Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

"Kita ingin dalam 100 hari pertama ini, paling tidak kita akan menyampaikan kepada publik skema dan eksekusi yang bisa kita lakukan, sehingga juga dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya. Karena data yang ada di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September masih sekitar 700 ribuan," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.

Fahri mengatakan pihaknya akan berusaha mencapai sisa pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bulan Oktober hingga Desember 2024.

"Mudah-mudahan dalam sisa tahun bulan ini, dari Oktober, November, Desember, kita coba push sekuat-kuatnya berapa yang bisa kita capai dari sisa pekerjaan Kementerian sebelumnya," katanya.

Untuk mengejar sisa target penyediaan rumah, pihaknya sedang mengusulkan mekanisme digital untuk memantau pertumbuhan kepemilikan rumah di masyarakat. Selain itu, masih ada proses pemecahan kementerian, sebab Kementerian PKP baru saja dipisah dari Kementerian PUPR.

"Tentu kalau yang full menjadi pekerjaan dari Kementerian baru, jangan lupa ini Kementerian dipecah dulu, ini memerlukan kerja administrasi juga, karena misalnya sekjennya cuma satu kan harus jadi dua, dirjennya nanti akan dipecah sesuai kebutuhan masing-masing," katanya.

Ia pun menyebutkan pembangunan akan mengejar pembangunan rumah untuk target 3 juta rumah di awal tahun 2025.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," sambung Fahri.

Kemudian, pihaknya juga tengah membahas pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Adapun anggaran Kementerian PUPR untuk tahun depan mencapai Rp 116,23 triliun.

"Setahu saya APBN 2025 itu untuk dua kementerian itu Rp 115 T kalau tidak salah ya. Sekarang itu kan kita mau bagi dua. Nah ini alokasi teknisnya sedang kita bahas juga di dalam, mana yang untuk operasional dan yang lain-lainnya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya memberi kesempatan bagi semua pihak baik Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, POLRI, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

"Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah," ujar pria yang akrab dipanggil Ara, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Hal itu disampaikannya dalam rapat internal pertama Kementerian PKP di Gedung Tata Ruang, Raden Patah I No. 1, Jakarta Selatan pada Selasa (23/10).

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Dalam hal ini, Kementerian PKP sudah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyediaan perumahan.

Selain itu, menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

"Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka, sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan," terangnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan konsep gotong royong ini mengharapkan partisipasi dari berbagai pihak. Pasalnya, masyarakat Indonesia masih banyak membutuhkan rumah yang layak huni.

"Kita mau memakai tagline 'Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat' karena kita berharap bahwa urusan membangun rumah rakyat ini, partisipasi bisa datang dari semua orang. Karena kita punya kesenjangan rumah hampir 10 juta (rumah berdasarkan) data resmi di sini dan juga hampir 27 juta rumah tidak layak huni yang harus kita perbaiki, yang ada di seluruh Indonesia," kata Fahri usai rapat internal, Selasa (22/10) malam.

Ia membuka kesempatan seluas-luasnya untuk semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam bentuk yang legal serta diperkenankan oleh aturan untuk ikut terlibat dalam pembangunan rumah rakyat.

"Mari kita gotong royong, menuntaskan agar semua rakyat Indonesia ini punya tempat tinggal yang layak, baik di desa maupun di kota di seluruh Indonesia. Itu intinya kira-kira yang kita mau kerjakan," tuturnya.

Pengusaha juga diperkenankan untuk ikut membangun rumah. Mengingat, ada berbagai macam rumah dengan skema yang berbeda-beda.

"Pengusaha boleh membangun rumah komersial, tapi juga bisa nyumbang bangun rumah. Jadi juga bisa membangun rumah yang komersial untuk kelas menengah atas, tapi juga pada saat yang sama dapat membangun rumah pada saat yang bersamaan untuk kelas bawah. Ini semua skemanya kita siapkan, pokoknya semua orang sekarang harus bergotong-royong untuk menuntaskan perumahan rakyat," jelasnya.

Siapapun dipersilakan untuk ikut terlibat dalam pembangunan perumahan. Nantinya, basis perizinan dan pendaftaran bisa melalui Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

"Nah, ada yang mau nyumbang tanah silahkan. Saya kira ini juga mekanisme yang sudah ada di masyarakat kita," kata Fahri.

"Kalau dulu orang mungkin nyumbangnya nyumbang orang sembako dan lain-lain. Mungkin ada yang lebih kaya yang pengin nyumbang rumah kan bagus juga. Itu harus tetap difasilitasi oleh negara. Siapapun yang ingin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah (bisa ikut terlibat)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari pertama bekerja di kantor barunya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah langsung menggelar rapat internal dengan sejumlah pejabat.

Pada rapat perdana tersebut, Menteri PKP menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat,” katanya saat memimpin rapat internal di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/10/2014).

Dalam rapat internal ini, Menteri PKP melakukan perkenalan dengan pejabat terkait bidang perumahan serta memberikan sejumlah arahan terkait program perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan.

“Tolong bantu saya ya. Saya ingin Kementerian PKPbisa bekerja secara sistematis, transparan dan akuntabel sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat,” jelasnya.

Menteri PKP akan berbagai tugas dengan Wamen PKP Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP.

Selaku menteri, ia akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak,” terangnya.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan tengah dilakukan.

Kementerian PKP juga telah menyurati Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini mereka masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga menyatakan sedang fokus pada penataan kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan.

Penyusunan agenda jangka pendek khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih juga akan dilakukan.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Selain itu, nantinya Kementerian PKP juga akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

“Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna,” tukas Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di eks kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (22/10/2024) pukul 22.00 WIB.

"Nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri usai rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

"Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September (2024) masih sekitar 700.000-an ya," lanjut Fahri.

Ada pun dari 3 juta rumah tersebut, sebanyak 2 juta dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

Fahri mengatakan, saat ini yang juga tengah digarap oleh kementerian baru tersebut adalah terkait regulasi, perizinan, dan skema keuangan.

"Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," tuturnya.

Sementara terkait lahannya, pemerintah akan memanfaatkan lahan sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan Agung dan Badan Bank Tanah.

"Sehingga tanah-tanah yang siap ini akan kita buka kepada semua pihak yang menjadi stakeholder bagi pembangunan rumah rakyat dan pemukimannya," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Maruarar Sirait, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Selain itu juga Menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

“Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan,” kata Maruarar.

Saat ini, imbuhnya, Kementerian PKP sedang berkoordinasi terkait sumber daya manusia yang akan bekerja dengan memiliki integritas dan semangat melayani berdasarkan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan ditetapkan.

Selain itu juga menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di lapangan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar Sirait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Maruarar Sirait resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto. Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan akan menjalankan tugas di sektor perumahan.

Ara mengatakan persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Diakuinya, banyak masyarakat yang belum punya rumah. Hal ini bisa diselesaikan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo.

Lantas, apa saja rencana Ara untuk menyediakan rumah untuk rakyat? Berikut ulasannya.

Bangun Sistem Strategis

Ara menyatakan akan membangun sistem yang utuh dan kuat, yakni dengan membentuk peraturan yang dapat menyatukan para stakeholder.

"Kita mesti buat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu," ujar Ara usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Ia pun menyebutkan isu strategis dalam menjalankan program ini adalah lahan. Politisi Gerindra ini mengatakan akan banyak menggunakan lahan yang saat ini sudah dimiliki oleh pemerintah dan BUMN.

"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, banyak yang sitaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana misalnya dari BUMN dari Kereta Api itu banyak tanah yang bisa dipakai," tuturnya.

Ajak Berbagai Pihak Gotong Royong Bangun Rumah

Dikatakan Ara, persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Ara mengatakan, dirinya akan mendorong semua pihak terkait untuk menyediakan rumah demi mengatasi backlog perumahan yang selama ini jadi masalah klasik di sektor ini.

"Banyak sekali rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Ini harus dikerjakan masif dan bergotong royong, bangunnya juga gotong royong," kata Ara.

Bangun Rumah High Rise di Perkotaan

Ia mengatakan dirinya akan membangun rumah high rise di perkotaan masyarakat dapat tinggal lebih dekat ke tempat kerja.

"Kita berupaya juga membangun di desa dan di kota. Bagaimana di kota juga sangat penting. Kalau bisa yang kerja itu di kota rumahnya juga kita bikin high rise ke atas, sehingga tidak perlu jauh ke tempat kerjanya," jelasnya.

Ia pun akan mengajak berbagai pihak, termasuk pengusaha swasta dan pengembang untuk bekerja sama membangun perumahan bagi rakyat.

Dengarkan Usulan Semua Pihak soal Tapera

Kemudian, Ara mengaku akan mendengarkan masukan dari semua pihak terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia akan mendengarkan masukan secara sistematis agar pelaksanaannya dapat lebih komprehensif nantinya.

"Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak. Saya akan dengarkan dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari tentunya calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," terangnya.

"Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategi yang sangat penting, sehingga ada sesuatu yang bermakna di kepemimpinan beliau bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Selain itu, ia mengaku belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai Tapera. Namun, ia sendiri sudah mempunyai usulan konsep untuk penerapan Tapera.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (21/10) pagi di Istana Negara. Kemudian, disusul dengan pelantikan Fahri Hamzah menjadi Wamen Perumahan dan Kawasan Perumahan pada hari yang sama menjelang sore.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah akan fokus pada program 3 juta rumah. Ia menuturkan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian backlog hingga perbaikan rumah layak tidak layak huni (RTLH).

"Pemerintah khususnya kementerian yang baru akan fokus untuk menyelesaikan 13 juta backlog perumahan di Indonesia dan 26 juta permukiman atau rumah tidak layak huni atau RTLH. Nah itu yang akan fokus menjadi bagian dari tentunya kerja utama kementerian," ujarnya kepada wartawan di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Program 3 juta rumah itu terdiri dari 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Program tersebut, kata Fahri, merupakan hasil penataan ekosistem dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga pihak swasta lokal maupun luar negeri.

Ia menegaskan, pemerintah akan menciptakan ekosistem yang baik untuk perumahan. Sebab, selalu ada supply dan demand di sektor tersebut.

"Pemerintah hanya mau menciptakan ekosistem agar bagi rakyat, terutama yang tidak punya rumah dan rumahnya tidak layak huni, itu yang akan menjadi fokus. Sehingga pemerintah nanti menyiapkan skema subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara lebih luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," jelasnya.

Terkait jumlah anggaran yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah, Fahri mengaku belum terlalu dirinci pembagiannya.

"Anggarannya belum terlalu detail, tetapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir. Saya lupa angkanya, nanti kita akan ini (cek) ya," tutupnya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah berkomitmen bakal langsung mengeksekusi sejumlah program di bawah kementerian yang dipimpinnya.

Fahri menyebut pada hari ini, Selasa (22/10/2024) dirinya bakal melakukan koordinasi dengan Basuki Hadimuljono selaku mantan Menteri PUPR periode 2014-2024.

"Besok [hari ini] kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR, yang semua ini adalah bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik, khususnya permukiman dan perumahan," jelas Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024) malam.

Dia menjelaskan pada tahap awal pihaknya bakal terlebih dahulu untuk fokus pada proses harmonisasi kementerian. Diharapkan upaya tersebut dapat selesai dalam waktu dekat.

Belum banyak informasi teknis yang disampai Fahri. Hanya saja dirinya memastikan bahwa pihaknya bakal bekerja keras untuk merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta, jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya," tegasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.

Pemisahan kementerian itu dilakukan guna mewujudkan porgram optimis Prabowo Subumianto di bidang perumahan. Di mana, dirinya berjanji untuk dapat membangun tiga juta rumah per tahun yang bakal direalisasikan di wilayah pedesaan, perkotaan, dan pesisir.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Para pelaku industri properti kini menantikan langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan program 3 juta rumah dengan dilantiknya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirai.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah.

APERSI, yang beranggotakan lebih dari 5.000 pengembang perumahan di seluruh Indonesia, telah lama fokus pada pembangunan perumahan bagi MBR dan milenial. Sekretaris Jenderal APERSI, Daniel Djumali, menegaskan bahwa lebih dari 90% anggotanya mengembangkan perumahan bagi segmen tersebut.

"Kami mendukung penuh program 3 juta rumah dari pemerintah, yang meliputi 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di wilayah pesisir. Program ini sangat sejalan dengan semangat APERSI," ujar Daniel kepada KONTAN, Selasa (22/10).

Namun, Daniel juga menyoroti pentingnya desain rumah yang memperhatikan kearifan lokal, terutama di daerah pedesaan dan pesisir, di mana kondisi tanah dan lingkungannya sangat bervariasi.

"Setiap wilayah memiliki karakteristik tanah yang berbeda. Misalnya, di Riau dengan tanah gambut atau di Kalimantan Selatan dan Barat yang memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini menuntut struktur pondasi dan desain yang berbeda-beda untuk mencapai hasil maksimal," jelasnya.

Selama 26 tahun, anggota APERSI telah menerapkan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam membangun rumah yang disesuaikan dengan kondisi tanah setempat.

Penerapan strategi ini, menurut Daniel, tidak hanya berhasil menyediakan hunian layak bagi MBR dan milenial, tetapi juga berkontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah tersebut.

"Properti, khususnya perumahan bagi MBR dan milenial, memberikan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian. Sektor ini menciptakan lapangan kerja yang besar dan memberikan dampak bagi lebih dari 170 sektor ekonomi lainnya, terutama di pedesaan, perkotaan, dan wilayah pesisir," kata Daniel.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa masih diperlukan tambahan minimal 20.000 unit perumahan lagi untuk menutup kebutuhan yang terus meningkat.

APERSI juga menekankan pentingnya skema pembiayaan yang tepat untuk mendukung program ini.

Daniel menyoroti perlunya skema yang fleksibel dan berkelanjutan, terutama untuk daerah pedesaan dan pesisir yang memiliki tantangan tersendiri.

"Kami mengusulkan skema renovasi atau peningkatan mutu rumah yang efektif dan efisien untuk wilayah pedesaan dan pesisir, yang juga dapat menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah tersebut," ungkapnya.

Selain itu, APERSI mendorong skema pembiayaan rumah bersubsidi bagi MBR dan milenial, dengan suku bunga tetap 5% selama 10-15 tahun, serta keringanan fiskal seperti PPN 0%, PPh 1%, dan BPHTB 0% untuk rumah dengan harga di bawah Rp350 juta.

"Perizinan yang cepat, hemat, dan mudah juga sangat diperlukan untuk mendukung program ini," tambah Daniel.

Terkait kuota subsidi, Daniel mengungkapkan bahwa meskipun terdapat tambahan kuota subsidi sebesar 34.000 unit pada tahun 2024, kuota tersebut diperkirakan akan habis pada bulan November.

"Kami berharap Bank Himbara dapat berkreasi dengan menciptakan skema KPR khusus bagi MBR dan milenial yang lebih bersahabat, sehingga kebutuhan hunian layak terus dapat terpenuhi," ujar Daniel.

Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan dukungan dari para pengembang yang tergabung dalam APERSI, prospek bisnis properti untuk perumahan MBR dan milenial pada tahun 2024 dan seterusnya terlihat menjanjikan.

"Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama dalam hal skema pembiayaan dan percepatan regulasi yang lebih mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu tugasnya merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi industri perumahan di satu sisi. Di sisi lain yang penting menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah itu akan menyasar di perkotaan 1 juta unit dan 2 juta unit di pedesaan. Pada prinsipnya pemerintah disebut tidak membangun, hanya menciptakan ekosistem bagi industri untuk menggarapnya.

"Jadi kita prinsipnya pemerintah tidak membangun, tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk terjun dari semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri yang besar-besar silakan," imbuhnya.

Terkait sektor perumahan seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan ada di dalam ekosistemnya. Saat ini yang menjadi fokusnya terlebih dahulu adalah pemisahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Nanti Tapera, SMF, BTN, perbankan secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu, ini yang lagi kita tuntaskan. Kita harus tetap jalan langsung tahun ini. Makanya kita PR-nya pemisahan kementerian dulu, mudah-mudahan hari ini bisa serah terima, besok kita sudah mulai pembahasan," tuturnya.

Fahri Hamzah memastikan permasalahan backlog atau kesenjangan perumahan akan diselesaikan di tahun pertama menjabat. Terkait kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara bergabung dulu dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Semua yang mengatasi backlog 13 juta dan 26 juta rumah tidak layak huni akan diselesaikan langsung di tahun pertama. (Kantor) gabung dulu," pungkas Fahri Hamzah.

Ara banyak belajar mengenai dunia politik yang sarat akan negosiasi dan diskusi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait lahir di Medan, pada 23 Desember 1969, yang merupakan putra dari Sabam Sirait. Ara memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1996.

Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Melalui organisasi kampus tersebut, Ara banyak belajar mengenai dunia politik yang sarat akan negosiasi dan diskusi. Tak hanya melalui GMKI cabang Bandung, Ara juga bergabung dengan Resimen Mahasiswa Unpar yang kemudian menjebloskannya dalam partai politik sejak tahun 1999.

Tumbuh dalam keluarga politisi dan juga memiliki pemikiran yang tajam dalam dunia politik, tahun 1999 Ara pun mencoba memulai karir politiknya dengan bergabung dalam partai PDI-P.

Hal ini mengantarkan dirinya menjabat komisi XI di DRP RI selama empat periode yang cukup panjang yakni pada tahun 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Pada 2023, ia pun mendapatkan kepercayaan besar dengan ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak Bola oleh Erick Thohir untuk menumpas aksi pengaturan skor atau mafia sepak bola Indonesia.

Penunjukan Ara sebagai ketua satgas ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2015-2019.

Selain berkarir di dunia politik, Mararuar juga menjadi komisaris utama PT Potenza Sinergi dan pernah menduduki posisi sebagai Manager Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) di Unpar Bandung.

Sebelum bergabung bersama Gerindra, Maruarar merupakan eks senior politikus partai PDI-P. Pada Pilpres 2024 lalu, dirinya kerap mendukung kandidat Prabowo-Gibran karena mengikuti jalan politik Presiden Jokowi, hingga akhirnya memutuskan keluar dari PDI-P yang sudah berseberangan dengan Jokowi.

Walaupun dirinya dikenal dekat dengan Presiden Jokowi selama 10 tahun bertugas, namun dirinya belum berkesempatan bergabung dalam kabinet kementeriannya.

Harapan rakyat dan 3 Juta Rumah

Kembalinya Kementerian yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman sebagai kementerian tersendiri setelah 10 tahun tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini bermimpi untuk memiliki hunian pertama dan terjangkau.

Impian rakyat itulah yang menjadi fokus tugas pertama dari seorang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyiapkan rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Program 3 Juta Rumah setiap tahunnya ini terdiri atas dua juta rumah di pedesaan dan satu juta apartemen di perkotaan yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

Untuk mewujudkan program tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman juga bertugas untuk melakukan koordinasi dan penjajakan dengan pemerintah daerah dan BUMN agar aset-aset seperti pasar dan stasiun kereta api dapat dimanfaatkan untuk pembangunan apartemen berkonsep transit oriented development (TOD).

Tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman lainnya adalah memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni melalui program renovasi rumah seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), terutama rumah-rumah warga yang tinggal di pedesaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Peran perbaikan rumah warga ini memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan melalui perbaikan rumah sebagai upaya perbaikan lingkungan kesehatan.

Selain itu, tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berikutnya adalah mencari solusi pembiayaan perumahan yang efektif dan efisien bagi masyarakat, mengingat penyediaan rumah bagi rakyat tidak bisa terus bergantung pada APBN sehingga mesti dicari solusi alternatif pembiayaannya.

Adapun dua PR yang mesti segera dituntaskan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan keberlanjutan pembangunan hunian rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk Tapera, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman harus berkoordinasi dan mengumpulkan semua pemangku kepentingan terkait termasuk pengusaha dan buruh bersama-sama merundingkan soal Tapera yang kemungkinan mulai dijalankan pada tahun 2027.

Sedangkan IKN, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu melanjutkan supervisi terhadap pembangunan tower-tower rusun bagi ASN sekaligus juga melakukan upaya untuk menarik masuk para investor untuk menanamkan modalnya pada pembangunan properti di IKN.

Seluruh tugas dan tanggung jawab ini memang sangat sesuai dipegang oleh Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengingat jejaring dan kedekatannya dengan para pemangku kepentingan di dunia properti sekaligus pemahamannya yang sangat mendalam di bidang tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maruarar Sirait menjadi menteri perumahan dan kawasan permukiman (menpera) dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung pada Senin (21/10) setelah diumumkan sehari sebelumnya.

Lantas siapa dan bagaimana kiprah Maruarar Sirait?

Ara, begitu ia akrab disapa, sebetulnya bukan wajah baru di dunia politik Indonesia. Pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 itu merupakan mantan politikus PDI Perjuangan yang bergabung sejak 1999 silam.

Ayahnya, Sabam, adalah politikus pentolan dari PDI hasil fusi partai 1973 silam dan PDIP. Sabam sebelumnya adalah Ketua Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada periode 1967-1973.

Usai 'dipaksa' melebur oleh kebijakan Orba, Sabam, ayah Ara, menjadi Sekretaris Jenderal pertama PDI pada 1976.

Ara mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung di medio 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif sebagai aktivis di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Serupa mendiang ayahnya, Ara kemudian tercatat sempat menduduki posisi penting di internal PDIP di antaranya sebagai Ketua DPP Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Olahraga PDI Perjuangan di tahun 2005-2010.

Ara turut mendirikan Taruna Merah Putih (TMP) yang menjadi organisasi sayap PDIP di bidang kepemudaan pada tahun 2005 silam.

Dalam karier politiknya, Ara pernah menjabat sebagai anggota DPR selama tiga periode jabatan, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Ia juga pernah menjadi anggota Komisi XI DPR.

Selain aktif sebagai politikus, Ara juga memiliki pengalaman yang cukup di dunia olahraga.

Pada periode pertama kepresidenan Jokowi di 2014 lalu, nama Ara sempat mencuat menjadi salah satu calon kuat untuk jadi Menpora. Namun, Jokowi lebih memilih Sekjen PKB saat itu, Imam Nahrawi untuk jadi menpora.

Meski gagal sebagai menpora, Ara tetap terlihat aktif dalam beberapa cabang olahraga. Salah satu keikutsertaannya yang paling 'mentereng' adalah dalam Piala Presiden. Di turnamen sepak bola tersebut, Ara menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah pada 2015 lalu.

Ara terbilang sukses menjalankan tugasnya, terutama di Piala Presiden 2015. Ketika itu laga final antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC di Jakarta berjalan lancar meski berada di bayang-bayang kerusuhan antara Bobotoh dengan pendukung Persija Jakarta, The Jakmania.

Dia pernah mengaku Piala Presiden 2015 adalah pengalaman pertamanya terlibat dalam sebuah turnamen sepak bola. Kariernya bersama Piala Presiden itu pun berlanjut pada gelaran 2017 dan 2018.

Kini, Ara tercatat sebagai salah satu anggota dewan penasihat Pengurus Pusat PBSI 2020-2024. Namanya bersanding dengan Wiranto, Bambang Soesatyo hingga Sufmi Dasco Ahmad pada kepengurusan tersebut.

Pada September 2023 lalu, nama Ara mencuat lantaran menjadi salah satu anggota Satgas Anti Mafia Bola bentukan PSSI.

Selain Ara, terdapat nama lain seperti Najwa Shihab, Akmal Marhali, dan Ardan Adiperdana. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan penunjukan nama-nama familiar itu merupakan saran dari Presiden ke-7 Jokowi kepadanya.

Selain terjun di dunia politik, Ara juga menggeluti dunia bisnis. Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Potenza Sinergi.

Ara juga memiliki pengalaman sebagai manajer Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) Universitas Parahyangan, Bandung, yang menambah daftar panjang perjalanan kariernya di luar dunia politik.

Ia juga memutuskan untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan mengakui dirinya resmi menjadi kader Partai Gerindra.

Ara memiliki harta kekayaan sebesar Rp85,8 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya pada Desember 2019 silam.

Dari total hartanya itu, Ara memiliki 31 bidang tanah dan bangunan dengan total Rp74,4 miliar. Ia juga memiliki tiga kendaraan mobil dengan total nilai Rp1,1 miliar.