JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bakal lulus pada akhir Juli 2025.

Dengan begitu, puluhan ribu calon kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bakal siap mengurus program MBG pada Agustus 2025.

“Insya Allah (30.000 SPPI) akan selesai (pelatihan) di akhir Juli. Nah, makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” kata Dadan usai mengikuti rapat bersama yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik calon Kepala SPPG tersbeut.

Adapun SDM, kata Dadan, merupakan salah satu dari tiga kunci sukses pelaksanaan MBG.

Saat ini menurutnya, terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

“Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994,” jelasnya.

Sementara dua kunci lainnya, adalah anggaran dan infrastruktur. Dari sisi anggaran, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk program MBG hingga akhir tahun.

Adapun aspek infrastruktur, ia menyatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.

“Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Meski demikian, Kepala BGN itu juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Untuk itu, pihaknya kini sedang menyusun dan mempertajam standar operasional prosedur (SOP) pemilihan, serta supervisi mitra.

“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengusut tuntas insiden keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teranyar, salah satu insiden keracunan MBG terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya tengah melakukan langkah cepat dan menyeluruh dalam menyelidiki penyebab insiden keracunan guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” kata Dadan dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

Dadan menyebut kolaborasi lintas pihak merupakan suatu hal yang penting, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu untuk memastikan bahwa seluruh proses penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

“Kami memastikan seluruh proses, baik pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional. Namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dadan memastikan siswa yang terdampak insiden keracunan program MBG telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Dadan menuturkan insiden keracunan MBG juga menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan.

“Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” terangnya.

Adapun, Dadan menyatakan BGN berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat.

“Kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Kasus pelajar keracunan usai memakan makanan program makan bergizi gratis (MBG) kerap terjadi belakangan ini. Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan sebagai upaya evaluasi.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (3/5/2025).

Lalu yang kedua yakni pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Dadan meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," katanya.

Sebelumnya, kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Simak juga Video: MBG di Tasikmalaya Dihentikan Sementara Imbas Siswa Keracunan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut tuntas dan mengevaluasi menyeluruh kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah siswa di wilayah Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, menegaskan pihaknya terus melakukan langkah cepat dan menyeluruh dalam menyelidiki penyebab insiden tersebut.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang," kata Dadan.

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu, untuk memastikan seluruh proses penyediaan MBG mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

"Kami memastikan seluruh proses, baik pengolahan maupun distribusi telah sesuai dengan standar operasional. Namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah," ujar dia.

Berdasarkan hasil uji awal yang dilakukan tim ahli gizi SPPG menunjukkan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima manfaat.

Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Tasikmalaya Michael Julius Tobing menyampaikan semua prosedur penanganan bahan pangan telah dilakukan secara teliti sebelum pengolahan.

"Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang, diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah," ucapnya.

BGN juga memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinkes Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Program Makan Bergizi Gratis tak hanya bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional tetapi menyentuh aspek pertukaran ekonomi.

Penyebabnya, dia merinci mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG membutuhkan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, MBG sangat berpotensi untuk menggerakkan perekonomian lokal.

Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung implementasi program MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dengan mengunjungi SPPG di Cibubur dan SMP Negeri 23 Kota Depok, Rabu (30/4/2025).

Luhut menyoroti terkait kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat. SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

“Sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra juga. Jadi dapur-dapur harus membeli dari supplier-supplier yang disiapkan dari pemasok telur, sayur dan buah juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

Melalui MBG, kata Luhut pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, dia melanjutkan bahwa MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Di sisi lain, Dadan mengatakan bahwa, program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG,” pungkas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kolaborasi antarmitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjaga rantai pasok yang terus berjalan lebih baik.

"Kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat, sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra, jadi dapur-dapur harus membeli dari para pemasok, mulai dari telur, sayur dan buah, juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja," katanya saat mengunjungi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Cibubur, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, melalui MBG, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Menurutnya, SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Luhut bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga mengunjungi SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat, untuk meninjau langsung implementasi MBG.

"Program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker (pembeli langsung) dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG," kata Dadan.

Ia mencontohkan salah satu ekosistem di Bogor yang berhasil memberdayakan tokoh masyarakat untuk menjual produknya sehingga dapat terserap secara rutin.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG," ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelenggaraan Program MBG menyentuh banyak aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG yang berpotensi menggerakkan perekonomian lokal.

BGN dan DEN ke depan akan terus mendorong terbentuknya ekosistem dan pola pemenuhan bahan baku serta perputaran ekonomi lokal. Dengan pola yang terbentuk, MBG memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas.

Melihat kompleksitas pelaksanaan MBG, BGN berkomitmen melakukan peninjauan secara berkala, penguatan sistem dan tata kelola yang transparan, dan kolaborasi melalui pelibatan masyarakat, penggunaan data yang konsisten agar rantai pasok terjaga dan manfaat program dapat tersalurkan secara maksimal.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Luhut sebut kolaborasi antarmitra MBG perkuat perekonomian lokal