KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan 20.000 rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp 3,4 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini menyasar guru PNS, PPPK, honorer, dan guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

Skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

Sebagai tahap awal, BTN menggelar akad kredit serentak untuk 300 debitur di 8 wilayah, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat.

"Program ini akan diterapkan secara nasional," ujar Nixon, di Bogor, Selasa (25/3/2025).

Ke-8 wilayah dimaksud adalah Medan, Bogor, Pontianak, Bangkalan, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

BTN juga menargetkan perluasan program ini pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak guru, termasuk guru dari sekolah swasta dan lembaga pendidikan lainnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

483.816 Guru Belum Punya Rumah

Untuk diketahui, program rumah untuk guru ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Program ini diinisiasi dari pertemuan antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan Kementerian Dikdasmen pada 7 Februari 2025 yang membahas pentingnya pembangunan perumahan untuk guru.

BPS kemudian turut mendukung dengan menyediakan data yang akurat dan terungkap bahwa ada sebanyak 483.816 guru yang belum memiliki rumah.

Sinergi ini pun kemudian menunjuk BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam program ini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan "karpet merah" bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk guru.

Pemerintah juga menyiapkan alokasi rumah subsidi untuk MBR dari berbagai profesi lainnya, seperti TKI, bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, nelayan, dan buruh.

Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup guru sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik.

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS berperan dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk mendukung realisasi program ini.

Data administrasi guru dari Dikdasmen dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran.

Jakarta: Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat ada 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015. Dari , lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR.

Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau task force di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikutip Antara, Selasa, 25 Maret 2025.

Untuk itu, dirinya meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

Menurutnya, BTN menjadi motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat). Dirinya meminta pilih pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujar dia.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal membangun 20 ribu rumah subsidi untuk guru di 2025. Untuk memuluskan rencana tersebut, Kementerian bekerja sama dengan beberapa pihak.

Menindaklanjuti rencana tersebut, Kementerian PKP melakukan serah terima kunci yang jadi bagian dari akad massal dilakukan serentak di 8 lokasi di Indonesia, seperti Banda Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Pihaknya kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mengalokasikan rumah subsidi secara bertahap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa, 25 Maret 2025.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” ujar dia.

(KIE)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” ucap Ara dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Ara: Presiden akan terus perjuangkan perubahan nasib guru

mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

“Pak Nixon sebagai Dirut BTN, sebagai motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat), mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia dari BTN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan data BTN, terdapat 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015, lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR. Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau taskforce di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia. Mari kita seperti kata Presiden Prabowo, mari kita bersihkan diri, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mulai, kita melayani rakyat sepenuh hati dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan bahwa era Presiden RI Prabowo memberikan karpet merah kepada wong cilik.

“Saya sudah diperintahkan untuk mengutamakan kebijakan juga kepada wongcilik. Kalau karpet merah selama ini hanya buat investor, tetapi di era Presiden Prabowo, Presiden Prabowo juga meminta karpet merah untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil dan wongcilik,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, rakyat kecil yang tergolong kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu juga termasuk guru.

Berdasarkan catatan pemerintah, 483.416 guru masih belum memiliki rumah. Ara menganggap seharusnya politik anggaran menunjukkan keberpihakan kepada guru sebagai bukti negara menghargai pendidikan.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Dalam waktu dekat, Kementerian PKP juga akan mengalokasikan 20 ribu unit rumah untuk para pekerja migran yang kebanyakan di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.

Program subsidi rumah dialokasikan pula untuk bidan dengan total 10 ribu unit, perawat 15 ribu unit, serta tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit.

“Kami sudah alokasikan buat petani kita, buat nelayan kita, buat buruh kita. Dengan begitu, dengan bantuan BPS, supaya sasarannya betul-betul tepat sasaran, supaya rumah subsidi jangan lagi ada yang ditempati oleh orang-orang yang tidak berhak, yang memiliki penghasilan yang sudah di atas masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pikir era baru tepat sasaran sudah dimulai dengan BPS yang sangat bekerja profesional,” ungkap Menteri PKP.

“Kita doakan ke depan pengembang-pengembang makin banyak Angga-Angga baru (nama pengembang Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cikahuripan, Kabupaten Bogor, dengan kualitas platinum/rating tertinggi), sehingga kualitas-kualitas daripada rumah subsidi makin berkualitas, sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas,” ucap Ara.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menekan tombol simbolis saat meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Program ini merupakan kolaborasi strategis antara Kementerian PKP, Kementerian Dikdasmen, BPS, BP Tapera, dan BTN sebagai bank pelaksana, yang menyediakan 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia.

Inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Pemerintah bagi seluruh segmen masyarakat tidak hanya guru tapi juga tenaga kerja Indonesia, tenaga kesehatan masyarakat, petani, nelayan, dan buruh.

Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” ucap Ara dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan bahwa era Presiden RI Prabowo memberikan karpet merah kepada wong cilik.

“Saya sudah diperintahkan untuk mengutamakan kebijakan juga kepada wongcilik. Kalau karpet merah selama ini hanya buat investor, tetapi di era Presiden Prabowo, Presiden Prabowo juga meminta karpet merah untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil dan wongcilik,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, rakyat kecil yang tergolong kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu juga termasuk guru.

Berdasarkan catatan pemerintah, 483.416 guru masih belum memiliki rumah. Ara menganggap seharusnya politik anggaran menunjukkan keberpihakan kepada guru sebagai bukti negara menghargai pendidikan.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Dalam waktu dekat, Kementerian PKP juga akan mengalokasikan 20 ribu unit rumah untuk para pekerja migran yang kebanyakan di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.

Program subsidi rumah dialokasikan pula untuk bidan dengan total 10 ribu unit, perawat 15 ribu unit, serta tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit.

“Kami sudah alokasikan buat petani kita, buat nelayan kita, buat buruh kita. Dengan begitu, dengan bantuan BPS, supaya sasarannya betul-betul tepat sasaran, supaya rumah subsidi jangan lagi ada yang ditempati oleh orang-orang yang tidak berhak, yang memiliki penghasilan yang sudah di atas masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pikir era baru tepat sasaran sudah dimulai dengan BPS yang sangat bekerja profesional,” ungkap Menteri PKP.

“Kita doakan ke depan pengembang-pengembang makin banyak Angga-Angga baru (nama pengembang Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cikahuripan, Kabupaten Bogor, dengan kualitas platinum/rating tertinggi), sehingga kualitas-kualitas daripada rumah subsidi makin berkualitas, sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas,” ucap Ara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

“Pak Nixon sebagai Dirut BTN, sebagai motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat), mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia dari BTN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan data BTN, terdapat 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015, lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR. Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau taskforce di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia. Mari kita seperti kata Presiden Prabowo, mari kita bersihkan diri, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mulai, kita melayani rakyat sepenuh hati dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan serah terima secara simbolis untuk program perumahan subsidi untuk guru.

Ada 250 unit rumah yang telah diserahterimakan kunci yang secara simbolis dilakukan di kawasan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 250 unit rumah itu tersebar di Banda Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Ara berharap, para pengembang dapat membangun rumah dengan kualitas yang baik walaupun harganya terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terlebih lagi, masih banyak guru yang masuk kategori MBR.

"Sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas. Ini yang akan kita doakan," katanya dalam acara serah terima kunci untuk guru di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Sesudah rumah untuk guru, nantinya juga akan ada 20.000 rumah yang disiapkan untuk tenaga migran, 10.000 untuk bidan, 15.000 untuk perawat, dan tenaga kesehatan 5.000. Ke depan juga akan rumah yang disiapkan untuk petani dan nelayan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan program ini merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk para guru Indonesia sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Penyediaan rumah untuk guru dilakukan dengan kerja sama lintas sektor untuk membantu para guru di seluruh Indonesia untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

"Implementasi awal program ditandai dengan akad kredit atau KPR secara serentak hari ini sebesar 300 debitur baik secara onsite maupun maupun online yang tersebar di 8 wilayah, Bogor, Banda Aceh, Medan, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan sampai ke Jayapura," tutur Nixon.

Nantinya akan ada 20.000 unit rumah atau senilai Rp 3,4 triliun yang disiapkan untuk para guru di seluruh Indonesia hingga akhir tahun ini.

Dalam acara serah terima ini juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya.

Sebagai informasi, pemerintah tengah menyediakan rumah untuk masyarakat, termasuk guru. Ara mengatakan, ada 20 ribu unit rumah yang akan diserahkan untuk para guru.

"Totalnya kita 20 ribu unit rumah. Dan nanti pada saat penyerahan kunci (secara) simbolis pada tanggal 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah," katanya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/3/2025).

(abr/zlf)

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Kami mengalokasikan total 30.000 unit untuk tenaga kesehatan masyarakat sebagai komitmen Presiden Prabowo guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis. Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga Kesehatan," ujar Ara dalam keterangannya dikutip pada Senin (24/3/2025).

Kuota 30.000 rumah subsidi untuk nakes tersebut terbagi menjadi 15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi atas terobosan pemberian bantuan perumahan bagi para nakes di seluruh Indonesia.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menyatakan kesiapan dalam mendukung program ini.

Pihaknya juga berkomitmen bekerja sama dengan BTN sebagai penyalur rumah subsidi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.

"Syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin," jelasnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah. Menurutnya, bantuan kepemilikan rumah subsidi baru yang sangat berarti bagi tenaga kesehatan.

"Kami akan menyosialisasikan berita baik ini ke seluruh Indonesia agar dapat dimanfaatkan dengan baik," pungkasnya.