian BUMN juga mendata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

(acd/acd)

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan, diberitakan Kompas.com, Sabtu.

Meski diusulkan menjadi menu MBG, Dadan menambahkan, hal ini bisa diterapkan di daerah yang anak-anaknya biasa makan serangga.

Menu protein untuk program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah tetap akan menyesuaikan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak dari suatu daerah.

Bisa merusak nafsu makan

Ahli gizi Tan Shot Yen tidak menyambut baik rencana memasukkan serangga ke dalam menu Makan Bergizi Gratis di daerah tertentu.

"Menyajikan serangga dalam lauk MBG, rasanya bukan hanya tidak etis jika bukan tradisi setempat tapi malah merusak nafsu makan, menjadikan anak jadi proyek uji coba," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Dia menjelaskan, proses makan bukan hanya mengenai kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi.

Namun, proses makan juga menyangkut banyak hal, seperti kebiasaan, tradisi, kenikmatan, serta faktor keamanan pangan.

Menurutnya, Indonesia sejatinya negara yang kaya akan sumber pangan protein hewani. Dengan begitu, rencana memberikan serangga untuk makanan anak, kurang sesuai kultur di semua wilayah Indonesia.

Daripada makan serangga, pemerintah bisa memilih sumber protein dari telur, ayam, ikan untuk anak-anak yang mengikuti program Makan Bergizi Gratis.

"Saya tidak yakin generasi sekarang masih mengonsumsinya (serangga) dan faktor keamanan pangan yang perlu dipertimbangkan," tambah dia.

Dia menjelaskan, serangga yang akan dikonsumsi bisa saja terkena obat nyamuk atau pestisida. Senyawa kimia itu tentu berbahaya bagi tubuh manusia.

Tak hanya itu, kandungan protein dan jumlah serangga yang akan dikonsumsi juga perlu mendapat perhatian lebih.

Bisa saja, serangga tidak mengandung protein yang cukup baik sehingga harus dimakan dalam porsi besar. Padahal, anak belum tentu menyukainya.

KOMPAS.com - Bank Mandiri konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah dengan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendukung penguatan gizi nasional dengan terus menyalurkan pembiayaan dan berbagai inisiatif sosial.

Program MBG diharapkan dapat memperkuat angka kecukupan gizi seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Program ini menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia.

Diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari, program tersebut turut menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1/2025).

Dalam jangka panjang, Program MBG diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, serta produktif untuk menopang cita-cita Indonesia Emas 2045.

Hari Gizi dan Pangan Nasional yang jatuh setiap 25 Januari merupakan pengingat akan pentingnya gizi seimbang di tengah tantangan kesehatan global.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri menyalurkan kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pertanian dengan subsektor kehutanan, perikanan dan pengolahan pangan.

Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah petani di Indonesia sebanyak 27.802.434 orang pada 2023. Dari jumlah tersebut, 17.251.432 orang merupakan petani gurem.

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14 persen secara tahunan year on year (yoy).

Adapun total pembiayaan dalam periode tersebut sebesar Rp 128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan pengolahan pangan meningkat 16,7 persen menjadi Rp 63,8 triliun dalam periode yang sama.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa selain pembiayaan, Bank Mandiri berperan aktif menghadirkan solusi inovatif yang mendukung seluruh rantai pasok pangan.

"Kami juga menyediakan solusi digital dan dukungan kapasitas untuk pelaku usaha dari hulu hingga hilir,” kata Darmawan dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Bank Mandiri menghadirkan lebih dari 100.000 “Mandiri Agen” untuk mempermudah pelaku kecil dan menengah dalam ekosistem pangan dalam mengakses layanan perbankan.

Kepedulian Bank Mandiri terhadap peningkatan kapasitas petani juga terwujud melalui pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali. SPBT memiliki kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

SPBT, lanjut Darmawan, merupakan wujud nyata Bank Mandiri untuk memastikan petani memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Langkah tersebut selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” tuturnya.

Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR guna mengimplementasikan tata kelola keuangan berkelanjutan.

Selain itu, program itu juga selaras dengan salah satu pilar penopang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social and Governance (ESG) Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pelaku UMKM mitra program makan bergizi gratis (MBG) dapat mengakses pembiayaan hingga Rp500 juta.

Pembiayaan tersebut bisa didapatkan melalui skema pendanaan dari 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara.

"Dengan surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), UMKM dapat memperoleh pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membeli bahan baku," ujar Maman dalam keterangannya di Rapat Pimpinan Nasional Perempuan Indonesia Raya (Rapimnas PIRA) di Jakarta, Sabtu (25/01).

Maman menekankan program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan menciptakan ekosistem usaha baru yang mendukung kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.

Dalam kesempatan itu, dia menyoroti pentingnya peran perempuan dalam program ini, mengingat 49 persen dari 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia adalah perempuan.

Selain itu, sebanyak 30.900 UMKM jasa katering juga dinilai berpotensi besar untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

"Program ini tidak hanya untuk generasi sehat, tetapi juga membuka peluang usaha bagi anak muda, pengusaha, dan UMKM di seluruh Indonesia," tambahnya.

Saat ini, pemerintah telah menargetkan 30 ribu titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai arahan Prabowo. Untuk itu, ia menilai kolaborasi berbagai pihak, termasuk PIRA, sangat strategis untuk mendukung keberhasilan program ini.

Kementerian UMKM juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis seperti program business matching, optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), serta fasilitasi legalitas bisnis. Selain itu, pendampingan usaha akan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program.

"Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab bersama. Mari bergandengan tangan memastikan program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM dan masyarakat Indonesia," tegas Maman.

Maman sebelumny menyatakan pemerintah bakal memberikan modal awal kepada UMKM yang menjadi mitra program MBG.

"Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah nanti disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Maman menjelaskan upaya tersebut juga sebagai upaya agar UMKM tidak terlalu terbebani dalam permodalan ketika pertama kali menjadi mitra MBG.

Lebih lanjut, Maman mengungkapkan modal awal untuk UMKM yang menjadi mitra MBG itu nantinya dapat diakses ketika sudah menerima surat resmi dari BGN. Surat itu, kata Maman, akan menjadi bukti atau persyaratan untuk mencairkan modal awal UMKM di bank yang akan ditunjuk.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," ujar dia.

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai kritikan. Kali ini, kritikan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Uchok menilai pemerintah pusing cari anggaran makan gizi gratis dengan membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program MBG. Karena, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi kering.

Dia juga menduga tidak ada lagi negara lain atau lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman. ?Maka, rakyat disuruh makan serangga. Sebelum rakyat makan serangga, suruh para menteri atau pejabat negara yang makan duluan, ya makan serangga,? ujar Uchok kepada SindoNews, Minggu (26/1/2025).



?Selama ini mereka sudah merdeka, semua fasilitas dari duit pajak sudah mereka nikmati. Dengan menu para pejabat negara makan serangga tiap hari, berarti anggaran makan minum yang yang ada setiap lembaga negara bisa dihemat,? pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta Dadan jangan aneh-aneh.

?Setelah beberapa waktu lalu membuka peluang daun kelor, kembali BGN membuka peluang menjadikan serangga menjadi menu makanan gratis. Wajar kalau banyak yang mengkritik atas rencana tersebut,? kata Fernando kepada SindoNews, Minggu (26/1/2025).

Sebab, kata dia, perlu melakukan kajian lebih lanjut atas kandungan serangga yang akan dijadikan menu makanan bergizi gratis. Fernando menuturkan, jangan-jangan pemerintah menyadari tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan program makan bergizi secara menyeluruh.



?Karena masih uji coba sudah menurunkan anggaran dari yang direncanakan dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Sangat mungkin makanan bergizi gratis tidak akan dikonsumsi apabila menggunakan bahan makanan yang tidak lazim seperti serangga,? tuturnya.

Dia mengatakan, sebaiknya menu makan gizi gratis menggunakan bahan yang memang selama ini yang sudah menjadi dikonsumsi masyarakat pada umumnya. ?Jangan merancang yang aneh-aneh, kalau memang perlu lakukan revisi sesuai kemampuan pemerintah,? pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan potensi serangga, khususnya belalang, sebagai sumber protein untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Dadan, menu MBG bisa disesuaikan dengan potensi dan kebiasaan pangan lokal di masing-masing wilayah.

"Di daerah tertentu, mungkin serangga seperti belalang atau ulat sagu bisa menjadi bagian dari sumber protein," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menegaskan, BGN tidak menerapkan standar menu nasional untuk program MBG, melainkan menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi. Dengan demikian, menu yang disajikan di setiap daerah akan disesuaikan dengan sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat setempat.

Sebagai contoh, jika suatu daerah terbiasa mengonsumsi telur, maka telur akan menjadi komponen utama menu MBG di wilayah tersebut. Hal serupa berlaku untuk daerah yang memiliki sumber protein lain, seperti ikan, belalang, atau bahan lokal lainnya.

"Isi protein di berbagai daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat. Jadi, menu MBG tidak kaku, melainkan fleksibel sesuai kebutuhan lokal," jelas Dadan.

Dadan juga mencontohkan keragaman sumber karbohidrat di berbagai daerah. Misalnya, masyarakat di Halmahera Barat yang lebih sering mengonsumsi singkong dan pisang rebus sebagai pengganti nasi.

Begitu pula dengan masyarakat di wilayah yang terbiasa dengan jagung sebagai sumber karbohidrat utama.

"Keragaman pangan lokal ini sangat penting untuk diakomodasi dalam program makan bergizi. Karena tujuan utama BGN adalah memastikan standar gizi terpenuhi, bukan memaksakan satu jenis menu untuk seluruh Indonesia," tambahnya.

Dengan pendekatan ini, BGN berharap dapat mendukung kebutuhan gizi masyarakat Indonesia melalui potensi pangan lokal, termasuk pemanfaatan belalang dan serangga lainnya sebagai alternatif sumber protein yang bernutrisi tinggi.