Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Senin (21/10/2024).

Usai resmi dilantik, Fahri menyebut akan fokus merealisasikan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan, program Prabowo sebagai presiden itu akan jalan berbarengan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan industri perumahan.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi tumbuh pesatnya industri perumahan di satu sisi, di sisi lain yang penting menuntaskan mandat membangun tiga juta rumah per tahun," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Fahri melanjutkan, target 3 juta rumah Prabowo itu nantinya meliputi 1 juta rumah di wilayah perkotaan dan 2 juta di kawasan desa.

Kendati demikian, mantan Wakil Ketua DPR itu menyebut kementerian yang juga dipimpin olehnya itu tidak berfokus untuk membangun perumahan, melainkan untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk industri.

"Prinsipnya negara hanya menciptakan iklimnya, bukan kita yang bangun ruah," katanya.

Menurut Fahri, program 2 juta rumah Prabowo di daerah nantinya diprioritaskan untuk kontraktor kecil.

"Yang di daerah dipriroritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta [rumah] mau luar negeri [atau] dalam negeri yang besar-besar silakan," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih, Fahri Hamzah, mengungkap pesan dari mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki, menurut Fahri, meminta pejabat kementerian ini langsung bekerja.

"Malam ini Pak Bas minta kita langsung kerja dan mudah-mudahan lancar malam ini," kata Fahri seusai acara serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Fahri menyebutkan besok akan dilakukan koordinasi terkait pembagian tugas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Hal itu dilakukan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik.

"Mulai besok kita sudah mulai koordinasi untuk apa namanya, pembagian tugas ya antara PU dan PR ya," ucap Fahri.

"Semua ini adalah untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Waketum Partai Gelora ini mengatakan nanti akan menerima penjelasan kajian tim mengenai pemisahan kementerian tersebut. Namun Fahri belum mengetahui nantinya akan berkantor di mana.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki nanti, beliau yang ngatur nanti, tim beliau sudah siapkan," ujarnya.

Adapun untuk program Kementerian Perumahan adalah pembangunan 2 juta rumah desa dan 1 juta rumah di kota. Program ini akan difokuskan untuk memenuhi kekurangan 13 juta rumah dan 26 juta perumahan tidak layak huni.

"Dua juta di desa dan satu juta di pusat ya. Anggarannya belum terlalu detail tetapi kementerian keuangan yang lalu sudah mengakomodir," imbuhnya.

Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu tugasnya merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi industri perumahan di satu sisi. Di sisi lain yang penting menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah itu akan menyasar di perkotaan 1 juta unit dan 2 juta unit di pedesaan. Pada prinsipnya pemerintah disebut tidak membangun, hanya menciptakan ekosistem bagi industri untuk menggarapnya.

"Jadi kita prinsipnya pemerintah tidak membangun, tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk terjun dari semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri yang besar-besar silakan," imbuhnya.

Terkait sektor perumahan seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan ada di dalam ekosistemnya. Saat ini yang menjadi fokusnya terlebih dahulu adalah pemisahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Nanti Tapera, SMF, BTN, perbankan secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu, ini yang lagi kita tuntaskan. Kita harus tetap jalan langsung tahun ini. Makanya kita PR-nya pemisahan kementerian dulu, mudah-mudahan hari ini bisa serah terima, besok kita sudah mulai pembahasan," tuturnya.

Fahri Hamzah memastikan permasalahan backlog atau kesenjangan perumahan akan diselesaikan di tahun pertama menjabat. Terkait kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara bergabung dulu dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Semua yang mengatasi backlog 13 juta dan 26 juta rumah tidak layak huni akan diselesaikan langsung di tahun pertama. (Kantor) gabung dulu," pungkas Fahri Hamzah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bakal membangun rumah di atas tanah PT KAI dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Rencana ini disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Ia menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Ara mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di lain sisi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan. Ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut akan mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Menurutnya, ini salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Maruarar Sirait mengaku siap mendengarkan masukan dari semua pihak. Ini juga mencakup pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," tutup Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait siap menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto yaitu program 3 juta rumah dalam sebulan. Salah satu yang disorotinya dalam program ini adalah terkait lahan.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, dalam menjalankan ini, Ara akan membangun sistem yang utuh dan kuat.

"Kita mesti buat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu," ujar Ara usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Ara mengatakan, isu strategis dalam menjalankan program ini adalah lahan. Politisi Gerindra ini mengatakan akan banyak menggunakan lahan yang saat ini sudah dimiliki oleh pemerintah dan BUMN.

"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, banyak yang sitaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana misalnya dari BUMN dari Kereta Api itu banyak tanah yang bisa dipakai," tuturnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait telah resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Presiden Prabowo Subianto melantik dan mendiktekan sumpah dan janji jabatan di depan deretan menteri kabinet barunya.

"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya tuhan menolong saya," ucap Ara di Istana Negara.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Maruarar Sirait resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pagi ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Ara, panggilan akrabnya menegaskan akan menjalankan tugas di sektor perumahan dengan gotong royong.

Dikatakan Ara, persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Diakuinya, banyak masyarakat yang belum punya rumah. Hal ini bisa diselesaikan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo.

"Banyak sekali rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Ini harus dikerjakan masif dan bergotong royong, bangunnya juga gotong royong," kata Ara di Istana Negara usai pelantikan, Senin (21/10/2024).

Ara mengatakan, dirinya akan mendorong semua pihak terkait untuk menyediakan rumah demi mengatasi backlog perumahan yang selama ini jadi masalah klasik di sektor ini.

"Saya akan mendorong pengusaha swasta, developer, pengusaha di bidang lainnnya untuk bersama, berlomba, bergotong royong. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan temen-temen dari swasta," tuturnya.

Maruarar Sirait (Ara) telah resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Presiden Prabowo Subianto melantik dan mendiktekan sumpah dan janji jabatan deretan menteri untuk kabinet barunya.

"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya tuhan menolong saya," ucap Ara di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

JAKARTA, KOMPAS.com -Program 3 juta rumah per tahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun rupiah dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim satgas perumahan, akan ada 3 juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya.

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.

Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp 200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp 75 juta hingga Rp 100 juta.

Dengan demikian, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan.

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya.

Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi multiplier effect ke 183 subsektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 10 Oktober 1971 ini menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (UI), Depok, ia juga sempat menempuh pendidikan di Mataram.

Setelah lulus SMA pada usia 19 tahun, Fahri melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM) selama dua tahun.

Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) pada tahun 1992. Dari tahun 1996 hingga satu tahun setelah lulus, Fahri menjabat sebagai staf Pimpinan Program Extension FE UI.

Fahri Hamzah mulai dikenal publik pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Ia menarik perhatian media nasional setelah mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan menjabat sebagai ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri juga aktif dalam aksi-aksi untuk menurunkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki Era Reformasi pada tahun 1999, Fahri aktif sebagai staf ahli MPR hingga 2002.

Dua tahun setelah itu, ia terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB. Kariernya terus meningkat, dan ia selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama menjabat di DPR, Fahri telah menempati berbagai komisi, mulai dari Komisi VI, Komisi III, hingga Komisi VII. Puncaknya, pada pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan. Permintaan ini sejalan dengan perannya sebagai anggota satgas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo.

Fahri bertugas membantu Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian ini merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Program 3 Juta Rumah dan Tapera

Tugas Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program 3 juta rumah yang menjadi salah kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), millenial, Gen-Z, serta generasi yang akan datang.

Wamen juga memiliki tugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait keberlanjutan sistem perumahan yang selama ini berjalan seperti Sistem Kredit Sejahtera untuk Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Wamen juga bertugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait implementasi bangunan hijau dan pintar pada perumahan subsidi bagi rakyat yang juga dilengkapi dengan teknologi tahan gempa.

Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas untuk membantu Menteri terkait pengaturan investasi di bidang perumahan, terutama mendorong investasi swasta di perumahan subsidi agar ke depannya penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau tidak lagi bergantung pada APBN.

Adapun PR yang perlu dituntaskan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana Wamen membantu Menteri melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan mulai dari buruh hingga pengusaha dan pemberi kerja.

PR lainnya adalah Wamen membantu Menteri untuk terus menggencarkan sosialisasi pentingnya memiliki rumah kepada generasi muda dalam rangka mendorong roda perekonomian di sektor properti.

Pengalaman Fahri sebagai pimpinan DPR RI dan anggota Satgas Perumahan tim transisi Prabowo-Gibran diharapkan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu mewujudkan harapan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disebut bakal mengucurkan anggaran sebesar Rp51 triliun untuk pagu awal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bakal dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Salah satu program yang bakal menjadi prioritas Kementerian Perumahan dan Permukiman yakni mengenai program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait yang juga akrab disapa Ara menjelaskan, usai dilantik pihaknya bakal terlebih dahulu melakukan pendalaman alokasi anggaran.

Sementara itu, di tengah alokasi anggaran yang cukup terbatas, Ara menyebut telah merumuskan sejumlah strategi dalam merealisasikan program 3 juta rumah.

“Nanti kita pelajari detail tadi, saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada. Sehingga, kita juga punya solusi yang komprehensif,” kata Ara kepada Wartawan usai dilantik di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Di samping itu, Ara juga mengaku bakal menjalin kerja sama dengan para pelaku swasta. Salah satunya yakni melalui program CSR.

“Makanya saya katakan tadi niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya, sehingga nanti semua juga merasa nyaman. Sehingga kita juga harus melakukan efisiensi - efisiensi yang kuat. dananya tak boleh di korupsi, sehingga bisa membangun lebih banyak rumah,” imbuhnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengaku pemerintah ke depan perlu menjalin kolaborasi yang kuat dengan private sector agar program tersebut dapat terealisasi.

“Memang tidak cukup hanya [mengandalkan] APBN saja, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satu kuncinya kolaborasi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024).

Tak hanya perlu menjalin kerja sama dengan swasta dan pengembang, Iwan mengusulkan bahwa implementasi program tiga juta rumah juga nantinya untuk dapat didukung lewat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pasalnya, tambah Iwan, alokasi APBD pada sektor perumahan saat ini sangat kecil. Atas dasar hal itu, Iwan menilai APBD menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan.

Untuk menyukseskan hal itu, dirinya mengaku bakal memprioritaskan usulan revisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Usulan itu dilakukan guna mendorong kontribusi APBD dalam pengadaan perumahan rakyat.

“Sekarang APBD itu sangat terbatas untuk perumahan, tapi saya dorong APBD itu,” jelasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadikan sektor perumahan dan properti menjadi program prioritas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah dijanjikan minimal 8% per tahun.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan akan membangun 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpengahsilan rendah. Itu rinciannya 1 just di perkotaan dan 2 juta di pedesaan.
Program ini menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah,” kata Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, belum lama ini.

Potensi dana bergulir dari program tersebut sangat besar. Menurut kajian internal Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp 200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp 75 juta -Rp 100 juta. Jika program 3 juta rumah berjalan maksimal maka estimasi volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas menegaskan bawah pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke UMKM lokal, Bumdes, atau Koperasi agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Proyek properti tercatat memberi multiplier effect terhadap 183 sub sektor usaha lainnya, sepertii produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek.

Bila Menteri Perumahan nantinya bisa bergerak cepat menjalankan program 3 juta rumah tersebut maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.

Namum, Bonny menegaskan bahwa program tersebut akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Pasalnya, anggaran belanja pemerintah (APBN) terbatas, sedangkan pengadaan rumah dan pembiayaannya membutuhkan modal kerja besar.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan, pihaknya siap mendukung program tersebut. Ia bilang, BTN punya kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN menguasai lebih dari 80% pangsa pasar KPR subsidi setiap tahunnya yang mencapai 300.000-400.000 unit

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan. “Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan.” pungkas Nixon.

Maruarar Sirait adalah politisi dan mantan anggota DPR RI

Jakarta (ANTARA) - Maruarar Sirait terpilih menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Maruarar Sirait, S.I.P. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

Berdasarkan pengumuman tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah nomenklatur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Maruarar Sirait adalah politisi dan mantan anggota DPR RI. Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Pemilihan Maruarar Sirait oleh Presiden Prabowo untuk mengisi pos Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kemungkinan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah setiap tahun yang dicanangkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama menteri yang berada dalam kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah nama menteri didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan kabinet merah putih 2024," kata Presiden Prabowo.

Adapun jumlah menteri dan kepala badan yang diumumkan mencapai 53 orang, sedangkan wakil menteri yang diumumkan berjumlah 56 orang. Pengumuman tersebut dilakukan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah per tahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto diproyeksikan menghasilkan transaksi sekitar rp 400 triliun per tahun.

Angka ini merupakan estimasi minimal berbasis kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

BTN menyebutkan, rumah subsidi di perkotaan dipatok dengan nilai jual rata rata Rp 200 juta per unit dan rumah di pedesaan sekitar Rp 75 juta-Rp 100 juta per unit.

Dengan demikian, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, angka ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Oleh karena itu, Program 3 Juta Rumah dianggap dapat membangkitkan optimisme publik.

Anggota Tim Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, salah satu alasan pemicu optimisme publik adalah dana ratusan triliun dari proyek strategis ini siap mengucur, diproyeksikan bakal menggerakkan sektor riil.

Pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat punya kesempatan beli rumah layak huni.

Mengacu pada peta jalan yang digagas Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, akan ada 3 juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya.

Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.

Anggota Tim Satgas Perumahan Bonny Z Minang menuturkan, program prioritas pemerintahan Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan.

"Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah,” kata Bonny dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Minggu (20/10/2024).

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan.

Tim Satgas Perumahan juga berkali kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Efek Berganda

Pembangunan hunian layak juga diprediksi akan menjadi penggerak ekonomi di kota dan desa.