Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara, di Jakarta, Senin.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," katanya lagi.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara heran masih ada 70 kepala daerah yang tak mematuhi aturan pemerintah untuk memangkas biaya rumah.

Ini terkait penggratisan tiga pungutan dalam pembangunan rumah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Ketiganya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangun Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Ada soal SKB 3 Menteri, kita Januari (2025) sudah bikin supaya PPN, BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati/wali kota yang belum jalanin (menjalankan aturan pemangkasan biaya rumah)," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Padahal, masuk dalam NKRI. Padahal, itu untuk membantu rakyat kecil. Supaya jangan dibolak-balik di media, karena itu bukan kewenangan kami (menggratiskan PPN, BPHTB, dan PBG)," tegas Ara.

Ara menegaskan penggratisan tiga komponen biaya itu merupakan bentuk karpet merah yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diklaim agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah.

Akan tetapi, Ara heran mengapa kepala daerah tersebut tetap tak patuh. Ia bahkan menyoroti salah satu wakil wali kota Balikpapan yang juga ketua pengembang Real Estate Indonesia (REI) setempat.

"Saya juga harus laporkan supaya tidak dipelintir di lapangan. Ini (penggratisan PPN, BPHTB, PBG) bukan kewenangan saya (Kementerian PKP), kewenangan kepala daerah karena harus ada peraturan kepala daerah (perkada)," tutur Ara.

"Hari ini sekitar 60 yang belum membuat perkada. Padahal, kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah itu kewenangan saya? Tidak, tapi kita sudah bikin payungnya di atas," imbuhnya.

Ara menegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah rutin memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah setiap Senin. Ia menyebut Kementerian PKP juga telah meminta waktu untuk menyosialisasikan aturan ini.

"Jadi, kami menghadapi tantangan-tantangan (dalam merealisasikan program 3 juta rumah) seperti ini, tapi kami tidak cengeng," beber sang menteri.

"Ini kan bagus, arahan Presiden Prabowo. Karpet merah bagi rakyat kecil. Jadi, memang memprihatinkan. Kita masih tetap semangat, tapi inilah kondisi-kondisi di lapangan yang kami temui," tandasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah berjalan. Pelibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai jadi kunci untuk mensukseskan program itu dan mendongkrak perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin (19/5/2025).

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, mensukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi," ujarnya.

Maman mengatakan upaya untuk mendorong UMKM terlibat lebih aktif dalam program MBG terus dilakukan. Bahkan, dia berharap agar program ini bisa menyentuh lebih dari 50 juta UMKM di tanah air.

"Saya memang bercita-cita melalui MBG, 50 juta lebih UMKM di Indonesia itu bisa terbantu. Akhirnya Kementerian UMKM dalam rangka membuka, meluaskan pelibatan UMKM agar ekonomi di daerah, rakyat, menjadi berkeadilan, lebih optimal, lebih hidup, dan besar," jelasnya.

Maman mengatakan setiap UMKM diharuskan bisa memasok keperluan untuk MBG. Mulai dari bahan baku untuk dii dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keperluan lainnya.

"UMKM harus bisa memasok baku ke SPPG di daerahnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan saat ini sudah ribuan UMKM yang dilibatkan untuk memasok bahan baku bagi 1.343 SPPG seluruh Indonesia.

"Di setiap SPPG berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," kata Dadan.

Dia menambahkan program ini juga mampu menyerap 52 ribu tenaga kerja. Dengan target hingga 30 ribu SPPG, dia menargetkan jumlah tenaga kerja terserap bisa mencapai 1,5 juta.

"Para pekerja tersebut akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaannya," ucap Dadan.

Dia menambahkan salah satu yang akan menjadi percepatannya adalah wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya menargetkan sebanyak 361 SPPG bisa terealisasi.

"Ini ada di wilayah kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, akan ada uang ke kabupaten Bandung Rp 361 miliar, memanfaatkan untuk menggairahkan, Rp 4,3 triliun tiap tahun, APBD Rp 3,7 triliun," bebernya.

Kata Badan Gizi soal Kasus Keracunan Makanan MBG

Di sisi lain, Dadan juga berbicara soal adanya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Menurutnya, kasus keracunan disebabkan waktu memasak di dapur SPPG yang terlalu lama. Hal ini berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan.

"Sekarang bahan baku harus yang bagus, fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG yang ada di belakang itu harus berani menolak bahan baku yang jelek. Kemudian, mulai persingkat waktu produksi dengan pengiriman," ujar Dadan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat meninjau MBG di Cileunyi Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Dadan mengungkapkan bahan baku yang segar akan mempengaruhi kualitas jika tidak tepat waktu sampai ke sekolah. Sehingga, ia meminta waktu pengiriman untuk dipangkas secepat mungkin.

"Selama ini banyak kejadian karena masaknya terlalu lama, kemudian delivery nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama disimpan, harus langsung di makan," katanya.

Dadan menambahkan makanan juga harus melalui tahap pengujian sebelum diserahkan ke siswa.

"Harus melakukan uji organ lab, jadi sebelum dibagikan harus dibuka, dicium, dirasakan, kalau bagus kita langsung lanjutkan, kalau jelek kita langsung ditarik," jelasnya.

Dia mengatakan akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang ada di SPPG.

"Iya banyak kejadian di SPPG yang sudah dua tiga bulan melakukan kegiatan. Sehingga menganggap itu menjadi kegiatan rutin, akhirnya kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan," kata Dadan.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan kolaborasi dengan para pengembang perumahan guna menekan angka kekurangan atau backlog perumahan yang saat ini mencapai 324.000 unit.

Dalam satu tahun ke depan, ditargetkan sebanyak 18.000 rumah baru akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, dengan wilayah penyangga Kota Semarang menjadi kawasan unggulan dalam pengembangan tersebut.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam pembukaan pameran perumahan bertajuk Jateng Omah Expo 2025 di Semarang, Senin (19/5/2025). Dalam sambutannya, Luthfi menyatakan optimisme terhadap potensi pengembangan perumahan di Jawa Tengah. "Saya yakin dan percaya, potensi wilayah kita besar, harga tanah terjangkau," ucap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ketika memb (19/5/2025).

Acara pameran yang digelar Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu strategi untuk mempertemukan masyarakat selaku konsumen dengan produsen perumahan. Luthfi menilai bahwa forum semacam ini sangat efektif dalam mendorong percepatan transaksi perumahan, baik di segmen subsidi maupun non-subsidi.

"Di Jawa Tengah, kebutuhan perumahan ini sangat besar sekali. Terbukti saat kami melakukan pengecekan di beberapa stan, baik rumah subsidi maupun tidak, rata-rata per hari ini laku 15-16 rumah. Artinya, pameran ini sangat mendukung sekali terjadinya transaksi," ujar Luthfi.

Pameran itu diikuti oleh 24 pengembang perumahan di Jawa Tengah, baik perumahan subsidi maupun komersil. Luthfi mengungkapkan bahwa pihaknya bakal memperbanyak kegiatan semacam itu sebagai bentuk dukungan pemasaran sekaligus upaya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

Koordinator Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah, Eko Purwanto, menyampaikan bahwa pada tahun 2024 silam para pengembang di Jawa Tengah berhasil memenuhi 14.000 kebutuhan rumah baru. Melalui kegiatan Jateng Omah Expo 2025, diharapkan target 18.000 rumah baru dapat dipenuhi pada tahun ini.

Eko menambahkan bahwa prospek capaian target tahun ini didukung oleh kebijakan terbaru pemerintah terkait rumah subsidi. Penyesuaian batas penghasilan maksimal penerima rumah subsidi dari Rp8 juta menjadi Rp10 juta dinilai akan memperluas segmen pasar yang dapat mengakses program tersebut.

"Kendalanya saat ini memang saat ini perekonomian kita lagi lesu. Itu sebagai tantangan bagi kami untuk tetap bergerak sehingga kebutuhan rumah sendiri kami genjot untuk terserap secara maksimal," jelas Eko saat ditemui wartawan.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan karena temuan limbah ribuan sandal sekali pakai di Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mengatakan bahwa sebelum temuan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, namun justru ditolak.

"Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Bulan Oktober 2023 kami mendatangi Hotel Ketapang Indah dan usaha-usaha yang ada di Kecamatan Kalipuro untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak," kata Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani, Senin (19/5/2025).

Namun, tawaran DLH Banyuwangi dijawab oleh pihak hotel yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah.

Bahkan, Hotel Ketapang Indah juga mengatakan bahwa sudah ada pasukan kuning yang mengambil limbah sampah mereka secara rutin untuk dibuang ke TPA Bulusan.

"Lho, TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tidak bisa (membuang sampah), sudah ada penjaganya, tidak ada yang membuang sampah ke sana," ucap Dwi mengulangi kalimat yang ia katakan kepada pihak hotel.

Ia pun meminta Hotel Ketapang Indah untuk melakukan pengecekan ulang guna memastikan ke mana limbah hotel dibuang.

Dwi juga mengingatkan pihak hotel bahwa akan ada punishment atau hukuman dari pemerintah setempat untuk pengusaha yang tidak menaati aturan.

"Tapi iya bu, iya bu saja, ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan," bebernya.

Peringatan berikutnya disampaikan kembali pada awal tahun 2024, namun lagi-lagi Hotel Ketapang Indah mengatakan bahwa mereka merasa kasihan apabila tidak menggunakan jasa pasukan kuning lagi.

DLH juga sudah mengingatkan kembali untuk mengecek ulang alur pembuangan sampah dan memastikan limbah hotel dikelola dengan baik.

"Kami juga ingatkan bahwa ada sanksi juga bagi pihak yang menyuruh, sudah saya sosialisasikan. Ternyata sekarang (ketahuan) dibuang di lahan pribadi orang dan tidak dikelola dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga.

Pihak Hotel Ketapang Indah Banyuwangi tidak menampik temuan limbah sandal itu dan sedang melakukan penyelidikan internal.

Jakarta: Boyolali ini salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Destinasi wisata terkenal yang khas adalah Gunung Merapi.

Kabupaten yang terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu, merupakan penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki rumah bersubsidi yang beragam.

Jika kamu ingin tinggal di Boyolali, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga serba Rp150 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

1. Perum Fazzira Asri

Perumahan ini berlokasi di Blagung, Simo, Kab Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini masih tersedia sebanyak 8 unit subsidi dengan harga dari Rp150,5 juta setiap unitnya.

Memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 62 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan dan genteng press lokal, dinding bata ringan plester aci cat vinilex, kemudian lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali.

2. Green Kemiri Boyolali

Perumahansubsidi ini terletak di Kemiri, Mojosongo, Kab Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Loka Adya Kencana. Perumahan ini memiliki 11 unit tipe subsidi mulai dari Rp150 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan genteng beton, dinding bata pres, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu belah.

3. Rumah Pesona Jagoan

Berlokasi di Jagoan, Sambi, Kab Boyolali, Jawa Tengah, dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya saat ini masih tersedia sebanyak 38 unit dengan harga Rp150 juta.

Mempunyai luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Pesona Randusari

Perumahan ini terletak di Randusari, Teras, Kab Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 27 unit tipe dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunan 30 persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

5. Mecca Permai

Perumahan ini dibangun oleh Adi Permana berlokasi di Trayu, Banyudono, Kab Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini memiliki 3 unit subsidi.

Luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp150,5 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap rangka kayu genteng mantili, dinding hebel plester aci finishing cat, lantai keramik lantao, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat program rumah subsidi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin.

Program rumah subsidi langkah konkret pemerintah pastikan akses setara hunian layak dan terjangkau," tambahnya.

Pada tahun ini terdapat terdapat 350 ribu rumah yang telah memiliki pendanaan, kata dia, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit.

Lonjakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, lanjutnya, serta bukti negara serius hadir dan menginginkan masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga merasakan keadilan.

Kementerian PKP, kata dia, terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia mengatakan pembaharuan data sebagai kunci efektivitas program dan sekarang data Badan Pusat Statistik (BPS) diperbarui setiap tiga bulan sekali sebagai acuan ketepatan sasaran penerima.

Dengan basis data yang dinamis, Menteri Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, dia juga mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Selain memperoleh manfaat hunian, kata dia, para jurnalis menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan. Keberadaan wartawan, lanjut dia, bakal menjadi kontrol sosial yang sehat dan memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia mengatakan rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian, dengan pengawasan aktif dan data yang akurat diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian layak secara fisik, serta adil secara sosial.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga. Diduga, area itu telah menjadi tempat pembuangan limbah hotel yang telah berlangsung lama.

Dari lokasi tersebut, tim Sungai Watch mengangkut setidaknya 5 karung yang penuh terisi limbah sandal hotel, yang diambil dari area pembuangan yang juga berisi sampah jenis lain, mulai dari sisa makanan hingga styrofoam.

"Barang bukti yang kami bawa ada 5 karung, ini masih sebagian. Ada ribuan sandal bertuliskan nama hotel," kata Area Manager Sungai Watch Banyuwangi, Suhardiyanto, Minggu (18/5/2025).

Pria yang akrab disapa Hari itu menjelaskan, keberadaan sampah limbah sandal hotel itu ditemukan sekitar 2 minggu lalu saat timnya menelusuri lokasi pembersihan sampah.

Di lahan milik warga itu, sampah yang dibuang telah menjadi ancaman bagi warga sekitar. Sebab, sampah yang tertimbun tanah, apabila hancur pun, akan menjadi mikroplastik yang membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

"Sepertinya sudah lama (menjadi area pembuangan sampah), tidak mungkin baru 1 atau 2 kali," tegasnya.

Karena banyaknya sampah, tim Sungai Watch belum berhasil melakukan pembersihan secara keseluruhan, meski telah membawa setidaknya 500 kilogram sampah dari area tersebut.

Hari juga memastikan bahwa area itu murni menjadi pembuangan sampah hotel, kecil kemungkinan menjadi tempat pembuangan sampah warga, melihat dari banyaknya jumlah sandal yang ditemukan.

"Pengelolaan sampahnya tidak dibuang pada tempatnya. Seharusnya pihak hotel mengelola sampah dengan baik, misalnya menyetorkan ke pihak terkait seperti DLH," urai Hari.

Dia juga menyayangkan sikap hotel yang melakukan pembuangan sampah di area pemukiman warga, yang dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan.

Hari juga meminta pengusaha untuk lebih peka terhadap lingkungan dengan menaati aturan atau tata cara pembuangan limbah serta memikirkan efek jangka panjang lingkungan. Harapan yang sama juga ia sampaikan untuk masyarakat.

"Pada dasarnya kita ingin mengajari masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah dengan baik," tandasnya.

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini bukan sekadar program fisik, ini adalah bagian dari pemenuhan keadilan sosial. Semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Maruarar Sirait, di Balikpapan, Minggu (18/5).

Dia di Balikpapan menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat dari berbagai profesi seperti guru PAUD, pengemudi ojek dalam jaringan (daring) dan lain sebagainya dalam akad masal perumahan Mentari Village, Jalan poros Balikpapan-Samarinda Kilometer 21.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan akses setara terhadap hunian layak dan terjangkau.

Maruarar Sirait menyebut pada tahun ini terdapat 350 ribu unit rumah yang telah memiliki pendanaan, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit. Lonjakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

“Ini bukti bahwa negara serius hadir. Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tapi juga merasakan keadilan,” tegasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, katanya terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang selama ini menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia menekankan pentingnya pembaruan data sebagai kunci efektivitas program. “Dulu saya dengar, tiba-tiba dari 200 ribu turun ke 30 ribu karena tidak tepat sasaran. Sekarang kita perbaiki. Data BPS sekarang bisa diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya.

Dengan basis data yang dinamis, Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan termasuk juga untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, ia mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Maruarar Sirait berharap, selain memperoleh manfaat hunian, para jurnalis diharapkan menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan.

"Kalau wartawan tinggal di perumahan, mereka akan menyuarakan masalah. Kalau rumahnya banjir pasti ditulis, kalau janji pengembang tidak ditepati akan dikritik. Kalau kementerian saya korupsi, saya ingin itu dilaporkan," katanya.

Dikemukakannya ajakan tersebut tidak bertujuan membungkam kritik, melainkan mendorong partisipasi aktif jurnalis sebagai warga negara yang juga berhak atas tempat tinggal.

“Lihat gajinya, belum punya rumah, dan tetap menyuarakan kebenaran. Itu syaratnya,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan wartawan sebagai penghuni perumahan subsidi akan menjadi kontrol sosial yang sehat, sekaligus memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia menegaskan, rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian.

"Dengan pengawasan aktif dan data yang akurat, diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga adil secara sosial," ujar Maruarar Sirait.

Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah akan menyediakan hunian bagi masyarakat di sana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

"Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ucap Ara.

Kegiatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Hal itu dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, MATARAM – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membutuhkan 450 dapur untuk menunjang kebutuhan Program Makan Siang Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menjelaskan bahwa NTB saat ini memiliki 10.474 sekolah dengan jumlah murid mencapai Rp1,33 juta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Dari kalkulasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, diperkirakan butuh 450 dapur MBG untuk menjangkau seluruh anak-anak di wilayah tersebut.

"Sehingga kebutuhan dapur diperkirakan sekitar 450 spot. Pembangunan dapur ini sepenuhnya menggunakan dana dari APBN," ucap Lalu Gita Ariadi dalam keterangan pers, Jumat (16/5/2025).

Gita menjelaskan, saat ini Pemprov NTB sedang melakukan pemetaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kriteria dalam pemilihan spesifikasi lahan yang harus disiapkan pemerintah daerah yaitu memiliki luas lahan 800 m2 hingga 1.000 m2, lebar dengan minimal 25 meter.

Status lahan hak pakai, lokasi dekat dengan lingkungan sekolah dan terdapat kurang lebih 3.000 anak sekolah dengan waktu tempuh maksimal 20 menit dari lokasi.

Selanjutnya, kondisi lahan siap bangun, terdapat jaringan listrik PLN, terdapat sumber air tanah atau jaringan PDAM, terdapat akses jalan menuju lahan SPPG dengan lebar minimal 3 meter dan lingkungan harus higienis, tidak berdekatan dengan tempat pembuangan akhir.

BGN memberikan kewenangan untuk daerah memilih lahan yang tepat dan bukan milik instansi atau lembaga, melainkan tanah pribadi.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat membangkitkan pengusaha bidang kuliner dan potensi lokal yang ada di daerah untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Staf Ahli Kepala Badan Gizi, Bobby Kusuma menjelaskan pembangunan SPPG dan Dapur Sehat ditargetkan tuntas pada September 2025 mendatang.

Bobby meminta kepada pemerintah daerah, sesegera mungkin memberikan data titik-titik lokasi lahan yang sudah bersertifikat, sehingga tim BGN dapat turun meninjau langsung lokasi tersebut.

"Kami berharap bisa mendapatkan feedback terkait lahan ini paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025. Harapannya, pembahasan terkait izin pinjam pakai lahan di NTB sudah selesai semuanya," kata Bobby.

KOMPAS.com -Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah kini menjadi sorotan banyak calon pemilik rumah.

Dengan penawaran rumah subsidi yang terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), banyak opsi tersedia dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Hal ini membuat Palangkaraya menjadi alternatif menarik untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Berikut perumahan-perumahan yang layak dipertimbangkan:

1. Bumi Palangka III

Bumi Palangka III yang terletak di Jekan Raya merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Saat ini, tersedia 2 rumah dengan harga per unit Rp 95 juta.

2. Pesona Katimpun Permai

Pesona Katimpun Permai, juga berlokasi di Jekan Raya, dikembangkan oleh PTbKarya Griya Sejahtera.

Perumahan ini menawarkan 3 rumah tipe 36 dengan harga Rp 135 juta per unit.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 150 meter persegi.

Saat ini, 2 unit telah terjual, dan 1 unit masih tersedia untuk dibeli.

3. Fajaray Permai

Fajaray Permai adalah proyek yang dikembangkan oleh PT Fajaray Multi Raya dan terletak di Jekan Raya.

Dengan harga Rp 136 juta per unit, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 200 meter persegi.

Proyek ini telah terjual 13 unit, dengan 23 rumah masih tersedia, menanti calon pembeli.

4. Mahir Mahar Permai

Mahir Mahar Permai berlokasi di Sabangau dan juga dikembangkan oleh PT Fajaray Multi Raya.

Proyek ini menawarkan 8 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Rumah tapak berukuran 36 meter persegi ini memiliki luas total lahan 200 meter persegi, di mana 6 unit telah terjual dan masih tersisa 2 rumah.

5. Flora Permata Residence

Terletak di Pahandut, Flora Permata Residence merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Hm Nor Cipta Abadi.

Proyek ini menawarkan 14 rumah dengan harga Rp 142 juta per unit.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan lahan mencapai 150 meter persegi.

Saat ini, 10 unit telah terjual, meninggalkan 4 unit yang masih tersedia untuk dijual.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kota Palangkaraya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang sedang mencari rumah baru.