Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025 sebesar Rp306 triliun yang terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah Rp50 triliun.

Penghematan sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp17,9 triliun, yang semula Rp31,5 triliun hanya menyisakan Rp5,7 triliun, hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, pegawai honorer sementara waktu dirumahkan. Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal, subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan perbatasan.

Anggaran Rp17,5 triliun yang dipangkas, termasuk subsidi transportasi yang meliputi (1) Perhubungan darat (angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan dan angkutan perkotaan mendukung IKN); (2) Perhubungan Udara (angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo); (3) Perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di 6 lintas KA: dan (4) Perhubungan Laut (penyelenggaraan angkutan Tol Laut, angkutan perintis laut, dan kapal ternak).

Semula per 1 Februari 2025 semua operator yang mengoperasikan moda angkutan yang mendapat subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan, agar melakukan penundaan layanan beroperasi. Namun dini hari (masih pada hari yang sama) ada surat pembatalan penundaan layanan itu, sehingga semua layanan angkutan umum tetap beroperasi seperti semula.

Jika benar ditunda, akan besar dampaknya terhadap pengangguran ribuan pekerja transportasi dan melumpuhkan akses layanan transportasi bagi warga menengah ke bawah yang memang mengandalkan fasilitas transportasi umum untuk aktivitas kesehariannya. Akan sangat mengganggu dan menghambat perekonomian masyarakat dan daerah .

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp110,9 triliun dipangkas Rp81,3 triliun, menyisakan Rp 29,6 triliun. Dapat dikatakan sangat minim anggaran membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.

Program Inpres Jalan Daerah (IJD) memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.

Dampaknya sudah nyata, menghambat proses perbaikan jalur rel kereta api atau KA terdampak banjir di Kilometer (km) 32+5/7 antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Arah kebijakan 2045

Arah Kebijakan BPP Tahun Anggaran 2026, menyebutkan Program Utama adalah Makan Gizi Gratis, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Perumahan, dan Pertahanan dan Keamanan. Sementara program pendukung hanya Pendidikan dan kesehatan.

Infrastruktur dan transportasi tidak dimasukkan sebagai program pendukung. Apakah bisa efektif program utama dan pendukung tanpa adanya dukungan infrastruktur dan transportasi? Rasanya tidak, karena daerah miskin dipastikan aksesibilitas sangat buruk dengan tidak adanya infrastuktur dan transportasi yang memadai. Pada akhirnya, daerah-daerah seperti itu tetap miskin dan inflasi tinggi, perekonomian tidak berjalan, kesejahteraan tidak tercapai. Akan bermanfaat maksimal jika mendapat dukungan infrastruktur dan transportasi.

Menuju Indonesia Emas 2045, semestinya infrastruktur dan transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur dan transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat.

Anggaran subsidi transportasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp12,39 triliun bersumber Kementerian Perhubungan Rp4,49 triliun (35,7%) dan Kementerian Keuangan Rp7,9 triliun (64,3%). Subsidi transportasi bersumber Kemenhub untuk Perhubungan Darat Rp1,49 triliun (Angkutan Perkotaan 11 Kota Rp 500 miliar), Perkeretaapian Rp200,09 miliar, Perhubungan Udara Rp750 miliar, dan Perhubungan Laut Rp 1,95 triliun. Sementara, yang melalui DIPA Kemenkeu diperuntukkan subsidi PSO Perkeretaapian Rp4,7 triliun dan subsidi PSO Transportasi Laut Rp3,2 triliun. Sebaiknya semua anggaran subsidi transportasi dialihkan ke DIPA Kemenkeu.

Pemerintah harus mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk penyelenggaraan angkutan umum di daerah. Pasalnya, data Kementerian ESDM (2012), menunjukkan 93 persen subsidi BBM dinikmati warga mampu (memiliki kendaraan pribadi). Sementara, angkutan barang menikmati 4 persen dan angkutan umum cuma 3 persen.

Dampak angkutan umum

Angkutan umum tidak berbicara soal kemacetan, tetapi korelasinya besar terhadap kemiskinan. Daerah miskin biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk. Menyayangkan pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan. Penyelenggaraan angkutan umum untuk memikirkan kaum fakir yang terpinggir.

Demikian juga yang disampaikan Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada Profesor Danang Parikesit dalam FGD Arah Pembangunan Transportasi Darat yang ditaja oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dinyatakan, bahwa biaya transportasi masyarakat saat ini sudah mencapai 40%, dan sudah mengarah kepada pemiskinan masyarakat.

Biaya transportasi merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang mobilitas melakukan aktivitas penunjang kegiatan bekerja atau aktivitas lainnya. Mengutip hasil perhitungan Dinas Perhubungan Pekanbaru (2023), warga kota Pekanbaru mengeluarkan biaya transportasi per bulan sekitar Rp 1.060.000 (34 persen) dari pendapatan bulanan.

Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya. Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.

Berdasarkan Studi Tingkat Kemanfaatan Layanan Trans Jateng di Koridor Purwokerto ? Purbalingga dan Kutoarjo ? Magelang yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, besarnya pengeluaran transportasi per bulan pengguna Bus Trans Jateng sebelum menggunakan Bus Trans Jateng, 28 persen - 31 persen. Setelah menggunakan Bus Trans Jateng menjadi 9 persen - 15 persen (penurunan 50 persen).

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, alokasi BBM terbesar digunakan terbanyak oleh kendaraan pribadi (53% mobil dan 40% sepeda motor) dan angkutan barang 45. Sisanya 3% digunakan oleh transportasi umum. Negara ini perlu melakukan penghematan BBM, lantaran sekarang 50% lebih BBM sudah impor. Satu-satunya yang dapat dilakukan itu adalah memperbanyak layanan transportasi umum di seluruh pelosok negeri. Agar penggunaan BBM lebih hemat dan subsidi BBM dari APBN berkurang.

Jumlah penumpang Program Teman Bus di 10 kota dengan skema buy the service (BTS) mengalami tren peningkatan. Sebanyak 62% penumpang beralih dari sepeda motor ke Bus BTS (Direktorat Angkutan Jalan, 2023). Mayoritas pengguna Bus BTS adalah perempuan, pekerja (buruh), lansia, disabilitas dan anak-anak.

Jika semua kawasan permukiman yang dibangun perumahan disertai layanan angkutan umum dapat dipastikan tidak akan banyak lagi perumahan yang mangkrak.

Ketegasan Presiden untuk hemat anggaran perawatan jalan

Karut-marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia. Ada 12 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan logistik (Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangunan Kewilayahan, Kemenhub, Kemen. PU, Kepolisian RI, Kemenperin, Kemendag, Kemenaker, Kemendagri, Kemen. BUMN, Kemen. ESDM, dan Bappenas).

Sejak 2017, Kementerian Perhubungan sudah memulai melakukan pembenahan, namun selalu gagal karena ada penolakan dari Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Persoalan transportasi ini hanya bisa dibereskan dengan ketegasan presiden. Karut-marut angkutan logisitk segera dibenahi supaya anggaran pemeliharaan jalan tidak selalu meningkat setiap tahun.

Truk ODOL sudah merusak jalan. Data Kemen. PUPR (2016) menyebutkan Rp43 triliun digunakan untuk perawatan jalan yang semetinya saat itu hanya Rp29 triliun sudah cukup. Jika permasalah truk over dimension overload (ODOL) bisa dibereskan, dapat menghemat anggaran perawatan jalan dan dialihkan untuk pembangunan jalan kabupaten/kota melalui Inpres Jalan Daerah.

Berdasarkan SK Menteri PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, panjang jalan keseluruhan di Indonesia adalah 529.132,19 kilometer. Panjang jalan di Indonesia berdasarkan kewenangan, jalan kota/kabupaten 433.654,4 km (82,05%), kemantapan untuk jalan jalan kota/kabupaten 62%. Jalan kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap (jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat) adalah 38%.

Masalah lainnya soal jalan rusak, dari data yang dia himpun Perum Damri (2021), ada 14 persen ruas total jaringan jalan yang dilalui Angkutan Jalan Perintis dalam kondisi rusak. Jalan terpanjang yang kondisinya rusak terdapat di Sulawesi Selatan. Kerusakan jalan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahanan kendaraan.

Berdasarkan data Perum Damri (2024), terdapat 34 trayek angkutan jalan perintis ke kawasan permukiman transmigrasi. Prov. Sulawesi Tenggara 1 trayek, Prov. Sumatera Utara 1 trayek, Prov. Gorontalo 3 trayek, Prov. Maluku 3 trayek, Prov. Papua Barat Daya 2 trayek, Prov. Papua 1 trayek, Prov. Papua Selatan 7 trayek, Prov. Maluku Utara 3 trayek, Prov. Sulawesi Barat 1 trayek, Prov. Kepulauan Riau 2 trayek, dan Prov. Jambi 9 trayek.

Program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk membantu memperlancar Angkutan Jalan Perintis. Sangat diperlukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menentukan tahapan perbaikan jalan dan jembatan rusak yang dilewati angkutan jalan perintis termasuk ke kawasan transmigrasi.

Jika jalan kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap berkurang, maka distribusi barang dan orang akan lebih lancar. Trayek angkutan barang perintis akan bisa lebih banyak lagi. Sekarang baru 9 trayek angkutan barang perintis, mau menambah trayek angkutan barang terkendala banyak jalan rusak. Program angkutan barang perintis untuk melanjutkan distribusi barang yang diangkut Tol Laut.

Tol laut memiliki banyak manfaat, di antaranya menurunkan disparitas harga barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antarpulau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir, mengurangi angka pengangguran, membangun infrastruktur, dan membantu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Keberadaan angkutan Tol Laut baru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah singgahan kapal tol laut. Belum mengapai daerah pedalaman, sehingga perlu diperbanyak angkutan barang perintis. Juga menggapai pulau-pulau kecil sekitarnya (seperti di Prov. Maluku Utara, Prov. Maluku, Prov. Papua Barat Daya, Kab. Pangkajene Kepulauan), sehingga diperlukan subsidi feeder kapal tol laut.

Anggaran keselamatan jangan dihilangkan

Angka kecelakaan tinggi, korban terbanyak di usia produktif. Korea Selatan butuh 20 tahun untuk bisa turun 60 persen angka kecelakaan. Data Korlantas Polri (2024), data kecelakaan lalu lintas untuk usia terbanyak 6 ? 25 tahun (pelajar/mahasiswa) sebanyak 39,48%. Kelompok usia produktif 25 ? 55 tahun sebesar 39,26%. Setiap jam 4 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. Anggaran operasional Komite Nasional Transportasi Nasional (KNKT) tidak memenuhi kebutuhan.

Anggaran pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian melalui infrastructure maintenance operation (IMO) selalu berkurang setiap tahun. Padahal panjang jaringan kereta bertambah setiap tahu, jika hal ini begini terus akan rawan kecelakaan di perkeretapian.

Anggaran rutin rampcheck terhadap angkutan wisata dan angkutan barang di jembatan timbang harus ada.

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dibubarkan, sehingga tidak ada institusi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek keselamatan transportasi darat di Indonesia.

Mimpi Indonesia Maju

Indonesia telah memiliki peta jalan untuk menuju target Indonesia Emas 2045. Saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa target capaian dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi. Pada 2024, target-target tersebut resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Negara maju adalah negara yang sudah memiliki jaringan transportasi umum, fasilitas pejalan kaki, jalur pesepeda, akses layanan transportasi bagi disabilitas dan lansia bagus. Pejabat dan masyarakat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. lantaran, jangkauan layanan angkutan umum perkotaan sudah bisa mengcover 90% wilayah, seperti halnya angkutan umum di Jakarta (walau belum banyak yang beralih ke angkutan umum).

Angka kecelakaan rendah, partisipasi masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas cukup tinggi, akses jaringan jalan kabupaten/kota mantap dan pelayanan angkutan umum sampai ke pelosok negeri.

Program MBG sangat baik, namun harus selektif dan terencana dengan cermat supaya tidak mengurangi apalagi mengorbankan anggaran kebutuhan dasar masyarakat.

Demikian Bapak Presiden Prabowo Subianto, harapan kami agar anggaran infrastruktur, transportasi, dan keselamatan transportasi tidak ikut dipangkas. Masih banyak program lain yang bisa dihemat, misal fasilitas sarana dan prasarana pejabat negara maupun pejabat daerah yang tidak penting dikurangi bahkan ditiadakan, seperti mobil dinas dan perjalanan dinas tidak penting. Terima kasih.

Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025 sebesar Rp306 triliun yang terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah Rp50 triliun.

Penghematan sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp17,9 triliun, yang semula Rp31,5 triliun hanya menyisakan Rp5,7 triliun, hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, pegawai honorer sementara waktu dirumahkan. Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal, subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan perbatasan.

Anggaran Rp17,5 triliun yang dipangkas, termasuk subsidi transportasi yang meliputi (1) Perhubungan darat (angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan dan angkutan perkotaan mendukung IKN); (2) Perhubungan Udara (angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo); (3) Perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di 6 lintas KA: dan (4) Perhubungan Laut (penyelenggaraan angkutan Tol Laut, angkutan perintis laut, dan kapal ternak).

Semula per 1 Februari 2025 semua operator yang mengoperasikan moda angkutan yang mendapat subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan, agar melakukan penundaan layanan beroperasi. Namun dini hari (masih pada hari yang sama) ada surat pembatalan penundaan layanan itu, sehingga semua layanan angkutan umum tetap beroperasi seperti semula.

Jika benar ditunda, akan besar dampaknya terhadap pengangguran ribuan pekerja transportasi dan melumpuhkan akses layanan transportasi bagi warga menengah ke bawah yang memang mengandalkan fasilitas transportasi umum untuk aktivitas kesehariannya. Akan sangat mengganggu dan menghambat perekonomian masyarakat dan daerah .

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp110,9 triliun dipangkas Rp81,3 triliun, menyisakan Rp 29,6 triliun. Dapat dikatakan sangat minim anggaran membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.

Program Inpres Jalan Daerah (IJD) memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.

Jakarta -

Lahan seluas 3.100 meter persegi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sengketa. Di atas lahan tersebut saat ini telah dibangun beberapa properti yakni 19 unit rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depan perumahan tersebut.

Pada akhir pekan lalu, terjadi keributan di lahan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS menyatakan pemilik tanah yang sah adalah Hj. Mimi Jamilah, bukan pengembang perumahan dan ruko tersebut.

Semua warga yang membeli properti di lahan 3.100 meter persegi itu diminta untuk mengosongkan rumah karena bangunan tersebut akan dihancurkan.

Keputusan ini menimbulkan perlawanan dari pemilik properti. Mereka menolak adanya penggusuran karena mereka juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan properti tersebut.

Di antara warga yang menolak tersebut, ada satu pemilik ruko yang akhirnya memilih mengikuti kemauan pihak Hj. Mimi Jamilah. Pihak penggugat memang memberikan syarat kepada pemilik properti yang ingin bertahan agar membayar tanah Rp 2,5 juta per meternya.

"Pertama, mungkin saat tanggal 30 Januari kemarin, saat dieksekusi (hari penggusuran terjadi) perumahan belakang ruko kami, memang ada salah satu yang kami kenal. Dan saya mengajukan untuk minta kebijakan supaya kantor saya tidak dieksekusi. Nah ternyata ada solusi, ada negosiasi (membayar lahan kembali)," kata Nina, Direktur PT Java Nara Ichi Seiko kepada detikProperti, Selasa (4/2/2025).

Nina mengungkapkan ruko tersebut baru ia tempati selama 3 bulan. Ruko tersebut memiliki luas 20x2 meter, terdiri dari 3 lantai. Maka, dengan biaya Rp 2,5 juta kisaran biaya pembelian lahan kembali yang harus dibayarkan sekitar Rp 100 juta. Setelah itu, rukonya menjadi satu-satunya unit yang listriknya tidak dipadamkan oleh pihak Hj. Mimi Jamilah.

"Ada biaya tanah per meternya. Info kemarin saya Rp 2,5 juta. Tapi dia (penggugat) tidak saklek, nggak harus langsung bayar (bisa DP). Itu yang saya suka," ujar Nina.

Ia merasa membayar lahan lagi jauh lebih efisien daripada harus pindah tempat. Sebab, pindahan mengganggu aktivitas kantornya yang setiap hari harus melayani beberapa klien.

"Kalau ada penambahan biaya, saya siap. Walaupun baru 3 bulan, tapi karena ini tempat usaha dan saya bilang tadi ini milik sendiri, saya pikir, saya tidak mau ribut-ribut sampai mengganggu aktivitas kegiatan usaha saya," jelasnya.

Nina menuturkan transaksi biaya mediasi belum berjalan. Sebab, mediasi harus dihadiri oleh seluruh pemilik ruko dan pemilik rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 di hadapan pihak Hj. Mimi Jamilah. Untuk jadwal pertemuannya belum ditentukan, tetapi pada Senin (10/2/2025) akan ada sidang gugatan balik dari warga yang terancam digusur.

Ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ada pun nilai satu unit ruko yang ditempati Nina menurut Ketua RT 8 Ririn, sekitar Rp 1,2-1,5 miliar. Nina menambahkan seluruh ruko hanya bisa dibeli. Namun, ada ruko yang dibeli untuk disewakan kepada orang lain.

Kemudian, Nina menceritakan awal mula ia mendengar kabar bahwa lahan kantornya merupakan lahan sengketa. Ia mengetahuinya dari Ririn yang mengirimkan surat resmi dari pengadilan. Pada saat menerima kabar tersebut, ia tidak percaya karena pihaknya memiliki sertifikat hak milik atas properti tersebut.

"Dia kasih tau, 'Tanggal 20 siap-siap barang-barang (pindahan)'. Saya bilang, 'Saya tetap bertahan'. Tapi tanggal 20 tidak ada (penggusuran). Tanggal 30, jam 6 pagi saya lihat ruko saya memang sudah banyak (datang) aparat satu per satu. Ternyata eksekusi tanggal 30, 10 hari setelahnya," tutur Nina.

Ia berharap secepatnya masalah ini bisa selesai agar tidak mengganggu aktivitas bisnis kantornya. Ia berkomitmen akan melakukan negosiasi dengan membayar kembali nilai lahan yang ditawarkan oleh pihak Hj. Mimi Jamilah.

"Kalau saya intinya, kalau memang harus nego, saya nego," imbuhnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Lahan seluas 3.100 meter persegi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menjadi sengketa. Di atas lahan tersebut saat ini telah dibangun beberapa properti yakni 19 unit rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depan perumahan tersebut.

Pada akhir pekan lalu, terjadi keributan di lahan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS menyatakan pemilik tanah yang sah adalah Hj. Mimi Jamilah, bukan pengembang perumahan dan ruko tersebut.

Semua warga yang membeli properti di lahan 3.100 meter persegi itu diminta untuk mengosongkan rumah karena bangunan tersebut akan dihancurkan.

Keputusan ini menimbulkan perlawanan dari pemilik properti. Mereka menolak adanya penggusuran karena mereka juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan properti tersebut.

Di tengah deretan ruko dan rumah yang kosong, ada salah satu ruko yang terlihat masih beroperasi saat tim detikcom berkunjung ke lokasi. Ruko tersebut merupakan milik PT Java Nara Ichi Seiko.

Direktur PT Java Nara Ichi Seiko, Nina, mengungkapkan ia bertahan di sana karena memegang SHM yang sah atas properti tersebut. Selain itu, sebagai pelaku usaha, tentu tidak mudah untuk pindah tempat, apalagi kantornya baru saja menempati tempat tersebut selama 3 bulan.

Ia bersama pemilik ruko lainnya, warga perumahan, dan pihak pengembang saat ini telah mengajukan gugatan balik kepada Pengadilan Negeri Cikarang terkait putusan penggusuran properti mereka.

Di samping itu, ia mencari solusi lain bagaimana kantornya tetap dapat beroperasi serta listrik dan airnya tidak dipadamkan. Sebab, imbas dari perintah eksekusi yang terjadi pada Kamis (30/1/2025) lalu, air dan listrik di properti mereka mati.

Ia mendapat penawaran dari perwakilan pihak Hj. Mimi Jamilah, jika ia bisa membeli lahan rukonya Rp 2,5 juta per meter sebagai syarat rukonya tidak digusur.

"Saya bertahan karena SHM. Dari sana (pihak Mimi Jamilah) ngasih toleransi, menawarkan harga ke saya (untuk membeli lahan). Saya dikasih waktu (untuk mempertimbangkan penawaran tersebut)," kata Nina kepada detikProperti Rabu (5/2/2025).

Ia mempertimbangkan tawaran tersebut asalkan kantornya dapat beroperasi. Namun, transaksi biaya pembelian lahan tersebut belum terjadi. Sebab, penawaran tersebut termasuk dalam langkah mediasi dan harus dihadiri oleh seluruh pemilik ruko dan pemilik rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2. Untuk jadwal pertemuannya Nina mengatakan belum ditentukan.

Setelah ia menyatakan minat, pihak Hj. Mimi Jamilah membiarkan listrik dan air di rukonya berfungsi.

"Kalau ada penambahan biaya, saya siap. Walaupun baru 3 bulan, tapi karena ini tempat usaha dan saya bilang tadi ini milik sendiri, saya pikir, saya tidak mau ribut-ribut sampai mengganggu aktivitas kegiatan usaha saya," jelasnya.

Ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ada pun nilai satu unit ruko yang ditempati Nina menurut Ketua RT 8 Ririn, sekitar Rp 1,2-1,5 miliar. Nina menambahkan seluruh ruko hanya bisa dibeli. Namun, ada ruko yang dibeli untuk disewakan kepada orang lain.

Nina juga menceritakan awal mula ia mendengar kabar bahwa lahan kantornya merupakan lahan sengketa. Ia mengetahuinya dari Ririn yang mengirimkan surat resmi dari pengadilan. Pada saat menerima kabar tersebut, ia tidak percaya karena pihaknya memiliki sertifikat hak milik atas properti tersebut.

"Dia kasih tau, 'Tanggal 20 siap-siap barang-barang (pindahan)'. Saya bilang, 'Saya tetap bertahan'. Tapi tanggal 20 tidak ada (penggusuran). Tanggal 30, jam 6 pagi saya lihat ruko saya memang sudah banyak (datang) aparat satu per satu. Ternyata eksekusi tanggal 30, 10 hari setelahnya," tutur Nina.

Ia berharap secepatnya masalah ini bisa selesai agar tidak mengganggu aktivitas bisnis kantornya. Ia berkomitmen akan melakukan negosiasi dengan membayar kembali nilai lahan yang ditawarkan oleh pihak Hj. Mimi Jamilah.

Simak juga Video 'AHY Beberkan Pesan Penting dari Jokowi soal Lahan IKN':

(aqi/das)

Jakarta -

Pada akhir pekan lalu, ramai kabar di media sosial soal penggusuran perumahan di daerah Bekasi oleh juru sita pengadilan. Padahal warga yang menjadi korban mengaku sudah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Tim detikcom mencobadatang ke lokasi untuk melihat dari dekat pada Selasa (4/2/2025). Perumahan tersebut berlokasi di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Perumahan tersebut berada di pinggir jalan yang ramai. Satpam yang berjaga di depan perumahan tidak mengizinkan kami berkeliling, hanya bisa sampai bagian depan dan samping.

Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Rumah-rumah di sana masih utuh, tidak ada tanda kerusakan berat. Namun, beberapa kondisinya sudah kosong, tidak ada penghuni dan barang-barang di dalamnya, terutama rumah di bagian samping. Beberapa rumah juga ada yang masih dalam pembangunan.

Selain rumah, di dalam komplek tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi semak belukar. Bidang tanah ini juga termasuk dalam tanah sengketa tersebut.

Kemudian di bagian depan perumahan terdapat 8 unit ruko yang juga berdiri di lahan sengketa. Ruko-ruko tersebut saat ini tidak beroperasi dan listriknya dipadamkan. Hanya 1 ruko yang tetap beroperasi karena pemiliknya berniat melakukan mediasi dengan pihak penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah.

Menurut Ketua RT 8 Ririn, terdapat 27 bidang tanah yang bersengketa, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Beberapa rumah yang berada di lahan bersengketa juga belum seluruhnya terbangun.

Ririn menjelaskan, di samping rumah yang berada di lahan sengketa, ada sekitar 30 unit rumah yang merupakan rumah lama yang status tanahnya aman dari kasus ini.

"Banyak yang belum jadi rumahnya. Yang (rumah) lama 30-an rumah," kata Ririn saat ditemui di Bekasi.

Ririn menuturkan warga yang menjadi korban dalam kasus ini telah mengosongkan properti mereka sejak Kamis (30/1/2025) saat hari eksekusi. Waktu penggusuran rumah ini mundur 10 hari dari jadwal yang tertulis dalam surat pemberitahuan yakni seharusnya pada Senin (20/1/2025).

Warga yang menjadi korban sempat melakukan perlawanan di depan gerbang dan bertahan di properti mereka. Namun, pada Kamis itu, juru sita dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sudah meminta mereka untuk segera mengosongkan barang di rumah. Listrik dan air pun sudah dicabut. Menurut warga sekitar yang setiap hari berjualan di dekat perumahan, area ruko pada malam sangat gelap sejak hari itu.

"Makanya udah nggak ada yang dagang. Udah pada pindah. Kalau malam gelap itu, listriknya udah dipadamin," ujar Yani, salah satu pedagang yang berjualan di seberang perumahan kepada detikProperti.

Jumlah lahan yang bersengketa mencapai 3.100 meter persegi yang mencakup Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depannya. Rumah-rumah tersebut bernilai Rp 600-700 jutaan. Sementara itu untuk ruko bernilai Rp 1,2-1,5 miliar per unitnya.

Di depan perumahan saat ini sudah terpasang plang kepemilikan lahan atas nama Hj Mimin Jamilah.

"Tanah ini milik Hj. Mimi Jamilah seluas 36.030 m2 berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS," tulis plang kepemilikan lahan yang dipasang pada hari penggusuran.

(aqi/das)

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha Arsjad Rasjid sekaligus Co-founder 5P Global Movement mempromosikan ideologi pancasila dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di forum World Leaders Summit on Children’s Rights 2025.

Dalam forum tersebut Arsjad bergabung dengan pemimpin dunia seperti Queen Rania of Jordan, Wakil PM Italia - Antonio Tajani, Presiden RI ke-V Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden ECB dan PM Italia - Mario Draghi, Presiden FIFA - Gianni Infantino serta pemenang nobel perdamaian - Kailash Satyarthi.

Dalam pidatonya, Arsjad menekankan bahwa anak-anak adalah sumber kebahagiaan dan simbol cinta tetapi juga kelompok paling rentan. Namun, mereka kini makin menjadi korban dan kehilangan hak dasar untuk hidup bahagia dan aman.

Arsjad menyoroti pentingnya kebijakan yang selalu berpihak pada anak-anak dan mengajak para pemimpin dunia untuk bertanya

“Apakah keputusan ini akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka?" katanya lewat rilisnya, Selasa (4/2/2025).

Arsjad juga menegaskan bahwa Pancasila dapat menjadi model kebijakan internasional dalam perlindungan anak. Salah satu kebijakan yang lahir dari sana adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG),

"Inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang memastikan anak-anak mendapatkan akses nutrisi yang layak sebagai hak dasar mereka," ujar Arsjad.

Sebagai pendiri 5P Global Movement, Arsjad mengajak dunia untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak.

World Leaders Summit on Children's Rights 2025 ditutup dengan pidato Paus Fransiskus yang menyerukan persatuan global dalam memperjuangkan hak anak dan membangun dunia yang lebih adil bagi generasi mendatang.

Kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect.

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 ini.

Ia menuturkan bahwa mengingat kondisi dunia yang masih dipenuhi ketidakpastian pada tahun ini, maka tidak banyak yang dapat diharapkan dari perekonomian global untuk mendorong pertumbuhan dalam negeri.

“Memang dari sisi (ekonomi) global tidak banyak yang bisa kita harapkan. Nah, berarti kan kalau globalnya tidak banyak diharapkan, kita larinya (berharapnya) ke (ekonomi) lokalnya atau domestiknya,” kata Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

“Yang penting dua program ini harus kelihatan eksekusinya di tahun ini, karena kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect,” ujarnya pula.

Bambang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal dengan menggunakan bahan pangan yang berasal dari produsen lokal, sementara Badan Gizi Nasional maupun aparat terkait berperan sebagai lembaga pengawas.

Ia mengatakan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga kualitas serta standardisasi pelaksanaan program tersebut demi mencegah insiden yang tidak diinginkan, misalnya keracunan makanan.

“Tetap ada (pengawasan) karena namanya standar (operasional), apalagi di makanan. Ada satu orang keracunan atau sakit perut saja itu bisa jadi isu besar. Penting sekali untuk memastikan Makan Bergizi Gratis ini bisa menggerakkan ekonomi di tingkat lokal,” ujarnya.

Terkait program pembangunan 3 juta rumah, Bambang menuturkan bahwa program tersebut dapat menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025, karena sektor properti merupakan sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi paling luas dan merata.

“Sejak saya di UI (Universitas Indonesia) dulu masih aktif sebagai peneliti dan dosen, kami sering melakukan analisa mengenai sektor apa di republik ini yang memberikan efek berganda paling besar, ternyata hasilnya adalah di sektor properti, artinya sektor konstruksi khususnya terkait bangunan,” katanya lagi.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut karena sektor properti banyak melibatkan sektor perekonomian lainnya, termasuk logistik, industri manufaktur, industri logam, hingga jasa konstruksi, serta dapat memberikan manfaat kepada setiap lapisan pelaku usaha yang terlibat.

“Jadi kalau pemerintah bisa mengeksekusi berapa pun (realisasi rumah yang dibangun) dari program rumah murah ini atau rumah untuk rakyat ini, akan sangat membantu, paling tidak bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan (ekonomi) di tahun 2025,” kata Bambang.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Banjarbaru (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) meresmikan tiga unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Komplek Perumahan Citra Land Banjarmasin, berkapasitas 22 kilo watt (kW), merupakan yang pertama dibangun di kawasan perumahan.

SPKLU ini menjadi bukti nyata dukungan PLN UID Kalselteng dalam percepatan transisi energi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Banjarmasin, sejalan dengan program Green Environment Provinsi Kalimantan Selatan.

General Manager PLN UID Kalselteng, Ahmad Syauki di Banjarbaru, Selasa, mengapresiasi kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pembangunan SPKLU ini.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak, terutama manajemen Perumahan Citra Land Banjarmasin, yang telah menyediakan lokasi SPKLU ini. Keberadaannya diharapkan semakin mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa semakin banyak pengguna kendaraan listrik akan berdampak positif bagi lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Pemanfaatan energi listrik sebagai bahan bakar utama kendaraan sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada energi,” tambahnya.

Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Kalselteng Agus Tri Suardi menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam mendorong transisi energi.

“PLN akan memperluas pembangunan SPKLU agar semakin banyak masyarakat yang yakin beralih ke kendaraan listrik,” katanya.

Saat ini, PLN UID Kalselteng telah mengoperasikan 67 SPKLU, dengan 44 unit di Kalimantan Selatan dan 23 unit di Kalimantan Tengah. Tahun ini, PLN menargetkan pembangunan tambahan 42 unit SPKLU sesuai dengan timeline yang telah direncanakan.

Sementara itu, Project Manager Ciputra Kalsel Sigit Amin Andryan mengungkapkan rasa bangga atas kolaborasi ini.

“Kehadiran SPKLU ini menjadi nilai tambah bagi Citra Land Banjarmasin serta mempermudah pengisian daya kendaraan listrik, sebagai bagian dari kontribusi kami dalam mendukung transisi energi,” ujarnya.

PLN optimis bahwa melalui kolaborasi berbagai pihak, transisi energi menuju Net Zero Emission 2060 dapat terwujud, memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Keberadaan infrastruktur pendukung untuk mengurai kemacetan di perkotaan menjadi perhatian dan fokus pemerintah dalam agenda pembangunan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memasok bahan bangunan untuk Flyover Madukoro yang membentang 1,2 kilometer untuk mengurangi beban lalu lintas di salah satu kawasan tersibuk di Semarang, Jawa Tengah.

Diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di penghujung 2024 lalu, Flyover Madukoro diharapkan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan aktivitas perekonomian di kawasan pelabuhan dan Bandara Ahmad Yani, Semarang.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan bahwa pengalaman SIG membangun sejumlah mahakarya di Indonesia, merupakan bukti ketahanan hasil konstruksi yang didukung oleh bahan bangunan berkualitas.

"SIG telah membangun negeri sejak 1910. Beberapa landmark kebanggaan seperti Monumen Nasional, gedung MPR dan DPR, Tol Bali Mandara dan Jembatan Suramadu menjadi bukti kualitas produk SIG untuk mendukung konstruksi bangunan dan infrastruktur yang berdaya tahan dalam jangka panjang," kata Vita dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Januari 2025.

Vita menambahkan, bahwa berbagai inovasi yang dilakukan SIG, turut mendukung Perusahaan untuk beradaptasi pada perubahan. SIG menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di sepanjang rantai pasok untuk terus menurunkan emisi dan mengakselerasi percepatan transisi industri hijau.

Pada ESG Forum yang diadakan di Jakarta pada 31 Januari 2025, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pemerintah mendorong langkah-langkah yang dilakukan industri untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

Tak hanya infrastruktur, Hashim Djojohadikusumo yang juga adalah Ketua Satgas Perumahan Republik Indonesia menegaskan komitmen pemerintah untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat melalui program 3 juta rumah.

"Ini adalah peluang untuk SIG. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya termasuk mengamankan komitmen investasi luar negeri seperti Qatar, untuk pembangunan 4 - 6 juta rumah," kata Hashim.

Mendukung program 3 juta rumah, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi, produk turunan semen hijau SIG yang menggunakan sistem saling mengunci seperti lego, untuk membangun rumah lebih cepat hanya dalam waktu 15 - 21 hari.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ungkap Donny Arsal.

(KIE)

Jakarta -

Pengembang tengah resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Ia pun mensimulasikan dari 220 ribu kuota FLPP 2025, maka per bulan semestinya ada 17 ribu rumah yang bisa tersalurkan. Penundaan tersebut malah membuat 17 ribu rumah ready stock harus dirawat kembali, bahkan pajak penghasilan menjadi tidak terbayar.

Lalu, Joko menyinggung soal pemerintah selalu menggaungkan soal FLPP yang akan disalurkan pada mulai Januari 2025. Sementara sekarang harus menunggu kepastian hingga Februari mendatang.

Ia berharap agar segera ada kepastian terkait penyaluran FLPP beserta kebijakan perumahan lainnya. Menurutnya, realisasi FLPP harus disegerakan, sementara perubahan kebijakan seperti skema pembiayaan masih bisa ditunda.

"Kepastiannya harus berjalan, suplai harus berjalan, realisasi harus berjalan," katanya.

Untuk bisa bertahan di tengah ketidakpastian, Joko menyarankan kepada anggotanya untuk menggunakan strategi lain untuk menjual rumah. Pengembang harus mempertahankan cash flow, baik dengan skema jual rugi ataupun memberi diskon. Sementara proyek perumahan ke depannya akan menunggu kepastian dari pemerintah.

"Untuk pembangunan atau proyek-proyek selanjutnya, kita wait and see menunggu yang pasti-pasti aja. Kami mengharapkan Presiden Prabowo menyatakan langsung, sehingga menjadi sebuah kepastian," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen investasi sejuta rumah yang diguyurkan oleh pemerintah Qatar guna mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto disebut bakal dieksekusi oleh kontraktor asal China.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan bahwa hal itu sebagaimana informasi yang disampaikan oleh pihak Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

“Qatar mereka membangun sejuta di kota, dan mereka harap yang jadi main contractor [kontraktor utama] itu dari China,” tuturnya saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/2/2025).

Joko menyebut, keputusan itu diminta Qatar lantaran mereka telah memiliki pengalaman yang baik usai bekerja sama dengan kontraktor China kala menggarap proyek persiapan piala dunia Qatar.

Namun demikian, Joko menyebut pengerjaan investasi itu tak sepenuhnya bakal dikerjakan oleh asing saja. Nantinya, korporasi nasional bakal digaet untuk menjadi sub-kontraktor.

“REI [juga dilibatkan] kami bisa usulkan ambil di blok mana sendiri juga jadi tak dipotong mereka sendiri. Hanya saja main contractor China kita ada di posisi subkontraktor,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, komitmen kerja sama investasi antara Qatar dan Indonesia membangun 1 juta rumah itu telah diteken pada awal Januari 2025.

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait memastikan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kami akan bicarakan, ini bukan satu-satunya nanti ada lagi,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu kejelasan petunjuk teknis (juknis) terbaru untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Negeri Serumpun Sebalai itu.

"Kami mendukung penuh program prioritas Presiden, namun kami masih menunggu juknis terbaru sebagai dasar pelaksanaan program MBG ini," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto usai rakor bersama dalam rangka MBG di Pangkalpinang, Selasa.

Ia menegaskan Pemprov Kepulauan Babel siap mendukung program nasional ini, namun sebagaimana disampaikan masing-masing provinsi mengharapkan juknis pelaksanaan yang harus dilaksanakan sebagai payung hukum dalam memberikan dukungan terkait program nasional itu.

"Untuk dapur umum kami masih dalam tahap koordinasi antara BGN, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten dan kota," katanya.

Kabinda Kepulauan Babel Jusak Tarigan menyatakan jika setiap pihak terkait akan melakukan koordinasi yang diawali dengan rakor bersama BGN dan BIN.

Ia memahami pentingnya program MBG dalam memangkas ketertinggalan akibat stunting pada anak usia dini di Indonesia. Untuk itu, setiap pihak juga akan berkoordinasi berkenaan dengan ketersediaan dapur umum sentral demi melayani 260 ribu anak di Kepulauan Babel.

"Presiden memerintahkan agar kalau bisa seluruhnya terlayani dengan baik. Peran pemda sangat diperlukan nanti untuk membangun dapur umum, karena kalau hanya mengharapkan BGN sangat sedikit, sehingga jadi lambat," katanya.

Eddy Iskandar yang mewakili DPRD Kepulauan Babel menyampaikan DPRD akan bergandengan tangan bersama pemerintah daerah, termasuk bersama BIN.

Ia juga berharap juknis segera turun, sehingga program MBG untuk anak-anak TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, menyusui dapat dilaksanakan segera oleh pemerintah daerah.

"Ini program besar, memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu kolaborasi semua pihak, karena ini bukan soal memberi makan saja, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah, tujuannya seperti itu," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025