Tangerang: Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari dikutip dari Antara, Jumat, 21 Maret 2025.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian PKP yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujar dia.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

(KIE)

Jakarta -

Sinar Mas Land melalui PT Cisadane Perdana dan Vasanta Group melalui PT Vasanta Daria Development melakukan seremoni perjanjian kerja sama pembentukan perusahaan gabungan yakni PT Sinergi Sinar Vasanta. Kehadiran PT Sinergi Sinar Vasanta bertujuan untuk mengembangkan proyek residensial dan komersial seluas kurang lebih 28 hektare di Depok, Jawa Barat.

Adapun kerja sama tersebut diwakili oleh President Director PT Cisadane Perdana Sherly Najoan dan Director PT Vasanta Daria Development Erick Wihardja di Marketing Office, BSD City, beberapa waktu lalu.

Dalam kolaborasi ini, kedua perusahaan akan mengembangkan kawasan yang mencakup sekitar 2.000 unit rumah dan area komersial di lokasi strategis di kawasan Telaga Golf Sawangan, sebuah kawasan yang telah berkembang pesat dan dilengkapi berbagai fasilitas. Proyek terbaru ini ditargetkan untuk mulai dipasarkan pada kuartal ketiga tahun 2025 dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan hunian dan ruang komersial di area tersebut.

"Kami melihat tingginya permintaan akan kawasan residensial yang dirancang dengan baik di Depok. Hunian ini akan menawarkan pengalaman hidup yang nyaman dalam kawasan yang terintegrasi di tengah lingkungan yang asri," kata Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta.

"Berada di lokasi yang dikelilingi ruang hijau serta danau alami, proyek ini menghadirkan kenyamanan hunian bernuansa hijau, sekaligus tetap terkoneksi dengan gaya hidup modern. Kami berharap hunian yang kami bangun nantinya akan menjadi pilihan ideal bagi para profesional, keluarga muda, maupun sebagai aset investasi," sambungnya.

Sementara itu, Group CEO Vasanta Group Denny Asalim mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut. Pihaknya optimistis kerja sama tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi properti di Depok.

"Kami sangat bangga dapat berkolaborasi dengan Sinar Mas Land, salah satu pengembang terkemuka di Indonesia yang telah sukses menghadirkan beragam produk properti unggulan. Dengan pengalaman luas dari Sinar Mas Land dan inovasi dari Vasanta Group, kami optimistis kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi produk properti di Depok, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor properti di Indonesia," ujar Denny.

Kawasan residensial dan komersial terbaru ini memiliki lokasi premium dan strategis dengan dua akses jalan utama, yakni Jalan Bojongsari dan Jalan Muchtar. Selain itu, kawasan tersebut terletak di antara dua ruas tol yakni Jalan Tol JORR 2 (Serpong-Cinere) dan Jalan Tol Desari (Depok-Antasari) yang akan semakin memudahkan mobilitas penghuni untuk menuju Jakarta, BSD City, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan kawasan lainnya di Jabodetabek.

Keunggulan proyek ini semakin diperkuat dengan berbagai fasilitas pendukung yakni fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Medis Aspen yang terakreditasi internasional dari Australia, Rumah Sakit Brawijaya dan RSUD Depok.

Sementara fasilitas pendidikan kawasan ini dekat dengan sekolah bertaraf internasional, kampus ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Pancasila dan Universitas Gunadarma. Kawasan ini juga berdekatan dengan The Park Sawangan Mall, serta gerai dan toko dari merek-merek terkemuka seperti Mitra 10, Hokben, Burger King, Vilo Gelato, dan Starbucks.

Kolaborasi antara Sinar Mas Land dan Vasanta Group dalam proyek ini mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam menghadirkan kawasan hunian berkualitas tinggi yang mengedepankan keseimbangan antara kenyamanan hidup modern dan keberlanjutan lingkungan. Dengan konsep perumahan yang inovatif dan fasilitas lengkap, proyek ini diharapkan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari hunian premium di Depok.

(sls/SINARMAS LAND)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali mengusulkan pengadaan KRL Ekspres rute Stasiun Maja/Tigaraksa-Stasiun Palmerah.

Ara mengusulkan ini karena komuter yang bekerja di Jakarta mencapai ribuan dari kawasan-kawasan permukiman.

Dia menyampaikan ini saat menjajal KRL untuk melakukan kunjungan kerja ke proyek Ciputra Group di Maja, Kamis (20/03/2025).

"Bapak bikin jalur khusus, satu kereta, Pak, non-stop. Jadi supaya lebih efisien, enggak usah berhenti, Pak. Nah, itu harusnya lebih murah, Pak. KA enggak usah berhenti, enggak ada biaya, Pak, dan lebih cepat, jadi segmented," ujar Ara kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Risal Wasal yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

Ara juga mengusulkan KRL Ekspres itu memiliki kartu berlangganan yang bisa dibayar penumpang pada awal pembelian.

Menurut Ara, Kereta Ekspres bisa membuat biaya perjalanan penumpang menjadi lebih murah dan lebih cepat sampai ke tujuan.

"Bapak tetap bikin kereta yang umum, Pak, yang berhenti-berhenti. Jadi dua-duanya tetap jalan. Jadi Bapak enggak kehilangan yang begini (banyak pelanggan) ," kata Ara.

Menanggapi hal itu, Risal mengatakan bahwa usulan itu mungkin saja dijalankan bila ada jalur kereta khusus.

"Waktu lebih efisien, tapi dia (KRL Ekspres dan karcis berlangganan) menghilangkan penumpang yang enggak kami angkut," ucap Risal.

Usulan Ara soal pengadaan KRL Ekspres sebelumnya pernah ia sampaikan ketika menengok proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang, Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” pungkas Ari.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

Jakarta -

Sebanyak 2 juta orang telah mendapatkan Makan Bergizi Gratis hingga Maret 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Untuk diketahui, total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

Keberlangsungan program MBG ini melibatkan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi. Sri Mulyani menjelaskan program MBG diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat kategori bawah hingga membantu UMKM.

"Selain untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, MBG juga diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga dan mendorong perekonomian lokal dengan melibatkan nelayan, petani, dan UMKM dalam rantai pasoknya," jelasnya.

Rincian 2 Juta Orang Penerima MBG:

- Siswa pra SD sebanyak 111.127 orang;
- Siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang;
- Siswa SMP/MTs sebanyak 578.465 orang;
- Siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang;
- Santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang;
- Siswa SLB sebanyak 4.548 orang;
- Balita sebanyak 7.811 orang;
- Ibu hamil sebanyak 1.835 orang; dan
- Ibu menyusui sebanyak 2.613 orang

(ada/ara)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kanan) melihat maket didampingi Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata (kanan) dan Senior Director Ciputra Group Agus Surya (kedua kiri) saat melakukan kunjungan kerja di Perumahan Citra Maja City, Maja, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (20/3/2025). Maruarar Sirait meninjau proyek perumahan yang dicanangkan pemerintah sebagai Kota Baru Publik sebagai upaya untuk mewujudkan program penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat.

KOMPAS.com -Ciputra Group menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan ini disampaikan seiring dengan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepada Kompas.com, Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menyambut positif langkah pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Budiarsa menilai bahwa dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyediaan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program ini.

"Kalau yang 3 juta rumah itu, pasti untuk kita positif sekali, apalagi pemerintah memberi dukungan untuk pengadaan rumah. Misalnya dengan fasilitas-fasilitasnya, insentifnya, infrastrukturnya, itu yang penting sekali. Kalau tanpa itu, nggak mungkin (terlaksana)," tutur Budiarsa saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Citra Maja City, Kamis (20/3/2025).

Dengan dukungan infrastruktur, insentif, dan fasilitas lainnya, Ciputra Group yakin program 3 Juta Rumah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kota Baru Publik

Ciputra Group sendiri berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, perusahaan siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah.

Budiarsa pun menjelaskan Citra Maja City yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Kota Baru Publik yang terus berjalan dan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Saat ini, Citra Maja City telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, hiburan anak, waterpark, dan theme park.

Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun kota yang mandiri dan nyaman bagi penghuninya.

Selain itu, Ciputra Group juga menerapkan 10 Minute City, sebuah konsep yang memastikan bahwa semua fasilitas dapat dijangkau dalam waktu hanya 10 menit dari tempat tinggal.

"Dengan adanya fasilitas shuttle bus yang terintegrasi dengan Stasiun Maja sebagai implementasi Transit Oriented Development (TOD), Citra Maja City menjadi mudah diakses dan terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penghuni yang saat ini mencapai 12.000 jiwa," tuntas Budiarsa.

KOMPAS.com -Ciputra Group menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan ini disampaikan seiring dengan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepada Kompas.com, Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menyambut positif langkah pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Budiarsa menilai bahwa dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyediaan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program ini.

"Kalau yang 3 juta rumah itu, pasti untuk kita positif sekali, apalagi pemerintah memberi dukungan untuk pengadaan rumah. Misalnya dengan fasilitas-fasilitasnya, insentifnya, infrastrukturnya, itu yang penting sekali. Kalau tanpa itu, nggak mungkin (terlaksana)," tutur Budiarsa saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Citra Maja City, Kamis (20/3/2025).

Dengan dukungan infrastruktur, insentif, dan fasilitas lainnya, Ciputra Group yakin program 3 Juta Rumah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kota Baru Publik

Ciputra Group sendiri berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, perusahaan siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah.

Budiarsa pun menjelaskan Citra Maja City yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Kota Baru Publik yang terus berjalan dan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Saat ini, Citra Maja City telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, hiburan anak, waterpark, dan theme park.

Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun kota yang mandiri dan nyaman bagi penghuninya.

Selain itu, Ciputra Group juga menerapkan 10 Minute City, sebuah konsep yang memastikan bahwa semua fasilitas dapat dijangkau dalam waktu hanya 10 menit dari tempat tinggal.

"Dengan adanya fasilitas shuttle bus yang terintegrasi dengan Stasiun Maja sebagai implementasi Transit Oriented Development (TOD), Citra Maja City menjadi mudah diakses dan terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penghuni yang saat ini mencapai 12.000 jiwa," tuntas Budiarsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza mengatakan bahwa 726 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) sudah aktif.

Helvi menyebutkan, 726 dapur SPPG itu tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.

"Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah," ujar Helvi dalam sambutannya pada webinar perluasan keterlibatan UMKM dalam program MBG, Kamis (20/3/2025).

Helvi mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 171 triliun dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.

“Program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang,” kata Helvi.

Helvi menyebutkan, perputaran ekonomi dalam program makan bergizi gratis juga sangat besar

“Dengan estimasi Rp 30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp 600 juta per bulan,” ucap Helvi.

Untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.

"Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribusi produk pangan," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi business matching antara petani, UMKM, platform digital, dan ritel guna memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar lebih luas.

Jakarta -

Pemerintah tengah menyediakan rumah bagi masyarakat, termasuk yang berprofesi sebagai guru. Kabar baiknya, ribuan guru sudah bisa menerima rumah mulai minggu depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan 20 ribu unit rumah akan diserahkan untuk guru-guru. Rumah tersebut berlokasi di Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, Jayapura.

"Kemudian doakan mohon doanya kita tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru," ujar Ara dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/3/2025).

Ara menyebutkan sebanyak 250 rumah akan disalurkan kepada guru pada 25 Maret 2025 mendatang.

"Totalnya kita 20 ribu unit rumah. Dan nanti pada saat penyerahan kunci (secara) simbolis pada tanggal 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP pernah mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun rumah untuk guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan para guru tinggal di dekat tempatnya mengajar.

Pada Jumat (7/3), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Mendikdasmen Abdul Mu'ti, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah bertemu di Kantor Kementerian PKP untuk berdiskusi terkait rencana pembangunan rumah untuk guru serta konsolidasi data BPS.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Di sisi lain, Abdul Mu'ti menyebutkan target pembangunan rumah untuk guru sebanyak 20.000 unit rumah. Pembangunan rumah tersebut nantinya akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Adapun, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," tutur Abdul Mu'ti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)