Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 5.500 unit rumah untuk anggota TNI angkatan darat (AD). Rumah tersebut akan tersebar di beberapa lokasi, seperti Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Bekasi, Jawa Barat hingga Brebes, Jawa Tengah.

Pembangunan rumah itu akan dilakukan dengan Kementerian PKP, sementara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tersebut.

"Rencananya ada sekitar 5.500 unit di 5 tempat, yakni di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor dan Brebes. Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Pria yang akrab disapa ara ini juga mengatakan, pembangunan rumah tersebut akan dilakukan akhir bulan ini. Hal itu nantinya ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut. Ia berharap, anggota TNI AD bisa memiliki hunian yang layak.

"Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membangun 5.500 unit rumah khusus untuk anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Pembangunan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, groundbreaking proyek atau peletakan batu pertama akan dilakukan pada akhir Januari 2025.

Ada pun 5.500 unit rumah khusus tersebut tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di lima lokasi.

"Di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes," ujar Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Ara juga menugaskan BP Tapera menyiapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk proyek tersebut.

"Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya," lanjut Ara.

Sementara Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut.

"Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak," ucap Maruli.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Dukungan lainnya, lanjutnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya.

Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," katanya.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun tiga juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan sudah diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan memprogramkan rumah subsidi bagi guru, TNI, dan Polisi.

Ini diungkapkan Ara kala mengunjungi Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam (14/1/2025).

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," jelas Ara dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," katanya.

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau karib disapa Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam ( 14/1/2025).

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata dia dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.

Adapun Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Berdiri di atas lahan seluas 36 hektar dengan jumlah rencana unit sebanyak 3.229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1.698 unit.

Perumahan ini berjarak sekitar 600 meter dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak.

Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 185 pemerintah daerah (pemda) telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

Daerah tersebut juga telah mempercepat pelayanan PBG. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera memiliki hunian.

"Harapan kami dengan kedatangan di Sumedang ini, ini tolong diberitakan, karena ini kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, utamanya yang kurang mampu, teman-teman media, tolong di-highlight betul, bahwa sudah ada 185 daerah [yang menerapkan]," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya memberikan tenggat hingga 31 Januari 2025 kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

Bahkan, sebagai wujud komitmen, dia berencana memberikan surat teguran kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan dan mempublikasikannya kepada publik.

"Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah [soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR], saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu," ujarnya.

Selain itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Pemkab Sumedang juga mampu mempercepat layanan PBG. Ia percaya kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal.

"Kami berterima kasih banyak kepada Sumedang, kepada Sekda dan Penjabat (Pj.) Gubernur," ucap Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah bahkan menggratiskan hunian bagi MBR.

Pemerintah juga mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.

Dirinya juga berterima kasih kepada Mendagri Tito dan jajaran Pemda karena telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Menurutnya, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.

"Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari," pungkas Ara.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi yang strategis. Misalnya dekat dengan transportasi umum agar penghuninya bisa beraktifitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman , bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, kunjungan kerja ini untuk memastikan pengembang bertanggung jawab membangun rumah yang bagus kualitasnya dan bermanfaat, karena untuk kepentingan rakyat.

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," ungkap dia.

Komisioner BP Tapera Heru meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi semua seperti kualitas yang rapi, ada meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," ujar dia.

Dalam kunjungan ini Menteri Ara berbincang dengan salah seorang penghuni Perumahan Puri Delta Tigaraksa bernama Lia (25). "Kami baru tinggal 1 bulan disini, kebetulan suami bekerja di Jakarta dengan transportasi kereta yang jarak stasiun dari perumahan hanya 600 meter. Saat akad kami DP 500 ribu dan cicilan flat Rp1,3 juta untuk 15 tahun," kata Lia.

Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 36 Ha dengan jumlah rencana unit sebanyak 3229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1698 unit.

Perumahan ini berjarak hanya sekitar 600 m dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak. Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

(KIE)

Sumedang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Ara juga memuji sosok Bupati Sumedang terpilih Dony Ahmad Munir.

Ara menginginkan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang baik. Menurutnya para kepala daerah yang telah di pilih di Jawa Barat adalah sosok terbaik bangsa Indonesia.

"Saudara-saudara pilihlah orang dengan sumber daya manusia yang terunggul. Seperti saudara memilih Dedi Mulyadi, seperti saudara memilih Dony. Ini adik saya menjadi Bupati Sumedang," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Ara mengaku sosok Dony Ahmad Munir akan bisa membawa Sumedang lebih baik lagi. "Kang Dony saya doakan betul agar ada perubahan. Karena anda adalah orang-orang unggulan yang dipilih rakyat. Gunakanlah waktu berharga itu untuk mengubah nasib rakyat kita," katanya.

Ara mengaku memiliki kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Pasalnya dirinya pernah menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) Subang, Majalengka, dan Sumedang.

"15 tahun saya mewakili Majalengka, Subang, Sumedang. Saya ucapkan terimakasih, karena tanpa rakyat Sumedang saya tidak akan sampai di Jakarta dan tanpa rakyat Jawa Barat saya tidak akan sampai di Senayan," jelasnya.

Dia menambahkan dalam perjalanan hidupnya tidak akan pernah melupakan Sumedang. Sehingga hal tersebut masih diingat selalu olehnya.

"Tidak akan mungkin saya melupakan sejarah bagaimana saya berangkat dan berasal. Terimakasih rakyat hatur nuhun buat rakyat sumedang dan rakyat jabar," ucapnya.

Karena itu ia berharap Sumedang lebih terkenal lagi di bidang pariwisata. Ia menitip pesan agar kawasan Jatigede dimaksimalkan untuk mendatangkan wisatawan ke Sumedang.

"Kita harus sering bikin event di Jatigede," ujarnya kepada Dony saat santap makan siang di RM Sederhana usai acara Peringatan Hari Desa.

Sementara itu Dony mengatakan ia akan lebih berusaha membawa Sumedang lebih maju di kepemimpinannya yang kedua. Ia pun berterimakasih kepada Ara yang selama ini mendukungnya. "Insya Allah ke depan Sumedang akan lebih maju," ujar Dony.

(orb/orb)

REPUBLIKA.CO.ID, MUKOMUKO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Abdiyanto meminta aparat penegak hukum mengusut perambahan hutan di daerahnya. Sebab, perbuatan itu merusak ekosistem dan membuat harimau kehilangan habitatnya.

"Kita setuju masalah ini diusut tuntas aparat penegak hukum, karena perbuatan itu membuat harimau turun ke permukiman warga," kata Sekda Kabupaten Mukomuko Abdiyanto di Mukomuko, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan hal itu setelah seorang warga Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, bernama Ibnu Oktavianto (22) ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa sawit milik Ari Cahyono pada Selasa (7/1).

Kemudian, satu ekor sapi milik Deden Nurjamil, warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam yang berbatasan dengan Desa Tunggal Jaya juga ditemukan mati akibat dimangsa harimau.

Menurutnya, mengapa harimau masuk ke permukiman penduduk di daerah ini akibat habitatnya diganggu, hutan yang selama ini menjadi habitat harimau dirambah oleh pihak yang bertanggung jawab.

Terkait dengan kemunculan hewan buas di daerah ini, katanya, meresahkan warga apalagi sudah ada korban seorang warga dan satu ekor sapi, dan semua ini tidak terlepas dari dampak perambahan hutan oleh orang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, menurutnya, solusinya bukan sekadar bagaimana menangkap hewan buas itu, tetapi bagaimana memastikan habitat hewan buas terjaga dengan baik dan terpelihara supaya hewan buas tidak keluar habitatnya.

Selanjutnya, ia juga mengajak semua pihak terkait untuk bersinergi dalam mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan supaya tidak terjadi konflik harimau dan manusia di daerah ini.

Dalam masalah ini, katanya, pemerintah daerah akan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam karena kalau alam terganggu berdampak pada kehidupan manusia.

Selain pemerintah daerah, semua pihak juga harus mengambil peran sesuai tugas dan ketenangan agar kembali tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Polewali Mandar -

Seekor ular hitam berbisa didapati nangkring di atas pohon dekat permukiman warga di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar). Petugas pemadam kebakaran (Damkar) dikerahkan untuk mengevakuasi ular tersebut agar tidak membahayakan warga.

"Penyampaian warga di lokasi, memang mereka sering melihat penampakan ular dengan jenis yang sama," kata Kepala UPTD Damkar Polman, Imran kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Ular meresahkan itu terlihat di pohon sekitar permukiman warga BTN Al Ikhlas, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Rabu (15/1) sekira pukul 10.12 WITA. Petugas Damkar sempat kesulitan menjangkau ular tersebut karena berada di tempat tinggi.

"Kesulitannya kami karena alat terbatas, mengingat ular di atas pohon yang cukup jauh," ungkap Imran.

Dia mengatakan, ular berhasil dijatuhkan dari pohon setelah ranting tempatnya melilitkan badan ditebang petugas. Petugas kemudian bergegas menangkap hewan melata tersebut.

"Tadi kami langsung lumpuhkan dengan cara dibunuh, lalu dikubur, mengingat ular tersebut membahayakan, sempat melawan," jelasnya.

Imran tidak tidak mengetahui secara pasti jenis ular tersebut. Meski begitu dia memastikan, ular hitam sepanjang satu setengah meter membahayakan warga karena bisanya beracun.

"Ini jenis ular hitam yang berbahaya karena berbisa, mematikan," pungkas Imran.

(ata/ata)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kebakaran tersebut menghanguskan 30 bangunan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Objek terbakar kira-kira 30 bangunan atau rumah. Dengan taksiran kerugian sekitar Rp 700 juta," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Asril mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran sekitar pukul 08.55 WIB. Selanjutnya,16 personel diterjunkan untuk memadamkan api di permukiman tersebut.

Namun, karena api menjalar begitu cepat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakpus menerjunkan sekitar 140 personel lagi untuk memadamkan api.

Dua jam kemudian atau sekitar pukul 10.53 WIB, kebakaran dapat dipadamkan.

Asril menduga, api muncul dari korsleting salah satu rumah warga. Api lantas menjalar ke rumah-rumah dan gedung lainnya.

"Petugas PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) yang sedang di TKP berusaha memadamkan dengan APAR (alat pemadam api ringan) namun tidak mampu. Api kemudian merambat cepat ke kios sebelahnya," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kebakaran tersebut menghanguskan 30 bangunan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Objek terbakar kira-kira 30 bangunan atau rumah. Dengan taksiran kerugian sekitar Rp 700 juta," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Asril mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran sekitar pukul 08.55 WIB. Selanjutnya,16 personel diterjunkan untuk memadamkan api di permukiman tersebut.

Namun, karena api menjalar begitu cepat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakpus menerjunkan sekitar 140 personel lagi untuk memadamkan api.

Dua jam kemudian atau sekitar pukul 10.53 WIB, kebakaran dapat dipadamkan.

Asril menduga, api muncul dari korsleting salah satu rumah warga. Api lantas menjalar ke rumah-rumah dan gedung lainnya.

"Petugas PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) yang sedang di TKP berusaha memadamkan dengan APAR (alat pemadam api ringan) namun tidak mampu. Api kemudian merambat cepat ke kios sebelahnya," tambah dia.