Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah berkunjung ke Kota Palembang dan makan malam bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan, terutama di bidang perumahan dan transportasi publik.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan itu adalah percepatan revitalisasi rumah susun yang berada di pusat Kota Palembang. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menegaskan komitmennya untuk segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi rumah susun yang dimaksud.

Dia menyampaikan bahwa pihak kementerian akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk merevitalisasi bangunan tersebut agar lebih layak huni dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

"Ya baru malam ini saya dengar ada rumah susun di tengah Kota Palembang dekat dengan Mal dan sebagainya namun tidak layak huni, saya akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi rumah susun itu, kami juga akan segera menyusun rencana revitalisasi agar bisa segera dilaksanakan," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Fahri menjelaskan ada beberapa strategi akan dilakukan untuk merevitalisasi rumah susun di kawasan Bukit Kecil Palembang tersebut.

"Revitalisasi ini sangat potensial jadi kita tawarkan ke pihak swasta namun kita harus desain dulu bentuk dan bangunan seperti apa nanti. Kemudian kedua jika pihak swastanya tidak bisa, saya akan dorong ke BUMN atau BUMD untuk bekerja sama merevitalisasi rumah susun ini, terkait saya minta minta Perumnas untuk menuntaskan revitalisasi rumah susun," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menyambut baik rencana revitalisasi rumah susun di tengah kota Palembang dia mengatakan akan siap membantu.

"Alhamdulillah kita senang jika rumah susun di kawasan kota Palembang diperhatikan Wamen PKP kita siap membantu apapun juga untuk merevitalisasi rumah susun tersebut,"jelasnya.

Selain itu, kedua pejabat tersebut juga membahas upaya menjadikan Sungai Musi sebagai destinasi wisata baru yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sungai legendaris yang menjadi ikon Kota Palembang ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata sungai dengan konsep yang pas.

Kemudian pembahasan terakhir yang dibahas adalah integrasi antara moda transportasi LRT Palembang dengan sistem feeder atau angkutan pengumpan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memudahkan mobilitas warga kota, terutama dalam menjangkau stasiun-stasiun LRT dari permukiman dan pusat kegiatan masyarakat.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Palembang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebutkan sepanjang pinggir atau tepian Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan bisa dibangun rumah susun.

"Bersihkan pinggir sungai nya ditarik mundur yang tinggal di pinggir sungai, sehingga enggak ada lagi pembuangan ke sungai kita bikin rumah susun sepanjang Sungai Musi secara masif, ada tanahnya itu ada dari situ dan mahal begitu sehingga sungai nya di masa depan tetap bersih dan orang akan berwisata untuk melihat sungai yang bersih namanya Sungai Musi," kata Fahri Hamzah di Palembang, Senin.

Ia menyebutkan Palembang salah satu kota tertua di Indonesia, yakni Kota Sriwijaya harus mendapat prioritas tidak saja renovasi rumah nya tetapi seluruh sejarah nya karena menjadi bagian penting dari sejarah Republik Indonesia.

Menurut dia, Indonesia ini data nya dalam 10 tahun ke depan itu jumlah urbanisasi mencapai 70 persen lebih kurang artinya semua orang akan pindah ke kota sehingga kapasitas kota itu akan makin berat.

Jadi orang akan makin banyak, karena orang makin banyak jumlah rumah diperlukan sama banyak kalau rumah tidak dibangun orang akan tinggal di tempat-tempat yang tidak formal.

"Di Palembang sendiri pinggiran Sungai Musi itu bisa dimanfaatkan untuk dibangun rumah susun," katanya.

Ia menambah kan sekarang kita harus membuat tradisi kan rumah tinggal di rumah vertikal karena kapasitas tanah kota semakin mahal maka pemerintah saat ini adalah gerakannya adalah menggunakan seluruh sumber daya.

Semua tanah-tanahnya disiapkan untuk dibangun secara vertikal untuk menata kembali perumahan di perkotaan supaya kota menjadi bersih, cantik, indah tidak lagi ada apapun yang kotor.

"Dalam APBN 2026 nanti kami akan mengusulkan secara masif perubahan-perubahan kota kita supaya betul-betul bisa lebih cantik dan untuk target pembangunan nya ini masih dalam perencanaan," katanya.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamza menyebut, dalam waktu dekat akan merevitalisasi Rumah Susun Pekerja Palembang untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

“Ya sebelum 1 Juni, mudah-mudahan kita sudah bisa mulai renovasinya, sebelum 17 Agustus, kita sudah bisa fungsikan. Sekarang masih aset milik pemerintah pusat, kami sedang nunggu proposalnya. Kalau mau dialihkan, pokoknya sebelum 1 Juni, kita sudah mulai renovasi karena sudah dialihkan,” ujar dia, saat meninjau Rumah Susun untuk Pekerja di Jalan Srijaya Palembang, Senin (5/5/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian PKP masih menunggu surat dari Pemprov Sumsel bersama Balai Perumahan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah yang berisikan status dan usulan terkait rumah susun pekerja tersebut.

“Kita lagi matangkan peruntukannya ya, termasuk kemungkinan untuk memberikan dukungan kepada RSUD Siti Fatimah. Karena keluarganya kalau datang membesuk, itu tidur di lantai, nah nanti kita siapkan tempat ini untuk disewa oleh keluarga, sehingga Rumah Sakit juga punya sistem pendukung,” kata dia.

“Kalau perawat-perawatnya perlu tempat tinggal sementara atau apa, pegawai baru dan sebagainya, bisa juga difungsikan di tempat ini,” imbuh dia. 

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemprov Sumsel segera bersurat ke Kementerian PKP, kemudian keputusannya ditetapkan oleh Kementerian PKP terkait pengelolaannya. Karena rusunawa pekerja ini asetnya masih milik kementerian.

“Setelah bersurat, perencanaan kedepannya kita menunggu keputusan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena kita ketahui bersama ini memang aset milik Kementerian,” ungkap dia.

Rusunawa pekerja tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Sumsel. Rusunawa tersebut memiliki 75 kamar terbagi dalam 4 lantai dan telah terpasang instalasi listrik maupun air.

Editor : Sidratul Muntaha

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumpulkan sejumlah pengusaha properti nasional hingga bos perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membahas dukungan program 3 juta rumah.

Sejumlah bos properti nasional yang turut serta terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yakni A. Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakni Adrianto P. Adhi, serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) yakni Haryanto Tirtohadiguna.

Ara menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut pihak pengembang hingga perbankan yakni BBCA sepakat bakal menyelesaikan tantangan pembangunan hingga penyaluran program 3 juta rumah.

“Kami sepakat bahwa tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan juga perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum dan keberlanjutan,” jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @Maruararsirait, dikutip Minggu (4/5/2025).

Lebih lanjut, Ara juga menjelaskan bahwa dirinya bersama pengusaha properti dan bankir nasional itu turun membicarakan pemanfaatan lahan negara.

Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis memastikan ketersediaan lahan bagi pengembang, terutama yang bakal membangun rumah-rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan lahan negara sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan lahan, terutama bagi MBR,” pungkas Ara.

Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait memang secara terbuka menyebut bakal melibatkan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Alasannya, karena anggaran yang dikucurkan negara lewat APBN untuk mendukung program perumahan dinilai sangatlah sedikit.

Di samping itu, Ara juga menyebut bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta lantaran biaya yang dikucurkan pemerintah kepada Kementerian PKP sangatlah minim.

Bahkan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun hanya mampu digunakan untuk menjalankan program eksisting.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis (1/5), mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025 hingga Produksi beras RI diprediksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

1. Menteri PKP serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Wamenaker sebut masih akan kaji soal penghapusan outsourcing

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji lebih jauh soal penghapusan sistem outsourcing yang menjadi salah satu tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Baca berita selengkapnya di sini.

3. RI dapat pendanaan 60 juta dolar untuk proyek PLTS Terapung Saguling

Pemerintah Indonesia resmi mengantongi pendanaan sebesar 60 juta dolar AS atau setara Rp994,68 miliar (kurs Rp16.578) dari tiga mitra internasional guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Ekonom nilai status UMKM jadi jalan tengah bagi ojol

Sejumlah ekonom menilai usulan pemerintah terkait mitra pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi jalan tengah antara fleksibilitas dalam bekerja dan meraih manfaat langsung.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Produksi beras RI diperdiksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS

Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton tahun 2025, menjadikannya yang tertinggi di kawasan ASEAN.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun per 29 April 2025.

"Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp300 miliar. Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp2 triliun atau masing-masing sebesar Rp1 triliun per bulan.

"Ini tentunya akan terus meningkat," tambahnya.

Jumlah penerima manfaat program per 29 April 2025 sebanyak 3,27 juta orang dengan rincian pra SD (sekolah dasar) 178.679, SD/MI (madrasah ibtidaiyah) 1.415.746, SMP/MTs (madrasah tsanawiyah) 935.014, dan SMA/MA (madrasah aliyah)/SMK 691.857 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 16.393, SLB (sekolah luar biasa) 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 penerima.

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi hingga sejauh ini 1.102 SPPG.

Suahasil melanjutkan alokasi anggaran MBG rencananya akan ditambahkan dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV.

Penambahan anggaran itu bertujuan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan terpisah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun per 29 April 2025.

"Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp300 miliar. Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp2 triliun atau masing-masing sebesar Rp1 triliun per bulan.

"Ini tentunya akan terus meningkat," tambahnya.

Jumlah penerima manfaat program per 29 April 2025 sebanyak 3,27 juta orang dengan rincian pra SD (sekolah dasar) 178.679, SD/MI (madrasah ibtidaiyah) 1.415.746, SMP/MTs (madrasah tsanawiyah) 935.014, dan SMA/MA (madrasah aliyah)/SMK 691.857 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 16.393, SLB (sekolah luar biasa) 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 penerima.

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi hingga sejauh ini 1.102 SPPG.

Suahasil melanjutkan alokasi anggaran MBG rencananya akan ditambahkan dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV.

Penambahan anggaran itu bertujuan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan terpisah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum berhasil meraih investasi yang konkret untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Mulanya Ara menyampaikan tentang upayanya untuk memenuhi target pembangunan 3 juta rumah dalam setahun di tengah pagu anggaran Kementerian PKP yang terbatas. Salah satunya dengan mencari pendanaan berupa investasi dari pihak-pihak swasta.

Bahkan, ia juga memberikan target investasi kepada Wakil Menteri (Wamen) serta Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian PKP.

"Saya buka saja di sini, target misalnya Pak Fitrah Dirjen Kawasan Permukiman, dia mesti cari investasi Rp 5 triliun, Dirjen Perumahan Perkotaan mesti cari investasi Rp 5 triliun," ujar Ara.

Menurut dia, target investasi yang diberikan kepada jajaranya itu penting agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak? Saya akui belum ada yang berhasil. Konkret, belum, kalau mau jujur saya apa adanya gitu," tandasnya.

Kendati demikian, kata Ara, Kementerian PKP masih terus menggali peluang. Seperti beberapa waktu lalu dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Qatar.

"Kita pertemuan di luar jadwal dengan Presiden. Kita ketemu dengan Ooredoo, kita ketemu Standard Chartered, kita berusaha. Tapi maaf mungkin belum sesuai harapan," ucapnya.

Mengaku Siap di-Reshuffle

Lanjut Ara, meski banyak tantangan yang dihadapi, ia tetap optimistis dapat memenuhi target 3 juta rumah yang diberikan Prabowo.

Ia mengaku akan terus berusaha dengan kerja keras agar Program 3 Juta Rumah bisa berhasil.

"Kalau saya tidak berhasil ya risiko, mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena korupsi, karena tidak bekerja keras," tegasnya.

Ara menyebut reshuffle menjadi bagian dari risiko yang memang harus dihadapinya sebagai anak buah Presiden.

"Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang saja, saya siap kok, kita ngomong apa adanya," pungkas Menteri PKP itu.

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Mohon didata secara detail, berapa kebutuhan rumah? Berapa jumlah rumah tidak layak huni?,” imbuh Fahri.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kawasan permukiman, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kualitas perumahan itu sendiri.

“Kalau kawasannya diperbaiki, biasanya perumahannya ikut membaik. Tapi kalau hanya rumah yang diperbaiki sementara lingkungannya buruk, rumahnya pun bisa ikut memburuk,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Turut hadir pula kepala dinas serta pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai mendukung program tiga juta rumah.

Beberapa penerima penghargaan tersebut, antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta agar tanah-tanah negara di perkotaan dijadikan rumah susun (rusun).

Mengingat, angka backlogperumahan menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tembus 15 juta unit.

Jumlah tersebut naik dari sebelumnya sebesar 9,9 juta unit backlog perumahan.

“Ini nanti untuk Dirjen (Direktur Jenderal) Perkotaan, Ibu Sri, pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota. Kita bangun, kita minta para pengembang untuk membangun,” tegas Fahri usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Setelahnya, tanah-tanah tersebut bisa dihitung hatganya untuk menjadi elemen subsidi bagi negara.

Setelah urusan pertanahan maupun perizinan bersih, maka bisa dihitung bersapa besaran biaya jual beserta keuntungan yang diperoleh.

“Kita bisa putuskan kira-kira harganya berapa. Itu sudah turun 50 persen Pak. Karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen Bapak/Ibu sekalian,” lanjutnya.

Fahri menambahkan, solusi ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Artinya, orang yang sebenarnya tidak punya rumah itu makin banyak,” kata Fahri.

Menurut dia, banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah karena adanya sistem extended family (penambahan keluarga) di Indonesia.

Artinya, satu keluarga mengabsorpsi kegagalan anak-anak mereka yang tidak punya rumah, termasuk yang sudah menikah untuk tinggal di satu rumah yang sama dengan orang tuanya.

Selain itu, juga ada fenomena orang yang tidak mau berpisah dari anak-anaknya, meskipun mereka sudah menikah.

“Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia, keleleran (telantar),” sambungnya.

Sebagai contoh, migrasi keluar masuk Jakarta setiap pagi sampai puluhan juta kendaraan. Tentunya, ini menyebabkan kemacetan luar biasa.

Migrasi ini terjadi lantaran harga tanah di Jakarta semakin mahal, ditambah dengan belum populernya rumah vertikal atau rusun dan tidak memadainya transportasi publik.

Dengan demikian, masyarajat banyak yang bermigrasi ke luar Jakarta untuk memiliki rumah tapak.

“Sehingga, salah satu policy (kebijakan) yang presiden langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota,” tuntas Fahri.