JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, Polri akan pembangunan 30.000 rumah bagi para anggotanya di seluruh Indonesia.

Informasi tersebut didapatkan Ara dari Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Dedi Prasetyo sebagaimana dikutip Kompas.com, dari siaran pers, Jumat (31/1/2025).

"Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Irwasum, tahun ini Polri sangat luar biasa akan memperhatikan anggota dengan mempersiapkan 30.000 rumah di seluruh Indonesia," jelas Ara.

Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Polri dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga siap mendukung penyediaan rumah bagi anggota Polri dengan melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) Februari mendatang.

"Saya tidak sendirian, saya mohon bantuan Polri untuk ikut menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Mungkin, saya akan datang ke tempat Bapa/Ibu bertugas. Saya titip diri, semoga Bapak berkenan membantu tugas kami menyediakan hunian layak bagi masyarakat, termasuk anggota Polri," lanjutnya.

Ara mengucapan terima kasih kepada Polri karena berkomitmen dalam memperhatikan hunian layak bagi anggotanya.

"Berarti, dari kepolisian sudah membantu menyelesaikan 1 persen dari target kami," tuntas Ara.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta dukungan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan pembekalan kepada peserta Rapim Polri Tahun 2025 bertajuk "Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Asta Cita" di The Tribrata Jalan Dharmawangsa III No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum'at (31/1/2025).

"Saya Menteri Perumahan, saya mohon dukungannya, saya dapat tugas membangun dan merenovasi rumah 3 juta rumah rakyat Indonesia setiap tahun. Ini tugas yang sangat berat, tapi saya yakin dengan dukungan Bapak-bapak Jenderal Perwira Tinggi dari Kepolisian Republik Indonesia," kata Ara seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ara menyampaikan siap mendukung penyediaan rumah bagi anggota Polri. Ia menyebut groundbreaking akan dimulai pada Februari mendatang.

"Saya tidak sendirian, saya mohon bantuan Polri untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Mungkin saya akan datang ke tempat Bapak dan Ibu bertugas. Saya titip diri, semoga bapak berkenan membantu tugas kami untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat termasuk anggota Polri," ujarnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Polri karena dengan komitmen Polri dalam memperhatikan hunian layak bagi anggotanya. Targetnya mereka ingin menyediakan 30 ribu rumah untuk anggota Polri. Komitmen tersebut disebut telah membantu Kementerian PKP menyelesaikan 1% dari target Program 3 Juta Rumah.

"Terima kasih buat Kepolisian Republik Indonesia. Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Irwasum bahwa tahun ini Kepolisian Republik Indonesia sangat luar biasa akan memperhatikan anggota Pori dengan mempersiapkan 30 ribu rumah untuk anggota Pori di seluruh Indonesia," tutur Ara.

Dalam acara Rapim Polri tersebut dihadiri Wakapolri dan Irwasum Polri serta 369 Perwira Tinggi (Pati) Polri dari seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan topik bahasan yang disampaikan oleh Menteri PKP adalah Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Sebagai Bagian Dari Asta Cita.

(aqi/zlf)

Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," katanya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

"Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujarnya.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

"Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dirinya juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," kata Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Beragam informasi mengenai lowongan kerja beredar di jagat maya, terutama melalui unggahan di media sosial. Namun, tidak semua informasi lowongan kerja itu informasinya valid dan bisa dipercaya.

Banyak juga konten hoaks bertema lowongan kerja, apalagi yang mencatut instansi pemerintah atau lembaga negara.

Salah satunya adalah unggahan dengan narasi adanya rekrutmen mengatasnamakan Badan Gizi Nasional. Unggahan itu menyatakan, ada rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI 2025.

Narasi itu diunggah pada Januari 2025 dan menyertakan tautan. Namun, klaim itu dipastikan hoaks.

SPPI merupakan program yang ada di Universitas Pertahanan. Lulusan D4, SI, dan S2 nantinya akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian dengan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional.

Namun, tautan yang disampaikan dalam unggahan itu tidak mengarah ke situs resmi Badan Gizi Nasional atau saluran resmi SPPI.

Waspada, jangan asal mengeklik atau menuruti kemauan unggahan itu. Konten itu diindikasi sebagai phishing atau modus penipuan lain.

Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

Samarinda: PT Resource Alam Indonesia Tbk segera merealisasikan pembangunan perumahan bersubsidi di Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pembangunan tersebut merujuk dengan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Di Kelurahan Palaran, Kalimantan Timur, Rain Realty akan menyiapkan 2 tipe perumahan, yaitu Paras Icon dan Samara Residence," ujar Direktur Rain Realty, Eddy.

Menurutnya, kehadiran Rain Realty di Samarinda diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sektor properti di wilayah ini.

"Pembukaan marketing gallery ini jadi momen spesial bagi warga Samarinda," katanya.

Kehadiran gallery itu ujar dia, memberikan kesempatan bagi calon pembeli dan investor, melihat secara langsung berbagai model properti yang sedang dan akan dikembangkan oleh perusahaan.

"Kami juga menyediakan presentasi properti, survei lokasi, hingga konsultasi dengan tim yang siap membantu," ujarnya.

Selain itu, pemilihan kawasan Palaran dinilai tepat karena memiliki akses jalan tol dan berbagai fasilitas umum, serta menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Samarinda saat ini.

"Ke depannya projek perumahan ini menawarkan kenyamanan sekaligus nilai investasi yang menjanjikan," katanya.

Untuk tahap awal ada dua tipe yang akan dibangun, yakni Paras Icon dan Samaran Residance. Paras Icon merupakan cluster perumahan untuk segmen rumah non ubsidi atau komersial.

Sementara Samara Residence difokuskan untuk segmen rumah subsidi. Total luasnya adalah 10 ha, dengan one gate system, dan ROW seluas 20 meter, dilengkapi dengan boulevard, clubhouse, mushola, taman bermain dan jogging track dengan desain kekinian dan ramah lingkungan.

"Cicilan di Samara Residence mulai dari 1 jutaan saja dengan fasilitas KPR, sehingga diharapkan Gen Z mampu memiliki tempat tinggalnya sendiri," katanya.

Dengan segudang keunggulan dan kemudahannya, Rain Realty diharapkan mampu berkontribusi terhadap program 3 juta Rumah Presiden Prabowo.

"Kami tidak membangun house, tetapi build a home. Sesuai dengan tagline kami, Living Your Best Life," katanya.

(FZN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan perubahan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi perbankan supaya hemat.

Selain itu, juga dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp2 8,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

"Dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya," ucap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Dia juga menekankan pentingnya memastikan program FLPP tepat sasaran. Sehingga, hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena, rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," pesan Ara.

Ara menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini.

Selain itu, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga lebih tepat.

Salah satu poin utama yang kami diskusikan adalah donasi 50 juta dolar dari UEA untuk reforestasi hutan di Indonesia, yang akan direalisasikan dalam kunjungan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah mengungkapkan kesiapan untuk bekerja sama di berbagai sektor termasuk energi hijau, infrastruktur perumahan, serta pertahanan di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Luhut setelah bertemu Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazroui.

"Salah satu poin utama yang kami diskusikan adalah donasi 50 juta dolar dari UEA untuk reforestasi hutan di Indonesia, yang akan direalisasikan dalam kunjungan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia,” kata Luhut dalam pernyataan DEN yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, terkait pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazroui yang berlangsung di Jakarta, Jumat (31/1).

Di sektor energi hijau, kata Luhut, UEA berkomitmen berinvestasi dalam geothermal, hydropower, tenaga angin, dan panel surya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kerja sama di bidang perumahan juga menjadi fokus utama, di mana UEA siap membantu konstruksi dan pembiayaan 3 juta rumah di Indonesia.

“Pembangunan 3 juta rumah juga menjadi fokus, dengan UEA yang menyanggupi bantuan dalam konstruksi dan pembiayaan. Selain itu, pengembangan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Makassar akan ditingkatkan ke standar internasional, sejalan dengan kerja sama sektor kelistrikan yang berpotensi hingga 62 GW," kata Luhut.

Dalam bidang pertahanan, ungkap Luhut, UEA menyatakan ketertarikannya untuk bermitra dalam produksi senjata ringan dan senapan serbu.

Sementara itu, keterangan resmi DEN diterima di Jakarta, Sabtu, menyebut, rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang diinisiasi oleh MBZ, Presiden UEA, menunjukkan besarnya perhatian UEA terhadap stabilitas hubungan kedua negara.

“Kami juga membahas perkembangan beberapa proyek strategis, termasuk RS Kardiologi Emirates–Indonesia di Surakarta yang hampir rampung, pengembangan Bandara Bali Utara yang masih dalam tahap studi, serta pengolahan alumina dengan kebijakan hilirisasi,” kata dia.

Selain itu, Luhut menjelaskan bahwa investasi UEA juga mencakup pembangunan Pusat Data Nasional, pengembangan Financial Center di IKN, dan pendirian International Mangrove Research Center di Bali.

Selain program-program itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa pembahasan dengan pihak UEA juga mencakup pengelolaan pelabuhan dan bandara di Jakarta dan Bali agar lebih transparan dan efisien. UEA juga menyatakan minatnya untuk berinvestasi di sektor perhotelan BUMN melalui skema joint venture.

"Semua inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan. Saya optimis hubungan kerja sama antara Indonesia dan UEA akan terus berkembang dan bermanfaat bagi kedua negara,” ujarnya.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Sumber pendanaan pembangunan RLH berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai bagian dari ekosistem perumahan mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. BP Tapera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program 3 Juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP.

"Insya Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Heru dikutip dari Antara, Jumat, 31 Januari 2025.

BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan hingga saat ini secara maraton membahas desain ulang pembiayaan FLPP tahun 2025 guna mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut,” kata Heru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan melalui program Tiga Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan pengembang dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan.

Selain itu, melalui program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Melalui program 3 juta Rumah ini, diharapkan juga tersedianya perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam. Untuk mendukung program tersebut BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan terus berupaya penuh untuk mewujudkannya.

Tercatat realisasi KPR Subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 30 Januari 2025 sebanyak 37.502 unit rumah. Capaian ini terdiri dari realisasi KPR FLPP (terbangun dan akad) sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah.

Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR Subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah. Dimana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - BP Tapera sebagai bagian dari ekosistem perumahan mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

“Kami berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program 3 Juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP. Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, BP Tapera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah. Insya Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat.

BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan hingga saat ini secara maraton membahas desain ulang pembiayaan FLPP tahun 2025 guna mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut,” kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan melalui program Tiga Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan pengembang dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan.

Selain itu, melalui program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Melalui program 3 juta Rumah ini, diharapkan juga tersedianya perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam. Untuk mendukung program tersebut BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan terus berupaya penuh untuk mewujudkannya.

Tercatat realisasi KPR Subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 30 Januari 2025 sebanyak 37.502 unit rumah. Capaian ini terdiri dari realisasi KPR FLPP (terbangun dan akad) sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah.

Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR Subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah. Dimana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyalurkan 37.502 unit rumah. Hal itu merupakan hasil realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera periode 20 Oktober 2024 sampai 30 Januari 2025.

Rinciannya, realisasi KPR FLPP yang terbangun dan telah akad sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah. Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah di mana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

"Kami berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, BP Tapera melalui FLPP dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah. Insyaa Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada Masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).

Di sisi lain, BP Tapera juga tengah merancang ulang pembiayaan FLPP 2025 bersama stakeholder terkait. Hal ini dilakukan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut," ungkap Heru.

Sebagai informasi, berdasarkan sumber buku putih Satgas Perumahan, melalui Program 3 Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan developer dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan. Selain itu, melalui Program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Tak hanya itu, melalui Program 3 Juta Rumah juga diharapkan dapat menyediakan perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam.

(abr/zlf)