Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) disambut eforia positif para pemangku kepentingan, karena akan membuat iklim investasi perumahan semakin membaik.

Terlebih Kementerian PKP mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi untuk 800.000 unit rumah tahun depan.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintahan Prabowo Subianto di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit per tahun.

Ini artinya, akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi di setiap desa per harinya.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan 1 juta unit per tahun. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha.

Namun, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun di kisaran 300.000-400.000 unit rumah per tahun.

“Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan tahun depan. Sebab, PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti tahun ini,” ujar Hari saat diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti”, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpandangan, pemerintah harus melakukan sinkronisasi aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral.

"Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah tahun depan. Dia pun optimistis, kuota FLPP tahun 2025 sekitar 250.000-350.000 unit.

Rumah Bagi Pekerja Migran Indonesia

Adapun Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi menyoroti tentang penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, selama ini sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya.

"Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit.

Menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan subsidi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.

“Kami optimistis, 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200.000 unit akan menjadi 400.000 unit,” tambahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu program pemerintah, yakni proyek 3 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut menghadapi sejumlah tantangan seperti target penyelesaian yang singkat yakni setahun, keterbatasan anggaran, dan rendahnya daya beli masyarakat.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR yakin, inovasi produk turunan semen hijau yakni precise interlock brick menjadi solusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Menteri BUMN RI Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian PKP hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui proyek 3 juta rumah. Beberapa perusahaan BUMN, termasuk Semen Indonesia yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program nasional tersebut dan memastikan tantangan yang menyertainya bisa teratasi secara efektif.

“Melalui kolaborasi perusahaan BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan,” tutur Erick Thohir dalam keterangan resmi, Rabu (11/12/2024).

Adapun, tiga BUMN yang berkolaborasi adalah Semen Indonesia selaku penyedia bahan bangunan, BTN selaku penyedia fasilitas pembiayaan, dan Perumnas yang akan melaksanakan pembangunan hunian terintegrasi atau transit-oriented development (TOD).

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyatakan, Semen Indonesia menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kolaborasi antar BUMN tersebut memungkinkan SMGR memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan.

”Semen Indonesia memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau Semen Indonesia dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” kata Donny.

Ia menambahkan, Semen Indonesia mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan. Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Menurut dia, penggunaan precise interlock brick memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disambut euforia positif para pemangku kepentingan karena akan membuat iklim investasi perumahan semakin membaik.

Terlebih, Kementerian PKP mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi untuk 800.000 unit rumah tahun depan.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintahan Prabowo Subianto di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan perdesaan sebanyak 2 juta unit per tahun.

Ini artinya, akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi di setiap desa per harinya.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan 1 juta unit per tahun. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha.

Namun, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun di kisaran 300.000-400.000 unit rumah per tahun.

“Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan tahun depan. Sebab, PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti tahun ini,” ujar Hari saat diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti”, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpandangan, pemerintah harus melakukan sinkronisasi aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral.

"Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah tahun depan. Dia pun optimistis, kuota FLPP tahun 2025 sekitar 250.000-350.000 unit.

Rumah bagi Pekerja Migran Indonesia

Adapun Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi menyoroti tentang penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, selama ini sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

Akibatnya, mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya.

"Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit.

Menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan subsidi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, yaitu Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.

“Kami optimistis, 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200.000 unit akan menjadi 400.000 unit,” tambahnya.

IDXChannel— Pada 2025 sektor properti berpeluang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meski pada beberapa tahun ke belakang hanya bertahan di rate 1,5 persen sampai 2 persen, tetapi sektor ini diyakini mampu bertumbuh lebih tinggi.

Keyakinan ini ditopang oleh kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat.

Hal itu dikemukakan Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti” yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum.

Menurut Nofrans, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia.

Pada 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air. Untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif. Misalnya soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi tepat sasaran.

“Perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar. Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” kata Nofran.

Nofrans menilai kehadiran Kementerian PKP mendapat sambutan positif dari para pemangku kepentingan. Mereka meyakini kehadirannya akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik. Apalagi Kementerian PKP telah mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi di tahun depan menjadi 800 ribu unit rumah.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menuturkan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran dibidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit.

Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.

“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.

Namun pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.

"Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” katanya

Secara keseluruhan, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi.

Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.

“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” tuturnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimistis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 ribu unit. "Pengalaman melihat data history, itu kami optimistis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025," kata dia.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi menuturkan, bahwa salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

“Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” ujar dia.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit. Bank Tabungan Negara (BTN) menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun. “Kami optimis. InsyaAllah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” kata dia.

Ketua Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI, Nicolas Kesuma mengungkapkan, metode konstruksi modular menjadi solusi paling relevan bagi implementasi Program 3 Juta Rumah di tengah-tengah gencarnya upaya dunia menekan dampak pemasan global.

Pasalnya, selain dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, konstruksi modular juga mampu memastikan keberlanjutan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebab, metode ini mengadopsi teknologi produksi yang lebih bersih dan ramah lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah lebih baik dan pengurangan emisi.

Sehingga, dapat mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Selain itu, perakitan jenis bangunan dari bagian-bagian (modul-modul) juga tidak menimbulkan dampak apapun terhadap lingkungan karena telah diproduksi di pabrik yang kemudian diangkut ke lokasi konstruksi untuk dipasang menjadi bangunan lengkap.

“Saat ini, modular housing menjadi solusi terbaik karena memiliki lima karakter konstruksi yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan global. Kelima karakter itu adalah pengerjaan konstrusksi bangunan lebih cepat, kontrol kualitas bangunan terjamin, design lebih flexible, hemat biaya, dan ramah lingkungan,” ujar Nicolas.

Direktur Operasional PT Motive Mulia, Produsen Beton Merah Putih Akhmad Syamsuddin mengatakan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan hanya sebuah kesempatan, tetapi juga tantangan bagi semua pemangku kepentingan di industri properti. Tantangan tersebut meliputi bagaimana menyeimbangkan aspek kualitas rumah dengan harga yang terjangkau, mengingat semakin sempitnya lahan perumahan dan meningkatnya biaya konstruksi.

Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan solusi pembangunan perumahan yang berkualitas, efisien dalam hal biaya, serta memiliki waktu pembangunan yang cepat. Beton modular pracetak adalah solusi tepat untuk mendukung target pemerintah dalam penyediaan perumahan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Sistem modular Beton Merah Putih juga telah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan dalam pembangunan masif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional

“Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang memerlukan pembangunan cepat dengan biaya terjangkau, seperti program 3 juta rumah ini,” kata Akhmad.

Sistem Modular juga memiliki fleksibilitas tinggi, mulai dari desain hingga konstruksinya, sehingga cocok untuk pembangunan berbagai proyek, mulai dari rumah tapak hingga gedung bertingkat.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto tak semuanya digratiskan. Hal tersebut diungkapkan Ara ketika ditanya soal kritik yang diberikan DPD yang menyebutkan program tersebut berpotensi membuat rakyat malas.

"Oiya dong, enggak mungkin semua gratis ya," kata Ara, Selasa (10/11/2024).

Ara mengatakan, rumah tersebut ada yang sebagian digratiskan. Namun sebagian rumah lainnya akan berbayar. "Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha nggak apa-apa kita yang membutuhkan. Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya, ada yang gratis, tapi kebanyakan kita pasti bayar lah," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan tiga juta unit rumah. Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diminta menyediakan tempat tinggal yang baru bagi warga yan terdampak banjir akibat luapan Danau Limboto, Gorontalo.

Menurut Anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo, Rahmiyati Yahya, setiap tahunnya permukiman tersebut selalu terkena imbas dari luapan Danau Limboto.

“Ada 500 sampai 900 jiwa yang di situ. Jadi kalau ada luapan air danau itu dalam dua sampai tiga bulan, mereka harus mengungsi,” ungkap Rahmiyati dalam rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya, Senin (9/12/2024).

Menurutnya, terdapat warga dari dua kecamatan yang terdampak paling parah berada di Kecamatan Telaga Jaya dan Kecamatan Limboto.

Ia mengatakan, rumah di tepi danau tersebut sempat dibangun oleh Pemerintah pada tahun 2015. Namun, saat ini tidak layak untuk ditempati.

“Sekarang banyak yang sudah tidak layak untuk dihuni. Jadi kami mohon perhatian dari Menteri PKP,” ujarnya.

Sebagai informasi, dikutip dari laman resmi Pemerintah Gorontalo, banjir akibat luapan Danau Limboto baru saja terjadi pada Juli 2024.

Ketika bencana banjir tersebut terjadi, tercatat hampir 10.000 jiwa yang terdampak dan diungsikan ke tempat aman.

Tak hanya kehilangan tempat tinggal untuk sementara, beberapa warga yang berprofesi sebagai petani terancam gagal panen karena tanaman hortikulturanya rusak akibat terendam luapan air danau.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara terkait kritik dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menyebut program rumah gratis membuat rakyat menjadi malas.

Ara sapaan akrab Maruarar mengatakan program ini bertujuan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan hanya sebagian kecil rumah gratis berasal dari kontribusi pengusaha.

“Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha, enggak apa-apa, kita (beri) yang membutuhkan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Ara pun mengatakan rumah gratis yang diberikan oleh pengusaha jumlahnya tidak banyak. Dia juga menekankan jumlah rumah gratis tersebut sangat terbatas.

Sebagian besar program perumahan pemerintah tetap mengedepankan skema pembiayaan yang terjangkau. “Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya, tapi ada yang gratis tapi kebanyakan kita pasti bayarlah. Enggak mungkin semua gratis ya,” kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yulianus Henock Sumual mengkritik ide Ara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Menurut dia, ide rumah gratis yang direncanakan Maruarar akan membuat rakyat malas. Dia pun menyarankan pemerintah sebaiknya menghadirkan rumah terjangkau ke depannya.

“Rakyat itu perlu terjangkau, kalau gini membuat rakyat malas. Tapi kalau terjangkau murah rakyat lebih senang karena rumah-rumah sekarang luar biasa mahalnya,” kata Yulianus.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal berjalan pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan, ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang bisa masuk ke menu MBG.

“KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Budi mengatakan, KKP berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

Dia pun mencontohkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Jika ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

“Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkomunsikasi dengan Badan Gizi Nasional terkait produk ikan di dalam menu MBG.

“Mereka yang menganalisa di masing-masing posisi itu. Jadi nanti memperkuat ketersediaan bahan baku lokal di sana,” jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

Namun, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi ini dinilai berisiko dan dikhawatirkan memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepadaBisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

Dia menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% yoy.

“Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

Bhima memandang pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG, serta biaya birokrasi. Untuk itu, dia menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, sambung Bhima, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah bisa memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.