JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengungkapkan, asuransi akan diberikan kepada karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

“Asuransi untuk karyawan (SPPG) dan penerima manfaat,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Dadan menjelaskan, BGN sudah menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk memberikan asuransi kepada karyawan SPPG.

“Untuk karyawan kami telah bekerja sama dengan BPJS TK,” ujar dia.

Sementara itu, BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan asuransi MBG untuk penerima manfaat.

Dadan mengatakan, koordinasi dengan OJK tersebut dilakukan karena nantinya akan melibatkan dua asosiasi.

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia.

Dadan menjelaskan, menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

Nantinya, pembayaran premi asuransi akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

Bogor -

Sebanyak 210 siswa mengalai keracunan diduga akibat mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Jumlah tersebut bertambah dari data sebelumnya dicatat Dinas Kesehatan Bogor..

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno dilansir detikNews, Minggu (11/5/2015).

210 siswa yang diduga keracunan MBG itu berasal dari delapan sekolah dari satu SPPG yang sama. 34 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit hingga saat ini.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri Nowo.

Dinas Kesehatan juga tengah melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari tahu sumber keracunan tersebut. Pihak Dinkes telah berkoordinasi dengan sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan dan pengambilan sampel. Hasil uji laboratorium sampel makanan tersebut belum diumumkan.

"Pengujian berbagai sampel yang telah didapatkan dilakukan secara mikrobiologi dilakukan di labkesda Kota Bogor. Meliputi empat tahap pengujian yaitu, Pra pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out dan Konfirmasi," kata Sri Nowo.

"Kalau sudah ada hasilnya nanti diinfokan selanjutnya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, total siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 171 orang.

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

(nkm/nkm)

Jumlah korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah jadi 210 orang berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025.

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).

Sri Nowo menyebutkan 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah. Mereka mendapat MBG dari satu SPPG yang sama.

Dari jumlah tersebut ada 34 orang yang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri Nowo.

Dinas Kesehatan masih melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari sumber keracunan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel. Hingga saat ini, hasil uji laboratorium sampel makanan belum diumumkan.

"Pengujian berbagai sampel yang telah didapatkan dilakukan secara mikrobiologi dilakukan di labkesda Kota Bogor. Meliputi empat tahap pengujian yaitu, Pra pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out dan Konfirmasi," kata Sri Nowo.

"Kalau sudah ada hasilnya nanti diinfokan selanjutnya," ujarnya.

Sebelumnya, ada 171 siswa dari TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kasus keracunan ini langsung diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel. 

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar  kepada wartawan, Sabtu (10/5).

Baca selengkapnya di sini...

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) bakal mendapat proteksi asuransi.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengatakan saat ini Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal yang berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi untuk program BMG.

Ogi menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan sampai pendistribusian kepada konsumen.

"Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, dikutip Minggu (11/5/2025).

Selain itu, risiko yang juga diidentifikasi antara lain adalah risiko kecelakaan bagi para pihak yang menyelenggarakan program MBG, mulai dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, dan nanti kita bicarakan masalah besarnya pertanggungan dan santunan yang diberikan, serta premi yang harus dibayarkan," ujarnya.

Ogi memastikan besaran premi untuk asuransi program MBG ini tidak terlalu besar sehingga proteksi atas risiko program MBG bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan dalam penyelenggaraan program MBG yang dialami oleh 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Saat ini, BGN mulai merancang perluasan skema perlindungan sosial dalam Program MBG tidak sebatas asuransi untuk kasus keracunan makanan.

Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG BGN, Tigor Pangaribuan mengungkapkan bahwa ke depan, cakupan asuransi akan diperluas hingga ke perlindungan non-medis seperti kehilangan penghasilan orang tua yang harus menemani anak sakit di rumah sakit.

Tidak berhenti di situ, BGN juga sedang mengkaji formulasi baru agar dana Rp15.000 per anak yang dialokasikan dalam program MBG bisa mencakup asuransi-asuransi lain yang relevan, termasuk perlindungan terhadap risiko kebakaran dan kecelakaan.

“Kemudian juga sekarang ini BGN sedang mencari formulasi yang tepat, dari budget yang 15.000 itu bagaimana bisa meng-cover juga asuransi-asuransi kebakaran, kecelakaan, karena kan ini pengantaran makan bergizi itu pak itu cukup ribet gitu, itu juga sedang kami cari formulasinya,” pungkas Tigor.

Bandung (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digaungkan sebagai bentuk komitmen nasional dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan memperkuat ketahanan sumber daya manusia Indonesia sejak dini.

Anggota Komisi IX DPR RI, H. Obon Tabroni, Jumat (11/5) di Karawang menegaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi generasi bangsa.

Tenaga ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Ade Tias M memaparkan program MBG dirancang secara sistematis untuk menjangkau kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil, sebagai populasi prioritas yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi.

"Program MBG dari BGN tidak hanya memberikan asupan makanan bergizi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat," ujar Ade Tias. Ia menyebutkan bahwa penerima manfaat utama program ini telah ditetapkan berdasarkan data prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan.

Namun demikian, Ade juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan, termasuk keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, kendala logistik dalam penyediaan dan distribusi makanan, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan program.

“Kita tidak bisa hanya berfokus pada distribusi makanan saja, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, dan dipantau kualitasnya secara rutin,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan multi-pihak agar program ini berjalan secara transparan dan akuntabel.

Ade menyampaikan bahwa untuk menjamin keberhasilan jangka panjang, BGN mendorong keterlibatan komunitas lokal, sekolah, puskesmas, dan UMKM, agar MBG menjadi program yang terintegrasi dengan sistem sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap Program MBG tidak hanya menurunkan angka stunting dan malnutrisi, tetapi juga membentuk budaya makan sehat sejak dini, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membuka peluang ekonomi melalui penguatan rantai pasok pangan lokal," harapnya.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, DPR, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek terhadap krisis gizi, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya generasi Indonesia yang unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran Lestari Alam, M. Endang Suratno Wibowo, menggarisbawahi pentingnya evaluasi, keterlibatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam mendukung keberhasilan program.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Pondok pesantren penghafal Al-Quran Lestari Alam. Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia itu diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni, Tenaga Ahli BGN Ade Tias, Pimpinan Pondok pesantren penghafal Al-Quran Lestari Alam M. Endang Suratno Wibowo.

Bogor -

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total 210 orang menjadi korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Jumlah ini bertambah dari data sebelumnya.

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5/2015).

Sri Nowo menyebutkan, total 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah yang mendapat MBG dari satu SPPG yang sama. Saat ini, sebanyak 34 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri Nowo.

Dinas Kesehatan saat ini tengah melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel. Hingga saat ini, hasil uji laboratorium sampel makanan belum diumumkan.

"Pengujian berbagai sampel yang telah didapatkan dilakukan secara mikrobiologi dilakukan di labkesda Kota Bogor. Meliputi empat tahap pengujian yaitu, Pra pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out dan Konfirmasi," kata Sri Nowo.

"Kalau sudah ada hasilnya nanti diinfokan selanjutnya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, total siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 171 orang. Badan Gizi Nasional turun tangan.

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Kasus keracunan ini sedang diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Dadan menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel. "Menunggu hasil lab," jelasnya.

(rdp/rdp)

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya tengah mengkaji pemberian asuransi bagi penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil menyusul beberapa kasus keracunan makanan yang dialami oleh penerima manfaat MBG di beberapa wilayah.

"Kami ini sedang mendiskusikan pola jaminan penerima manfaat. Karena di Indonesia belum ada," ujar Dadan usai menjenguk korban dugaan keracunan MBG di RSUD Kota Bogor, Sabtu (10/5/2025), dilansir dari Tribunnewsbogor.com.

Untuk merealisasikan hal tersebut, BGN sedang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dengan komisioner yang menangani sektor asuransi guna menentukan skema yang tepat.

Selain itu, BGN juga akan melibatkan asosiasi asuransi jiwa dan asosiasi asuransi umum, termasuk konsorsium terkait untuk memastikan jaminan bagi penerima manfaat.

"Karena ini terus terang produk asuransi belum ada. Karena ini programnya baru dan saya tadi sudah dapet arahan siapa saja yang mungkin konsorsium-konsorsium yang akan telibat dalam jaminan kesehatan bagi penerima manfaat," kata Dadan.

Sebelumnya, jumlah korban kasus dugaan keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, terus bertambah.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menyebut, hingga Kamis (8/5/2025), jumlah siswa yang mengalami keracunan mencapai 171 orang sejak kasus tersebut pertama kali dilaporkan pada Rabu (7/5/2025).

Dari kasus itu, sebanyak 22 siswa yang mengalami keracunan harus dirawat di enam rumah sakit, yakni di RS Hermina (7 siswa), RS Azra (4 siswa), RS Islam (6 siswa), RS EMC (1 siswa), RS Graha Medika (2 siswa), dan RS Salak (2 siswa).

Sementara ada 29 orang menjalani rawat jalan dan 120 orang mengalami keluhan ringan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional mulai merancang perluasan skema perlindungan sosial dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak sebatas asuransi untuk kasus keracunan makanan.

Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengungkapkan bahwa ke depan, cakupan asuransi akan diperluas hingga ke perlindungan non-medis seperti kehilangan penghasilan orang tua yang harus menemani anak sakit di rumah sakit.

“Bisa saja dia sudah makan sesuatu yang lain di tadi malam, tetap saja BGN membantu biaya pengobatan bahkan yang di Cianjur itu pak Kepala Badan sampai juga ikut mengkompensasi biaya dari orang tuanya yang menunggu anaknya di rumah sakit, karena orang tuanya jadi tidak bekerja,” ujarnya pada Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, dia mengisahkan bahwa dalam salah satu insiden di Cianjur, BGN turut menanggung dua hari penghasilan orang tua peserta program yang tidak bisa bekerja karena harus menjaga anaknya di fasilitas kesehatan.

“Jadi dua hari penghasilan orang tuanya ditransfer oleh BGN dalam hal itu ya,” katanya.

Skema ini menandai pendekatan baru dalam perlindungan sosial yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada peserta, tetapi juga keluarga mereka yang terdampak secara ekonomi.

Tidak berhenti di situ, BGN juga sedang mengkaji formulasi baru agar dana Rp15.000 per anak yang dialokasikan dalam program MBG bisa mencakup asuransi-asuransi lain yang relevan, termasuk perlindungan terhadap risiko kebakaran dan kecelakaan.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga ingin memastikan keamanan dan perlindungan menyeluruh bagi seluruh ekosistem pelaksana dan penerima manfaat program MBG.

“Kemudian juga sekarang ini BGN sedang mencari formulasi yang tepat, dari budget yang 15.000 itu bagaimana bisa meng-cover juga asuransi-asuransi kebakaran, kecelakaan, karena kan ini pengantaran makan bergizi itu pak itu cukup ribet gitu, itu juga sedang kami cari formulasinya,” pungkas Tigor.

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) meyakini program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mengurangi angka tawuran. Dengan pemberian makan dan gizi yang cukup, anak-anak dinilai tidak akan mudah untuk terprovokasi melakukan tindakan anarkis.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan menilai, rasa lapar bisa memicu kemarahan. Dengan kata lain, orang yang lapar berpotensi memicu perkelahian.

"Karena rasa lapar, rasa lapar itu me-trigger (memicu) kemarahan. Hungry people is angry people. Rakyat yang lapar itu rakyat yang marah, dipenuhi dengan kemarahan," tutur Tigor dalam sebuah diskusi, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi dengan Bapak itu membuat dengan anak-anak diberikan makan cukup, gizi cukup, mudah-mudahan. Nanti jumlah tawuran berkurang ya Pak," katanya.

Menurut Tigor, negara harus hadir dan memastikan setiap warganya terhindar dari ancaman kelaparan, terutama anak-anaknya. Negara akan lemah, bahkan berpotensi gagal jika tidak mampu mengatasi masalah tersebut.

"Negara yang lapar, negara yang nggak kuat secara makanan, dia akan lemah. Dan itu terjadi di Afrika. Afrika itu menjadi negara yang sangat rentan dengan pertempuran, peperangan, antarsuku," tuturnya.

Tigor juga meyakini pertumbuhan kecerdasan anak-anak Indonesia akan meningkat dalam 20 tahun ke depan. Hal inilah yang menjadi visi dari program MBG oleh Presiden Prabbowo Subianto.

"Mudah-mudahan misi beliau, visi beliau bangsa Indonesia kuat. Dari sisi pertahanan, energi, pangan, dan kecukupan gizi anak-anak akan terwujud nanti. Jika kita laksanakan programnya sebaik mungkin," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis kini sedang bergulir. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini menyasar anak usia sekolah hingga ibu hamil.

Program MBG pun mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga pemikir independen di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional.

Peluncuran buku dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) di Jakarta, dan ditandai dengan penyerahan langsung buku tersebut oleh perwakilan IFSR kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang juga turut memberikan kata pengantar dalam buku tersebut.

"Buku ini tidak hanya menghadirkan kerangka teknis dan kebijakan. Yang membuatnya lengkap dan istimewa adalah karena IFSR terlibat langsung dalam pembangunan dapur pertama Program MBG di Warungkiara, Sukabumi. Dari keterlibatan tersebut, narasi sejarah awal program ini dapat terdokumentasikan secara utuh dan otentik di dalam buku ini. Semoga buku ini menjadi pemicu strategis untuk memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan program MBG di seluruh penjuru negeri. Kami sangat mengapresiasi IFSR yang telah terlibat sejak awal, secara konsisten mendukung implementasi MBG sebagai program prioritas Presiden RI," ujar Dadan dalam peluncuran buku berjudul Strategi IFSR dalam Akselerasi Implementasi 32.000 SPPG & 82 Juta Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis , dikutip Sabtu (10/5).

Pendiri IFSR Dirgayuza Setiawan menyampaikan MBG merupakan program multipotensial yang berdampak luas lintas sektor.

"MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga investasi politik, ekonomi, sosial, dan moral negara untuk melindungi dan memberdayakan generasi masa depan bangsa. Ini adalah transformasi sistemik, dan buku ini adalah bagian dari upaya IFSR untuk memperkuat arah transformasi tersebut," jelas Dirgayuza.

Sementara, Guru Besar IPB Tim Pakar Bidang Keahlian Susu BGN dan Dewan Pembina IFSR Epi Taufik menyampaikan pentingnya penguatan ekosistem pangan nasional, terutama integrasi sektor susu dalam program MBG.

"Program MBG harus menjadi kesempatan untuk membangun industri susu nasional berbasis peternak rakyat, demi mendukung kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan hewani bangsa," kata Epi.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Direktur Eksekutif IFSR Glory Harimas Sihombing menjelaskan buku tersebut adalah hasil kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah.

"Kami menyusun buku ini berdasarkan praktik-praktik terbaik yang terjadi di lapangan, termasuk kontribusi dari berbagai mitra, akademisi, dan komunitas," ujarnya. Buku ini juga mencerminkan pendekatan teknis IFSR yang mengedepankan efisiensi, pemberdayaan masyarakat, serta manajemen logistik yang adaptif dan berbasis data.

Sebagai bagian dari Dewan Pembina IFSR I Dewa Made Agung K.N menambahkan buku ini tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan, tetapi juga menyusun kerangka manajemen teknis yang dapat direplikasi.

"Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola dapur MBG tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkonsolidasi dalam standar praktik terbaik yang bisa diterapkan oleh seluruh mitra, baik pemerintah daerah maupun lembaga pelaksana," tutur Dewa.

Program MBG sendiri telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai program strategis nasional dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan kebutuhan pengembangan lebih dari 32.000 dapur umum (SPPG) sebagai unit pelaksana utama program di lapangan. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan referensi teknis dan operasional dalam perluasan program tersebut.

Yayasan IFSR berharap buku ini dapat digunakan sebagai rujukan kebijakan, pedoman teknis operasional, serta dokumen inspiratif bagi semua pemangku kepentingan-baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan internasional-dalam menyukseskan Program MBG dan mendorong kedaulatan gizi nasional.

Dengan peluncuran buku ini, IFSR memperkuat komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis BGN dan pemerintah. IFSR juga menegaskan perannya dalam membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan-baik di tingkat nasional maupun daerah-guna mempercepat transformasi sistem pangan dan gizi Indonesia demi menyongsong Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

(hns/hns)

Jakarta -

Pemerintah menyiapkan strategi yang untuk optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, beberapa persoalan yang harus diorkestrasi secara baik untuk mengoptimalkan program MBG antara lain utamanya dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola, dan membangun digitalisasinya.

"Pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Gizi Nasional menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan Program MBG," ujar Rini dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Rini menjelaskan, Kementerian PANRB berperan memastikan tersedianya SDM yang tepat melalui pengaturan formasi, rekrutmen, dan redistribusi ASN secara efektif dan efisien.

Pemerintah saat ini juga dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Rancangan Perpres ini secara umum mengatur rangkaian tata kelola penyelenggaraan program MBG agar program dapat berjalan efektf, efisien, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup pengaturan tersebut meliputi lima aspek. Aspek ini terdiri dari monitoring, evaluasi, dan pengendalian; pelaporan penyelenggaraan MBG; Tim Koordinasi; Peran Pemerintah Daerah; serta Pendanaan.

Dalam mengoptimalkan implementasi Perpres ataupun Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Penyelenggaraan MBG, Kementerian PANRB sesuai dengan kewenangannya telah melakukan pemetaan peran Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) melalui peta proses bisnis dan peta keterkaitan antar K/L/D.

Lebih lanjut, dari sisi digitalisasi yang perlu dikembangkan adalah arsitektur pemerintah digital yang berkaitan dengan proses bisnis, layanan, data dan informasi, serta manajemen SDM Aparatur BGN.

"Ada dua target yang harus kita lakukan, kejelasan penerima manfaat dan tata kelolanya agar masuk Inpres dan Perpres. Tata kelola internal dan eksternal sangat penting, mulai kebijakan dari atas sampai bawah yang transparan," ujar Rini.

(shc/hns)

JAKARTA - Kunjungan Bill Gates ke Indonesia membawa angin segar bagi program strategis pemerintah di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Pendiri Microsoft sekaligus filantropis dunia ini bahkan menyatakan kekagumannya terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan Indonesia.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gates terkesan karena program berskala nasional ini berhasil diimplementasikan meski membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan kesiapan anggaran untuk program ini. Dalam kunjungannya ke SDN Jati 03, Pulo Asem, Jakarta, Dadan menjelaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan segala kebutuhan pendanaan.

"Program ini memang memerlukan komitmen anggaran besar, tapi Pak Presiden telah memastikan kesiapannya sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa," ujar Dadan.

Bill Gates Disebut Akan Memberi Dukungan

Bill Gates sendiri sangat menekankan pentingnya intervensi gizi pada masa emas pertumbuhan, yaitu 1000 hari pertama kehidupan yang mencakup ibu hamil, balita, dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian global tentang dampak positif gizi terhadap perkembangan kognitif dan fisik anak.

Dalam pertemuan tersebut, Gates juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap program MBG, meski bentuk bantuannya belum dirinci secara spesifik.

Kunjungan Gates ke Istana Merdeka pada Rabu, 7 Mei 2025 bukan sekadar kunjungan protokoler biasa. Menurut penjelasan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, pertemuan ini membahas berbagai inisiatif strategis pembangunan berkelanjutan.

Fokus utamanya adalah isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan kerjasama antara Indonesia dengan yayasan filantropi milik Gates.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kunjungan Gates merupakan realisasi dari undangan yang telah dikirim sejak November 2024. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Prabowo menegaskan bahwa kedatangan Gates menunjukkan pengakuan dan dukungan internasional terhadap program prioritas pemerintah.

"Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi yang kita jalankan," jelas Prabowo.

"Saya tegaskan, bantuan atau tidak, penghargaan atau tidak, program ini adalah investasi untuk anak-anak bangsa," tegas mantan Menteri Pertahanan ini.

Program MBG Akan Mengalami Perluasan Cakupan

Program MBG sendiri mengalami perluasan cakupan yang signifikan. Dari awalnya menyasar 17,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui, serta balita, kini ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima. Ekspansi besar-besaran ini tentu memerlukan penambahan anggaran yang tidak kecil.

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025, dengan rencana penambahan dana sebesar Rp100 triliun lagi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa hingga 29 April 2025, realisasi penyaluran dana untuk MBG telah mencapai Rp2,3 triliun. Angka ini menunjukkan percepatan penyaluran dibandingkan dengan realisasi akhir Februari 2025.

Kunjungan Bill Gates membuka peluang kerjasama teknis dan pendampingan program dari Bill & Melinda Gates Foundation yang memiliki pengalaman luas dalam program gizi global. Yayasan ini dikenal memiliki berbagai program sukses di berbagai negara berkembang. Dukungan dari lembaga sekaliber ini tentu akan memberikan nilai tambah bagi implementasi MBG di Indonesia.

Dampak jangka panjang program MBG diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan gizi akut, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi yang tumbuh dengan gizi baik akan menjadi modal dasar bagi peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

Meski mendapat apresiasi internasional, program sebesar ini tetap menghadapi berbagai tantangan implementasi. Mulai dari masalah distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, pengawasan kualitas makanan yang disajikan, hingga sistem pemantauan dampak yang efektif. Semua ini memerlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.