JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan roadmap untuk program 3 juta rumah.

Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.

Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja Kementerian PKP dengan DPR RI. Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

"Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).

Sambil menunggu peta jalan yang masih dalam tahap penyusunan, Kementerian PKP telah mengundang beberapa perwakilan asosiasi pengembang untuk berdialog.

Hal ini dilakukan karena mereka merupakan bagian dari ekosistem perumahan yang akan mendukung program tersebut.

Di antara skenario yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Skenario lain termasuk realokasi APBN, sementara penggunaan APBN Perubahan akan menjadi opsi terakhir.

Bantuan Qatar dan kontraktor China

Dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

Dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, Qatar berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.

Namun, keterlibatan Qatar dalam program ini disertai syarat, di mana mereka meminta untuk menunjuk kontraktor pembangunan sendiri.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, mengungkapkan bahwa Qatar memilih kontraktor dari Tiongkok karena puas dengan hasil proyek sebelumnya di Afrika Selatan.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju," ungkap Bonny, dalam acara 'Ngobrol Santai bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)' di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Bonny menyampaikan bahwa Qatar akan menjual rumah berbentuk vertikal, sementara pemerintah hanya akan menyediakan lahan yang tidak terpakai.

"Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai oleh pemerintah," tutur dia.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap pengembang memilih lokasi yang strategis dan dekat dengan transportasi umum untuk membangun rumah subsidi. Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan soal kemungkinan hal itu dapat diwujudkan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti tentang ketersediaan angkutan umum. Menurutnya, sekarang banyak angkutan umum sudah tidak beroperasi.

"Bukan dekat dengan angkutan umum, tetap setiap kawasan perumahan yang dibangun harus disertai layanan angkutan umum. Kalo dekat berarti angkutan umum masih ada," ujar Djoko kepada detikProperti, Sabtu (18/1/2025).

Layanan angkutan umum tersebut untuk memudahkan penghuni perumahan subsidi bepergian. Djoko menyebutkan layanan tersebut juga dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi.

Ia mengungkapkan rata-rata keluarga di Indonesia menghabiskan lebih dari 30 persen dari penghasilan sebulan untuk transportasi. Oleh karena itu, penyediaan angkutan umum di kawasan perumahan subsidi menjadi kewajiban pemerintah dan bukan beban penghuni karena menyangkut kehidupan banyak orang.

"Tanggungjawab pemerintah daerah. Makanya, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus direvisi dengan memasukkan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan," ucapnya.

Sebelumnya, Ara menyampaikan harapannya saat kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa (14/1/2025) malam. Hal itu supaya para penghuninya, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Rektor Unhan Jonni Mahroza mengunjungi rumah apung dan panggung Muara Angke di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kemarin. Rumah agung dan rumah panggung dinilai menjadi solusi persoalan hunian layak bagi warga yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan rumah panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Hunian tersebut dibangun untuk nelayan oleh PT. PAL Indonesia dengan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT. Panca Karya Unggul Abadi. Pembangunan rumah panggung dan rumah apung merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan program bakti sosial Unhan.

Dalam kesempatan itu Ara juga mengucapkan terima kasih kepada Unhan dan developer yang memberikan CSR bantuan rumah tersebut.

"Karena gotong royong sangat dibutuhkan dalam melanjutkan perjuangan Pak Prabowo untuk pemenuhan rumah bagi rakyat," ujarnya.

Untuk diketahui, program ini dimulai dengan melakukan mitigasi permasalahan yang sering kali dihadapi masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir pantai Pluit Jakarta Utara. Ketinggian luapan air bisa mencapai satu meter yang berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

Setidaknya ada 200 unit rumah yang terdiri dari 16 unit rumah apung dan 184 rumah panggung yang sudah dibangun di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain itu, Ara mengungkapkan pembangunan rumah rumah panggung di Muara Angke, Jakarta Utara akan dilanjutkan. Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya akan dibangun berjumlah 30 unit terbagi di RT 6 sebanyak 14 unit dan RT 7 sebanyak 16 unit di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pembangunan lanjutan ini merupakan CSR dari PT Harum Energi.

"Saya senang rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Pak Prabowo," katanya.

Di sela kunjungannya, Ara sempat mengunjungi fasilitas pencetakan paving blok cangkang kerang hijau bantuan dari Menteri Pertahanan periode lalu yang sekarang menjadi Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Beliau menyarankan agar hasil dari cetakan paving blok ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menambah kesejahteraan hidup.

Di samping itu, salah satu penghuni rumah panggung bernama Amin (59) mengaku merasa bersyukur atas bantuan yang sudah diberikan sehingga rumahnya tidak lagi kebanjiran air rob.

"Rumah saya sebelumnya tidak layak huni karena selalu terdampak banjir rob. Setelah dapat bantuan rumah panggung ini kan lebih tinggi ya jadi kami sekeluarga tidak perlu takut lagi kalau tiba-tiba banjir rob datang saat malam dan waktu tidur," ucapnya.

Amin menjelaskan rumahnya memiliki satu kamar tidur, ruang tamu, toilet dengan air bersih, satu kasur lantai dan dua kasur tingkat. Lalu ada meja makan, kursi, untuk kelistrikan menggunakan tenaga surya. Di kampung nelayan tersebut juga dibangun lapangan futsal apung untuk tempat bermain anak-anak.

"Saya juga berharap rumah panggung ini lebih banyak dibangun di sini. Semoga tetangga saya yang belum dapat rumah panggung ini bisa segera dapat supaya tidak kena banjir lagi," harapnya.

Sementara itu, Linda (36) yang juga penghuni rumah apung juga senang dengan pembangunan rumah dari pemerintah. Menurut Ibu yang memiliki tiga orang anak itu, kebanyakan warga khususnya yang perempuan di kampung nelayan bekerja sebagai pengupas kerang dan yang laki-laki sebagai nelayan.

"Saya sampai nangis bersyukur mendapatkan bantuan rumah ini karena sebelumnya saya mengontrak dengan membayar sewa tiap bulan. Harapan saya untuk para pemulung yang tinggal di daerah ini bisa dapat rumah apung juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

KENDAL,iNewsPantura.id -  Puluhan warga perumahan di Desa Sarirejo dan Wonorejo, Kabupaten Kendal, menggelar aksi protes di depan perumahan mereka pada Minggu pagi (19/01/2025).

Aksi ini sebagai bentuk kekesalan warga yang kerap kali diterjang banjir setiap kali hujan deras mengguyur daerah tersebut.

Menurut para peserta aksi, banjir yang melanda perumahan mereka tidak hanya terjadi sesaat, tetapi genangan air seringkali baru surut setelah lima hari atau lebih.

Hal ini disebabkan oleh saluran air yang tidak berfungsi dengan maksimal, sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar.

Para warga dan komunitas peduli lingkungan yang terlibat dalam aksi tersebut membentangkan poster dan spanduk sambil berorasi, menyampaikan tuntutan agar permasalahan banjir ini segera diselesaikan oleh pemerintah dan instansi terkait.

Kordinator aksi, Jawahir Muhammad, dalam orasinya mengungkapkan bahwa pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) dan pembangunan SPBE di jalan lingkar Kaliwungu menjadi penyebab utama terhambatnya aliran air, yang akhirnya menggenangi pemukiman warga.

“Kondisi banjir di perumahan ini semakin sering terjadi dan surut dalam waktu lebih dari lima hari. Banjir ini disebabkan oleh limpasan sungai dan kondisi gorong-gorong jalan lingkar yang tersumbat oleh sedimentasi lumpur,” ujar Jawahir.

Dirinya juga menilai bahwa pemerintah tidak menunjukkan niatan serius untuk menangani permasalahan banjir yang rutin terjadi di kawasan tersebut.

“Bahkan banyak warga yang terpaksa menjual rumah mereka karena tidak tahan dengan banjir yang terus-menerus datang, dan rumah tersebut pun sulit terjual,” tambah Jawahir.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, antara lain agar segera melakukan normalisasi sungai, memperbaiki dan memfungsikan pintu air yang rusak, serta membuat pintu penahan rob di kawasan tersebut.

Mereka juga meminta agar gorong-gorong yang tersumbat sedimentasi di jalan lingkar Kaliwungu segera dibersihkan, dan saluran air yang ada di SPBE jalan lingkar dikembalikan seperti semula.

Selain itu, pihak KIK juga diminta untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang terdampak banjir akibat pembangunan mereka.

Aksi sempat mendapat pengawasan ketat dari petugas kepolisian yang meminta warga tidak melakukan long march ke Kawasan Industri Kendal atau ke SPBE di jalan lingkar Kaliwungu. Petugas hanya mengizinkan mereka untuk berorasi di depan pintu masuk perumahan Graha Raya Sarirejo.

Pj Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, yang hadir menemui warga, berjanji untuk menampung keluhan dan aspirasi mereka.

“Kami akan segera melakukan pendataan terkait keluhan dan aspirasi warga yang terdampak banjir. Tentunya kami tidak bisa langsung memenuhi tuntutan tersebut, tetapi kami akan cari solusi untuk memperbaikinya,” ujarnya.

Namun, warga yang sudah bosan dengan janji-janji sebelumnya mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika dalam waktu tiga bulan ke depan tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah banjir yang sudah lama mereka hadapi.

Editor : Eddie Prayitno

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menilai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Hal itu disampaikan Ribka saat menghadiri Ibadah dan perayaan Natal pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Jumat (17/1). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

Pasalnya, kata dia, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Maruarar memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar.

Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

“Itu iman yang dimiliki oleh seorang menteri kita dari Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dirinya mengapresiasi kinerja Maruarar yang dinilai sebagai salah satu menteri yang energik dalam menjalankan tugas.

Ribka mengaku mengikuti berbagai langkah yang dilakukan Maruarar dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Dia menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat mendukung upaya Menteri PKP Maruarar dalam mewujudkan program menyediakan tiga juta rumah.

Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan.

Ia juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

“Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

Pemerintah juga menerapkan pembebasan terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

“Termasuk regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” pungkas Ribka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah Kawasan pesisir, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tawarkan pemanfaatan rumah apung dan panggung.

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai, rumah apung dan panggung ini sesuai dengan kondisi lapangan. Selain bisa menjadi tempat tinggal dan nyaman, juga bisa menjadi solusi tepat atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar kawasan pesisir yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara, saat kunjungan kerja ke Kampung Nelayan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (18/1/2025).

Ara menjelaskan, Kementerian PKP akan terus berkomitmen menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan.

Semua pihak baik dari Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah digandeng agar pembangunan rumah bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

Salah satu rumah apung dan panggung di pesisir Muara Angka, dibangun oleh PT PAL Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT Panca Karya Unggul Abadi.

Rumah ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan total 200 unit yang mencakup 184 rumah apung dan 16 rumah panggung di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya berjumlah 30 unit terbagi di RT 06 sebanyak 14 unit dan RT 07 sebanyak 16 unit.

Jakarta -

Peta jalan (road map) Program Tiga Juta Rumah masih terus digodok oleh pemerintah. Dengan alokasi APBN yang terbatas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menyiapkan sejumlah skenario agar mencapai target Program Tiga Juta Rumah ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekenario yang tengah disiapkan merupakan rencana kerja yang nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama DPR RI.

Skenario yang disiapkan Kementerian PKP di antaranya dengan memanfaatkan anggaran APBN Tahun 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan. Skenario terakhir adalah dengan tambahan APBN-P dan dukungan ekosistem perumahan.

Agenda selanjutnya adalah Kementerian PKP akan bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) untuk membahas target kerjanya.

"Selanjutnya kita agendakan bertemu dengan Bappenas untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," kata Ara seperti yang dikutip dari pernyataan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Dalam rapat yang digelar pada Jumat (17/1/2024), Kementerian PKP mengundang sejumlah perwakilan asosiasi pengembang sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk menyiapkan skenario Program Tiga Juta Rumah.

(aqi/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketersediaan lahan untuk mendukung sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah, dan pemerataan ekonomi sangat penting dilakukan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang.

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan,” ujarnya dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, terdapat 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

“Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar,” katanya.

Sekretaris Dirjen Pengendalian & Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Ariodilah Virgantara menuturkan pemerintah mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Kendati demikian, program ini didukung penuh oleh pihak kementerian, pengendalian dan pengaturan lahan harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ini termasuk komitmen untuk membangun serta menjaga fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) di kawasan hunian,” ucapnya.

Jakarta: Pemerintah mendukung penuh penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan diwujudkan melalui pembebasan terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

“Termasuk regulasi-regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 18 Januari 2025.

Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

Ribka menegaskan Kemendagri sangat mendukung upaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam menyediakan tiga juta rumah. Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan. Dirinya juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

“Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

Menurut Ribka, Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak. Pasalnya, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar, kata da, memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar. Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

“Itu iman yang dimiliki oleh seorang Menteri kita dari Perumahan [dan Kawasan Permukiman] yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” jelasnya.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mematangkan penyusunan roadmap (peta jalan) Program 3 Juta Rumah.

Dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas, Kementerian PKP tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mencapai target program tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, skenario yang disiapkan merupakan rencana kerja yang nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama DPR RI.

"Selanjutnya, kita agendakan bertemu dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," terang Ara dalam rilis, Jumat (17/1/2025).

Kementerian PKP juga mengundang sejumlah perwakilan asosiasi pengembang sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk menyiapkan skenario Program Tiga Juta Rumah.

Skenario yang disiapkan Kementerian PKP di antaranya dengan memanfaatkan APBN Tahun 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan.

Sementara skenario terakhir adalah dengan tambahan APBN-P dan dukungan ekosistem perumahan.

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan genangan air yang sempat mengepung Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) malam sudah surut.

Lurah Meteseh Joko Rahmantoko mengatakan, genangan air tersebut sudah surut sejak pukul 00.00 WIB dan warga yang sempat mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

"Hanya meluap sebentar dan pukul 12 malam langsung surut. Warga pun sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Joko dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

Sebelumnya, warga melakukan evakuasi mandiri ke lokasi aman begitu mendengar alarm peringatan dini ketinggian air sungai. Evakuasi tersebut dibantu oleh aparat terkait.

Joko menjelaskan, genangan air di kawasan RW 26 perumahan tersebut terjadi karena limpasan air dari perumahan sekitar yang lebih tinggi dan tidak tertampung ke Sungai Babon.

"Debit air Sungai Babon memang tinggi malam itu sehingga limpasan air dari perumahan sekitar yang lebih tinggi tidak tertampung ke sungai, tetapi langsung menggenangi kawasan RW 26 perumahan," ungkap Joko.

Untuk membersihkan sisa-sisa dampak limpasan air, pihak kelurahan dan kecamatan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah bergerak melakukan penanganan.

OPD yang terlibat antara lain adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, hingga Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Suwarto memastikan keseriusan Pemkot Semarang dalam menanggulangi genangan yang kerap melanda Perumahan Dinar Indah.

Ia menyebutkan, pihaknya secara intens terus melakukan koordinasi lintas sektor bersama petugas penjaga Bendung Pucang Gading yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan penjaga pintu air Pucang Gading untuk memperhatikan ketepatan waktu melakukan buka tutup pintu air. Dengan begitu, tidak terjadi keterlambatan pembukaan yang mengakibatkan air Sungai Mluweh meluap," ujar Suwarto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Parung sejak lama dikenal sebagai lokasi hunian potensial bagi masyarakat di selatan Jakarta.

Hal ini tak terlepas dari lokasinya yang strategis karena berada di antara wilayah Bogor dan Depok, serta menawarkan akses yang mudah menuju pusat kota Jakarta, Bogor dan juga Serpong.

Selain infrastruktur, Parung juga dikelilingi berbagai fasilitas lengkap sebagai penunjang gaya hidup masyarakat.

Tak hanya menawarkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman juga asri, harga properti di kawasan ini masih relatif terjangkau dibandingkan kawasan urban lainnya di Jabodetabek.

Kondisi ini yang menginspirasi anak usaha PT Megah Anugerah Sakatama, yakni Sakatama Development untuk mengembangkan proyek perumahan terbarunya di kawasan Parung.

Perumahan bertajuk Aura Home ini berada di di koridor Jalan Raya Utama Parung.

Dengan luas 3,7 hektar, kawasan perumahan ini menawarkan kemudahan akses karena dekat pintu tol Pamulang, tol Sawangan dan tol Bogor Outer Ring Road II (BORR II).

Direktur Utama Sakatama Development, Henry Firtanto menuturkan, pengembangan Aura Home mengedepankan keselarasan dengan alam.

Menurut Henry, saat ini Parung merupakan salah satu kawasan sunrise property yang terus berkembang. Selain aksesibilitas yang sangat baik, kawasan ini juga dikelilingi berbagai fasilitas modern yang lengkap.

“Kami optimistis Aura Home akan menjadi jawaban bagi masyarakat yang mencari hunian nyaman dengan akses strategis di kawasan Parung, Bogor,” ujar Henry usai acara penjualan perdana Aura Home di Marketing Gallery Aura Home, Parung, Sabtu (18/1/2025).

Henry menyebutkan, setiap rumah di Aura Home didesain dengan efisien karena memaksimalkan penggunaan ruangan, meminimalkan penggunaan energi listrik, dan menciptakan ambience yang nyaman.

Misalnya, penggunaan jendela besar dan bukaan yang optimal untuk memaksimalkan cahaya matahari guna menjaga kualitas udara tetap baik di dalam rumah.

Untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen, Aura Home menghadirkan 3 pilihan rumah dengan desain yang menarik dan fungsional, antara lain; Type 6 Standard (LB76 M2/LT72 M2), Type 6 Plus (LB88 M2/LT90 M2) serta Type 7 (LB116 M2/LT105 M2).

Dengan semua fasilitas yang dimiliki, harga yang ditawarkan mulai dari Rp 990 juta.

Sementara itu, Komisaris PT Megah Anugerah Sakatama, Andhika Fajri menjelaskan, pemilihan tipe-tipe rumah di Aura Home telah melalui serangkaian riset yang dilakukan tim Independent Surveyor.

“Saat ini show unit untuk ketiga tipe rumah tersebut telah tersedia dan dapat dikunjungi setiap harinya. Melalui show unit ini, para calon konsumen juga dapat langsung merasakan kenyamanan dan keunggulan tinggal di Aura Home,” papar Andhika.