Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah terang-terangan mengkritik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang malah seakan menjadi kontraktor proyek.

Kritik itu disampaikan Fahri saat menjelaskan rencana program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan negara tidak boleh menjadi saingan para pengembang properti.

"Saya kasih frame (gambaran besar program 3 juta rumah) dulu, biar teman-teman (pengembang properti) ini jangan ada yang salah paham, seolah-olah pemerintah akan menjadi kontraktor. Enggak boleh!" tegas Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Saya mohon maaf, saya juga kritik PU sebenarnya. PU itu lama-lama saya lihat jadi kayak perusahaan kontraktor, enggak boleh itu!" imbuhnya.

Ia menekankan seharusnya negara hadir membantu sektor yang tidak bisa dibiayai swasta. Nah, pemerintah diminta hadir di tengah-tengah ketidaksanggupan pasar tersebut. Fahri juga menyebut kehadiran negara adalah menjadi regulator yang memudahkan.

Mantan anggota parlemen ini berjanji pemerintah bukan ingin bersaing dengan pihak swasta dalam rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun. Proyek membangun 3 juta rumah bakal diserahkan kepada para pengusaha, tidak digarap sendiri pemerintah.

"Biar teman-teman tenang dan mengerti, saya khawatir ada yang salah membaca sinyal, nanti jadi tidak tenang dan kurang memahami," tuturnya.

"Kehadiran negara itu, ini yang saya sedang terus komunikasikan dengan birokrasi, itu bukan menjadi kontraktor dan menjadi developer. (Bukan) menjadi pesaing saudara-saudara," ucap Fahri, disambut riuh tepuk tangan pengusaha properti.

Program ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Rinciannya, 2 juta rumah per tahun akan dibangun di desa dan 1 juta apartemen setiap tahunnya di perkotaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law bidang perumahan.

Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan dalam membangun rumah untuk rakyat.

Sebagai informasi, omnibus law merupakan konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Tujuannya mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempermudah pelaksanaan kebijakan perumahan.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membanbun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (29/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

Untuk itu, imbuhnya, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan anggota legislatif agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Apalagi saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Menurut Fahri, meskipun baru bertugas selama baru sebulan di Kementerian PKP, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

"Perlu ada komitmen bersama untuk menyelesaikan perizinan sebab negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perizinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," terangnya.

Wamen PKP juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak.

Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perizinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara. Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perizinan tapi kemudahan perizinan harus bisa dinikmati semua kalangan," pungkas Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Summarecon Agung Tbk dan pengembang asal Jepang Sumitomo Forestry secara resmi memulai pembangunan The Morizen di Summarecon Mutiara Makassar.

Executive Director Summarecon Mutiara Makassar Indra W Antono mengatakan, setelah diperkenalkan kepada publik pada akhir Mei 2024, The Morizen mulai dibangun dalam waktu 24 bulan.

"Kami berharap pembangunannya lancar dan bisa diserahterimakan kepada konsumen tepat waktu pada Juni 2026, sesuai dengan komitmen yang selalu dilakukan oleh Summarecon," ujar Indra dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (29/11/2024).

Direktur PT Sumitomo Forestry Indonesia Toyosada Shima menambahkan, The Morizen adalah proyek kerja sama antara developer lokal, nasional, dan internasional.

"Kami berkomitmen proyek ini akan diserahterimakan tepat waktu dengan kualitas tinggi. Bukan hanya untuk rumah contoh, tetapi untuk semua unit di dalam cluster. Pembangunan dimulai sejak groundbreaking," imbuh Toyosada.

Summarecon Mutiara Makassar dan Sumitomo Forestry menunjuk Takahiro Fuwa, arsitek ternama di Jepang untuk mendesain The Morizen.

Takahiro Fuwa mengimplementasikan desain tradisional dari Jepang yaitu ‘Shakkei’.

Konsep ini dapat dilihat dari desain lanskap yang menggabungkan bagian taman dengan alam sebagai objek latar belakang, sehingga ada kesan seimbang antara rumah dan alam.

Takahiro Fuwa memadukan antara desain Jepang dengan budaya Indonesia pada bagian atapnya, sehingga memberikan kesan modern dan unik namun tetap menyesuaikan dengan cuaca tropis di Indonesia.

Berkonsep ramah lingkungan, The Morizen menekankan pada penghematan energi dan konsumsi air serta bahan material ramah lingkungan.

The Morizen telah tersertifikasi EDGE yang dikeluarkan oleh International Finance Corporation (IFC), bisa menghemat 20 persen konsumsi energi dan air, serta karbon yang terkandung dalam bangunan jika dibandingkan dengan rata-rata bangunan lainnya.

Hunian eksklusif ini hadir dengan empat pilihan tipe hunian, yakni tipe Nara (12x20), tipe Keyaki (10x20), tipe Hiiragi (10x18), dan tipe Yanagi (8x18).

Sebagai bagian dari kawasan Summarecon Mutiara Makassar, The Morizen dapat diakses melalui Exit Tol Ir. Sutami KM 8, dan berjarak 15 menit dari tengah Kota Makassar.

Summarecon Mutiara Makassar sendiri dikembangkan di atas lahan seluas 500 hektar, dengan kondisi lahan berbukit, dilewati oleh sungai yang dikelilingi hutan mangrove, hingga pantai barat pesisir Makassar.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, program Makan Bergizi yang digulirkan Presiden Prabowo bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu disampaikan Muzani dalam kegiatan 5 Tahun Darul Hikam Education Conference 2024 di Bandung.

"Ada 82,9 juta anak Indonesia untuk diperbaiki gizinya, itu di luar dari Rp722 triliun anggaran pendidikan. Kesadaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan lebih baik sudah luar biasa, keinginan kita untuk memperbaiki SDM ke depan," kata Muzani, Jumat (29/11/2024).

Muzani mengungkapkan, IPM saat ini pelan-pelan naik, literasi dan kemampuan membaca juga membaik. Menurutnya membangun pendidikan itu tidak gampang, apalagi membangun tradisi keilmuan dan pembangunan peradaban bangsa.

"Keunggulan keilmuan akan ditentukan oleh SDM dan keadaan politik akan menentukan keilmuan peradaban bangsa. Saya berharap 5-10 tahun pendatang ada penemuan keilmuan sains dan teknologi akibat dari tradisi yang kita bangun sangat bagus," tuturnya.

Muzani menurutkan, banyak penemuan-penemuan dari anak bangsa saat ini, seperti peternak sapi di Lampung yang bisa naikan bobot sapi sehari 1,6 kilogram, bahkan ada juga penemuan singkong yang berbobot 200 kilogram. Dengan perbaikan SDM pendidikan, dia ingin banyak penemuan di bidang sains dan teknologi yang dilakukan anak bangsa.

"Tapi itu memerlukan tradisi yang panjang dan suasana kondusif, ini yang diharap akan Pak Presiden Prabowo bahwa Indonesia. Apa yang ditanam hari ini belum tentu yang menanam menikmati, tapi yang menikmati untuk anak bangsa nanti," tuturnya.

"Orang tua kita, kakek nenek kita, pejuang dulu tidak pernah memikirkan apapun dan akhirnya anak dan cucunya yang menikmati. Begitu pula para pemimpin bangsa ini," tambahnya.

Muzani berpesan kepada para guru yang hadir dalam kegiatan tersebut agar menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan demi masa depan pendidikan Indonesia.

"Jangan repotkan orang tua murid, yang paling menyenangkan dan membahagiakan, ada upaya untuk makin mempermudah pendidikan rakyat, pendidikan lebih murah meski prakteknya mahal," tuturnya.

Disamping meningkatkan kualitas anak didik, pemerintah juga berencana melakukan seluruh guru baik di sekolah negeri atau pun swasta dengan diangkat menjadi ASN hingga kenaikan tunjangan.

"Saya sampaikan supaya kompetensi yang dimiliki para guru ini harus lurus dengan kesejahteraan sehingga menimbulkan semangat dan tanggungjawab di pendidikan. Kita akan melakukan banyak pelatihan guru agar memiliki keterampilan yang memadai dan menghasilkan guru yang kompeten dan melahirkan peserta didik yang kompeten ini keniscayaan," kata Wamendikdasmen Atif Latiful Hayat.

Menurutnya yang perlu ditingkatkan saat ini di sektor sains dan teknologi. Lalu kapan sertifikasi akan dilakukan? Atif sebut akan dilakukan di tahun depan. "Ya target direncanakan ini Insyaallah tahun depan akan ada lagi, tahun depan bertahap ya," tambahnya.

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Pengusaha konstruksi menyambut baik rencana Pemerintahan Presiden Prabowo membangun 3 juta rumah. Program tersebut diyakini membawa angin segar bagi industri properti dalam negeri.

Musa Kadzim Anwar Wakil Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) mengatakan program 3 juta rumah Dari Pemerintahan Prabowo membawa angin Segar bagi industri properti di Indonesia. Pasca pandemi covid industri properti kurang menggeliat di tanah sir, tapi didukung dengan program 3 juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo akan membawa efek yang sangat bagus.

"Bahkan belum dimulainya saja program ini, sudah menggeliat untuk pasar-pasar properti menengah ke bawah yang sangat baik. Dan saya juga sebagai pelaku usaha di bidang properti juga sangat merasakan sekali," ungkap Musa, di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Ia juga berharap pertumbuhan ekonomi ini terus meningkat sehingga pendapatan masyarakat juga terus meningkat. Dan ekonomi membaik dengan kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Khususnya untuk daerah karena kita hidupkan lagi daerah-daerah. Dan tidak hanya main di pusat atau di Pulau Jawa, tapi di daerah-daerah lain seperti Bali, Nusra, Kalimantan Sumatera dan lain sebagainya harus dihidupkan. Mulai dari daerah agar pembangunan bisa merata," imbuhnya.

Sementara itu, produsen cat ikut mengapresiasi program 3 juta rumah dari pemerintah, menurut pemilik PT Surya Kumala Abadi (SKA) Herdy Dabari, program tersebut akan membuat industri cat makin menggeliat.

"Dengan menggeliatnya pembangunan fasilitas penunjang pariwisata dan mendukung program 3 juta rumah dari Kementrian PUPR. Inisiatif ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak," ujar Herdy.

Lebih lanjut dikatakannya melalui produk Warna Jaya Paint, pihaknya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperindah dan melindungi rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat. Maka dalam setiap pembangunan tersebut diperlukan cat yang berkualitas baik dan harga yang bersaing, sehingga kami mengambil peluang menjadi distributor Warna Jaya Paint.

"Sebagai distributor, kami akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan organisasi-organisasi seperti HIPMI, HMI, PII, GAPENSI dan lain lain. Kehadiran warna-warna cat terbaru ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali yang kaya akan seni dan budaya. Produk ini tidak hanya memberikan nilai estetika tetapi juga mendukung pengembangan sektor properti, pariwisata, dan infrastruktur yang terus berkembang di Bali," imbuhnya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menjangkau lebih banyak pelanggan, menyediakan produk yang ramah lingkungan, dan memberikan pelayanan terbaik.

"Dengan demikian, kami berharap produk ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya untuk sektor bisnis tetapi juga masyarakat Bali secara keseluruhan," tutupnya.

Aksi pencurian sepeda terjadi di sebuah perumahan kawasan Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria berinisial DS mencuri 2 buah sepeda dari perumahan tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Babakan Madang AKP Dede Lesmana Jaya mengatakan, pencurian pertama terjadi pada Senin (9/9) pagi. Pelaku berpura-pura lari pagi atau jogging.

"Tersangka melakukan Pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam perumahan the nature dengan berpura-pura sedang olahraga atau lari pagi," kata Dede, dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Aksi pencurian kedua terjadi pada hari Sabtu (12/10) pagi. Pelaku melancarkan aksi pencuriannya dengan modus serupa, yaitu berpura-pura jogging.

"Disaat dirinya sedang lari, melihat sepeda tersebut dalam keadaan terparkir di halaman teras rumah," jelasnya.

Kemudian pelaku masuk ke pekarangan rumah korban dan mengambil sepeda tersebut. Pelaku lalu menaikinya dan membawa sepeda tersebut dengan cara digowes.

"Kedua, sepeda dalam keadaan tergantung di halaman teras rumah, lalu setelah itu DS masuk ke dalam teras rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci," ungkapnya.

Kemudian pelaku masuk ke dalam teras dengan cara menggotong sepeda tersebut. Lalu menggowesnya begitu sepeda telah dibawa keluar.

"Rencananya oleh DS akan dijual dan uang hasil dari penjualannya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi dan keperluan sehari-hari," imbuhnya.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut, hingga akhirnya pelaku berhasil dibekuk. Saat ini, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Atas perbuatannya, DS patut diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan berulang-ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 juncto 64 KUHP," pungkasnya.

Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau yang akrab disapa Aguan, memastikan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bukan hunian eksklusif. Aguan mengatakan PIK akan membangun masjid dengan luas 1,5 hektare di lahan 10 hektare.

Awalnya, Aguan, memastikan bahwa kawasan PIK bukan hunian eksklusif. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang datang ke PIK di saat libur akhir pekan dan libur panjang. Aguan mengatakan itu saat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

"PIK ini kita rancang buat satu itu semua buat umum, kita tidak eksklusif, karena apa, kita bisa buktikan bahwasanya sekarang PIK di masuknya hari mau libur itu hampir 1 juta orang tiap hari. Menjelang lebaran itu dalam 5 hari itu 5 juta orang masuk ke PIK," kata Aguan dalam video yang diterima, Jumat (29/11/2024).

Dia mengatakan warga sering berkunjung ke Pasir Putih yang berada di PIK 2. Dia mengatakan warga bertamasya di sana tanpa dipungut biaya.

"Sehingga kita siapin, kenapa bisa itu, karena kita semua siapin yang misalnya pasir putih apa segala yang lain-lain itu semuanya tidak ada pungut bayaran, sehingga rakyat datang itu bisa betul-betul bertamasya di sana," imbuhnya.

Aguan juga menyebut ada isu-isu yang tidak benar tentang PIK. Kepada Ara, Aguan mengatakan mereka merelokasi warga perkampungan dan juga akan membangun masjid.

"Kedua, itu wisatawan yang kita bisa bawa terutana yang di PIK di sini pak supaya yang rame juga tahu banyak isu-isu yang tidak bener bahwa yang di sini hampir 90% lebih itu semuanya ladang ikan, ladang apa, tempat kumuh semuanya, terus kedua dia punya... untuk yang tinggal di sini kita yang ada kampung kita relokasi pak. kita bukan pebarisan, kita relokasi rumahnya itu sama besar kita bangun baru di sana, semua fasilitas ada, ada masjid, ada apa semuanya ada," katanya.

"Jadi masjid yang direncanakan itu kira-kira 10 hektare ya Pak?" tanya Ara kepada Aguan.

Aguan kemudian mengungkapkan rencana pembangunan masjid di lahan 10 hektare. Aguan mengatakan masjid itu nantinya dibangun seluas 1,5 hektare, sedangkan sisanya dibangun ruko-ruko makanan halal.

"Dan kita udah ada satu eh apa rencana yang besar, masjidnya itu, kita bangun masjid kemarin sudah kita lapor ke Pak Presiden juga, masjid ada 10 hektare kita bangun di sana, untuk masjidnya satu setengah hektare, sisanya ada ruko, ada makanan-makanan muslim, semuanya halal semuanya," jelasnya.

"Jadi di sana tempatnya ada di pinggir danau, viewnya luar biasa, sehingga masjidnya bisa buat orang kawin, bisa buat apa segala fasilitas ada," sambungnya.

Ara pun bertanya kembali ke Aguan, mengenai target rencana pembangunan tahun depan. Aguan mengatakan dirinya berencana membangun 10 ribu rumah di PIK.

"Baik Pak Aguan, jadi satu tahun 2025 ini PIK bangun berapa rumah? targetnya 2025 tahun depan?" tanya Ara.

"Untuk PIK bangun itu kira-kira paling sedikit bisa 10 ribu rumah," jawab Aguan.

Menteri Ara pun meminta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyiapkan. Ara pun berkelakar mengenai 'untung' Aguan.

"Oke berarti kerjaan kita lumayan Pak Fahri, tolong 10 ribuan ya. Untungnya banyak dong Pak Aguan ya?" kelakar Ara.

"Untung saya, untung baru bisa disumbang Pak ha-ha-ha," kata Aguan sambil tertawa.

Lihat juga Video 'Potret Masjid Ivan Gunawan yang Selesai Dibangun di Uganda':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.

"KPK tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Alex menilai bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Ara tidak mendahului tugas KPK dalam menangkap Harun Masiku.

Ia mengapresiasi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Apanya yang mendahului (tugas KPK)? Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai bahwa dari sisi hukum, tindakan Menteri PKP adalah hal yang biasa.

Namun, ia juga mencatat bahwa langkah tersebut terkesan sarat nilai politis.

"Dari sisi politik silakan pengamat dan para politisi yang menilai apakah ini sebuah pesan kepada PDIP atau seperti apa. Yang jelas dari sisi hukum sah-sah saja," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat (29/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.

"KPK tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Alex menilai bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Ara tidak mendahului tugas KPK dalam menangkap Harun Masiku.

Ia mengapresiasi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Apanya yang mendahului (tugas KPK)? Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai bahwa dari sisi hukum, tindakan Menteri PKP adalah hal yang biasa.

Namun, ia juga mencatat bahwa langkah tersebut terkesan sarat nilai politis.

"Dari sisi politik silakan pengamat dan para politisi yang menilai apakah ini sebuah pesan kepada PDIP atau seperti apa. Yang jelas dari sisi hukum sah-sah saja," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat (29/11/2024).

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan susu ikan akan masuk dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, tidak semua daerah akan mendapatkan menu susu ikan.

Ia mengatakan susu ikan hanya menjadi pengganti susu sapi di beberapa daerah.

"Ya tidak semua (daerah). Itu kan substitusi. Jadi ada yang susu ikan ada yang susu (sapi). Artinya sedang dalam pemetaan," katanya di kantor Kementerian KKP, Kamis (28/11).

Trenggono mengatakan tidak semua daerah memiliki kebiasaan mengonsumsi ikan. Daerah yang sering mengonsumsi ikan katanya adalah Indonesia bagian timur.

Karena itu, akan dipetakan daerah-daerah mana saja yang akan diberikan susu ikan dalam program MBG.

"Kalau di Indonesia Timur susu ikan kan pasti suka. Susu ikan sekarang sudah dimodifikasi dengan rasa-rasa yang macem-macem ya. Tapi kalau kebiasaan minum susu sapi terus bergeser kan ada sedikit ada perubahan," katanya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo sebelumnya mengatakan saat ini pemerintah tengah dalam proses memperkenalkan produk ikan, salah satunya susu ikan ke dapur-dapur sentral yang telah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Salah satunya (susu ikan masuk menu MBG). Nah nanti kita mengenalkan, kan itu ada sekian dapur (sentral). Nah, dapur nanti akan beli apa dan semuanya nanti Ketua Dapur-nya yang membutuhkan," kata Budi ditemui di kantornya dikutip dari Detik, Kamis (21/11).

Budi menegaskan bahwa KKP akan mengawal kualitas pada saat proses pengolahan, baik dari segi kebersihan pabrik, pemilihan bahan baku, hingga sanitasi. Untuk kapasitas produksi susu ikan, Budi optimistis dapat mencukupi program MBG.

"Tapi kita dorong, kita promosikan, dan kita pantau standarnya," imbuh Budi.

Sampai saat ini baru ada satu pabrik pengolahan produk susu ikan yang terletak di Indramayu. Namun, kapasitas produksinya tetap mencukupi karena bisa mencapai 30 ton dalam satu bulan.

"Kalau kita sandingkan dengan kapasitas yang ada sekarang udah cukup untuk memenuhi. Nah, saya mengharapkan nanti akan ada produk-produk lagi atau pabrik-pabrik lagi yang akan bangun di sana," jelasnya.

Makassar (ANTARA) - Ketua Pia Ardya Garini (PAG) Cabang 7/D.II Lanud Sultan Hasanuddin Liska Bonang Bayuaji mengedukasi siswa TK Angkasa 1 Makassar mengenai makanan sehat dan bergizi melalui dongeng pada peringatan Hari Dongeng Nasional.

"Mendongeng adalah salah satu sarana untuk mengajak memahami sesuatu dan juga menjadi media edukasi. Oleh karena itu, mendongeng adalah salah satu cara efektif memberikan pemahaman pada siswa pentingnya makanan sehat dan bergizi," kata Liska di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, bertepatan dengan uji coba makan bergizi gratis dari dapur sehat Lanud Sultan Hasanuddin di TK Angkasa 1 Makassar, pihaknya mencoba mendongeng pada siswa untuk mengedukasi tentang makanan yang bernutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia.

Dengan menggunakan dua boneka yaitu seekor bebek dan seekor gajah, Liska menarik perhatian siswa TK tersebut untuk memahami mulai dari pentingnya sarapan lalu makan siang yang bergizi serta menjaga kesehatan secara umum.

Melalui dongeng tersebut, ia juga menekankan pentingnya mencuci tangan sebelum makan agar tidak mudah terjangkit penyakit. Termasuk selalu berdoa sebelum dan setelah makan sebagai tanda syukur atas nikmat rezeki yang diberikan oleh Tuhan.

Riska juga memotivasi siswa TK untuk makan secara teratur dengan menu gizi seimbang, berupa nasi, lauk pauk, sayur, buah, ditambah susu.

Menu tersebut dicontohkan dari makan bergizi gratis yang dibagikan oleh Danlanud. Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayuaji pada kesempatan yang sama.

Salah seorang siswa TK Angkasa 1 Makassar, Atika mengaku sangat senang mendapatkan makan siang yang merupakan program pemerintah yang diujicobakan.

"Makanannya enak, ada nasi, ayam, sayur wortel, dan susu juga dibagikan," katanya.

Menurut dia, menu yang dibagikan di sekolah dari Lanud Sultan Hasanuddin itu berbeda dengan menu yang dikonsumsi di rumah, sehingga ia bersama teman-teman kelasnya sangat senang makan bersama.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024