Surabaya -

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengusulkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah tetap berlangsung selama Ramadan. Namun, dia usulkan ada sejumlah penyesuaian.

Menurutnya, program ini dapat dijalankan dalam format yang lebih relevan dengan situasi Ramadan. Misalnya, dengan menyediakan susu kemasan, buah, dan kurma yang dapat dibawa pulang siswa.

"Di bulan Ramadan, jam belajar siswa biasanya berubah. Karena itu, saya usul agar MBG diberikan dalam bentuk lebih fleksibel. Misalnya, susu kemasan, buah, atau kurma yang bisa dibawa pulang siswa untuk berbuka puasa bersama keluarga," ujar Arif dalam keterangan kepada detikJatim, Sabtu, (25/1/2025).

Politisi Golkar Surabaya ini juga menekankan konsep membawa pulang makanan bergizi memiliki nilai edukasi yang penting, terutama dalam mengajarkan toleransi sejak dini.

"Di sekolah-sekolah ada siswa yang non-muslim. Dengan membawa pulang makanan ini, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa. Ini adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa ditanamkan sejak dini," jelasnya.

Selain itu, kata Arif, program MBG selama Ramadan juga memiliki potensi untuk mendukung perekonomian masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan.

"Program ini harus dilihat sebagai roda penggerak ekonomi. Jika makanan atau minuman yang diberikan berasal dari UMKM lokal, maka secara langsung program ini bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka," tambahnya.

Ia berharap pemerintah kota dapat mendukung usulan ini, sehingga program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga menjadi solusi inklusif yang mendukung berbagai aspek, mulai dari pendidikan karakter hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Ramadan adalah momen yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, berbagi, dan gotong-royong. Program MBG harus menjadi bagian dari semangat ini," pungkasnya.

(dpe/iwd)

Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk Makan Bergizi Gratis.

Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.

Ia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Agar bisa finalisasi hal tersebut,” ucap dia.

Lebih lanjut, Maman tak merinci syarat detail bagi UMKM yang ingin terlibat dalam MBG. Namun, ia memastikan MBG yang dihasilkan dari UMKM terjaga kualitasnya.

"Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan ingin menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM," ucap dia.

Mekanisme UMKM untuk MBG ini dipastikan di bawah kewenangan BGN. Kementerian UMKM hanya memberikan dukungan, pelatihan, dan akses pembiayaan modal.

"Ini semua full di bawah Badan Gizi Nasional. Kami Kementerian UMKM sifatnya supporting dan dalam hal tadi membantu akses pembiayaan. Lalu yang kedua melakukan monitoring dan fasilitator untuk menjaga kualitas produk dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM," kata Maman.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.



"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah.

"Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendukung program strategis Presiden Republik Indonesia dengan menyediakan pasokan listrik andal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). PLN pastikan keandalan suplai listrik di 238 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG di 31 provinsi, dengan total kebutuhan daya lebih dari 4 Megavolt Ampere (MVA).

Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa perusahaan BUMN harus mengambil bagian dalam mendukung program-program pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor termasuk kontribusi aktif BUMN dalam program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan BUMN memiliki peran strategis sesuai bidangnya,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan setiap BUMN, berperan aktif dalam mendukung visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

“Kami meminta PLN untuk menyiapkan infrastruktur listrik yang andal sebagai sumber energi bagi SPPG atau Dapur MBG, termasuk menjangkau desa-desa, guna memastikan kelancaran pelayanan program Makan Bergizi Gratis,” ungkap Erick.

Kementerian BUMN, bersama Badan Gizi Nasional, akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mengkoordinasikan peran BUMN yang terlibat, sesuai dengan tugas, wilayah, dan kontribusinya masing-masing. Langkah ini bertujuan memperluas cakupan penerima manfaat program MBG.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa sebagai BUMN yang diberi mandat untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal, PLN siap mendukung penuh pelaksanaan Program MBG yang sejalan dengan komitmen PLN terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Seluruh unit kami siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Seluruh petugas kami sudah memastikan keandalan listrik di setiap titik, baik itu di fasilitas produksi makanan bergizi, fasilitas penyimpanan hingga lokasi distribusi,” ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan bahwa proyeksi beban puncak nasional tertinggi sepanjang tahun 2025 mencapai 50,1 Gigawatt (GW) dengan daya mampu pasok sebesar 52,9 GW, sehingga kondisi sistem kelistrikan nasional masih sangat aman.

“PLN menjamin kebutuhan listrik di lokasi-lokasi SPPG atau Dapur MBG dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur kelistrikan, peningkatan kapasitas, hingga pemeliharaan jaringan listrik yang optimal,” kata Darmawan.

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya memilih dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang bertepatan peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) setiap tanggal 25 Januari.

"Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang," ujarnya di Surabaya, Sabtu.

Hal tersebut selaras dengan tema HGN bertema, "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat" dengan slogan "Makan Bergizi, Keluarga Sehat".

Menurut Khofifah, gizi yang optimal penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur.

"Gizi baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat, serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini," ungkapnya.

Selain itu, momentum peringatan Hari Gizi Nasional juga selaras dengan program pemerintah yang telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Menu-menu dalam program MBG sudah memenuhi standar gizi, karena diatur oleh tiga konsultan, salah satunya adalah ahli gizi," tuturnya.

Lebih lanjut, peringatan Hari Gizi Nasional dengan program MBG menjadi satu kesatuan yang akan mendukung pertumbuhan anak di Indonesia.

"Pilih makanan bergizi, ciptakan generasi sehat dan cerdas. Selamat Hari Gizi Nasional 2025," tuturnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Hari Gizi Nasional menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan gizi yang tidak cukup berkaitan dengan kecerdasan otak dan masalah stunting. Sebab, konsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang berperan penting dalam mendukung perkembangan otak, perilaku, motorik, dan kecerdasan.

Tanggal 25 Januari 2025 diperingati sebagai Hari Gizi Nasional sehingga ini menjadi waktu untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen berbagai pihak dalam membangun gizi yang baik demi terciptanya bangsa yang sehat dan berprestasi. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia adalah merealisasikan program makan bergizi gratis.

Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Presiden Prabowo memiliki 4 tujuan melalui program makan gratis yakni mengatasi masalah stunting, meningkatkan gizi dan nutrisi, meningkatkan prestasi akademik, dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Dia mengklaim program bahwa makan siang gratis bakal menghapuskan kemiskinan ekstrem. Sebab, pemerintah akan menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan.

Selain itu, Prabowo mengklaim bahwa program makan siang gratis bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 1,5 hingga 2 persen.

"Demikian kita menyelesaikan masalah-masalah fundamental untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia, menuju menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," ungkap Prabowo.

Dia menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia juga mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan.

Adapun tujuan pemerintah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis ternyata membutuhkan pengawasan yang serius, sebab ditemukan beberapa kasus makanan basi dan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak.

Teramat sangat disayangkan, jika program yang baik untuk memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Sebaiknya, Pemda, sekolah, dan komunitas masyarakat juga ikut melakukan pengawasan terkait gizi dan realisasi dari program ini.

Kebutuhan gizi per hari berdasarkan usia dan jenis kelamin
Anak-anak: 1.000–2.000 kalori per hari

Remaja: 2.000–2.650 kalori per hari

Wanita dewasa: 2.100 kalori per hari

Pria dewasa: 2.500 kalori per hari

Gizi diperoleh dari mengonsumsi ikan, daging, nasi, sayur dan buah-buahan setiap hari.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan bahwa pada dasarnya MBG merupakan program jangka panjang, sehingga anggaran yang digelontorkan juga akan berkembang. Namun yang pasti, Philips menegaskan bahwa anggaran MBG pada 2025 adalah sebesar Rp71 triliun.

Philips juga menyampaikan bahwa lapisan masyarakat, korporasi, swasta, hingga BUMN juga bisa ikut berpartisipasi di dalam program MBG ke depan.

“Program [MBG] ini bukan multiyears lagi, multidecades, sehingga mungkin dia bisa bertambah [anggaran MBG]. Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN, dan lain-lain, tentu saja akan menjadi sesuai ketika dia berjalan. Tapi yang jelas anggaran tahun ini adalah Rp71 triliun,” kata Philips saat ditemui di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, sejalan dengan MBG yang merupakan jangka panjang, maka semua pihak bisa ikut berpartisipasi. “Nanti kalau multi years dia [anggaran] berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta, dan lainnya. Itu ke depan, ya,” ungkapnya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan 60% anak di Indonesia tidak pernah melihat menu gizi seimbang. Dadan mengatakan hal itu diketahui usai dilakukannya uji coba program makan bergizi gratis (MBG).

"Bapak Presiden selalu mengatakan makan bergizi ini adalah langkah strategi. Kenapa? Karena 60% anak di wilayah percobaan, yang kami kan sudah melakukan uji coba selama 12 bulan. Itu 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," kata Dadan dalam acara Rapimnas PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan rata-rata anak Indonesia tidak makan dengan gizi yang seimbang. Dia mengatakan kebanyakan mereka makan yang mengandung karbohidrat atau protein saja.

"Sementara yang kami sajikan dalam makan bergizi itu ada karbohidrat, ada protein, ada serat, ada buah, ada susu. Nah 60% anak di wilayah percobaan itu dan sekarang pun sudah terbukti karena sudah 3 minggu jalan," ujarnya.

"Itu banyak anak yang betul-betul terpanggil dengan apa yang disajikan. Bahkan ketika makan ingat ibunya, ingat adiknya, sehingga tidak sedikit yang mau dibawa pulang. Karena ingat ibu bapak-nya di rumah tidak melihat makan yang dengan gizi seimbang," sambungnya.

Selain itu, kata Dadan, banyak anak-anak di Indonesia tidak pernah minum susu. Menurutnya, hal itu bukan karena mereka tidak cocok minum susu, melainkan tidak mampu membelinya.

"Yang paling menyedihkan juga ternyata 60% anak-anak kita itu tidak pernah minum susu. Jadi bukan laktosa intoleran atau ketika minum susu mencret seperti yang disampaikan oleh para ahli bahwa Asia tidak cocok untuk minum susu. Tapi dalam kenyataan mereka tidak mampu beli susu," ungkapnya.

(amw/zap)

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan pemerintah Indonesia Januari 2025, sudah berlangsung sejak tahun lalu di Bandung dan sekitarnya.

Bedanya, program tersebut ditujukan untuk mahasiswa dan para pekerja informal yang kesulitan seperti pengemudi ojek online.

“Kami menamakan program ini Mari Makan,” ujar amil Rumah Amal SalmanITB, Romi Hardiyansyah, Sabtu (25/1/2025).

Romi mengungkapkan, ada beragam alasan kenapa program ini ditujukan untuk mahasiswa dan pengemudi ojol.

Dalam sebuah penelitian di Universitas Gadjah Mada (UGM), sebanyak 20-30 persen mahasiswa di perguruan tinggi mengalami ketidakamanan pangan.

Kasus serupa lainnya, International Labour Organization (ILO) merilis data, sebesar 20 persen pekerja lepas seperti pengemudi ojol berisiko lekurangan asupan pangan yang berdampak pada produktivitas kerja.

Secara nyata, hal ini dialami oleh salah satu pengemudi ojol di Medan yang meninggal akibat kelaparan.

Awalnya, program bantuan makanan gratis ini diberikan di lingkungan Kampus ITB. Nantinya program ini akan diperluas.

Bedanya, program ini dilakukan dengan pendekatan inovatif berbasis teknologi untuk memberikan layanan secara efisien.

Jadi, penerima manfaat akan mendapatkan voucher makan berbentuk QR yang bisa ditukarkan di rumah makan mitra.

Setiap penerima manfaat, tambah dia, berhak menerima satu voucher senilai Rp 16.000 setiap pekan. Proses distribusi voucher dilakukan secara otomatis melalui bot WhatsApp, yang mempermudah pendaftaran dan pemantauan program.

Tidak hanya penerima manfaat, rumah makan mitra juga dilengkapi aplikasi pemindai kode QR untuk memverifikasi penggunaan voucher. Aplikasi ini menampilkan riwayat pemindaian dan pembayaran kepada pihak rumah makan, sehingga transparansi dan akuntabilitas program dapat terjaga.

“Eskalasi program ini lebih mudah karena tidak terbatas pada perangkat fisik. Pemantauan efektivitas program juga jauh lebih efisien, baik dari sisi penyedia layanan maupun mitra,” imbuh Romi.

Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan mahasiswa dan pengemudi ojek online, program ini juga memberdayakan UMKM di sekitar lingkungan kampus.

Hingga kini, program “Mari Makan” telah menyasar 115 penerima manfaat, terdiri dari 58 mahasiswa dan 57 pengemudi ojol.

Jakarta (ANTARA) - Dokter Spesialis Gizi lulusan Universitas Indonesia dr. Marya Haryono, MGizi, SpGK, FINEM menyebutkan dalam mencukupi makanan bergizi dan seimbang, masyarakat tidak harus memakan makanan yang memiliki nutrisi dari makanan mentah.

Meski cara memasak dengan tingkat panas yang cukup tinggi atau digoreng dapat merusak nutrisi dalam kandungan makanan itu, masyarakat masih diperbolehkan dengan batas yang wajar.

“Memasak dengan pemasakan apapun yang semakin lama dan semakin panas, pasti ada unsur nutrisi yang rusak. Hanya saja, kita tidak bisa memaksa kita harus makan makanan yang mentah karena kondisi buruk yang kita belum tentu tahan nantinya,” kata Marya Haryono di Jakarta, Sabtu.

Dengan tidak terlalu adanya pengetatan atau pengkotak-kotakan makanan, menjadikan masyarakat dapat mudah untuk memenuhi nutrisi mereka dalam menyempurnakan makan bergizi dan juga seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

“Jadi, sejauh masih makanan ini layak dimakan dan tidak basi, kita berharap sebenarnya ini masih ada nilai gizinya,” ucap dia.

Bahkan menurut dia, memasak dengan cara apapun memiliki potensi untuk merusak kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut. Sehingga, masyarakat tidak merasa terbebani ketika ingin mengonsumsi makanan.

Lebih lanjut dia juga menjelaskan, cara penyimpanan makan juga memiliki potensi untuk merusak kandungan nutrisi atau gizi yang terdapat dalam makanan yang nantinya hendak dikonsumsi oleh mereka.

Terlebih ketika makanan tersebut, disimpan lama dalam mesin pendingin yang sekarang ini banyak dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di era modern.

“Bahkan kita menyimpan makanan di kulkas saja, itu pun juga sebenarnya ada potensi semakin mengurangi nilai gizi,” jelas dia.

Yang terpenting menurut dia, dalam setiap porsi makanan yang disajikan memenuhi unsur dari “Isi Piringku” yang menjadi pengganti slogan dari “4 Sehat 5 Sempurna” guna memenuhi gizi seimbang.

Pada umumnya "Isi Piringku" menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri atas 50 persen buah dan sayur, dan 50 persen sisanya terdiri atas karbohidrat dan protein.

Kampanye yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini guna menekankan dan juga membatasi gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari. Paling banyak konsumsi gula seseorang ialah empat sendok makan per hari, garam satu sendok teh, dan lemak atau penggunaan minyak goreng maksimal lima sendok makan.

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengakui pihaknya memang sengaja tidak memberikan susu secara serentak ke semua program makan bergizi gratis.

Alasannya, 80 persen pasokan susu masih impor. Pihaknya tidak ingin angka impor malah meningkat karena kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor. Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal, jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar Dadan dalam Rapimnas TIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Lalu, Dadan berbicara mengenai stok telur dan ayam yang saat ini kelebihan.

Dia menilai, 60 persen masyarakat tidak mampu membeli ayam dan telur, sehingga banyak masyarakat yang kekurangan gizi.

"Ketika Badan Gizi hadir di tengah-tengah, kami beli itu ayam dan telur yang kelebihan itu. Kami salurkan kepada yang tidak mampu," jelasnya.

"Sehingga nanti kalau sudah berjalan, ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar. Jangan sampai kemudian terjadi impor," imbuh Dadan.

Diketahui, di beberapa daerah seperti Jakarta, Jabar, hingga Tangsel, dilaporkan bahwa tidak ada susu dalam makan bergizi gratis.

Padahal, susu adalah salah satu menu yang digembor-gemborkan sejak Pilpres 2024.

Bahkan, dalam uji coba di tahun 2024, susu selalu terlihat dalam program makan bergizi gratis.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah bakal memberikan modal awal kepada UMKM yang menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maman menjelaskan hal tersebut merupakan langkah afirmatif yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto agar UMKM semakin dilibatkan dalam program MBG.

"Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah nanti disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1)

Maman menjelaskan upaya tersebut juga sebagai upaya agar UMKM tidak terlalu terbebani dalam permodalan ketika pertama kali menjadi mitra MBG.

Lebih lanjut, Maman mengungkapkan modal awal untuk UMKM yang menjadi mitra MBG itu nantinya dapat diakses ketika sudah menerima surat resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Surat itu, kata Maman, akan menjadi bukti atau persyaratan untuk mencairkan modal awal UMKM di bank yang akan ditunjuk.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," ujar dia.

Di sisi lain, Maman menyebut saat ini ada ribuan UMKM jasa katering yang berpotensi membantu program MBG dengan menjadi mitra.

"Kurang lebih ada sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di jasa catering, berpotensi untuk terlibat dalam makan bergizi gratis ini," kata Maman.

Sementara itu, Maman mengatakan Prabowo menargetkan pada 2026 mendatang ada 30 ribu titik di seluruh Indonesia yang menggelar program MBG.

"Bapak Presiden Prabowo, di mana targetnya tahun depan harus terealisasi kurang lebih sekitar 30.000 titik tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kepala Chef SPPG Dapur Sehat Anak Bangsa Jonie Kusuma Hadi sebelumnya bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program (MBG) menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh BGN.

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000" ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Palopo -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengalokasikan anggaran Rp 78 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Program nasional ini akan dilaksanakan dan dianggarkan secara bertahap.

"Alhamdulillah Sulawesi Selatan alokasikan Rp78 miliar," kata Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry dalam keterangannya dikutip, Sabtu (25/1/2025).

Fadjry turut mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel mengalokasikan anggaran untuk MBG. Dia menyadari program ini tidak bisa dilaksanakan tanpa kerja sama semua pihak.

"Dharapkan pemerintah kabupaten kota juga melepaskan anggaran. Ini adalah tahun pertama kita melaksanakan program Bapak Presiden, pasti belum cukup, tapi kan nanti akan mengarah ke sana," tuturnya.

Fadjry sempat menyempatkan diri meninjau uji coba pelaksanaan MBG di SDN 5 Salamae Palopo pada Kamis (23/1). Dia kembali menegaskan agar bupati dan wali kota di Sulsel mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto itu.

"Mudah-mudahan tahun 2026 bisa kita siapkan. Antisipasi semua Bupati, Wali Kota saya yakin bisa dipenuhi apa yang diharapkan Bapak Presiden," tambah Fadjry.

Fadjry juga memastikan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) mulai dilaksanakan di Sulsel, termasuk di Palopo. Program nasional itu dijalankan berdasarkan surat edaran pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Saya sudah membuat surat edaran juga untuk menyukseskan program PKG. Dan tadi ada pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, pemeriksaan telinga, pemeriksaan gigi, pemeriksaan gizi, dan beberapa yang lainnya," bebernya.

"Jadi ada jadwal, jadwalnya untuk sekolah yang lainnya, ada dokter ahli, THT, dokter anak yang keliling di sekolah-sekolah," tandas Fadjry.

(sar/hmw)