inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI (PKP) mengungkapkan Rusunawa Cipta Griya Kedaung di Kota Tangerang mempunyai fasilitas yang layak diadopsi di daerah lain.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Tangerang Selasa mengatakan Rusunawa Cipta Griya Kedaung menjadi salah satu bukti konkret dari kolaborasi antar pemangku kebijakan dalam menyediakan ruang hunian yang terjangkau.

"Rusunawa Cipta Griya Kedaung berhasil memproyeksikan ruang huni dengan fasilitas yang lengkap untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari guru honorer sampai pemulung di Kota Tangerang," kata Maruar Sirait didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnivian dan Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin, selepas menandatangani peresmian Rusunawa Cipta Griya Kedaung Kota Tangerang, Selasa.

Dirinya juga mengapresiasi pembangunan rusun yang berdiri di atas lahan seluas 3.856 meter persegi milik Pemerintah Kota Tangerang tersebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

"Seperti yang dicetuskan pak Pj Wali Kota tadi ya, Kolaborasi Wujudkan Visi. Ini sangat bagus ya karena inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Ara bersama Tito didampingi Dr. A. Damenta dan Dr. Nurdin turut menyapa sekaligus ngopi bareng para penghuni rusun.

"Ini luar biasa karena tadi kita ngobrol bareng penghuni rusun yang berprofesi sebagai pemulung, tentunya ini sesuatu yang luar biasa karena pemulung bisa menghuni rumah dengan fasilitas lengkap dan bahkan hingga 3 kamar, dengan harga yang murah. Inilah yang disebut dengan keberpihakan," katanya.

Pj Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin mengatakan rusun tersebut tidak hanya menyasar squater atau pemulung melainkan juga menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lainnya.

"Seperti penghuni bantaran Sungai Cisadane, pekerja serabutan dan juga masyarakat yang terdampak pembebasan lahan untuk pembangunan dengan konsep Urban Renewal atau peremajaan kawasan yang semula hunian tapak atau landed housing menjadi hunian bertingkat atau vertical housing," ungkap Dr. Nurdin.

Rusun Cipta Griya Kedaung memiliki 70 unit dengan kapasitas 230 hunian dengan tipe yang bervariasi mulai dari tipe manula, hingga tipe 18A sampai tipe 36c yang dilengkapi dengan klinik, minimarket dan juga ruang penjaga serta kios-kios.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang Decky Priambodo menambahkan, Rusunawa Cipta Griya Kedaung mempunyai fasilitas terbaik yang ada di Provinsi Banten.

Berbagai fasilitas unggulan mulai dari kapasitas yang besar (70 unit), ruang terbuka hijau, akses ramah disabilitas, solar panel, sampai dibangun dengan sistem yang ramah lingkungan (green building).

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan skema pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah. Ia menyebutkan pembangunan rumah di desa akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu untuk perkotaan akan mengandalkan kerjasama bisnis seperti menggaet investor atau pengembang.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Itu (perkotaan) bisa masuk skema bisnis. Desa APBN," kata Fahri.

Perbedaan skema pembiayaan ini dikarenakan skema investasi dinilai kurang cocok di daerah desa dan pesisir. Sebab, masyarakat di pedesaan kebanyakan membangun rumahnya sendiri dibanding membeli rumah.

"Karena kalau tadi berbicara tentang kota, desa, dan pesisir, kami menghitung bahwa di desa itu kalau kita pakai modern bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah. Cuma rumahnya tidak layak," jelas Fahri.

Sementara itu, di perkotaan tantangannya adalah ketersediaan lahan yang terbatas. Sementara masih banyak orang yang belum memiliki rumah. Masalah lainnya adalah di daerah pesisir seperti di Jakarta masih banyak ditemukan rumah kumuh.

Menurut Fahri permasalahan ini bisa diatasi melalui kerjasama bisnis. Seperti masalah permukiman kumuh, pihaknya berencana mengubah daerah tersebut menjadi modern tanpa perlu digusur.

"Makanya OECD saya usulkan nanti salah satunya bekerjasama dengan ITB (Institut Teknologi Bandung). Kami sedang berdiskusi dengan ITB.

Itu ada Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Kebijakan di ITB. Mereka nantinya menciptakan sistem bagaimana mengkonversi kawasan-kawasan kumuh menjadi perkotaan modern tanpa menggusur," kata Fahri.

Di luar itu, pemerintah telah mendapat investasi dari pihak swasta lokal maupun internasional. Terbaru, Qatar baru saja menandatangani MoU investasi 1 juta rumah di Indonesia pada Rabu (9/1/2025). Investasi ini termasuk dalam realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari kantor pejabat resmi Qatar menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujarnya.

Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Nantinya investor juga akan diajak survei ke lokasi pembangunan serta dibantu untuk memahami aturan di Indonesia.

(aqi/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai eksekusi program 3 juta rumah.

Fahri menyebut, meski program tersebut membutuhkan lahan yang tidak sedikit, tetapi Presiden Prabowo melarang pemenuhan kebutuhan lahan dilakukan lewat alih fungsi lahan produktif atau area persawahan.

“Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Pelarangan alih fungsi area sawah menjadi perumahan itu dilakukan guna mengejar target swasembada pangan yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pembangunan rumah di atas bekas lahan sawah juga dinilai berbahaya.

Mengingat, lahan bekas persawahan itu umumnya cenderung lebih lunak, karena banyak mengandung unsur hara. Apabila dipaksakan untuk tetap dibangun area pemukiman, maka hal itu akan sangat berbahaya.

“Sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara. Itu lembek sekali. Sehingga kalau ada gempa misalnya 7 skala richter (SR) hilang itu hampir semua rumah,” ujarnya.

Namun demikian, Fahri memastikan agar para investor tak ragu untuk turut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah. Pasalnya, dirinya mengaku bakal melakukan percepatan pengadaan lahan ke depan.

Di samping itu, Fahri juga menjamin legalitas lahan yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah nantinya.

“Kita akan mempercepat persoalan pertanahan, kepemilikan izin pertanahan. Kita akan percepat supaya proses investasi di sektor rumah akan berjalan dengan cepat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah membuka peluang bagi para investor asing untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Wamen PKP Fahri Hamzah menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi seluruh calon investor asing yang berminat ikut menggarap proyek tersebut.

“Jadi pemerintah hanya memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden itu. Kita welcome kepada semuanya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

Fahri mencontohkan, salah satu negara yang berkomitmen kuat merealisasikan investasinya yakni Qatar. Di mana, proses penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan pada hari ini.

Yerusalem (ANTARA) - Sebanyak 2.749 unit permukiman baru di wilayah pendudukan Tepi Barat akan dibangun otoritas Israel dalam waktu enam pekan, menurut kelompok anti-permukiman Israel pada Senin (13/1).

“Jika rencana pekan ini disetujui, berarti sebanyak 2.749 unit hunian telah diajukan dalam satu setengah bulan,” ungkap Peace Now, organisasi yang memantau aktivitas permukiman, dalam sebuah pernyataan.

Organisasi tersebut mencatat bahwa dengan kecepatan ini, tahun 2025 dapat mencatat "angka rekor" dalam pembangunan unit permukiman di Tepi Barat, dengan rata-rata 1.800 unit per bulan.

Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) dari Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada Rabu untuk menyetujui pembangunan 372 unit hunian di permukiman Beitar Illit, di sebelah selatan dari Kota Yerusalem.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari tren baru berupa sesi mingguan untuk memajukan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa untuk menyetujui pembangunan bagi warga Palestina di Area C,” jelas organisasi tersebut.

Area C, yang mencakup sekitar 60 persen wilayah pendudukan Tepi Barat, berada di bawah kendali penuh Israel.

Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat menjadi tiga wilayah: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil serta administratif Palestina, serta Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.

Peace Now mengatakan bahwa sejak PM Benjamin Netanyahu menjabat pada akhir 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat mencapai rekor tertinggi.

“Pada 2023, HPC menyetujui 12.349 unit hunian – angka tertinggi sepanjang masa. Pada 2024, 9.884 unit hunian disetujui,” tambahnya.

Kelompok anti-permukiman itu menjelaskan bahwa perubahan frekuensi persetujuan menjadi mingguan disebabkan oleh perubahan kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintahan Netanyahu.

Pada Juni 2023, persyaratan persetujuan dari menteri pertahanan untuk setiap tahap perencanaan permukiman dihapuskan.

Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan awal dari kepala otoritas bidang pertahanan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, menteri membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun, dengan ribuan unit disetujui pada setiap sesi.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, proses tersebut berubah secara signifikan, di mana HPC kini mengadakan pertemuan mingguan untuk menyetujui ratusan unit permukiman dalam setiap sesi.

“Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk menormalkan perencanaan permukiman dan mengurangi perhatian serta kritik publik dan internasional,” kata Peace Now.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman Israel ilegal berdasarkan hukum internasional.

PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam keberlangsungan solusi dua negara, yang dianggap sebagai kerangka utama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah ilegal dan menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Qatar bakal menambah investasinya di bidang perumahan Indonesia sebanyak 5 juta rumah.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

"Sebelumnya kami ke Emirat (Uni Emirat Arab), Menteri Infrastrukturnya menyebut juga 1 juta unit. Tapi kemarin setelah mereka mendengar Qatar nambah, ini kayaknya Emirat juga ingin nambah. China menyebut 1 juta juga," lanjut Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilkan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, maka pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri maupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk membangun rumah di perdesaan.

Pasalnya menurut Fahri, pelaksanaan bisnis perumahan di perdesaan sulit dilakukan.

"Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebaliknya, Fahri mengatakan perkotaan cocok menjadi lokasi untuk bisnis perumahan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar.

"APBN akan banyak lari ke desa dan di kota akan banyak skema bisnisnya," lanjut Fahri.

Sementara secara total, ada 10 juta backlog kepemilikan rumah di Indonesia dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah, dengan sebaran 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

"Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat (untuk berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," jelas Fahri.

Terbaru, Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," tandasnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran. Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower.

Dirinya menekankan pentingnya perawatan fasilitas yang terdapat di Wisma Atlet usai direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut Ara, dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV.

Menteri Ara mengatakan, untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujar dia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.


"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," kata Wamen Juri Ardiantoro.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran. Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower.

Dirinya menekankan pentingnya perawatan fasilitas yang terdapat di Wisma Atlet usai direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut Ara, dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV.

Menteri Ara mengatakan, untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujar dia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.


"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," kata Wamen Juri Ardiantoro.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(KIE)

JAKARTA, investor.id – DPR RI mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera membentuk dokumen peta jalan (road map) program tiga juta rumah sehingga pemanfaatannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti menyatakan sebagai anggota Komisi V yang bermitra kerja dengan Kementerian PKP, pihaknya siap selalu mendukung sekaligus mengawasi proses realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat. Hal ini dilakukannya dalam upaya untuk memastikan agar program tiga juta rumah benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan Indonesia memperluas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dukungan regulator terhadap program 3 juta rumah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Bentuk dukungan yang telah dilakukan termasuk menyampaikan surat kepada perbankan dan LJK [lembaga jasa keuangan] lainnya agar dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, OJK juga memberikan ruang bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko, yang sesuai dengan toleransi risiko (risk appetite) dan pertimbangan bisnis masing-masing.

Mahendra meyakini bahwa selain memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki hunian, program ini akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan konstruksi.

Hal ini dinilai berdampak penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Sebagaimana diketahui, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mampu menembus 8%.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihaknya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih lanjut, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit, tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, dia mengeklaim bahwa pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih tertunda pelaksanaannya.

Hal ini disebabkan oleh adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

"Untuk saat ini, kami masih melakukan persiapan. Memang dapur kami belum bisa dioperasikan karena masih ada pembenahan minor," ujar Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan, saat ditemui usai peresmian unit pemadam kebakaran di Kantor BPBD Gunungkidul, Wonosari, Selasa (14/1/2025).

Roni menjelaskan bahwa beberapa perbaikan yang harus diselesaikan meliputi keretakan pada bangunan di sekitar Kantor Kodim 0730.

"Sampai dengan Januari, saat masa penghujan, tanah di Gunungkidul yang mengandung kapur membuat lantai terangkat ketika tersiram air," tambahnya.

Selain itu, Roni juga menyoroti perlunya perbaikan pada akses jalan masuk ke Dapur Sehat.

Minimnya armada untuk distribusi makanan

Ia menyebutkan bahwa akses jalan tersebut memerlukan pengerasan, dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul untuk menyelesaikan masalah ini.

Kekurangan lainnya yang dihadapi adalah minimnya unit armada untuk distribusi makanan.

"Saat ini kami baru memiliki dua armada, yang mampu memuat 1000-1500 boks makanan," ungkap Roni.

Ketika Dapur Sehat sudah beroperasi, program ini akan melayani sekitar empat sekolah pilot project program MBG, yaitu:

1. SDN 1 Wonosari
2. SMP 1 Wonosari
3. SMA 1 Wonosari
4. SMK 3 Wonosari.

Selain itu, program ini juga ditujukan bagi ibu hamil, menyusui, serta balita yang berada di sekitar Dapur Sehat.

"Kami akan melayani dalam radius 3-5 kilometer, sehingga dibutuhkan armada tambahan," jelas Roni.

Pilot project program makan bergizi gratis

Terkait waktu pelaksanaan program, pihaknya belum dapat memberikan kepastian.

"Saya akan secepatnya melaksanakan program ini. Saya tidak mau menunda-nunda karena ini adalah program dari Presiden Prabowo Subianto, jadi saya tetap harus mendukung," tegasnya.

Sebelumnya, SMK N 3 Wonosari di Gunungkidul terpilih sebagai salah satu sekolah pilot project untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekolah ini telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyerahkan data jumlah murid yang akan menerima program tersebut.