Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah berkunjung ke Kota Palembang dan makan malam bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan, terutama di bidang perumahan dan transportasi publik.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan itu adalah percepatan revitalisasi rumah susun yang berada di pusat Kota Palembang. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menegaskan komitmennya untuk segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi rumah susun yang dimaksud.

Dia menyampaikan bahwa pihak kementerian akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk merevitalisasi bangunan tersebut agar lebih layak huni dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

"Ya baru malam ini saya dengar ada rumah susun di tengah Kota Palembang dekat dengan Mal dan sebagainya namun tidak layak huni, saya akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi rumah susun itu, kami juga akan segera menyusun rencana revitalisasi agar bisa segera dilaksanakan," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Fahri menjelaskan ada beberapa strategi akan dilakukan untuk merevitalisasi rumah susun di kawasan Bukit Kecil Palembang tersebut.

"Revitalisasi ini sangat potensial jadi kita tawarkan ke pihak swasta namun kita harus desain dulu bentuk dan bangunan seperti apa nanti. Kemudian kedua jika pihak swastanya tidak bisa, saya akan dorong ke BUMN atau BUMD untuk bekerja sama merevitalisasi rumah susun ini, terkait saya minta minta Perumnas untuk menuntaskan revitalisasi rumah susun," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menyambut baik rencana revitalisasi rumah susun di tengah kota Palembang dia mengatakan akan siap membantu.

"Alhamdulillah kita senang jika rumah susun di kawasan kota Palembang diperhatikan Wamen PKP kita siap membantu apapun juga untuk merevitalisasi rumah susun tersebut,"jelasnya.

Selain itu, kedua pejabat tersebut juga membahas upaya menjadikan Sungai Musi sebagai destinasi wisata baru yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sungai legendaris yang menjadi ikon Kota Palembang ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata sungai dengan konsep yang pas.

Kemudian pembahasan terakhir yang dibahas adalah integrasi antara moda transportasi LRT Palembang dengan sistem feeder atau angkutan pengumpan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memudahkan mobilitas warga kota, terutama dalam menjangkau stasiun-stasiun LRT dari permukiman dan pusat kegiatan masyarakat.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Palembang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebutkan sepanjang pinggir atau tepian Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan bisa dibangun rumah susun.

"Bersihkan pinggir sungai nya ditarik mundur yang tinggal di pinggir sungai, sehingga enggak ada lagi pembuangan ke sungai kita bikin rumah susun sepanjang Sungai Musi secara masif, ada tanahnya itu ada dari situ dan mahal begitu sehingga sungai nya di masa depan tetap bersih dan orang akan berwisata untuk melihat sungai yang bersih namanya Sungai Musi," kata Fahri Hamzah di Palembang, Senin.

Ia menyebutkan Palembang salah satu kota tertua di Indonesia, yakni Kota Sriwijaya harus mendapat prioritas tidak saja renovasi rumah nya tetapi seluruh sejarah nya karena menjadi bagian penting dari sejarah Republik Indonesia.

Menurut dia, Indonesia ini data nya dalam 10 tahun ke depan itu jumlah urbanisasi mencapai 70 persen lebih kurang artinya semua orang akan pindah ke kota sehingga kapasitas kota itu akan makin berat.

Jadi orang akan makin banyak, karena orang makin banyak jumlah rumah diperlukan sama banyak kalau rumah tidak dibangun orang akan tinggal di tempat-tempat yang tidak formal.

"Di Palembang sendiri pinggiran Sungai Musi itu bisa dimanfaatkan untuk dibangun rumah susun," katanya.

Ia menambah kan sekarang kita harus membuat tradisi kan rumah tinggal di rumah vertikal karena kapasitas tanah kota semakin mahal maka pemerintah saat ini adalah gerakannya adalah menggunakan seluruh sumber daya.

Semua tanah-tanahnya disiapkan untuk dibangun secara vertikal untuk menata kembali perumahan di perkotaan supaya kota menjadi bersih, cantik, indah tidak lagi ada apapun yang kotor.

"Dalam APBN 2026 nanti kami akan mengusulkan secara masif perubahan-perubahan kota kita supaya betul-betul bisa lebih cantik dan untuk target pembangunan nya ini masih dalam perencanaan," katanya.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamza menyebut, dalam waktu dekat akan merevitalisasi Rumah Susun Pekerja Palembang untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

“Ya sebelum 1 Juni, mudah-mudahan kita sudah bisa mulai renovasinya, sebelum 17 Agustus, kita sudah bisa fungsikan. Sekarang masih aset milik pemerintah pusat, kami sedang nunggu proposalnya. Kalau mau dialihkan, pokoknya sebelum 1 Juni, kita sudah mulai renovasi karena sudah dialihkan,” ujar dia, saat meninjau Rumah Susun untuk Pekerja di Jalan Srijaya Palembang, Senin (5/5/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian PKP masih menunggu surat dari Pemprov Sumsel bersama Balai Perumahan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah yang berisikan status dan usulan terkait rumah susun pekerja tersebut.

“Kita lagi matangkan peruntukannya ya, termasuk kemungkinan untuk memberikan dukungan kepada RSUD Siti Fatimah. Karena keluarganya kalau datang membesuk, itu tidur di lantai, nah nanti kita siapkan tempat ini untuk disewa oleh keluarga, sehingga Rumah Sakit juga punya sistem pendukung,” kata dia.

“Kalau perawat-perawatnya perlu tempat tinggal sementara atau apa, pegawai baru dan sebagainya, bisa juga difungsikan di tempat ini,” imbuh dia. 

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemprov Sumsel segera bersurat ke Kementerian PKP, kemudian keputusannya ditetapkan oleh Kementerian PKP terkait pengelolaannya. Karena rusunawa pekerja ini asetnya masih milik kementerian.

“Setelah bersurat, perencanaan kedepannya kita menunggu keputusan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena kita ketahui bersama ini memang aset milik Kementerian,” ungkap dia.

Rusunawa pekerja tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Sumsel. Rusunawa tersebut memiliki 75 kamar terbagi dalam 4 lantai dan telah terpasang instalasi listrik maupun air.

Editor : Sidratul Muntaha

Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen dalam menyukseskan program pembangunan perumahan agar semua rumah layak huni.

"Dalam upaya mewujudkan pemukiman layak, sejak beberapa tahun lalu Pemkab Kukar mengaplikasikannya melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono di Tenggarong, Ahad.

Rehabilitasi hingga pembangunan RTLH yang dilakukan Pemkab Kukar merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih tergolong tinggi, yakni sebesar 7,61 persen atau sebanyak 60.857 penduduk berdasarkan data BPS Kalimantan Timur 2024.

Sedangkan dalam menjalankan program bedah rumah tersebut, Pemkab Kukar menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/ Kota Bontang, dilakukan melalui giat Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).

Terkait dengan program nasional untuk percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pekan lalu Sekda menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan-Pedesaan yang dipimpin Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Saat rapat tersebut, wakil menteri minta kepada kepala daerah mendata kebutuhan rumah di tiap daerah, termasuk jumlah rumah yang tak layak huni. Dalam hal ini, Kabupaten Kukar siap menyukseskan program tersebut, karena sesuai dengan rehabilitasi RTLH yang masih kami lanjutkan," kata Sunggono.

Bahkan, lanjutnya, Bupati Kukar Edi Damansyah juga menginginkan supaya target capaian kinerja pembangunan RTLH di kawasan pedesaan terus dilakukan secara masif dan diperkuat dengan regulasi yang berkaitan dengan instansi lain, karena akan diintegrasikan ke pemerintah desa melalui bantuan keuangan khusus desa (BKKD).

"Kami berharap ke depan pembangunan maupun rehabilitasi RTLH di pedesaan targetnya bisa tercapai dengan mendistribusikan kewenangan pembangunan perbaikan perumahan tersebut melalui BKKD," ujar Sunggono.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumpulkan sejumlah pengusaha properti nasional hingga bos perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membahas dukungan program 3 juta rumah.

Sejumlah bos properti nasional yang turut serta terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yakni A. Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakni Adrianto P. Adhi, serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) yakni Haryanto Tirtohadiguna.

Ara menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut pihak pengembang hingga perbankan yakni BBCA sepakat bakal menyelesaikan tantangan pembangunan hingga penyaluran program 3 juta rumah.

“Kami sepakat bahwa tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan juga perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum dan keberlanjutan,” jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @Maruararsirait, dikutip Minggu (4/5/2025).

Lebih lanjut, Ara juga menjelaskan bahwa dirinya bersama pengusaha properti dan bankir nasional itu turun membicarakan pemanfaatan lahan negara.

Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis memastikan ketersediaan lahan bagi pengembang, terutama yang bakal membangun rumah-rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan lahan negara sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan lahan, terutama bagi MBR,” pungkas Ara.

Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait memang secara terbuka menyebut bakal melibatkan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Alasannya, karena anggaran yang dikucurkan negara lewat APBN untuk mendukung program perumahan dinilai sangatlah sedikit.

Di samping itu, Ara juga menyebut bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta lantaran biaya yang dikucurkan pemerintah kepada Kementerian PKP sangatlah minim.

Bahkan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun hanya mampu digunakan untuk menjalankan program eksisting.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bisa terlibat dalam program tiga juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie menanggapi pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menyebut Kopdes Merah Putih berkontribusi mendukung program tiga juta rumah, beberapa waktu lalu.

“Kita (Kopdes Merah Putih) bergerak di semua sektor. Kopdes mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, itu bisa juga untuk perumahan di desa,” kata Budi Arie di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam program tersebut, ujar Budi Arie, sudah dibahas dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Sudah (dibicarakan), secara informal kami sudah bicara. Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kami fokus dulu ke pembentukan (Kopdes Merah Putih) ini sampai akhir Juni,” ucap Budi Arie.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan program tiga juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Lewat program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bisa terlibat dalam program tiga juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie menanggapi pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menyebut Kopdes Merah Putih berkontribusi mendukung program tiga juta rumah, beberapa waktu lalu.

“Kita (Kopdes Merah Putih) bergerak di semua sektor. Kopdes mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, itu bisa juga untuk perumahan di desa,” kata Budi Arie di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam program tersebut, ujar Budi Arie, sudah dibahas dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Sudah (dibicarakan), secara informal kami sudah bicara. Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kami fokus dulu ke pembentukan (Kopdes Merah Putih) ini sampai akhir Juni,” ucap Budi Arie.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan program tiga juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Lewat program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie buka suara soal rencana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa masuk dalam sektor perumahan. Rencana tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," kata Fahri dikutip dari detikProperti.

Terkait hal itu, Budi Arie mengatakan Kopdes Merah Putih bergerak di semua sektor, termasuk sektor perumahan. Saat ini, pemerintah mewajibkan tujuh unit usaha yang wajib dijalankan, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan.

"Kita bergerak di semua sektor. Kopdes Merah Putih mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan Rakyat, itu bisa juga untuk perumahan di desa," kaga Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Budi mengatakan keterlibatan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan sudah menjadi pembahasan di dua kementerian tersebut. Meski begitu, Budi menyebut sifatnya masih belum resmi.

"Sudah, secara informal kita sudah bicara," jelas dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait peranan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan, Budi Arie menerangkan tergantung pada skemanya nanti. Saat ini, pihaknya tengah fokus pada pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih selama satu bulan ke depan.

"Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kita fokus dulu ke pembentukan ini sampai akhir Juni, awal Juni," imbuh Budi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan kuota rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan bertambah. Ia menyebutkan kuota yang berlaku saat ini ada 220 ribu unit.

"Sebentar lagi diumumkan lah. Sabar ya 220 ribu ini akan bertambah untuk pertama kali pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto) ini akan menyiapkan paling banyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujar Ara usai menghadiri acara Mayday 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Ara menjelaskan tambahan kuota tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pembiayaan kuota FLPP saat ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tahun ini 220 ribu udah ada uangnya. Dari mana? Dari APBN. Berkat kerja sama moneter BI (Bank Indonesia), dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR dibantu Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), Pak Said, Komisi X juga, Komisi XI juga Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Ara mengatakan sudah serah terima rumah subsidi untuk beberapa profesi, yakni bidan, perawat, dan tenaga kesehatan. Terakhir, ia baru menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis untuk buruh.

Selanjutnya, ia akan menyerahkan kunci rumah untuk wartawan pada 6 Mei 2025 dan tenaga migran pada 8 Mei 2025. Semuanya dilakukan bekerja sama dengan kementerian terkait.

"Untuk selanjutnya ke depan masih banyak PR (pekerjaan rumah) kami dengan nelayan, dengan petani, dengan sopir, dengan masih banyak lagi profesi yang kami akan dukung. Jadi ini bukti nyata bahwa negara hadir," ucapnya.

"Saya sama Pak Heru (Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) lagi persiapkan, mohon doanya. Apa yang kita lagi pikirkan? ART, Asisten Rumah Tangga," tambahnya.

Soal investasi untuk Program 3 Juta Rumah, Ara menjelaskan dirinya sudah membagi tugas dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Ia menyebut Fahri fokus untuk memperoleh investasi dari luar negeri. Adapun kerja sama dibantu oleh Satuan Tugas (satgas) Perumahan.

"Jadi kita itu udah bagi tugas. Nah, investasi juga, kita sudah buka datanya, Pak. Dari Pak Erick (Thohir Menteri) BUMN. Data-data dari Kereta Api (PT KAI). Dari PTP, mana yang bagus-bagus. Bank Tanah, sudah buka datanya," katanya.

Ia juga menyebutkan sudah melakukan survei tanah yang merupakan bekas kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan sitaan Kejaksaan Agung. Menurutnya, investor bisa berasal dari luar maupun dalam negeri.

"Besok hari Jumat (2/5/2025) saya makan bersama Dirut BCA (Bank Central Asia) dan teman-teman pengembang dengan skala besar. Saya akan kasih pendahuluan nih visinya begini. Nanti kita akan undang untuk melihat lahan-lahannya. Dan saya ingin ada kolaborasi antara pengusaha besar dengan pengusaha menengah dan lokal," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka-bukaan menyebut belum ada investasi pada Program 3 Juta Rumah yang terealisasi hingga saat ini.

Dia mengaku, meskipun telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara, belum ada satupun investasi yang konkret bakal mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah.

“Kami harus bekerja juga, mencari investasi. Kalau [ditanya] belum ada yang berhasil Pak? Saya akui, belum ada yang berhasil. Jadi belum ada yang berhasil, konkret belum, itu kalau mau jujur apa adanya,” tegasnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Namun demikian, Maruarar berkomitmen untuk mendorong realisasi investasi dalam waktu dekat.

Dia juga menegaskan bakal terus mencari peluang investasi dari sejumlah negara. Terakhir, dia mengaku bakal terus melobi Qatar untuk dapat merealisasikan komitmen investasinya dalam waktu dekat.

“Kita berusaha Pak. Tapi maaf, mungkin belum sesuai. Saya mau menyampaikan bahwa kami tetap optimistis sebagai anak buahnya presiden,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga sempat mengaku bahwa Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal pada tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Karena keterbatasan anggaran itu, Fahri menyebut pada tahun ini pihaknya masih menjalankan program perumahan existing seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut bantuan para konglomerat untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto sudah mencapai Rp500 miliar.

Bantuan-bantuan itu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Para pengusaha itu membangun rumah untuk dibagikan gratis ke masyarakat.

"Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

"Jangan-jangan nanti tahun ini berakhir, mudah-mudahan bisa lebih banyak daripada Rp800 miliar, anggaran negara itu Pak," ujar Ara tertawa.

Dia menjelaskan PT Harum Energy/PT Santan Batubara menyumbang 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta, dengan nilai Rp4,5 miliar. Lalu, Agung Sedayu Group akan membangun 250 rumah di Tangerang.

Adaro Group membangun 500 unit rumah di Kalimantan Selatan. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di Jakarta.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan merenovasi 500 rumah di Jakarta dan Bangka Belitung.

Ara menyampaikan pemerintah hanya memfasilitasi para pengusaha untuk membangun rumah untuk rakyat. Dia memastikan tak ada sepeser uang pun yang dititipkan pengusaha ke kementerian.

"Ini kita menjaga kepercayaan orang. Jadi, saya tidak terima uang, tidak terima barang," ujar Ara.

Sebelumnya, Prabowo mencanangkan program 3 juta rumah. Dia ingin membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat sebanyak 3 juta unit per tahun.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan kemungkinan program itu belum terwujud sepenuhnya tahun ini.

Dia berkata APBN 2025 hanya Rp800 miliar. Menurutnya, uang itu hanya mampu membiayai renovasi 40 ribu rumah dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 220 ribu unit.

"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026," ungkap Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).