IDXChannel - Pemerintah berencana memberikan bantuan modal awal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan berkontribusi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat hadiri Rapimnas Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Maman menjelaskan, bantuan itu ditujukan agar pelaku UMKM bisa langsung mendapat modal awal ketika sudah mendapat surat perintah kerja (SPK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan (program) makan bergizi," ujar Maman.

Meski demikian, dia menyampaikan, nilai bantuan modal untuk pelaku UMKM itu masih tentatif besarannya. Sebab, besaran bantuan itu akan ditentukan oleh BGN dan pihak terkait sesuai kebutuhan.

"Tentatif nanti, tentunya akan disesuaikan kan detail teknisnya misalnya Badan Gizi dengan para pihak-pihak yang terlibat kan jumlahnya kan masing-masing itu fluktuatif. Itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan dari UMKM," katanya.

Maman pun menyampaikan, akan ada syarat bagi pelaku UMKM yang ingin memdapat modal untuk turut serta menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu ditujukan agar makanan yang disajikan bisa menghasilkan kualitas yang bagus.

"Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan pengen menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM," kata dia.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com - Hari Gizi Nasional (HGN) diperingati setiap 25 Januari atau yang tahun ini jatuh pada Sabtu (25/1/2025).

Tujuannya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya mencukupi kebutuhan gizi seimbang guna mendukung kesehatan dan hidup yang lebih baik.

Peringatan Hari Gizi Nasional merupakan yang ke-65 sejak pertama kali dirayakan pada 1964.

Guna mendalaminya, simak sejarah, tema, panduan, dan twibbon Hari Gizi Nasional 2025 berikut ini.

Sejarah Hari Gizi Nasional

Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Hari Gizi Nasional dipelopori oleh Prof. Poorwo Soedarmo.

Pada 1950, Menteri Kesehatan, Johannes Leimena mengangkat Prof. Poorwo Soedarmo sebagai kepala Lembaga Makanan Rakyat (LMR), yang kala itu dikenal sebagai Instituut Voor Volksvoeding (IVV).

IVV merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan yang dikenal sebagai Lembaga Eijckman.

LMR lalu mulai melakukan pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan mendirikan Sekolah Juru Penerang Makanan pada 25 Januari 1951. Sejak saat itu, pendidikan tenaga gizi terus berkembang pesat di banyak perguruan tinggi di Indonesia.

Akhirnya, pemerintah pun menyepakati tanggal 25 Januari sebagai Hari Gizi Nasional. Prof. Poorwo Soedarmo lalu dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.

Hari Gizi Nasional diadakan pertama kali oleh LMR pada pertengahan tahun 1960-an, dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat sejak tahun 1970-an hingga sekarang.

Tema Hari Gizi Nasional 2025

Pada tahun ini, Kemenkes mengangkat tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat" dengan slogan "Makan Bergizi, Keluarga Sehat".

Tema ini menegaskan urgensi pola makan sehat dan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang cerdas dan sehat.

Melalui tema tersebut sekaligus menjadi langkah preventif terhadap penyakit tidak menular yang kerap timbul akibat pola makan kurang baik dari lingkup terdekat, yakni keluarga.

Selain itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengadopsi pola makan seimbang agar terhindar dari berbagai penyakit kronis, seperti stunting, diabetes, hingga obesitas.

Panduan Hari Gizi Nasional 2025

Sesuai panduan Hari Gizi Nasional 2025, guna memenuhi kebutuhan gizi, masyarakat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral.

Komposisi makanan harus mengikuti pedoman Isi Piringku, di mana setiap kali makan, 50 persen piring terdiri dari sayur dan buah, sedangkan 50 persen lainnya adalah makanan pokok dan lauk pauk.

Konsep Isi Piringku juga memuat ajakan untuk mengonsumsi delapan gelas air setiap hari, melakukan aktivitas fisik 30 menit, dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum serta setelah makan.

Masyarakat juga perlu memperhatikan tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein.

Berdasarkan standar rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke-11 tahun 2018, angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein.

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Menggunakan twibbon menjadi salah satu cara menyemarakkan Hari Gizi Nasional. Berikut link twibbon HGN 2025 yang bisa digunakan dan dibagikan ke media sosial:

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, TNI sangat membantu pelaksaanaan program makan bergizi gratis.

Hal ini disampaikan Dadan merespons adanya prajurit TNI yang sampai masuk ke kelas-kelas di sekolah untuk mengawal program makan bergizi gratis.

"Begini, TNI itu salah satunya adalah pihak yang sangat membantu Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menjelaskan, dalam tahap awal program makan bergizi gratis ini, distribusi makanan ke sejumlah daerah memang sulit dijangkau oleh sipil.

Menurut dia, TNI membantu Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan pengiriman makan bergizi gratis ke daerah yang sulit dijangkau.

"Tapi harus diketahui sampai sekarang sudah 245 satuan pelayanan, yang 75 persennya kan mitra swasta. Jadi hanya bagian-bagian tertentu di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh sipil, TNI membantu Badan Gizi," imbuhnya.

Dilansir dari Antara, prajurit TNI dari Koramil 11/Pebayuran Kodim 0509/Kabupaten Bekasi mengawal program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Komandan Koramil 11/Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo mengatakan bahwa kegiatan pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesehatan dan gizi generasi muda di wilayah binaan.

"Melalui program ini kami berharap anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kondisi kesehatan yang optimal untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah," kata Syute di Bekasi, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan pengawalan mencakup proses distribusi makanan kepada para pelajar agar berjalan aman serta lancar, sehingga upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda dapat tercapai sesuai tujuan implementasi program ini.

"Distribusi berjalan lancar dengan dukungan penuh dari pihak sekolah dan masyarakat setempat. Semoga ini menjadi langkah nyata dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda di Kabupaten Bekasi," ujar Sayute.

Dia menyebut pengawalan tuntas dilakukan terhadap proses distribusi 2.935 porsi Makanan Bergizi Gratis kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kecamatan Pebayuran.

"Kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan dapur umum," kata dia.

JAKARTA, iNEWSpalembang.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Namun, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah.

Hal tersebut diutarakan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bahwa serangga termasuk dan bisa menjadi sumber protein.

"Isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," ujar dia, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Atas dasar itu, Dadan membuka peluang menjadikan serangga ke dalam menu program makan bergizi gratis untuk sejumlah daerah.

“Ya bisa saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” kata dia.

Dadan menilai, serangga menjadi alternatif menu dalam program makan bergizi gratis. Terlebih, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," ungkap dia.

Karena, jelas dia, bila di salah satu daerah banyak telur, maka telur mungkin menjadi mayoritas, yang banyak ikan, maka ikan yang mayoritas.

“Seperti itu lah. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebanyak Rp100 triliun. Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, usulan tambahan anggaran Bergizi Gratis didasari keinginan Presiden Prabowo Subianto agar anak Indonesia bisa mendapat manfaat.

Dadan mengatakan, Prabowo sempat meminta ke BGN agar anak-anak di Indonesia bisa cepat mendapat manfaat dari program tersebut. Merespons hal itu, kata Dadan, BGN butuh dana Rp100 triliun agar program itu bisa dipercepat.

"Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, kalau dilakukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 triliun," kata Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menegaskan, BGN tak pernah usul tambahan anggaran untuk program MBG. Ia berkata, tambahan anggaran itu didasari atas keinginan Prabowo yang ingin program MBG dipercepat.

"Jadi bukan BGN yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, kemudian kalau mulai September berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab tambahan 100 triliun. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 300 triliun dan itu akan dilaksanakan," tutur Dadan.

"Tetapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya dan Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami menyampaikan tambahan Rp100 triliun," imbuhnya.

Dadan berkata, penambahan anggaran MBG sebesar Rp100 triliun itu konsekuensi dari keinginan Prabowo yang ingin program MBG cepat dinikmati anak-anak.

"Jadi bukan badan gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan mempertimbangkan penambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun. Hal itu sesuai permintaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto yang perlu diprioritaskan. Alhasil, ia harus mengurangi beberapa hal yang dinilai kurang efisien untuk dialokasikan.

"Ya Pak Presiden harapkan adanya fokus terhadap prioritas dan juga kurangi inefisiensi yang sudah diidentifikasi akan dilihat," ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ibu asal Ternate, Maluku Utara, mengeluh kepada Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengenai keponakannya yang keracunan akibat program makan bergizi gratis.

Keluhan tersebut disampaikan ibu itu di hadapan Dadan langsung dalam acara Rapat Pimpinan Nasional PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kepada Dadan, sang ibu menyebut makanan yang dikonsumsi keponakannya itu dimasak oleh anggota Brimob Polri dan ia mewanti-wanti Badan Gizi Nasional agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Itu dimasak sama anggota Brimob. To the point saja ya, anggota Brimob. Karena keponakan saya korban. Jadi saya enggak mau, jangan lagi ada korban lain selain keponakan saya," ujar ibu-ibu tersebut.

Dadan lantas merespons keluhan ibu asal Ternate tersebut.

Dia meminta kepada ibu itu untuk memberi informasi perihal lokasi pasti kejadian.

Sebab, menurut Dadan, sejauh ini belum ada laporan Brimob Polri terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Sejauh setahu kami, belum ada Brimob yang ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Karena kalau makan bergizi gratis itu kan dilakukan oleh pegawai kami, SPPI yang ada di daerah. Jadi kalau ada keracunan dan lain-lain, kami langsung tahu," kata Dadan.

Dadan menduga, bisa saja orang itu sebenarnya sedang melaksanakan uji coba seolah-olah merupakan program dari pusat, padahal bukan.

Dadan meminta kepada masyarakat untuk mencerna informasi dari sumber yang jelas saja.

"Ini contoh laporan. Ketika hari pertama ada anak yang namanya Gibran di Palembang tidak mau makan. Media kan meliput ya. Wah kami cek. Ternyata anak itu baru saja makan nasi goreng. Jadi dia kenyang, enggak mau makan, karena masih kenyang. Bukan tidak suka dengan menunya," kata Dadan.

"Kemudian ada berita ditemukan ada ulat di proteinnya, sehingga menimbulkan keracunan. Setelah kami cek, tidak ada. Jadi kadang-kadang yang begini itu harus jelas sumbernya. Dan biasanya kalau ada keracunan di satuan pelayanan, pasti kami dapat laporan soal ini," ujar dia.

Mendengar jawaban Dadan, ibu-ibu Ternate yang tadi mengeluh tidak puas.

Dia kembali mengungkit anak-anak di daerahnya yang malah keracunan sejak Brimob mengambil alih proses masak program makan bergizi gratis.

"Kita dari Ternate Tengah, SMP 1, yang masak memang yang lalu nasinya di pihak TNI. Terus lauknya sama sayur itu di Brimob. Tapi sekarang TNI sudah tidak lagi. Jadi semua di Brimob," kata ibu-ibu itu.

"Nanti kita cek ya," imbuh Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ibu asal Ternate, Maluku Utara, mengeluh kepada Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengenai keponakannya yang keracunan akibat program makan bergizi gratis.

Keluhan tersebut disampaikan ibu itu di hadapan Dadan langsung dalam acara Rapat Pimpinan Nasional PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kepada Dadan, sang ibu menyebut makanan yang dikonsumsi keponakannya itu dimasak oleh anggota Brimob Polri dan ia mewanti-wanti Badan Gizi Nasional agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Itu dimasak sama anggota Brimob. To the point saja ya, anggota Brimob. Karena keponakan saya korban. Jadi saya enggak mau, jangan lagi ada korban lain selain keponakan saya," ujar ibu-ibu tersebut.

Dadan lantas merespons keluhan ibu asal Ternate tersebut.

Dia meminta kepada ibu itu untuk memberi informasi perihal lokasi pasti kejadian.

Sebab, menurut Dadan, sejauh ini belum ada laporan Brimob Polri terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Sejauh setahu kami, belum ada Brimob yang ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Karena kalau makan bergizi gratis itu kan dilakukan oleh pegawai kami, SPPI yang ada di daerah. Jadi kalau ada keracunan dan lain-lain, kami langsung tahu," kata Dadan.

Dadan menduga, bisa saja orang itu sebenarnya sedang melaksanakan uji coba seolah-olah merupakan program dari pusat, padahal bukan.

Dadan meminta kepada masyarakat untuk mencerna informasi dari sumber yang jelas saja.

"Ini contoh laporan. Ketika hari pertama ada anak yang namanya Gibran di Palembang tidak mau makan. Media kan meliput ya. Wah kami cek. Ternyata anak itu baru saja makan nasi goreng. Jadi dia kenyang, enggak mau makan, karena masih kenyang. Bukan tidak suka dengan menunya," kata Dadan.

"Kemudian ada berita ditemukan ada ulat di proteinnya, sehingga menimbulkan keracunan. Setelah kami cek, tidak ada. Jadi kadang-kadang yang begini itu harus jelas sumbernya. Dan biasanya kalau ada keracunan di satuan pelayanan, pasti kami dapat laporan soal ini," ujar dia.

Mendengar jawaban Dadan, ibu-ibu Ternate yang tadi mengeluh tidak puas.

Dia kembali mengungkit anak-anak di daerahnya yang malah keracunan sejak Brimob mengambil alih proses masak program makan bergizi gratis.

"Kita dari Ternate Tengah, SMP 1, yang masak memang yang lalu nasinya di pihak TNI. Terus lauknya sama sayur itu di Brimob. Tapi sekarang TNI sudah tidak lagi. Jadi semua di Brimob," kata ibu-ibu itu.

"Nanti kita cek ya," imbuh Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim tingkat impor yang masih tinggi menjadi alasan susu tidak diberikan secara serentak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia karena susu kita masih 80 persen impor," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan mengaku tidak ingin program MBG menjadi penyebab tingkat impor makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu, Dadan mengaku ingin menu susu dalam program MBG bukan disuplai oleh produsen dari luar negeri melainkan dari produsen susu lokal.

"Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar dia.

Di sisi lain, Dadan mengklaim sebanyak 60 persen masyarakat Indonesia yang tidak mampu membeli ayam dan telur mengalami kekurangan gizi.

Kondisi itu, kata Dadan, mendorong BGN membeli stok ayam dan telur sebagai bahan untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Kami beli itu ayam dan telor yang kelebihan itu kami salurkan kepada yang tidak mampu sehingga nanti kalau sudah berjalan ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar jangan sampai kemudian terjadi impor," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan 160 perusahaan berencana mengimpor 200 ribu sapi demi memenuhi menu susu untuk program MBG.

"Ini kan PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu [sapi] sampai akhir tahun," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Ada 160 (perusahaan) berapa ya yang sudah komitmen," sambungnya.

Ia mengatakan perusahaan itu ada yang dari Indonesia dan luar negeri. Untuk mengakomodasi impor itu, pemerintah akan memfasilitasi penyediaan lahan peternakannya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang ada daerah tertentu di Indonesia yang memiliki menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari serangga untuk memenuhi kebutuhan protein mereka.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Usai acara, Dadan menjelaskan potensi serangga menjadi salah satu menu MBG untuk memenuhi kebutuhan protein itu sebagai contoh BGN menyesuaikan kebiasaan lokal dalam menentukan menu.

Hal itu, kata dia, juga sebagai penegasan BGN tidak memiliki standar menu nasional terkait MBG melainkan BGN menetapkan standar gizi yang harus dipenuhi.

Ia pun memberi contoh jika daerah tertentu memiliki kebiasaan makan telur maka menu BGN akan menentukan menu MBG utama di daerah tersebut kebanyakan dari telur.

"Tapi itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," jelas Dadan.

"Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambungnya.

Ia pun kembali memberi contoh masyarakat di Halmahera Barat yang terbiasa makan singkong dan pisang rebus untuk asupan karbohidrat mereka.

"Itu contoh ya, contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi," ujar dia.

"Karena badan gizi nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," imbuhnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal prajurit TNI yang mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masuk kelas.

"Begini, TNI itu salah satunya adalah pihak yang sangat membantu BGN dalam pelaksanaan," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menjelaskan keterlibatan TNI dalam program MBG untuk menjangkau daerah yang sulit diakses sipil untuk pelaksanaan program MBG.

Ia mengklaim tidak semua titik pelaksanaan MBG turut dibantu oleh aparat TNI sebagaimana sipil menjadi mitra MBG.

"Jadi untuk tahap-tahap awal, apalagi di daerah-daerah yang memang sulit dijangkau oleh sipil, maka TNI yang membantu BGN menyelesaikan program ini," ujar dia. "Jadi hanya bagian-bagian tertentu di lokasi lokasi yang sulit dijangkau oleh sipil, TNI membantu badan gizi."

Sebelumnya, peristiwa TNI masuk ke kelas untuk mengawal program MBG terjadi di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Komandan Koramil 11/Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo mengatakan bahwa kegiatan pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap kesehatan dan gizi generasi muda di wilayahnya.

"Melalui program ini kami berharap anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kondisi kesehatan yang optimal untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah," katanya di Bekasi, Rabu (15/1), dikutip dari Antara.

Contoh lainnya terjadi di kota Bandarlampung. TNI di Provinsi Lampung melakukan uji coba MBG kepada siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, di Kecamatan Kemiling.

Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah mengatakan bahwa program MBG ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.