Siswa SDN 6 Penataran Kecamatan Nglegok menerima kunjungan spesial dari Polres Blitar Kota. Para siswa diajak untuk makan siang bergizi bersama polisi.

Makan siang itu turut dilaksanakan oleh Polres Blitar Kota dalam rangka mendukung program pemerintah pusat. Sekaligus menjadi upaya mewujudkan sinergitas dalam menerapkan program makan sehat dan bergizi kepada anak sekolah.

"Hari ini anak - anak melaksanakan ujian hari terakhir, kemudian sebagai penyemangat dan menutup kegiatan sekolah kami hadir untuk makan siang bersama," kata Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo P.S kepada detikJatim, Sabtu (7/12/2024).

Danang menyebut kegiatan makan siang bersama tersebut, sebagai pemantik dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sehingga, Polri berkomitmen untuk turut serta dalam melaksanakan program tersebut.

"Kegiatan makan bergizi gratis ini merupakan program pemerintah pusat. Meskipun belum secara resmi direalisasikan, tetapi kami berupaya untuk mewujudkan itu, sebagai sinergitas," terangnya.

Menurutnya, Polres Blitar Kota akan melakukan kegiatan makan siang bergizi secara bertahap. Rencananya, akan ada sejumlah sekolah yang dipilih sebagai lokasi makan siang bergizi bersama polisi.

"Nanti bergantian di 9 kecamatan, di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Nanti akan dipilih sekolah mana saja yang akan dikunjungi untuk makan siang bergizi bersama," imbuhnya.

Danang menambahkan, para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Terlebih melalui bantuan pemenuhan gizi tambahan. Sehingga, kegiatan makan siang bergizi gratis dapat memberikan dampak positif kepada siswa sekolah.

"Yang paling utama anak-anak (siswa) bisa bersekolah dengan baik. Kami dapat membantu pemenuhan tambahan asupan gizi bagi mereka," pungkasnya.

Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

Polres Situbondo melakukan uji coba makan pagi bergizi gratis. Makanan bergizi itu diberikan pada para siswa dan santri.

Pada tahap ini makan gratis bergizi tersebut sasarannya adalah 100 santri di MTS Darun Najah Desa Sliwung, Panji, Situbondo. Program itu akan diberikan secara bertahap.

Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangka mendukung kesehatan anak-anak.

"Program makan bergizi gratis ini sasarannya yakni sekolah atau madrasah yang ada di pedesaan," terang Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan, saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (6/12/2024).

Menurutnya, alasan pemberian ke sekolah di pedesaan tersebut agar tepat sasaran. Karena di pedesaan siswanya kebanyakan dari masyarakat yang kurang mampu.

"Saat ini makan pagi atau sarapan bergizi gratis ini memang masih tahap uji coba. Selanjutnya akan dilakukan secara berkala," imbuhnya.

Lebih lanjut Rezi menguraikan, paket makan pagi gratis tersebut berisi nasi dengan lauk bergizi, serta 1 susu dalam kemasan.

"Alhamdulillah, anak-anak kita tersebut sangat antusias menyambut program makan gratis tersebut," kata Rezi Dharmawan.

Untuk selanjutnya, dikatakan Kapolres, program akan dilaksanakan secara berkala dan bergiliran di sekolah-sekolah lainnya.

Salah satu siswa MTS Darun Najah, Afif Maulana, mengungkapkan kegembiraannya dengan adanya makan pagi atau sarapan ini. Menurutnya, selain bergizi, makanan yang disajikan juga lezat dan gratis.

"Semoga setiap hari bisa makan seperti ini. Enak dan asyik, menghemat uang saku untuk jajan" ujarnya.

Video: IDAI Sebut Anak Gemuk Bukan Berarti Sehat

Video: IDAI Sebut Anak Gemuk Bukan Berarti Sehat

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis menjadi Rp 10 ribu per orang. Untuk mengatasi anggaran yang pas-pasan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakalinya dengan menggunakan sumber daya lokal untuk tetap memenuhi gizi anak-anak di NTB.

"Rp 10 ribu itu pusat yang menentukan, artinya kami harus menyesuaikan dengan produk lokal yang kami miliki. Memang kami lihat costnya mepet sekali, artinya kami harus pantau benar nilai gizi yang dikonsumsi," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri di Mataram, Jumat (6/12/2024).

Menurut Fikri, minimnya anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Sehingga, Pemprov NTB akan memanfaatkan peternakan dan perikanan daerah untuk kebutuhan protein, pangan sebagai sumber karbohidrat, serta makanan yang diterima harus mengandung vitamin dan mineral.

"Kombinasi empat sehat, syukur kalau dilengkapi satu sempurna. Tapi unsur protein, vitamin, karbohidrat harus terpenuhi," tutur Fikri.

Selain memenuhi kebutuhan gizi di program makan gratis, Dinas Kesehatan NTB juga juga mulai melakukan antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) apabila terjadi keracunan, diare, hingga masalah pencernaan lainnya setelah mengkonsumsi makanan di program makan gratis.

Menurut Fikri, potensi terjadinya KLB cukup tinggi. Sehingga, perlu adanya pemantauan dari awal proses pembuatan makanan hingga saat dikonsumsi.

"Terutama kami harus pastikan aspek hygiene-sanitasinya. Proses produksinya, produk yang dikonsumsi pun artinya benar-benar sehat. Kami tidak ingin ada kejadian-kejadian luar biasa," jelas Fikri.

Untuk memastikan tidak adanya KLB akibat konsumsi makan bergizi gratis, Dinkes NTB akan berkoordinasi dengan dinkes kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas untuk mengawal program ini. Fikri memastikan jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan di NTB cukup untuk mengawal segala proses pemberian makan bergizi gratis.

"Dari sisi kesehatan tetap kami pantau. Tenaga CPG kami sudah rata-rata, minimal dua sudah ada di masing-masing puskesmas. Kemudian tenaga surveilans juga. Tenaga surveilans ini yang mengantisipasi KLB," imbuh Fikri.

Selain mengoptimalkan koordinasi dengan faskes, Fikri menekankan agar makanan yang diberikan ke para siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui, itu diberikan fresh. "Semua produk harus fresh dan dimasak dengan hygiene sanitasi yang terstandar. Jadi kalau bisa makanan itu nantinya harus dimakan saat itu, karena masih fresh," tandasnya.

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Ambon (ANTARA) - Pangkalan TNI angkatan udara (Lanud) Pattimura melakukan uji coba pemberian makan siang bergizi gratis bagi anak Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) di Kota Ambon.

"Hal ini dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak," kata Komandan Lanud Pattimura Kolonel Pnb. Jhonson Henrico Simatupang, di Ambon, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk memberikan asupan makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak usia dini sebagai bagian dari upaya menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia.

Dalam uji coba itu, anak-anak di TK dan SD Angkasa Lanud Pattimura diberikan makanan sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi mereka untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal.

"Program ini adalah langkah konkret dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak di sini, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi instansi lain untuk melaksanakan program serupa," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 211 porsi kotak yang berisikan makanan pokok seperti nasi, lauk pauk, sayuran, buah dan minuman, telah disiapkan oleh Yanpers Lanud Pattimura sebagai langkah awal dari program pemberian makan siang bergizi gratis yang akan resmi dilaksanakan mulai Januari 2025.

Beberapa orang tua mengungkapkan apresiasi mereka terhadap upaya TNI Angkatan Udara khususnya Lanud Pattimura dalam menyediakan makan siang bergizi gratis bagi anak-anak mereka.

"Ini adalah langkah yang sangat baik untuk memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang tepat, terutama di usia yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka," ujar salah satu orang tua siswa, Meri.

Selain itu, Koordinator Program Gizi Dinas Kesehatan Kota Ambon Febbyan Yokes Limaheluw menyampaikan bahwa saat ini sebutan isi piringku adalah sebagai pengganti konsep empat sehat lima sempurna yang selama ini dikenal oleh masyarakat.

Isi piringku merupakan pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk mengkampanyekan konsumsi makanan yg sesuai dengan pedoman gizi seimbang.

Serta diharapkan keberhasilan program ini akan memperkuat kolaborasi antara TNI AU, Instansi pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam upaya bersama meningkatkan kualitas hidup anak-anak di sekitar wilayah kota Ambon.*

Polisi di Sidoarjo membagikan makan siang bergizi bagi pelajar TK dan Sekolah Dasar (SD). Kegiatan tersebut untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Pembagian makanan gratis tersebut dipimpin langsung Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing. Ia membagikan langsung makanan di TK dan SDN Banjarpanji, Tanggulangin.

Sementara Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana melaksanakan pembagian makan siang bergizi di TK Dharma Wanita Persatuan Lambangan dan SDN Lambangan, Wonoayu.

"Ada sebanyak 300 kotak nasi makan siang bergizi yang kami bagikan hari ini di wilayah Kecamatan Tanggulangin dan Wonoayu. Nantinya bertahap akan kami lakukan di wilayah lainnya," kata Christian, Jumat (6/12/2024).

"Kegiatan ini memberikan nutrisi makanan sehat dan bergizi bagi para pelajar sekolah dasar dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan pencegahan stunting," imbuh Christian.

Pemberian makan siang bergizi ini telah dijalankan Polresta Sidoarjo dan polsek jajaran selama ini. Pihak sekolah serta masyarakat pada umumnya mengapresiasi program nyata dalam mendukung kebutuhan gizi nasional ini.

Kepala SDN Banjarpanji Tanggulangin Amriyatul Azmi mengapresiasi program makan siang bergizi yang dilakukan pihak kepolisian. Khususnya guna mendukung asupan gizi pelajar untuk dapat menunjang semangat belajar di sekolah dan kesehatan tubuh.

Rahmat Gibran siswa kelas VI SD Negeri Banjarpanji, Kecamatan Tanggulangin mengaku senang dengan adanya program tersebut. Sebab makanan yang dibagikan gratis dan bergizi.

"Saya senang sekali hari mendapatkan makan siang bergizi secara gratis dari polisi, semoga program ini selalu dilakukan terus," kata Gibran.

Video: Penampakan Buaya yang Bikin Resah Warga Sekitar Sungai Klurak

Video: Penampakan Buaya yang Bikin Resah Warga Sekitar Sungai Klurak

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kelurahan Petojo Binatu, Gambir, Jakarta Pusat, menjalani aktivitas mereka di rumah tanpa menikmati sinar matahari. Tepatnya di Jalan Petojo Binatu Gang 3.

Setidaknya ada sembilan rumah yang tak mendapat cukup cahaya matahari di lingkungan padat penduduk itu.

Masing-masing rumah ini bisa ditempati oleh beberapa kepala keluarga (KK). Ada yang isinya dua atau tiga KK. Yang terbanyak, ada satu rumah yang dihuni delapan KK.

Warga bernama Sri Mulyati (51) mengatakan, kondisi tempat tinggalnya memang sudah padat sejak dia lahir di Petojo. Meski bangunan di RT 11 ini ada yang dua lantai, warga yang tinggal di lantai satu dan dua bukan satu keluarga.

Sri tinggal di lantai dua. Namun, sehari-harinya, Sri menghabiskan waktunya di lantai satu yang merupakan tempat tinggal kakaknya.

Dikelilingi perkantoran

Warga yang tinggal di lantai satu tidak kedapatan sinar matahari karena dua hal. Pertama, karena lokasi bangunan yang berdempetan.

Kedua, celah antarbangunan ini dipasangi genteng supaya warga di lantai satu tidak kehujanan.

“(Di sini area) rumah kumuh. Sekarang mah masih mending. Dulu mah, rumah dulu, masih bilik, sekarang mah masih mending sudah tembok. Sudah direnovasi,” ujar Sri saat ditemui di rumah keluarganya di Petojo Binatu, Jumat (6/12/2024).

Secara keseluruhan, kondisi rumah di RT 11 Petojo Binatu terbilang layak. Meski ada sebagian warga yang rumahnya dibangun di samping pinggir anak sungai dari Kali Krukut, kebanyakan rumah warga sudah terbuat dari beton.

Namun, beberapa masih terbuat dari seng dan kayu. Bahkan, mereka harus berbagi WC umum untuk mandi dan buang air.

Rumah Sri dan sejumlah keluarga lain lebih memprihatinkan karena hanya mereka yang rumahnya gelap dan lembap.

Terlebih, di seberang pemukiman warga atau di sekeliling SMP Negeri 39 Jakarta, berdiri kompleks perkantoran dan sejumlah gedung yang baru direnovasi.

Sementara, di kanan kiri pemukiman warga juga dikelilingi oleh perkantoran dan hotel bintang lima.

Kondisi rumah warga

Dari jembatan yang menghubungkan Jalan Sekolah dengan Jalan Petojo Binatu Gang3, jalan masuk ke rumah Sri terletak di sebelah kanan.

Ketika hendak memasuki gang, sekitar lima sepeda untuk anak kecil terparkir di sebelah kanan.

Lebar gang itu sekitar satu meter. Semua yang mau keluar dan masuk harus bergantian karena gang ini tidak bisa dilewati dua orang sekaligus.

Area yang tidak dapat ditembus oleh sinar matahari hanya selebar kurang dari 20 meter. Namun, warga yang tinggal di area ini kebanyakan adalah anak bayi, balita, dan lansia.

“Habis melahirkan, ada lagi. Habis melahirkan, melendung (hamil) lagi,” canda Sri.

Rumah petak dua lantai yang ditempati Sri menjadi rumah bagi enam anggota keluarga. Meski tidak terbilang ramai, lebar rumah Sri paling besar hanya dua meter. Sementara, ke belakang sekitar 5-6 meter.

Ruang gerak Sri dan keluarganya semakin sempit karena perabotan di rumah. Di antaranya, lemari dan kulkas yang berukuran cukup besar untuk menyimpan sayur mayur.

Ditambah lagi, depan rumah Sri ditaruh beberapa etalase dan rak tempat menjajakan lauk pauk untuk warung nasinya.

Ketika ditemui Kompas.com, Sri dibantu dua keponakannya tengah sibuk membungkus makanan untuk nikahan kerabatnya.

Saat itu, ruang tamu Sri penuh dengan bakul nasi, dan tiga baskom, masing-masing berisi tempe orek, telor rebus masak cabai, dan ayam masak kecap.

Sementara, di bagian belakang ada satu kantong besar kerupuk udang yang perlu dikemas juga.

“(Depan dipasang genteng) kan semisal hujan kan biar kita enggak kehujanan, becek. Ada dagangan juga saya. Makanya saya bikin gitu (atap) biar enggak becek,” jelas ibu dua anak ini.

Sri menjelaskan, atap di depan rumah kakaknya ini sudah dua kali direnovasi. Pasalnya, tiang-tiang penyangganya sudah mulai rapuh dan rentan ambruk jika tidak rutin diperbaiki.

“Ini mah sudah saya benerin kalau enggak mah sudah ambruk itu. Dari sini ke sini mah sudah ambruk (area atap) kalau kesenggol tiangnya. Orang tiangnya dari tahun baheula,” lanjut Sri.

Tak banyak pilihan

Setiap kali menerima tamu, warga yang berlalu lalang mau tidak mau menyenggol tamu Sri yang berdiri di depan pintu. Alhasil, tamu Sri harus melipir sedikit ke sisi gang agar warga bisa lewat.

Rumah Sri dan kakaknya sebenarnya berada di satu bangunan yang sama. Untuk naik ke lantai dua, Sri dan anggota keluarganya harus masuk dari tangga di dekat pinggir kali.

Sri mengatakan, di rumah kakaknya tidak ada tangga yang menghubungkan kedua lantai ini lagi.

Meski hidup di lokasi yang lembab dan gelap, Sri mengaku tidak punya banyak pilihan.

Mau pindah tempat lain, biayanya mahal. Jika pindah ke rusun, kakinya sudah tidak sanggup menaiki anak tangga.

“Ya dicukupkan. Habis (beli) rumah kan mahal, kontrak mahal, yang ada saja dimanfaatkan,” imbuh dia.

Sesekali, warga di RT 11 dan sekitarnya mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun perusahaan yang tengah berbaik hati. Namun, Sri mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan itu.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan meski jarang mendapat bantuan sembako atau semacamnya. Sri mengandalkan warung nasi kecilnya walaupun penghasilannya tak seberapa.

“Saya mah bantuan atau apa enggak dapat. Tapi, Alhamdulillah, dari dagang (ada) lah,” kata Sri.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memberikan sebagian tanah terlantar untuk program 3 juta rumah. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan pihaknya akan menyiapkan 79 ribu hektare (ha) tanah yang terindikasi terlantar untuk permukiman.

"Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," kata Nusron Wahid dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, ia mengaku telah mengidentifikasi sedikitnya 6 aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah.

"Penyediaan tanah, sertifikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung," terangnya.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Nusron mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti memeriksa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

"Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha," ungkap Nusron.

Di sisi lain, sspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," jelas Nusron.

Sebaran Tanah Terindikasi Terlantar untuk Permukiman

Berdasarkan data yang diterima detikcom dari Kementerian ATR/BPN, saat ini sudah ada 854.662 ha tanah terindikasi terlantar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 209.780 ha akan digunakan untuk tanaman pangan, 564.957 ha untuk transmigrasi dan redistribusi tanah, lalu sebanyak 79.925 ha untuk permukiman.

Berikut ini rincian tanah terindikasi terlantar yang bisa dipakai untuk permukiman yang ada di berbagai daerah.
1. Kalimantan Timur: 8.388 ha
2. Sumatera Selatan: 8.790 ha
3. Kalimantan Barat: 6.985 ha
4. Sulawesi Selatan: 5.502 ha
5. Riau: 5.453 ha
6. Kalimantan Selatan: 4.715 ha
7. Kalimantan Tengah: 4.644 ha
8. Aceh: 3.615 ha
9. Lampung: 2.977 ha
10. Jawa Barat: 5.565 ha
11. Sumatera Utara: 2.384 ha
12. Nusa Tenggara Timur: 2.163 ha
13. Bengkulu:1.962 ha
14. Jambi: 1.935 ha
15. Sulawesi Tengah: 1.893 ha
16. Papua Barat: 1.714 ha
17. Sumatera Barat: 1.688 ha
18. Kepulauan Riau: 1.469 ha
19. Nusa Tenggara Barat: 1.189 ha
20. Maluku Utara: 1.120 ha
21. Sulawesi Tenggara: 961 ha
22. Sulawesi Barat: 793 ha
23. Sulawesi Utara: 742 ha
24. Papua: 692 ha
25. Bangka Belitung: 561 ha
26. Maluku: 553 ha
27. Banten: 536 ha
28. Jawa Timur: 492 ha
29. Bali: 168 ha
30. Jawa Tengah: 136 ha
31. Gorontalo: 65 ha
32. DKI Jakarta: 71 ha
33. D.I. Yogyakarta: 5 ha

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengimbau sektor properti mengadopsi teknologi digital mulai dari perencanaan sampai eksekusi program perumahan.

"Kami berharap sektor properti dapat mengadopsi teknologi terkini baik dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga distribusi informasi," kata Nezar dalam Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wamenkomdigi Nezar mengatakan penerapan teknologi digital dapat memudahkan akses dan meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja pada sektor properti. Selain itu, teknologi juga bisa membantu merancang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai prioritas dalam menyediakan perumahan untuk rakyat.

Pemerintah menjalankan Program 3 Juta Rumah untuk menjamin rumah murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di desa dan satu juta unit di kota setiap tahun.

"Program 3 Juta Rumah ini cukup kompleks dan dibutuhkan perencanaan yang matang dan detil. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mempercepat laju pembangunan sampai 3 juta rumah ini," kata Nezar.

Wamenkomdigi Nezar juga mengingatkan arti penting kolaborasi untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan. Pemerintah, kata Nezar, akan terus mendukung upaya sektor swasta dalam menyediakan hunian yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penyediaan insentif, kemudahan perizinan dan sinergi lintas sektor adalah langkah yang akan kami dorong terus," kata Wamenkomdigi Nezar.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memasang strategi penggunaan aset perumahan eksisting sebagai salah satu strategi Program 3 Juta Rumah, salah satunya Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan.

Kementerian PKP juga menggunakan lahan idle/bekas hak guna usaha dan hak guna bangunan dari Badan Pertanahan Nasional serta tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Pakar Hukum sekaligus aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, menilai sayembara tersebut bentuk keprihatinan masyarakat.

"Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," kata Hardjuno dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Hardjuno menilai sayembara ini harusnya dimanfaatkan oleh KPK dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. "Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," imbuh dia.

Selain itu, Hardjuno juga menilai Harun Masiku bukan sekadar seorang individu. Menurutnya, Harun Masiku simbol adanya persoalan pada sistem hukum di Indonesia.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," ujarnya.

Karena itu lah, Hardjuno memandang hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11) lalu.

Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Dia pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, memiliki program pembangunan tiga juta rumah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan tersebut. Salah satunya, dengan penyediaan tanah bagi program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Nusron menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Nusron Wahid saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (05/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, kata dia, pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya enam aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

"Penyediaan tanah, sertipikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung," papar Nusron.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Menteri Nusron pun mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

"Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha," papar Nusron Wahid.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," kata Nusron.

Selain itu, kata Nusron, pihaknya juga terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar. “Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," katanya.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Sebanyak 3.333 siswa-siswi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah berkesempatan menjajal uji coba makan bergizi gratis yang menjadi progam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming raka.

Makan bergizi gratis tersebut merupakan bagian uji coba di tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Wonosobo, Kebumen dan Brebes. Uji coba dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Danik Aneswati selaku pejabat Fungsional Perencana Bappeda Pemprov Jateng bersama jajaran pejabat Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan makan siang gratis di Kebumen, yaitu di SDN 1 Jatisari, dan SMPN 1 Buluspesantren, pada Kamis (5/12/2024).

Danik mengatakan, uji coba makan siang gratis untuk anak sekolah ini masih fokus untuk sekolah SD dan SMP.

Danik mengatakan, dari hasil monitoring, uji coba makan siang gratis di Kebumen bersyukur berjalan lancar.

Menurut Danik, gizi yang terkandung dalam menu makanan juga sudah mencukupi.

"Secara umum tadi lancar, anak-anak makannya habis. Menunya tadi ada ikan lele, sayuran, dan buah-buahan dengan standar gizi yang cukup," ujar Danik usai monitoring pada Kamis (5/12/2024).

Pantuan ini, kata Danik, juga untuk memastikan, distribusi makanan ke sekolah tidak mengalami keterlambatan. Mememuhi standar gizi yang telah ditetapkan, mengandung lauk berprotein hewani, nabati dan sayur mayur, serta buah.

"Karena ini kita memakai pihak ketiga dalam distribusi makanan. Jadi harus dipastikan distribusinya tidak mengalami keterlambatan, dan memenuhi standar gizi yang seimbang," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Kebumen Aurina Widya Hapsari mengatakan, uji coba makan siang gratis di Kebumen berlangsung selama 15 hari dari 29 November 2024 sampai 16 Desember 2024 di 27 sekolah yang ada di Kecamatan Kebumen, dan Buluspesantren.

"Untuk uji coba makan siang gratis ini sementara kita laksanakan di dua kecamatan, yakni Kebumen dan Buluspesantren untuk sekolah SD dan SMP jumlahnya secara keseluruhan ada 27 sekolah," ujar dr. Aurina.

Adapun siswa yang mendapatkan makan siang gratis berjumlah 3333 siswa. Mereka mendapatkan makan siang gratis selama 15 hari, yang merupakan program dari Pemerintah Pusat. Rencananya program ini akan resmi diluncurkan di Kebumen pada 10 Desember 2024.

"Untuk anggarannya dari Pemerintah Provinsi, untuk uji coba ini dianggarkan sebesar Rp 750 juta," ucapnya.

Aurina menambahkan, sebelum diterapkan uji coba makan siang gratis, siswa sebelumnya dicek tinggi badan dan berat badannya untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa.

"Diharapkan dengan program ini, masyarakat bisa menerapkan pola makan sehat tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah," tutupnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid mengidentifikasi enam aspek penting dalam bidang pertanahan yang mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Ia juga tekankan pentingnya pengawasan pemanfaatan ruang dan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah demi mendukung swasembada pangan.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Bandung (05/12), Nusron mengatakan penyediaan dan sertifikasi tanah, PKKPR, LSD, Hak Tanggungan, dan Roya merupakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan pengembang dan konsumen.

Terkait penyediaan tanah, Nusron mengungkapkan ada kurang lebih 79 ribu hektaer tanah yang terindikasi terlantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah terlantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi terlantar seluas 854.662 hektar, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Nusron mengimbau para pelaku usaha properti untuk mengecek RTRW dan RDTR di masing-masing daerah guna menghindari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Ia menyatakan bahwa belum semua wilayah memiliki RTR, dengan hanya 553 RDTR dari target 2.000.

Ia juga menyebutkan telah ada kesepakatan dengan Menteri Dalam Negeri agar kepala daerah terpilih menyusun RDTR untuk memudahkan dunia usaha.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektar setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," jelas Nusron.

Tak kalah penting, Nusron juga menyatakan terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar.

"Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.