Subang: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengembangkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia. Setidaknya ada 20 ribu rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20 ribu rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas," jelas dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30 ribu unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ungkap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

(KIE)

Subang: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengembangkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia. Setidaknya ada 20 ribu rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20 ribu rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas," jelas dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30 ribu unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ungkap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

(KIE)

Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dalam sambutannya pada agenda peluncuran Rumah untuk PMI di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas", kata dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30.000 unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ucap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata dia.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Cibinong merupakan salah satu kota di Jawa Barat. Kota ini menjadi salah satu rekomendasi tempat tinggal karena berdekatan dengan Bogor yang akses transportasinya mudah dijangkau.

Banyak proyek perumahan dan properti komersial berkembang di daerah ini, menjadikannya salah satu kawasan hunian favorit bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta, tetapi ingin tinggal di pinggiran kota.

Jika kamu ingin tinggal di Cibinong, berikut ini lima rekomendasi rumah murah unit komersil harga mulai dari Rp310 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cibinong

Perumahan di Cibinong. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. The Grove

Hunian berlokasi di Ciriung, Cibinong, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Mitra Grha Jaya dengan unit tersedia sebanyak 79 unit.

Hunian dengan harga Rp350 juta dengan luas bangunan 42 meter persegi serta luas lahan 84 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, double dinding dengan hebel, dan lantai keramik serta batu kali.

2. Vila Kebun Raya Cibinong 2

Perumahankomersil ini terletak di Cibinong, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Samudra Bangun Raya. Perumahan ini memiliki 228 unit tipe subsidi dengan harga Rp695 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 50 dengan luas bangunan 50 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton monier/setara dan plafond gypsum rangka, dinding bata ringan di aci dan finishing cat jotun setara, lantai granite 60x60 cm, dan pondasi beton bertulang.

3. Sapta Villa

Perumahan ini terletak di Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Saptausaha Gemilangindah TBK. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe komersil dengan harga Rp620 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 36/65 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng onduline classic black, dinding hebel 10 cm, lantai garuda 60x60, serta pondasi footplate dan pasangan batu berstandar SNI.

4. Britania Green Resort

Perumahan ini terletak di Harapanjaya, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 6 unit tipe komersil dengan harga Rp310 juta.

Salah satu tipe rumah komersil, yakni tipe 36/64 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 64 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding bata ringan (hebel), dan juga terdapat tiga jenis lantai untuk setiap ruangan. Jenis lantai yang digunakan untuk lantai utama menggunakan keramik 50x50, lantai kamar menggunakan keramik 40x40, lantai kamar mandi menggunakan keramik 20x20, serta pondasi batu kali.

5. Nirwana Golden Park

Perumahan ini dibangun oleh PT Buana Wasakata Sakti berlokasi di Cibinong, Pakansari, Kabupaten Bogor. Perumahan ini hanya memiliki empat rumah komersil.

Untuk rumah tipe subsidi memiliki luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 108 meter persegi, memiliki satu kamar tidur dan dua kamar mandi ini dijual dengan harga Rp522 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap dari baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perlu ada kebijakan subsidi tanah untuk membangun rumah masyarakat. Hal ini dilakukan akibat tingginya harga tanah terutama di kota-kota besar.

"Pemerintah ingin supaya tanah-tanah negara itu dipakai untuk membangun rumah rakyat. Nah karena harganya murah kan artinya kan ada subsidi dalam harga tanah kan," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (06/05/2025).

Fahri menjelaskan bahwa tingginya harga tanah menyebabkan masyarakat sulit punya rumah. Hal itu membuat rumah menjadi kebutuhan sekunder, terutama di perkotaan.

Alhasil menurutnya orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya kemampuan bisa terdepak dari perkotaan. Dengan begitu kota terkesan menjadi milik orang kaya saja.

"Soal tanah ini adalah pemerintah harus hadir kembali dalam pengadaan tanah. Maka Presiden (Prabowo Subianto) mengatakan pakai tanah negara di pusat-pusat kota, pakai tanah negara yang ada di pusat kota bangun rumah rakyat di pusat-pusat kota," imbuhnya.

Ia juga mengatakan tanah yang diberikan subsidi akan berdampak pada penurunan harga rumah. Jika tanahnya murah, bangunan rumah juga akan terjangkau.

"Tanah ini 30-40 persen daripada harga bangunan, sehingga tanahnya kalau murah itu harga rumah akan tanah. Jadi tanah akan menjadi elemen of subsidy. Jangan kayak sekarang, elemen of subsidy-nya itu jatuhnya ke kredit perbankan," sambung Fahri.

Selain itu, pemerintah juga akan memikirkan terkait subsidi lainnya, seperti subsidi angsuran atau subsidi bunga. Namun, fokus pemerintah saat ini adalah pada subsidi tanah sebagai subsidi awal.

Adapun tanah yang dapat disubsidi bisa dari tanah milik pemerintah atau tanah sengketa, sehigga menjadi murah untuk dibangun perumahan masyarakat. Ia menyebut ada banyak tanah yang bisa dimanfaatkan, seperti milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa 50 persen (penurunan harga rumah), berarti harganya rumah tinggal setengah. Berarti kan negara sudah mensubsidi melalui harga tanah kan. Apakah diperlukan subsidi lagi yang lainnya misalnya subsidi bunga atau subsidi angsuran dan sebagainya nanti kita lihat," ucapnya usai acara.

Fahri menilai penurunan harga rumah sampai 50 persen sudah luar biasa. Ia pun menegaskan pemerintah akan mengkaji lebih lanjut terkait regulasi subsidi tanah.

"Nanti sedang kita regulate secara teknis bagaimana mekanismenya untuk menjadikan tanah itu menjadi legal untuk pembangunan rumah," kata Fahri.

(das/das)

Jakarta: Kota Tasikmalaya yang terletak di Jawa Barat memiliki potensi pariwisata, seperti destinasi wisata alam, kerajinan, wisata belanja, wisata religi, seni, budaya, hingga UMKM. Hal ini yang menarik pengembang membangun rumah di kota ini.

Tasikmalaya yang berada di Jawa Barat dijuluki Sang Mutiara dari Priangan Timur. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Bandung dengan Surabaya.

Jika kamu ingin tinggal di Tasikmalaya, berikut ini lima rekomendasi rumah murah harga mulai dari Rp130 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tasikmalaya

Perumahan subsidi di Tasikmalaya. Foto: SiKumbang PUPR

1. Margamulya Indah Regency

Perumahan ini terletak di Cikunir, Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan dibangun oleh Griya Bintang Pesona. Perumahan ini menawarkan 16 unit rumah subsidi dengan harga Rp140 juta.

Luas bangunan dari rumah-rumah tersebut yaitu 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Rumah subsidi ini dilengkapi dengan rangka baja ringan dan genteng plat beton, dinding bata merah di aci dan di cat. Lantai keramik polos 40x40 dan pondasi batu belah/kali.

2. Asri Residence Cintaraja

Perumahanini terletak di Cintaraja, Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dibangun oleh Pulau Mas Pembangunan. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding bata, lantai keramik, serta pondasi cakar ayam.

3. Perumahan Duta Karang Residence Tahap 2

Perumahan subsidi terletak di Karangnunggal, Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dibangun oleh Rimax Property Indo. Perumahan ini memiliki 57 unit tipe subsidi dengan harga Rp147,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Melati Mas Residence 3

Perumahan ini berlokasi di Rajapolah, Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan dikembangkan oleh Kharisma Mataram Raya. Saat ini ada sebanyak 11 unit rumah tipe subsidi yang tersedia.

Tipe rumah yang dibanderol seharga Rp140 juta memiliki luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahannya 72 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Spesifikasi teknisnya meliputi atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali serta sloof.

5. Puteran Regency

Hunian ini dikembangkan oleh Widia Asriguna di Puteran, Pagerageung, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada 8 unit rumah tipe subsidi yang tersedia, setiap unitnya memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Dengan harga Rp140 juta, kamu sudah mendapatkan total luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan 72 meter persegi.

Spesifikasi teknis setiap unitnya meliputi atap konstruksi baja ringan, dinding bata merah diplester aci dan dicat, lantai keramik putih polos 40x40, dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengkhawatirkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program ini seperti bom waktu lantaran realisasi anggaran baru terserap 3% dari total Rp 71 triliun.

"Masalah anggaran, yang baru bisa terealisasi baru 3 persen dari Rp 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisien anggaran," kata Muazzim dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Legislator PAN mengatakan MBG akan menjadi bom waktu jika tak sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun menyoroti temuan permasalahan MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Nah saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya nggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur hampir 40 persen itu sebagian juga ada kader kami yang DPRD Kabupaten yang membangun SPPG dan sebagainya," ujar Muazzim.

"Dan termasuk juga begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan ya. Kurangnya pengawasan dari BGN," tambahnya.

Muazzim mengungkap temuan ulat pada buah dibagikan dalam program tersebut. Ia menyebut juga ada pemberian buah tak sesuai standar.

"Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung, begitu ada anak SD terima makannya, itu di buah itu ada ulat sampai teriak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kedua anak SMP di kasih buah jeruk asal-asalan jeruknya. Jadi jeruknya waduh kecutnya minta ampun kecil-kecil ini," katanya.

Muazzim juga menemukan nasi di MBG yang dan kualitasnya tak bagus. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait hal ini dan kasus-kasus lainnya.

"Ketiga, nasinya begitu diterima siswa, itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak apa gimana? Nah ini yang perlu coba kita evaluasi berkaitan dengan serapan anggaran, kedua kurangnya pengawasan dengan SPPG yang sudah berjalan," imbuhnya.

Simak juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

(dwr/eva)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap masalah dalam sektor perumahan di Indonesia. Ia menyebut masalah utama adalah regulasi yang tidak solid, sehingga membentuk institusi yang tidak solid pula.

"Problem utamanya itu adalah tidak solidnya regulasi. Karena itulah kemudian di atas regulasi yang tidak solid itu lahir institusi juga yang tidak solid. Makanya institusi-institusi pengatur sektor perumahan, pengatur sektor properti juga secara umum itu berubah-ubah," ujar Fahri di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara '2nd Innovation Summit Southeast Asia' yang digelar oleh Center for Market Education.

Ia menyebut Kementerian PKP sebelumnya pernah bergabung dalam Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ke depannya bisa jadi ada perubahan lagi.

Menurutnya, institusi yang tidak solid merugikan karena menghilangkan kesempatan untuk mengumpulkan ahli-ahli terbaik dalam bidang tersebut. Padahal, ahli-ahli itu menurutnya dapat memberikan rujukan yang kuat.

"Suatu hari kita memerlukan satu konsolidasi hukum sektor perumahan ini yang solid semacam Omnibus Law yang kuat, sehingga tidak ada lagi kemudahan bagi rezim-rezim yang akan berganti untuk mengombang-ambing sektor ini, sehingga di atasnya lahir institusi yang solid dan kemudian kebijakan publik policy yang solid ke depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengidentifikasi dua masalah perumahan yang terbagi dari sisi permintaan dan suplai rumah. Dari segi suplai, masalah utama adalah harga tanah yang semakin mahal.

"Kita abai menegaskan bahwa di antara mandat terpenting Pasal 33 adalah soal tanah, sehingga tanah dibiarkan untuk menjadi mekanisme spekulatif, sehingga harga tanah terutama di kota-kota melambung tinggi," ucapnya.

Ia menyebut orang-orang dari kota datang ke desa-desa untuk memborong tanah. Hal tersebut mengakibatkan harga tanah menjadi tidak layak untuk dibangun perumahan.

Mengingat harga tanah memakan porsi 30-40 persen dari harga rumah. Jika rumah ingin dibuat murah, maka harga tanahnya harus murah juga.

Menurutnya, tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan. Subsidi perbankan saat ini bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun setiap tahun.

"Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di supply side, di demand side-nya, kita bisa mengatur subsidi lagi, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tuturnya.

Kemudian, Fahri mengatakan perizinan dan pembayaran untuk perumahan perlu didesentralisasikan dalam satu kemudahan. Pasalnya, ada banyak sekali perizinan, sehingga masyarakat perlu pergi ke berbagai institusi untuk mengurusnya.

Terakhir dari sisi suplai, perlu ada lembaga yang membantu pegembang dalam memasarkan rumah subsidi setelah rumah selesai terbangun. Dengan begitu, perusahaan konstruksi dan inovasi tidak perlu memikirkan pasar untuk perumahan masyarakat.

Sementara dari sisi permintaan, Fahri mengatakan ada permasalahan database di Indonesia. Ia masih mengumpulkan institusi-institusi untuk memastikan satu data.

"Presiden sudah mengeluarkan inpres satu data. Berapa sebenarnya data ini ada? Ada kekeliruan di beberapa institusi, sehingga mengumumkan data yang berbeda-beda. Jumlah keluarga sebenarnya berapa? Cara menghitung jumlah keluarga itu sebenarnya gimana?" tuturnya.

(dhw/zlf)

Ini adalah rekening bersama yang dibuat BGN ketika mitra sudah terverifikasi, kemudian kita buatkan Virtual Account (VA), yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak...

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah pola mekanisme pencairan uang ke mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui akun virtual untuk mencegah kejadian penggelapan dana, seperti yang terjadi di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan, terulang kembali.

"Ini adalah rekening bersama yang dibuat BGN ketika mitra sudah terverifikasi, kemudian kita buatkan Virtual Account (VA), yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, satu oleh perwakilan yayasan, satu lagi oleh Kepala SPPG, jadi seluruh transaksi dilakukan melalui digital," kata Kepala BGN Dadan Hindayana Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa.

Untuk saat ini, lanjutnya, tidak ada lagi SPPG yang boleh berjalan sebelum memiliki VA dan uang muka untuk menjalankan Program MBG akan masuk 10 hari setelah SPPG memiliki VA.

Selain itu BGN kini juga tidak lagi mengizinkan mitra melakukan sistem mengganti biaya di belakang atau reimburse dan seluruh SPPG diminta untuk membuat proposal setelah uang muka masuk.

"Mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada VA dan uang muka itu masuk untuk 10 hari ke depan. Mulai pekan ini ke depan, seluruh transaksi menggunakan VA. Mitra-mitra bekerja dengan uang muka yang dikirim BGN untuk 10 hari ke depan. Misalnya kalau hari ini, Selasa (6/5), uang masuk VA, Kepala SPPG dan mitra sudah harus mulai membuat proposal untuk tanggal 15 Mei," ujar dia.

Dadan juga menegaskan apabila SPPG memiliki sisa anggaran, maka bagian keuntungan tersebut tidak menjadi milik mitra, tetapi disimpan untuk anggaran pada bulan berikutnya.

"Bahan baku dan operasional sifatnya at cost, kalau bahan baku harga pasar sedang murah, yang diusulkan contohnya Rp300 juta, kemudian digunakan Rp250 juta, maka yang Rp50 juta tidak menjadi bagian keuntungan mitra, tetapi digunakan untuk carry over (anggaran bulan berikutnya), sehingga tanggal 10 itu harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa, pada saat mengusulkan untuk tanggal 25, maka dicatat sisa Rp50 juta, sehingga BGN mengirimkan sisanya saja Rp250 juta," tuturnya.

Menurutnya, dengan mekanisme VA pemerintah bisa lebih mudah memantau anggaran yang masuk dan keluar pada masing-masing mitra atau yayasan dibawah BGN.

"Bahkan Kemenkeu bisa melihat semua transaksi yang ada di VA masing-masing SPPG. Meskipun nanti ada yayasan yang berafiliasi dengan institusi satu yayasan di seluruh Indonesia, tetapi ketika dia mengelola SPPG, maka VA satu SPPG dengan SPPG lain berbeda," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Kabupaten Karawang terletak di Jawa Barat dan dikenal wilayah industri dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Lokasi yang strategis sehingga berbagai fasilitas umum lengkap dan akses transportasi yang mudah ke Jakarta dan sekitarnya.

Karawang juga menawarkan berbagai peluang kerja di sektor manufaktur dan logistik. Hal tersebut yang membuat beberapa developer rumah menargetkan daerah ini sebagai tempat membangun proyeknya.

Bagi kamu ingin tinggal di Karawang, berikut ini limarekomendasi rumah murahharga mulai dari Rp140 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karawang

Perumahan subsidi di Karawang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Lemahmulya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Lemahmulya, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Karawang Property. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya tipe FLPP 2019 dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap baja ringan dan dinding batako. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

2. Griya Sinar Mas

Perumahanini terletak di Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Surya Cipta Griya Utama. Perumahan ini memiliki 31 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding batako. Lantai yang digunakan berukuran 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Griya Metta Mangala

Perumahan subsidi terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Karya Metta Mangala. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan genteng beton, dinding batako, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Alam Elok

Perumahan ini berlokasi di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dan dikembangkan oleh Alam Indah Selaras. Saat ini ada sebanyak 1.277 unit rumah tipe subsidi yang tersedia.

Tipe rumah subsidi yang ada di Alam Elok ini satu unitnya dibanderol seharga Rp150 juta. Luas bangunannya 27 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Spesifikasi teknisnya meliputi atap beton, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. De’Keraton

Hunian ini dikembangkan oleh Purindo Sukses di Pancawati, Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat. Saat ini ada 435 unit rumah tipe subsidi tersedia di De’Keraton yang setiap unitnya memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Di harga Rp150 juta Anda juga sudah mendapatkan total luas bangunan 27 meter persegi dan total luas lahan 60 meter persegi.

Spesifikasi teknis setiap unitnya meliputi atap genteng beton, rangka baja ringan, dinding batako plester acian, lantai keramik, dan pondasi cor lantai kerja plus wiremess.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak luput dari kekurangan.

Dalam keterangannya saat Sidang Kabinet, Presiden ke-8 RI itu menyoroti sejumlah tantangan budaya dan kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi efektivitas program.

Prabowo menyebut bahwa beberapa kasus keracunan atau gangguan pencernaan yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh hal-hal sepele tetapi mendasar, seperti kebiasaan makan tanpa sendok dan kebersihan tangan anak-anak.

“Apakah ada kekurangan? Ada. Dan kekurangan itu karena juga adat dan istiadat budaya kita. Saya masuk satu ruangan, 30 orang, 20 pakai sendok, ada 10 nggak mau pakai sendok. Tidak salah dia, karena dia terbiasa makan tidak pakai sendok. Tapi kita mendidik dia untuk cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu,” ujarnya di kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Kepala negara juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap perlengkapan makan yang disediakan, seperti sendok dalam paket makanan.

Dia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyediaan sendok yang murah untuk melengkapi paket makan bergizi.

“Dalam ompreng yang diberikan tidak ada sendoknya, bener kan? Jadi inisiatif orang tua membekali sendok. Nah mungkin perlu disosialisasikan atau kita bisa cari sendok-sendok tak terlalu mahal,” katanya.

Selain soal kebiasaan makan, Prabowo menyinggung soal masalah penyesuaian tubuh anak-anak terhadap jenis makanan baru, seperti susu.

Orang nomor satu di Indonesia itu mencontohkan kondisi lactose intolerant yang terjadi karena sebagian anak tidak terbiasa minum susu sejak kecil.

“Ada juga maaf yang nggak biasa, dengan makanan-makanan. Sebagai contoh, ada yang pertama-tama kalau dikasih susu tidak cocok karena dia tidak pernah minum susu sebelumnya. Itu namanya lactose intolerant,” jelasnya.

Menurutnya, gangguan semacam diare bisa muncul di minggu-minggu awal konsumsi, tetapi akan mereda seiring tubuh beradaptasi.

Dengan cakupan yang telah mencapai lebih dari 3,4 juta penerima hingga awal Mei dan ditargetkan menyentuh 82,9 juta orang pada akhir 2025, Prabowo menegaskan bahwa tantangan ini menjadi bagian dari proses menuju sistem layanan publik yang lebih baik dan inklusif.

Dia tetap optimistis bahwa secara keseluruhan program MBG sangat membanggakan dan mulai menarik perhatian dunia.

“Tapi on the whole MBG ini adalah sesuatu yang cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara yang dibahas adalah MBG,” pungkas Prabowo.

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan, skema pinjaman online (pinjol) menjadi momok dalam mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

Sebab menurutnya, jika masyarakat yang punya tunggakan pinjol sekecil apapun akan menjadi catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan praktis tidak bisa untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah.

Junaidi Abdillah menyayangkan jika riwayat kredit Pinjol tergabung dalam catatan SLIK OJK. Sebab, pinjamannya rerata relatif kecil, tapi punya dampak besar terhadap akses kepemilikan rumah masyarakat khususnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

), saya pikir perlu jalan keluar. Karena sekian juta orang tidak bisa mengambil rumah salah satunya permasalahan pinjol," kata Junaidi Abdillah.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan SLIK Pinjol dengan kredit lainnya. Sebab, tunggakan besar di pinjaman online sendiri kadang berkaitan dengan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh masing-masing platform.

"Pinjol kan pinjamannya kecil, tetapi masa depan dia sudah tidak bisa mengambil rumah dan kredit lainnya," kata Junaidi Abdillah.

"Karena kalau ada tunggakan di pinjol itu pasti di tolak (KPR), kan kasihan. Misalnya, seperti saya contoh, pernah macet di pinjol Rp20 ribu, tapi perusahaan pinjol tidak ada lagi, orang tidak bisa melunasi, tetapi tetap dia tercatat punya kolektivitas jelek," tambahnya.

Sehingga menurut Junaidi Abdillah, pinjol ini akan menjadi hambatan untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini sudah tembus sekitar 15 juta. Program 3 juta yang diproyeksikan bakal banyak proyek perumahan baru akan sulit terserap pasar meski punya harga murah karena terganjal SLIK OJK.

"Kan kasian masyarakat kecil akhirnya. Intinya untuk rumah khususnya KPR Subsidi, terkait SLIK Pinjol ini harus ada perlakuan khusus," pungkasnya.