JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengkritik program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Adian mengatakan, itu adalah hal mudah jika hanya berbicara soal angka. Namun, dia mempertanyakan bagaimana cara membangun rumah sebanyak itu.

Hal tersebut disampaikan Adian dalam program Kompas TV bernama Business Talk, Kamis (16/1/2025) malam.

"Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus. Masalahnya bukan angkanya, caranya gimana?" ujar Adian dikutip dari Kompas TV, Kamis.

"Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?" katanya lagi.

Adian lantas bertanya apa yang membedakan antara mimpi dan cita-cita. Dia menyebut bahwa yang membedakan adalah rencana dan kerjanya.

Dia pun mempertanyakan pemerintah yang ingin menggunakan lahan para koruptor yang disita sebagai lokasi pembangunan rumah.

"Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi. Segala macam gitu," ujar Adian.

Lebih lanjut, Adian mengakui bahwa rakyat pasti senang dengan program 3 juta rumah Prabowo ini. Sebab, segala sesuatu yang dibangun untuk rakyat, pasti akan membuat rakyat gembira.

Hanya saja, Dia meragukan kesiapan dari pembangunan tiga juta rumah tersebut.

"Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Setiap wilayah mau membangun bagaimana?" katanya.

Kemudian, Adian meminta kepada Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Permukiman Fahri Hamzah untuk menjelaskan secara detail perihal rencana pembangunan tiga juta rumah tersebut.

Dia juga menyinggung obrolan dengan Fahri sebelum mulai siaran, yang menyebut bahwa sudah ada 40.000 rumah yang dibangun.

Padahal, menurut Adian, 40.000 rumah itu hasil dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kemarin tiba-tiba kita tersentak-tersentak, orang bilang kesaktian luar biasa, dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu?" tanya Adian.

"Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, 'itu betul 40 ribu?' Dia bilang, 'itu waktu dibangun zaman Jokowi'. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama. Bahwa kemudian seolah-olah dalam empat bulan, hampir semua teman-teman kontraktor ngontak saya, gimana ngitungnya ya 40.000 rumah dalam empat bulan, APBN-nya belum kelar," ujarnya disambut tawa Fahri Hamzah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji perihal pemberian 3 juta rumah kepada rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal.

Fahri menyebut, janji Prabowo itu harus ditepati dan dipenuhi. Sehingga pihaknya kini sedang mencari jalan untuk merealisasikan janji tersebut.

Hal tersebut disampaikan Fahri dalam program Business Talk Kompas TV bertajuk "Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah" pada Selasa (14/1/2025).

"Jadi gini, pertama, ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji, dan harus ditepati, dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang. Dan karena itulah kemudian, jalannya kita cari," ujar Fahri, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus menerima masukan dari masyarakat terkait program ini.

Selain itu, menurut dia, pihaknya juga sudah tiga sampai empat kali berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari jalan dan skema pembangunan 3 juta rumah tersebut.

"Kami itu ada kendala UU (undang-undang), ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua harus kita hadapi," katanya.

Sementara itu, Fahri mengingatkan program Prabowo ini merupakan niat mulia kepada rakyat.

"Pak Prabowo selalu mengutip Bung Karno. Dia bilang, 'gantungkan lah cita-cita setinggi langit. Kalau kita jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang'. Jadi ini niat Prabowo, 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat, dan kita sebagai anak muda kita cari jalan," ujar Fahri.

Diketahui, janji pemberian 3 juta rumah ini disampaikan Prabowo-Gibran ketika mereka masih menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2.

Program tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi bangsa yang diusung Prabowo-Gibran. Dengan tujuan, memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

"Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah," ujar Prabowo dalam acara Debat Kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu, 4 Februari 2024.

Menurut Prabowo, pembangunan 3 juta rumah itu terbagi masing-masing 1 juta di pedesaan, pesisir, dan perkotaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru.

Melainkan, karena ada kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau backlog.

Namun, menurut Fahri, program 3 juta rumah tersebut dapat mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni, seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Intinya adalah backlog itu semua harus kita selesaikan. Yang tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kita harus selesaikan,” kata Fahri dalam program I BUSINESS TALK di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

Fahri Hamzah menilai, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru.

Sebab, rumah tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Namun, menurut dia, mekanisme dan regulasi teknis soal program 3 juta rumah ini masih belum rampung dikaji di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fahri juga enggan menjawab secara tegas saat ditanyakan apakah program 3 juta rumah akan disalurkan gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

“Ya mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya, misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debat ya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final,” ujarnya.

Di sisi lain, Fahri menjelaskan bahwa kementeriannya berbeda dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fahri, kajian yang dilakukan satgas memang sudah selesai. Sementara, kajian di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berproses.

“Karena mereka kan bukan lembaga yang formil. Mereka kan lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Kementerian sudah terbentuk, nah berikutnya kan kami melaksanakan,” kata Fahri.

“Kami itu ada kendala undang-undang, ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua sudah harus kita hadapin,” ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnnya, Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bisnis.com, KENDAL – Badan Bank Tanah (BBT) mengalokasikan lahannya seluas 4,3 hektare (Ha) di wilayah Kendal untuk dijadikan wilayah permukiman rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun, alokasi lahan itu dieksekusi pembangunannya oleh PT Asatu Realty Asri. Perusahaan mengembangkan proyek percontohan Bumi Svraga Asri yang merupakan kompleks rumah subsidi berbasis hijau atau green housing.

Direktur PT Asatu Realty Asry, Yudi Irawan menjelaskan pengembangan pilot project tersebut direalisasikan menggandeng 7 lembaga dan instansi mulai dari Badan Bank Tanah hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Kita beli lelang tanah dari Bank Tanah dan kita juga bikin proyek ini sebagai pilot proyek rumahan subsidi Green Building,” jelasnya saat ditemui di kawasan Bumi Svarga Asri (BSA) Jumat, (17/1/2025).

Komplek BSA itu rencananya bakal memiliki 386 unit. Sedangkan saat ini total unit yang terbangun sebanyak 90 unit.

Khusus untuk implementasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan dan Perumahan (FLPP) tahun 2025, sebanyak 50 unit dilaporkan telah siap untuk disalurkan.

“Sekarang sekitar 50-an [siap disalurkan untuk FLPP] kalau bisa bertambah. Karena dia akan bertumbuh biasanya,” tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah memang tengah mengembangkan rencana pembangunan rumah subsidi berbasis hijau atau green housing.

Bahkan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Mewujudkan hal itu, dia menyebut pemerintah bakal menggodok pemberian insentif bagi developer yang patuh pada penerapan konsep tersebut.

“Jadi kita sebagai pemerintah harus mendorong, memfasilitasi bantuan, kebijakan-kebijakan, kasih insentif, supaya pada semangat membangun ini para developer ini, dan juga bisa rakyatnya juga senang,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menerbitkan regulasi khusus lewat instruksi presiden (Inpres) berkaitan dengan pembangunan program 3 juta rumah.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut bahwa rencana pembentukan inpres itu dilakukan guna mempercepat pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.

“Kita sedang mempersiapkan Inpres baru untuk percepatan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia ini,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Fahri menyebut, rencana pembentukan Inpres itu terjadi usai dirinya sempat mengusulkan mengenai adanya pembentukan Undang-Undang yang mencakup berbagai topik atau isu pengadaan rumah atau Omnibus Law perumahan.

Pasalnya, tambah Fahri, pembangunan 3 juta rumah ini bakal mencakup banyak aspek, mulai dari pengadaan lahan, legalisasi lahan, hingga membutuhkan data mengenai penerimanya.

“Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat. Saya pernah menyebut kita memerlukan semacam omnibus law,” tegasnya.

Fahri Hamzah menyindir kawasan pesisir di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dianggap rusak dan kumuh. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) itu juga menyebut banyak masyarakat tinggal di kawasan pesisir pantai.

"Ada 12 ribu desa di kawasan pesisir. Di NTB juga banyak warga kita tinggal di pesisir, dan itu rusak dan kotor," ujar Fahri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/1/2025).

Sepanjang pemukiman warga di kawasan pesisir pantai di NTB, menurut Fahri, sering dijadikan tempat pembuangan sampah sehingga tampak kumuh dan tidak enak dipandang. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Perumahan akan berkoordinasi dengan para wali kota dan lurah untuk mengatasi masalah tersebut.

Fahri juga menyoroti tipe pembangunan rumah di kota dan desa di NTB yang menurutnya memerlukan penataan, seperti di Kecamatan Ampenan, Cakranegara, dan wilayah lainnya. Ia menilai pembangunan rumah tidak semestinya dilakukan secara berlebihan di wilayah pesisir.

"Bagi saya, masyarakat harus diajari untuk tinggal di rumah susun. Jika mereka belum berani, bisa dibangun rumah susun yang tidak terlalu tinggi, antara dua hingga tiga lantai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendesain kawasan pinggir kali dan pesisir," jelas Fahri.

Fahri meminta wali kota terpilih untuk mendesain kawasan pesisir dengan lebih baik. Menurutnya, dana untuk program ini tersedia, tetapi pelaksanaannya harus didukung desain yang benar. "Capek kita menangani proyek-proyek kecil yang tidak jelas," ungkapnya.

"Saya tinjau kemarin di Kota Bima. Ada 300 unit. Itu rumah susun dibangun dahulu, baru cari airnya. Kan nggak niat. Ada juga di Lombok Timur, rumah susun nelayan yang mangkrak," tambah Fahri.

Fahri menilai pembangunan rumah susun untuk masyarakat di Bima dan rumah susun nelayan di Labuan Lombok Timur menunjukkan kurangnya keseriusan. Ia menegaskan rencana penataan kawasan pesisir dan lingkungan padat penduduk akan dilombakan.

"Saya akan lombakan, proposalnya saya bocorkan biar NTB dapat banyak. Kalau sampai NTB tidak dapat banyak, ini keterlaluan," tegas Fahri.

Dia juga meminta agar semua pimpinan kepala daerah di NTB segera berpikir dan membuat desain untuk kawasan pesisir di NTB. "Jadi, saya minta para pemimpin ini jadi pemikir agar tidak salah mengambil keputusan," tandas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengancam akan melaporkan pengembang ke polisi jika tetap membangun perumahan di atas lahan sawah produktif. Menurut Fahri, larangan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pokoknya sawah tidak boleh lagi (dibangun), cari ide lain. Presiden sudah melarang, tidak boleh lagi. Setop. Nanti kalau tidak, kami lapor polisi," tegas Fahri saat kunjungan kerja di NTB, Jumat (17/1/2025).

Fahri menambahkan rencana pembangunan harus matang dan mereka akan mendorong perencanaan tersebut dari bawah. "Sudah ada petugas nanti," katanya.

Menurut Fahri, banyaknya rumah kosong dan rumah susun (rusun) kosong di NTB bukan karena masyarakat tidak mau menempati, melainkan karena pembangunan yang tidak sesuai rencana. "Yang kosong-kosong ini jangan diulangi lagi ke depan," tegasnya.

Fahri juga meminta masyarakat yang tinggal di kota untuk mulai berpikir tentang tinggal di rumah susun, mengingat lahan di area kota sudah habis. "Silakan tinggal di rumah susun," ujarnya.

Fahri mengungkapkan terdapat 26,7 juta rumah tidak layak huni di NTB. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang desain perumahan yang matang dan sesuai kebutuhan. "Kita tahu, Kota Mataram, dan Lombok Barat banyak lahan sawah berkelanjutan jadi rumah. Kasihan ini," katanya.

Fahri juga menyoroti masalah rusun nelayan yang mangkrak di Labuan Haji, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Menurutnya, rusun tersebut pantas untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Rumah susun yang gagal itu pasti perencanaan tidak benar. Kalau ada perencanaan tidak benar, layak untuk diperiksa," tegas Fahri.

Fahri menduga mangkraknya pembangunan rusun nelayan yang memiliki lima lantai tersebut disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, serta kemungkinan adanya kepentingan politis dalam pemilihan lokasi pembangunan.

"Saya kira ini ada memaksa membangun di lahan tertentu karena itu milik pejabat ini, milik pejabat itu, dan harus dibangun di situ, padahal di situ tidak layak," jelas Fahri.

Fahri menegaskan kegagalan pembangunan tersebut didorong oleh motif politik yang akhirnya merugikan rakyat. "Saya minta harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat, bukan membangun sesuatu karena didorong oleh hasrat politik yang akhirnya tidak bermanfaat," tambahnya.

Menurut Fahri, pembangunan dengan pola seperti ini menyebabkan banyak rumah dan rusun kosong yang akhirnya terbengkalai. "Itu-itu kan uang semua itu," tegas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena rumah susun yang banyak tidak dihuni di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Salah satu penyebab dari masalah ini adalah adanya pemaksaan oleh pejabat setempat untuk menggunakan lahan tertentu sebagai lokasi pembangunan rumah susun.

Pandangan ini diungkapkan Fahri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Provinsi NTB pada Jumat (17/1/2025).

"Ada kemungkinan maksain lahan tertentu, harus dibeli di situ, harus dibangun di situ, padahal itu tidak layak. Itu sudah ada motif jahat di situ," tegas Fahri.

Lebih lanjut Fahri menjelaskan, permasalahan rumah susun yang tidak terhuni sering kali disebabkan oleh perencanaan yang tidak tepat.

Ia menilai, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan desain rumah susun tersebut diduga tidak jujur dan tidak transparan.

"Kalau ada perencanaan tidak benar, maka itu layak untuk diperiksa," ujar dia.

Wakil Ketua Partai Gelora itu juga menekankan pentingnya untuk tidak membangun fasilitas publik hanya untuk kepentingan politik.

Sebab, kata dia, hal semacam itu hanya akan berujung pada ketidakbermanfaatan bangunan bagi masyarakat.

"Akhirnya rumah kosong, rusun kosong, rusak, terbengkalai. Uang rakyat semua itu," tambah dia.

Fahri pun meminta agar seluruh instansi terkait mematangkan perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat dasar.

"Pokoknya gini, kegagalan di masa lalu tidak boleh kita ulangi ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," cetus dia.

Dengan pernyataan ini, Fahri Hamzah berharap agar ke depan, pembangunan rumah susun di NTB dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan seluruh pihak untuk tidak lagi menggunakan lahan sawah sebagai tempat membangun perumahan.

"Tolong semua pihak tolong jangan lagi ambil lahan produktif terutama beras untuk membangun bangunan," katanya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Provinsi NTB, Jumat (17/1/2025) sore.

Hal tersebut disampaikannya untuk mengurangi pembangunan yang dapat menyisihkan lahan untuk menanam swasembada.

Fahri menyebut, perintah tersebut langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Jadi ini tolong perhatian bersama. Presiden telah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat seharusnya kreatif dengan tidak menggunakan lahan sawah terus-menerus untuk membangun tempat tinggal.

Rumah yang telah dibangun seharusnya diperbaiki dan dikembangkan.

"Bisa ditambah space-nya, ditambah tetangganya, dan sebagainya," ujarnya.

Penataan kawasan menjadi prioritas di kementerian tersebut.

Kawasan pedesaan diorientasikan untuk memperbaiki dan mengembangkan bangunan yang sudah terbangun. Sedangkan di kota, orientasi pembangunan rumah susun menjadi prioritas.

"Kalau di kota karena numpuk, tanahnya mahal, tentu kita lebih dorong rumah susun," jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Partai Gelora tersebut menyampaikan keinginannya untuk menjadikan NTB sebagai contoh penataan kawasan yang baik.

Dia pun meminta seluruh instansi terkait menyiapkan rencana yang terarah. Dia juga menyebut anggaran telah tersedia dan besar kemungkinan daerah NTB menjadi prioritas.

"Uangnya ada, sekali lagi uangnya ada. Cuma idenya harus kuat, jangan sembarangan bikin rumah susun di tempat yang tidak ada dihuni orang. Hal-hal ini jangan kita biarkan lagi," cetusnya.

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin keberhasilan pembangunan rumah susun karena setiap pengajuan proyek kini harus didahului perencanaan yang matang.

"Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulang ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Fahri menjelaskan program perumahan di desa-desa saat ini lebih berorientasi kepada penataan kawasan agar rumah menjadi lebih baik dan hubungan antara tetangga kian kuat.

Di perkotaan, imbuhnya, harga tanah yang mahal membuat penyediaan perumahan dan penataan kawasan lebih berfokus kepada pembangunan rumah susun. Fasilitas lift perlu diberikan kepada rumah susun yang memiliki ketinggian di atas tiga lantai.

"Uang ada cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang," kata Fahri.

Lebih lanjut dia memandang bila ada hunian yang gagal itu akibat perencanaan yang tidak benar, sehingga proyek hunian gagal perlu diperiksa agar mengetahui penyebab kegagalan pembangunan.

Salah satu rumah susun yang gagal ada di Kayangan, Kabupaten Lombok Timur. Rumah susun yang diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah itu kini ditinggalkan para penghuninya karena jarak yang terlalu jauh dari pantai dan ketinggian bangunan mencapai lima lantai tanpa fasilitas lift.

Kendala lain yang dihadapi rumah susun di Lombok Timur adalah ketiadaan sumber air bersih. Aktivitas pengeboran sumur air tanah sudah dilakukan hingga tujuh kali, namun tidak membuahkan hasil, padahal rumah susun itu sudah berdiri di sana.

Fahri berpesan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan proyek pembangunan ataupun penataan kawasan berlandaskan kepentingan politik apalagi balas budi.

"Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu (yang dipakai membangun). Itu harus kami kurangi (hunian tanpa perencanaan matang) ke depan," pungknya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun kabinet Merah Putih ke depan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, road map ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah," ujar Ara, sapaan akrabnya, dalam keterangannya dikutip pada Jumat (17/1/2025).

Menurut dia, berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari 2025, total sudah ada sekitar 65.000 unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock.

Selain itu, Ara juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen (Fahri Hamzah) saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," imbuhnya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, Kementerian PKP juga sedang menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) untuk mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun hingga 2029.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, peta jalan ini juga merupakan langkah strategi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (17/1/2025).

Selain itu, Ara mengatakan, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," kata dia.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," katanya.

(Dhera Arizona)

Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit

Kendal (ANTARA) - PT Asatu Realty Asri ikut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan 386 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menggunakan lahan hasil lelang dari Badan Bank Tanah.

Direktur PT Asatu Realty Asri Yudi Irawan mengatakan pihaknya mengikuti lelang dari Badan Bank Tanah dan mendapat lahan seluas 4,2 hektare untuk membangun rumah berkonsep hunian hijau di Kendal, Jawa Tengah.

"Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit," ujar Yudi ditemui di Perumahan Bumi Svarga Asri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Yudi menyebutkan pembangunan rumah ini merupakan inisiasi dari tujuh lembaga pemerintah di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Bank Tanah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank BTN.

Rumah-rumah subsidi ini memiliki satu tipe rumah dengan luas bangunan 30 meter dan luas tanah 60 meter. Rumah tersebut memiliki harga jual Rp166 juta dengan biaya cicilan Rp1 juta per bulan selama 20 tahun.

Lebih lanjut, mekanisme penjualan rumah ini sama seperti rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Untuk harganya sendiri memenuhi rumah subsidi sesuai ekspektasi, apalagi ini didukung ekosistem yang sangat-sangat membantu," katanya.

Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan proyek rumah bersubsidi percontohan dengan konsep hijau di Kendal. Meski bersubsidi, rumah tersebut didesain kokoh hingga 10-20 tahun ke depan dan ramah lingkungan.

Selain itu, pembangunan perumahan bersubsidi ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, salah satunya memberdayakan warga sebagai pekerja bangunan.

Yudi juga mengatakan, pihaknya akan membangun rumah susun sederhana milik (Rusunami) di kawasan yang sama. Rencana pembangunan ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kendal.

Menurut dia, rusunami ini akan menjadi proyek percontohan dan mampu mengakomodir masyarakat yang tidak bisa mendapatkan hunian di Perumahan Bumi Svarga Asri,

"Ini percontohan dari Pemerintah Kendal, yang nanti akan bersama dengan pemukiman dari Jawa Tengah. Itu akan sangat bermanfaat bagi MBR karena mereka yang tidak terakomodir di sini (perumahan), mereka ada alternatif di sana (rusunami)," jelas Yudi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025