JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipangkas 69, 23 persen dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun pada 2025.

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

“Efisiensi kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami kreatif,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Ara mengatakan, jajarannya akan lebih kreatif dalam menjalankan program-program arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Untuk selama satu tahun ini, (program) 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi,” ujar Ara.

Ara mengakui, pemangkasan itu membuat anggaran menjadi terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP akan menjalankan program-program yang lebih menyentuh masyarakat. “Dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas, kami berpikir program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung seperti BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) paling tidak 220.000 kami jalankan,” kata Ara.

Dalam rapat itu, Ara tidak berkesempatan memaparkan pemotongan anggaran Kementerian PKP.

Namun, saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan pemangkasan, Ara sempat menopang dagunya.

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menentang pemangkasan anggaran, khususnya Kementerian PU.

Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025.

“Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya,” kata Adian. “Artinya memang pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana,” tutur dia.

Adian tidak masalah apabila para menteri siap bertanggung jawab dengan efisiensi anggaran tersebut.

“Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya,” kata Adian.

“Apa yang mau kita utak-atik ini? Enggak ada lagi. Tapi kalau memang tidak bisa diubah lagi angkanya, ya ketuk saja,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipangkas 69, 23 persen dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun pada 2025.

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

“Efisiensi kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami kreatif,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Ara mengatakan, jajarannya akan lebih kreatif dalam menjalankan program-program arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Untuk selama satu tahun ini, (program) 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi,” ujar Ara.

Ara mengakui, pemangkasan itu membuat anggaran menjadi terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP akan menjalankan program-program yang lebih menyentuh masyarakat. “Dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas, kami berpikir program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung seperti BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) paling tidak 220.000 kami jalankan,” kata Ara.

Dalam rapat itu, Ara tidak berkesempatan memaparkan pemotongan anggaran Kementerian PKP.

Namun, saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan pemangkasan, Ara sempat menopang dagunya.

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menentang pemangkasan anggaran, khususnya Kementerian PU.

Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025.

“Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya,” kata Adian. “Artinya memang pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana,” tutur dia.

Adian tidak masalah apabila para menteri siap bertanggung jawab dengan efisiensi anggaran tersebut.

“Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya,” kata Adian.

“Apa yang mau kita utak-atik ini? Enggak ada lagi. Tapi kalau memang tidak bisa diubah lagi angkanya, ya ketuk saja,” ucap dia.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatat jumlah tunggakan pembayaran rumah susun sewa (rusunawa) mencapai Rp 95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

"Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar," kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti saat dikonfirmasi, Kamis (6/2/2025).

Dia mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan atau lebih. Meski begitu, data tunggakan ini terus terlaporkan, meskipun sanksi administrasi telah diterapkan, termasuk surat teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

"Jadi semua UPRS (Unit Pengelola Rumah Susun) akan melihat yang umum ini yang dia punya pekerjaan formal siapa. Segera lakukan eksekusi, sampai harus dikosongkan," ujarnya.

Di sisi lain, Meli mengungkap faktor utama yang menyebabkan tunggakan lama yakni sulitnya membedakan antara penghuni warga terprogram dan warga umum. Warga terprogram seringkali beralasan terpaksa tinggal di rusunawa, sementara penghuni warga umum juga menghadapi kesulitan ekonomi.

"Meskipun ada penghasilan tetap, beberapa penghuni tetap menunggak karena penghasilan yang terbatas," ungkapnya.

Tunggakan ini kata Meli, dinilai mengganggu kelancaran pengelolaan rusunawa, sementara ketersediaan unit untuk penghuni baru semakin terbatas. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menindak penghuni yang menunggak, terutama dari kalangan masyarakat umum.

Eksekusi ini akan dilakukan setelah masa tahun politik berlalu, sesuai arahan dari Kepala Dinas Perumahan. Pemprov Jakarta akan mengklusterkan penghuni berdasarkan status pekerjaan mereka, dengan prioritas pada penghuni dengan pekerjaan formal yang memiliki penghasilan tetap. Jika mereka masih menunggak, penindakan akan dilakukan secara tegas.

"Bagi yang layak dibantu, kami akan terus mempertahankan mereka. Namun, bagi yang tidak layak, kami akan lakukan eksekusi (penindakan)," tegasnya.

Simak juga Video 'Kementerian BUMN-PKP Bakal Bangun Rusun TOD di Lahan Idle':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta, iNewsTuban.id – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah. Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari Cina, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," kata Hashim S Djojohadikusumo saat menyampaikan keynote speech pada acara ESG Sustainability Forum 2025 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Jumat (31/1/2025).

Menurut Hashim S. Djojohadikusumo yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen, sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini. "Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," ungkap Hashim S. Djojohadikusumo.

Di sisi lain, Hashim S. Djojohadikusumo juga menghimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi. "Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujar Hashim S. Djojohadikusumo.

Berbicara sebagai narasumber pada acara yang sama, Direktur Utama SIG, Donny Arsal menyampaikan bahwa SIG senantiasa menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (Environmental, Social, and Governance)  sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam  memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. SIG juga telah memiliki dan menerapkan Sustainability Roadmap 2030 yang menyelaraskan aspek Triple Bottom Line yaitu Planet, People, Prosperity.

SIG secara terus-menerus berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif SIG dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21% sampai dengan 38% lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional. SIG juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi, produk turunan dari semen hijau SIG yang ramah lingkungan. Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern,” kata Donny Arsal.

Donny Arsal menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan Perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik. Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi. 

”Komitmen SIG dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi). Pencapaian ini membawa SIG menjadi perusahaan pertama di industri bahan bangunan Indonesia tervalidasi SBTi, yang memiliki kriteria ketat dalam menetapkan target emisi GRK sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujar Donny Arsal.

Dalam rangkaian acara ESG Sustainability Forum 2025, SIG juga menerima penghargaan ESG Ratings 2025 by CNBC Indonesia Research atas komitmen Perusahaan untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, serta upaya dalam mengurangi emisi karbon.

Editor : Prayudianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

KOMPAS.com - Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan kini sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Rumah-rumah tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang ditawarkan di wilayah ini.

1. Anugerah Residence: Tipe Sederhana

Terletak di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anugerah Residence menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabila Anugerah dan menyediakan 82 rumah dengan harga per unit Rp 142 juta.

Hingga saat ini, 81 rumah telah terjual dan hanya tersisa 1 unit.

2. Berlian Syariah Residence 2: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Berlian Syariah Borneo dan terletak di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan total 69 rumah, setiap unit dibanderol seharga Rp 153 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan adalah 36 meter persegi, sementara luas lahan mencapai 102 meter persegi.

Hingga saat ini, 67 rumah telah terjual, menyisakan 2 unit untuk dipasarkan.

3. Perumahan Anugerah Permai: Tipe Standar 53

Berlokasi di Kandangan, proyek perumahan ini juga dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabila Anugerah.

Dikenal dengan harga per unit yang sama, yaitu Rp 153 juta, perumahan ini menawarkan 61 unit.

Masing-masing tumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 120 meter persegi.

4. Mega Gerilya Asri: Tipe 36

Perumahan keempat ini terletak di Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PT Mega Gerilya Asri menawarkan 66 rumah dengan harga Rp 153 juta per unit.

Setiap rumah dibangun dengan luas 36 meter persegi dan lahan 120 meter persegi.

PT Bamega Persada Pratama telah menjual 65 rumah, menyisakan 1 unit saja.

5. Pondok Bidadari Asri II: Tipe 36

Terletak di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perumahan ini menawarkan total 55 unit.

Dibanderol Rp 153 juta per unit, masing-masing rumah tapak memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan mencapai 130 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Banna Megah Mandiri yang masih memasarkan sisa 8 unit lagi.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi lokasi menarik bagi calon pemilik rumah baru yang mencari hunian dengan harga bersahabat.