Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang, Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” pungkas Ari.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

Sebanyak 2 juta orang telah mendapatkan Makan Bergizi Gratis hingga Maret 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Untuk diketahui, total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

Keberlangsungan program MBG ini melibatkan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi. Sri Mulyani menjelaskan program MBG diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat kategori bawah hingga membantu UMKM.

"Selain untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, MBG juga diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga dan mendorong perekonomian lokal dengan melibatkan nelayan, petani, dan UMKM dalam rantai pasoknya," jelasnya.

Rincian 2 Juta Orang Penerima MBG:

- Siswa pra SD sebanyak 111.127 orang;
- Siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang;
- Siswa SMP/MTs sebanyak 578.465 orang;
- Siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang;
- Santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang;
- Siswa SLB sebanyak 4.548 orang;
- Balita sebanyak 7.811 orang;
- Ibu hamil sebanyak 1.835 orang; dan
- Ibu menyusui sebanyak 2.613 orang

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kanan) melihat maket didampingi Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata (kanan) dan Senior Director Ciputra Group Agus Surya (kedua kiri) saat melakukan kunjungan kerja di Perumahan Citra Maja City, Maja, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (20/3/2025). Maruarar Sirait meninjau proyek perumahan yang dicanangkan pemerintah sebagai Kota Baru Publik sebagai upaya untuk mewujudkan program penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat.

KOMPAS.com -Ciputra Group menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan ini disampaikan seiring dengan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepada Kompas.com, Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menyambut positif langkah pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Budiarsa menilai bahwa dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyediaan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program ini.

"Kalau yang 3 juta rumah itu, pasti untuk kita positif sekali, apalagi pemerintah memberi dukungan untuk pengadaan rumah. Misalnya dengan fasilitas-fasilitasnya, insentifnya, infrastrukturnya, itu yang penting sekali. Kalau tanpa itu, nggak mungkin (terlaksana)," tutur Budiarsa saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Citra Maja City, Kamis (20/3/2025).

Dengan dukungan infrastruktur, insentif, dan fasilitas lainnya, Ciputra Group yakin program 3 Juta Rumah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kota Baru Publik

Ciputra Group sendiri berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, perusahaan siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah.

Budiarsa pun menjelaskan Citra Maja City yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Kota Baru Publik yang terus berjalan dan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Saat ini, Citra Maja City telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, hiburan anak, waterpark, dan theme park.

Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun kota yang mandiri dan nyaman bagi penghuninya.

Selain itu, Ciputra Group juga menerapkan 10 Minute City, sebuah konsep yang memastikan bahwa semua fasilitas dapat dijangkau dalam waktu hanya 10 menit dari tempat tinggal.

"Dengan adanya fasilitas shuttle bus yang terintegrasi dengan Stasiun Maja sebagai implementasi Transit Oriented Development (TOD), Citra Maja City menjadi mudah diakses dan terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penghuni yang saat ini mencapai 12.000 jiwa," tuntas Budiarsa.

KOMPAS.com -Ciputra Group menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan ini disampaikan seiring dengan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepada Kompas.com, Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menyambut positif langkah pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Budiarsa menilai bahwa dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyediaan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program ini.

"Kalau yang 3 juta rumah itu, pasti untuk kita positif sekali, apalagi pemerintah memberi dukungan untuk pengadaan rumah. Misalnya dengan fasilitas-fasilitasnya, insentifnya, infrastrukturnya, itu yang penting sekali. Kalau tanpa itu, nggak mungkin (terlaksana)," tutur Budiarsa saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Citra Maja City, Kamis (20/3/2025).

Dengan dukungan infrastruktur, insentif, dan fasilitas lainnya, Ciputra Group yakin program 3 Juta Rumah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kota Baru Publik

Ciputra Group sendiri berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, perusahaan siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah.

Budiarsa pun menjelaskan Citra Maja City yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Kota Baru Publik yang terus berjalan dan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Saat ini, Citra Maja City telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, hiburan anak, waterpark, dan theme park.

Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun kota yang mandiri dan nyaman bagi penghuninya.

Selain itu, Ciputra Group juga menerapkan 10 Minute City, sebuah konsep yang memastikan bahwa semua fasilitas dapat dijangkau dalam waktu hanya 10 menit dari tempat tinggal.

"Dengan adanya fasilitas shuttle bus yang terintegrasi dengan Stasiun Maja sebagai implementasi Transit Oriented Development (TOD), Citra Maja City menjadi mudah diakses dan terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penghuni yang saat ini mencapai 12.000 jiwa," tuntas Budiarsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza mengatakan bahwa 726 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) sudah aktif.

Helvi menyebutkan, 726 dapur SPPG itu tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.

"Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah," ujar Helvi dalam sambutannya pada webinar perluasan keterlibatan UMKM dalam program MBG, Kamis (20/3/2025).

Helvi mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 171 triliun dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.

“Program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang,” kata Helvi.

Helvi menyebutkan, perputaran ekonomi dalam program makan bergizi gratis juga sangat besar

“Dengan estimasi Rp 30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp 600 juta per bulan,” ucap Helvi.

Untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.

"Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribusi produk pangan," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi business matching antara petani, UMKM, platform digital, dan ritel guna memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar lebih luas.

Pemerintah tengah menyediakan rumah bagi masyarakat, termasuk yang berprofesi sebagai guru. Kabar baiknya, ribuan guru sudah bisa menerima rumah mulai minggu depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan 20 ribu unit rumah akan diserahkan untuk guru-guru. Rumah tersebut berlokasi di Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, Jayapura.

"Kemudian doakan mohon doanya kita tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru," ujar Ara dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/3/2025).

Ara menyebutkan sebanyak 250 rumah akan disalurkan kepada guru pada 25 Maret 2025 mendatang.

"Totalnya kita 20 ribu unit rumah. Dan nanti pada saat penyerahan kunci (secara) simbolis pada tanggal 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP pernah mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun rumah untuk guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan para guru tinggal di dekat tempatnya mengajar.

Pada Jumat (7/3), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Mendikdasmen Abdul Mu'ti, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah bertemu di Kantor Kementerian PKP untuk berdiskusi terkait rencana pembangunan rumah untuk guru serta konsolidasi data BPS.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Di sisi lain, Abdul Mu'ti menyebutkan target pembangunan rumah untuk guru sebanyak 20.000 unit rumah. Pembangunan rumah tersebut nantinya akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Adapun, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," tutur Abdul Mu'ti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap mengawal dan mengawasi pengelolaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebesar Rp171 triliun.

Kesepakatan itu terjalin ketika Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin bertemu Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa BGN merupakan badan baru yang diamanahkan untuk mengelola anggaran negara yang cukup besar untuk program makan bergizi gratis (MBG).

“Sementara kami sudah memiliki APBN 2025 Rp71 triliun dan kalau permintaan Presiden nanti untuk melayani Rp82,9 juta dilaksanakan, maka kami akan mendapat tambahan anggaran yang cukup besar, kurang lebih Rp100 triliun sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp171 triliun,” terangnya.

Menurutnya, dalam upaya percepatan pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan pendampingan, arahan, mitigasi, dan pengawasan dari Kejagung.

Oleh karena itu, BGN meminta pendampingan Kejagung agar program MBG bisa terlaksana sesuai koridor aturan dan bisa segera menyentuh daerah-daerah terpencil.

“Kami ada concern waktu untuk mengeksplorasi anggaran yang cukup besar untuk mengimplementasikan APBN. Makanya, sebelum kami lakukan pengadaan itu, kami memohon untuk pendampingan advokasi,” ujarnya.

Atas ajakan kerja sama tersebut, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan bahwa Korps Adhyaksa siap mendukung 100 persen dalam berbagai aspek, termasuk legal opinion, legal assistance, serta pengawalan dalam proses pelelangan.

“Yang pasti kita harus berusaha menghindari kebocoran (anggaran). Itu yang utamanya, dan tentunya perlu kecepatan. Teman-teman badan baru kemudian pegawai pun juga masih terbatas dan kami akan support (dukung),” ucapnya.

Dengan adanya pengawalan ini, Jaksa Agung berharap pelaksanaan program BGN bisa tepat kelola dan tidak menjadi masalah ke depannya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena berkolaborasi perkuat pelaksanaan sejumlah hal, mulai dari dukungan bagi UMKM hingga menyukseskan Makan Bergizi Gratis.

Ketika ditemui di Jakarta, Kamis, Taruna mengatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur terdapat ratusan hingga ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta inisiatif berupa program 'satu desa, satu produk' yang mendorong desa-desa NTT untuk memiliki satu produk unggulan. BPOM berperan untuk menjamin agar produk-produk UMKM tersebut aman dikonsumsi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa.

Dengan penjaminan itu, kata Taruna, maka perekonomian juga dapat ditingkatkan. Terkait hal itu, katanya, mereka juga mengupayakan hilirisasi produk-produk terkait, seperti pangan, kosmetik, dan obat asli Indonesia.

"Mulai dari cara pembuatannya, harus ada sertifikatnya, kemudian setiap produknya, setiap nomor izin edarnya ada. Kemudian kalau mau diekspor, mau diimpor juga harus ada surat keterangan impor ekspor. Kemudian post marketnya, distribusinya juga kami yang sertifikasi. Dan terakhir kalau ada penindakan kami juga yang dikasih tugas oleh negara," dia menjelaskan.

Kerja sama lainnya, kata Taruna, yakni untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diprioritaskan sebagai upaya penanganan masalah gizi, seperti stunting, defisiensi mikronutrien, dan kelebihan nutrisi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyebutkan, pihaknya mengapresiasi dukungan serta kerja sama dengan BPOM. Kolaborasi tersebut, katanya, mendorong berbagai produk unggulan NTT mulai dari pertanian hingga kelautan agar dapat memiliki nilai tambah.

Melki juga menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk semakin memajukan UMKM NTT.

Gubernur itu juga menyatakan dukungannya bagi BPOM agar dapat segera meraih status sebagai otoritas terdaftar WHO (WHO-Listed Authority) agar produk-produk nasional semakin mudah diterima di pasar global.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Jajaran Polres Indramayu siap mengamankan pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 2025. Tak hanya di jalanan, pengamanan pun dilakukan di permukiman warga yang ditinggal mudik oleh warganya.

Kesiapan itu terlihat dari Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2025 yang dipimpin oleh Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, didampingi Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, di Lapangan Apel Mako Polres Indramayu, Kamis (20/3/2025).

Apel itu dihadiri oleh unsur Forkopimda, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta berbagai instansi terkait di Kabupaten Indramayu. Hadir pula pejabat utama Polres Indramayu serta para Kapolsek jajaran untuk memastikan kesiapan pengamanan Idul Fitri 1446 H.

Ari menjelaskan, Operasi Ketupat 2025 difokuskan pada pengamanan arus mudik serta aktivitas masyarakat di Indramayu.

“Prioritas pengamanan selain pemudik, kami juga fokus pada pengamanan pasar tumpah, titik rawan kemacetan, serta permukiman yang ditinggalkan masyarakat saat mudik. Selain itu, kami juga mengantisipasi potensi bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Indramayu,” ujar Ari.

Ari mengatakan, koordinasi lintas sektoral telah dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan stakeholder terkait dalam merespons cepat jika terjadi bencana. Dalam aspek lalu lintas, Polres Indramayu memberikan perhatian khusus pada jalur tol dan jalur Pantura yang menjadi rute utama pemudik.

“Kami telah menempatkan 24 Pos Pengamanan (Pos Pam) dan Pos Pelayanan (Pos Yan) serta 1 Pos Terpadu di titik-titik strategis, termasuk daerah rawan kemacetan, pasar tumpah, serta lokasi rawan kecelakaan,” katanya.

Selain menempatkan personel di pos-pos pengamanan, Polres Indramayu juga mengerahkan tim patroli yang bertugas mengamankan jalur alternatif dan daerah rawan kejahatan guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama mudik Lebaran 2025.

Ari juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keamanan selama perayaan Idul Fitri.