Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI menyediakan 5.000 rumah mobile yang tersebar di beberapa daerah yang rawan bencana.

"Kami ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," ujar Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Mensos), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri mengatakan, ribuan rumah mobile tersebut juga tersebar di pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, kata Fahri, penyaluran rumah ini akan lebih cepat dilakukan bila terjadi suatu bencana di daerah.

"Kami sudah berkordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana," ucap dia.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP juga menyediakan stok rumah ini untuk tahun berikutnya yang pendanaannya telah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," ucap dia.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real-time juga, dan ke arah sana lah kami sekarang ini bergerak," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah total kejadian di Indonesia pada tahun 2024 itu menurun drastis, 2.107 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.400," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025).

Abdul mengatakan, sebagian besar bencana yang terjadi pada tahun 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sementara itu, frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Abdul mengeklaim, turunnya jumlah peristiwa bencana tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan aturan dan regulasi baru dalam pencatatan bencana sesuai Juklak Nomor 7 Tahun 2023.

Jika BNPB menggunakan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan didapati bencana di Indonesia naik dari tahun sebelumnya.

"Maka secara total seharusnya kejadian bencana di Indonesia kalau kita rekap secara keseluruhan itu ada 5.593 atau naik dari tahun sebelumnya," jelas Abdul.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menyediakan 5.000 unit rumah untuk daerah rawan bencana yang tersebar di beberapa pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakn ada 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan. Pihaknya juga berkoordinasi juga dengan BNPB jika ada keperluan bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana.

"Kami juga sudah menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dan mencantumkan dalam APBN," kata dia dikutip dari Antara, Senin, 20 Januari 2025.

Fahri menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat. Ia menyebutkan, pihaknya saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu (real time).

"Tadi kita sudah mendiskusikan, jika nanti datanya semakin online dan up to date, apabila ada usul hak sanggah yang menyebabkan data keadaan perumahan rakyat itu semakin real time, maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan real time juga ke arah sana, saat ini kita sekarang bergerak," ujar dia.

Merujuk data terbaru dari BNPB, diketahui sepanjang 2024 Indonesia mengalami lebih dari 5.000 kejadian bencana. Dari jumlah kejadian tersebut permintaan rehabilitasi dan rekonstruksi menyasar terhadap 17 jenis infrastruktur yang rusak berat hingga tidak bisa digunakan lagi.

BNPB melaporkan angka kerusakan infrastruktur tertinggi dalam satu tahun terakhir menyasar 95 jembatan dan 26 tanggul atau talud aliran sungai-pantai. Jumlah kerusakan ini meningkat drastis dibandingkan periode 2019 – 2020, dimana BNPB menerima usulan perbaikan 33 jembatan rusak dan delapan tanggul rusak pada tahun 2019.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) segera mengecek kondisi infrastruktur fisik di masing-masing wilayah mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

"Kami mengundang pemda-pemda juga kabupaten/kota agar segera mengecek infrastruktur fisik. Jangan sampai ada got, drainase yang tersumbat dan lain-lain," ujar Pratikno.

Pratikno juga menekankan agar early warning system atau sistem peringatan dini di masing-masing wilayah dicek secara menyeluruh.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan tambang batubara PT Harum Energy Tbk (HRUM) akan membangun 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta Utara.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat meninjau rumah panggung Muara Angke yang dibangun PT PAL Indonesia hasil kolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT Panca Karya Unggul Abadi pada Sabtu (18/01/2025).

30 unit rumah tersebut tersebar di RT 6 sebanyak 14 unit dan RT 7 sebanyak 16 unit, tepatnya di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan.

Pembangunan rumah panggung ini merupakan bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

"Saya senang rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Pak Prabowo," kata Menteri Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilkan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, maka pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri maupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

Saat ini, sudah ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan China yang menyatakan minatnya untuk terlibat dalam program ini.

Menyusul 3 negara tersebut, ada Jepang yang juga dikabarkan berminat untuk menaruh modal di program 3 juta rumah.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah Kawasan pesisir. Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan rumah Apung dan rumah panggung yang dinilai sesuai dengan kondisi lapangan.

Selain bisa menjadi tempat tinggal dan nyaman, rumah Apung dan rumah panggung juga
bisa menjadi solusi tepat atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar kawasan pesisir yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan rumah panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Januari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan Kementerian PKP akan terus berkomitmen mensukseskan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan.

Saat ini pihaknya juga terus menggandeng semua pihak baik dari Kementerian/ Lembaga serta pemerintah daerah agar pembangunan rumah bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Rektor Unhan Jonni Mahroza mengunjungi rumah apung dan panggung muara angke yang diperuntukkan bagi nelayan. Hunian tersebut dibangun PT. PAL Indonesia dengan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT. Panca Karya Unggul Abadi.


PT. PAL Indonesia, Unhan dan PT. Panca Karya Unggul berhasil mengerjakan proyek pembangunan rumah panggung dan apung untuk masyarakat pesisir Muara Angke, Jakarta Utara sebagai bagian dari upaya atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar yang sering terdampak banjir rob.

Pembangunan rumah panggung dan rumah apung merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan program bakti sosial Unhan.

Program ini dimulai dengan melakukan mitigasi permasalahan yang sering kali dihadapi masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir pantai Pluit Jakarta Utara, di mana ketinggian luapan air bisa mencapai satu meter yang berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

Setidaknya ada 200 unit rumah yang terdiri dari 16 unit rumah apung dan 184 rumah panggung yang sudah dibangun di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Adanya pembangunan rumah apung dan rumah panggung merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kondisi permukiman warga di Muara Angke yang sering kemasukan air saat banjir rob datang,"kata dia.

Ke depan juga direncanakan pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Presiden Prabowo.

Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya yang akan di bangun berjumlah 30 unit terbagi di RT 06 sebanyak 14 unit dan RT 07 sebanyak 16 unit di kawasan tersebut.

Disela kunjungan, Menteri PKP juga sempat mengunjungi fasilitas pencetakan paving blok cangkang kerang hijau bantuan dari Menteri Pertahanan periode lalu yang sekarang menjadi Presiden RI yakni Prabowo Subianto. Beliau menyarankan agar hasil dari cetakan paving blok ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menambah kesejahteraan hidup.

Salah satu penghuni yang sudah tinggal di rumah panggung bernama Amin (59). penghuni rumah panggung yang merasa bersyukur atas bantuan yang sudah diberikan sehingga rumahnya tidak lagi kebanjiran air rob.

"Rumah saya sebelumnya tidak layak huni karena selalu terdampak banjir rob. Setelah dapat bantuan rumah panggung ini kan lebih tinggi ya jadi kami sekeluarga tidak perlu takut lagi kalau tiba-tiba banjir rob datang saat malam dan waktu tidur," terangnya.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah Kawasan pesisir. Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan rumah Apung dan rumah panggung yang dinilai sesuai dengan kondisi lapangan.

Selain bisa menjadi tempat tinggal dan nyaman, rumah Apung dan rumah panggung juga
bisa menjadi solusi tepat atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar kawasan pesisir yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan rumah panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Januari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan Kementerian PKP akan terus berkomitmen mensukseskan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan.

Saat ini pihaknya juga terus menggandeng semua pihak baik dari Kementerian/ Lembaga serta pemerintah daerah agar pembangunan rumah bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Rektor Unhan Jonni Mahroza mengunjungi rumah apung dan panggung muara angke yang diperuntukkan bagi nelayan. Hunian tersebut dibangun PT. PAL Indonesia dengan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT. Panca Karya Unggul Abadi.


PT. PAL Indonesia, Unhan dan PT. Panca Karya Unggul berhasil mengerjakan proyek pembangunan rumah panggung dan apung untuk masyarakat pesisir Muara Angke, Jakarta Utara sebagai bagian dari upaya atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar yang sering terdampak banjir rob.

Pembangunan rumah panggung dan rumah apung merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan program bakti sosial Unhan.

Program ini dimulai dengan melakukan mitigasi permasalahan yang sering kali dihadapi masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir pantai Pluit Jakarta Utara, di mana ketinggian luapan air bisa mencapai satu meter yang berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

Setidaknya ada 200 unit rumah yang terdiri dari 16 unit rumah apung dan 184 rumah panggung yang sudah dibangun di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Adanya pembangunan rumah apung dan rumah panggung merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kondisi permukiman warga di Muara Angke yang sering kemasukan air saat banjir rob datang,"kata dia.

Ke depan juga direncanakan pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Presiden Prabowo.

Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya yang akan di bangun berjumlah 30 unit terbagi di RT 06 sebanyak 14 unit dan RT 07 sebanyak 16 unit di kawasan tersebut.

Disela kunjungan, Menteri PKP juga sempat mengunjungi fasilitas pencetakan paving blok cangkang kerang hijau bantuan dari Menteri Pertahanan periode lalu yang sekarang menjadi Presiden RI yakni Prabowo Subianto. Beliau menyarankan agar hasil dari cetakan paving blok ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menambah kesejahteraan hidup.

Salah satu penghuni yang sudah tinggal di rumah panggung bernama Amin (59). penghuni rumah panggung yang merasa bersyukur atas bantuan yang sudah diberikan sehingga rumahnya tidak lagi kebanjiran air rob.

"Rumah saya sebelumnya tidak layak huni karena selalu terdampak banjir rob. Setelah dapat bantuan rumah panggung ini kan lebih tinggi ya jadi kami sekeluarga tidak perlu takut lagi kalau tiba-tiba banjir rob datang saat malam dan waktu tidur," terangnya.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel memberi 4 catatan terkait pencanangan program 3 juta rumah per tahun.

Pertama, eks Wakil Ketua DPR RI periode lalu ini mengingatkan agar jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

Kedua, Gobel menuturkan untuk jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

“Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama [untuk pembangunan rumah],” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/1/2025).

Keempat, yang disoroti legislator NasDem adalah berkenaan pembangunan kawasan permukiman haruslah berkonsep ramah lingkungan dan sosial.

“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial, sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel.

Pemerintah Tak Gunakan Lahan Persawahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepadaBisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel memberi 4 catatan terkait pencanangan program 3 juta rumah per tahun.

Pertama, eks Wakil Ketua DPR RI periode lalu ini mengingatkan agar jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

Kedua, Gobel menuturkan untuk jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

“Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama [untuk pembangunan rumah],” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/1/2025).

Keempat, yang disoroti legislator NasDem adalah berkenaan pembangunan kawasan permukiman haruslah berkonsep ramah lingkungan dan sosial.

“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial, sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel.

Pemerintah Tak Gunakan Lahan Persawahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepadaBisnis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan roadmap untuk program 3 juta rumah.

Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.

Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja Kementerian PKP dengan DPR RI. Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

"Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).

Sambil menunggu peta jalan yang masih dalam tahap penyusunan, Kementerian PKP telah mengundang beberapa perwakilan asosiasi pengembang untuk berdialog.

Hal ini dilakukan karena mereka merupakan bagian dari ekosistem perumahan yang akan mendukung program tersebut.

Di antara skenario yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Skenario lain termasuk realokasi APBN, sementara penggunaan APBN Perubahan akan menjadi opsi terakhir.

Bantuan Qatar dan kontraktor China

Dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

Dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, Qatar berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.

Namun, keterlibatan Qatar dalam program ini disertai syarat, di mana mereka meminta untuk menunjuk kontraktor pembangunan sendiri.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, mengungkapkan bahwa Qatar memilih kontraktor dari Tiongkok karena puas dengan hasil proyek sebelumnya di Afrika Selatan.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju," ungkap Bonny, dalam acara 'Ngobrol Santai bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)' di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Bonny menyampaikan bahwa Qatar akan menjual rumah berbentuk vertikal, sementara pemerintah hanya akan menyediakan lahan yang tidak terpakai.

"Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai oleh pemerintah," tutur dia.

Janji diberikan gratis

Dalam program Business Talk di Kompas TV, Bonny menegaskan bahwa rumah-rumah dalam program 3 juta tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis.

Masyarakat yang berhak disebut tidak perlu mengeluarkan dana untuk mendapatkan rumah itu.

Sebab, negara lah yang membayar cicilan setiap bulan.

"Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar," kata Bonny.

Kritik PDI-P

Namun, rencana program ini tidak lepas dari kritik.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, mempertanyakan realisasi program tersebut.

"Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?" tanya Adian, dalam talkshow Business Talk di Kompas TV, Kamis (16/1/2025) malam.

Adian juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk menggunakan lahan sitaan dari koruptor sebagai lokasi pembangunan rumah.

"Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi," ungkap dia.

Ia meragukan kesiapan pemerintah untuk membangun tiga juta rumah dan meminta Wakil Menteri PKP menjelaskan rencana tersebut secara detail.

"Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana?" tegas Adian.

Sementara itu, Fahri Hamzah menyatakan bahwa program 3 juta rumah adalah janji Presiden yang harus dipenuhi.

Saat ini, pihaknya tengah mencari jalan untuk mewujudkan janji tersebut.