Jakarta (ANTARA) - Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Keseriusan pemerintah untuk menjalankan program itu terlihat dari kebijakan awalnyayang memutuskan untuk memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemisahan ini bertujuan kuat agar Kementerian PKP fokus dalam pencapaian Program 3 Juta Rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Saat ini pembangunan rumah masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih berada di angka sembilan juta unit. Masih tingginya angka backlog tersebut menunjukkan bahwa masih perlu nya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

Hal ini dikarenakan bahwa tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

Tidak hanya itu, generasi muda yang mencari hunian saat ini juga semakin banyak. Hal ini terlihat dari 75 persen pencari properti didominasi generasi muda, terutama kelompok usia 18-44 tahun yang semakin beralih dari menyewa ke membeli rumah.

Mayoritas generasi muda cenderung berminat memiliki rumah baik baru ataupun bekas dibandingkan menyewa. Ini terjadi karena saat ini generasi muda memandang rumah sebagai salah satu simbol stabilitas hidup secara jangka panjang.

Adanya kecenderungan generasi muda yang mulai berkeinginan untuk memiliki hunian sendiri dapat diartikan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Maka dari itu Program 3 Juta Rumah menjadi program prioritas sesuai Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menyediakan rumah murah dan layak huni dengan sanitasi dan fasilitas umum yang baik untuk TNI dan Polri, ASN, pegawai kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah.

Memasuki akhir Januari 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki periode 100 hari kerja sejak pertama kali menjalankan roda pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Begitu pula dengan Program 3 Juta Rumah yang dimulai bersamaan dengan terbentuknya Kementerian PKP.

Lalu bagaimana capaian program itu?

Melanjutkan FLPP

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari Program 3 Juta Rumah yakni realisasi penyaluran KPR rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Dari angka tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk melanjutkan program skema FLPP menjadi salah satu komponen dalam denah Program 3 Juta Rumah yang saat ini dalam penyusunan.

Pemerintah sedang mengkaji perubahan desain terkait dengan FLPP. Terdapat perubahan skema porsi pendanaan.

Skema itu menekankan perubahan target penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 270 ribu unit dengan dukungan porsi pendanaan 60 persen APBN dan 40 persen swasta. Sebelumnya porsi pendanaan FLPP yang ditanggung oleh APBN sebesar 75 persen sedangkan swasta hanya 25 persen. Dengan adanya perubahan porsi pendanaan tersebut maka bisa dikatakan skema pertama ini dapat mengurangi beban APBN dalam membiayai perumahan rakyat.

Sedangkan skema kedua perubahan desain FLPP lebih pada peningkatan output KPR dengan perluasan penerima manfaat KLP dengan perubahan target unit penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 320 ribu unit.

Skema ini menargetkan penyaluran KPR Rumah Subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di kelas menengah bawah yang banyak didominasi oleh pekerja sektor informal.

Program FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Regulasi dan investasi asing

Capaian berikutnya dalam Program 3 Juta Rumah selama periode 100 hari kerja pemerintah pada bidang regulasi adalah pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, dan Menteri PU.

Kebijakan pembebasan itu diambil pemerintah untuk membebaskan BPHTB sebesar 5 persen dari harga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pembebasan biaya ini bertujuan untuk menggairahkan penjualan rumah subsidi di level daerah dan berpeluang positif dalam memudahkan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Kebijakan berikutnya, pembebasan biaya dan percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di level pemerintah daerah. Kebijakan ini meniadakan retribusi PBG sekaligus juga mempercepat penerbitan izin bagi pembangunan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meringankan beban para pengembang perumahan dalam pembangunan perumahan tapak maupun hunian vertikal, sehingga nantinya berdampak pada penetapan harga hunian yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Capaian lainnya dalam Program 3 Juta Rumah adalah masuknya investasi asing dari Qatar untuk membantu pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan investor Qatar untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masuknya investor dari Qatar ini tentunya membuka peluang bagi investor dari negara lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Singapura hingga perusahaan global seperti Standard Chartered pun menyatakan minat untuk membantu Program 3 Juta Rumah.

Kehadiran investor asing ini bisa dinilai sebagai momentum emas yang harus dimanfaatkan untuk melesatkan sektor properti sebagai salah sektor ekonomi yang berpeluang menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pencapaian target pertumbuhan 8 persen.

Di samping itu, banyaknya investor asing yang berminat untuk membantu Program 3 Juta Rumah juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - BP Tapera sebagai bagian dari ekosistem perumahan mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

“Kami berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program 3 Juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP. Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, BP Tapera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah. Insya Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat.

BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan hingga saat ini secara maraton membahas desain ulang pembiayaan FLPP tahun 2025 guna mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut,” kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan melalui program Tiga Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan pengembang dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan.

Selain itu, melalui program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Melalui program 3 juta Rumah ini, diharapkan juga tersedianya perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam. Untuk mendukung program tersebut BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan terus berupaya penuh untuk mewujudkannya.

Tercatat realisasi KPR Subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 30 Januari 2025 sebanyak 37.502 unit rumah. Capaian ini terdiri dari realisasi KPR FLPP (terbangun dan akad) sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah.

Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR Subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah. Dimana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Tulisan ini dibuat di atas ketinggian 35 ribu kaki atau lebih dari 10 kilometer di atas permukaan laut dalam perjalanan kembali ke tanah air, selepas mengunjungi kerabat di Hongkong menjelang tahun baru Imlek.

Lima hari lepas dari pekerjaan rutin, mengendapkan banyak pemikiran dan merefleksikan segala sesuatunya, sehingga saya harap bisa membuat tulisan ini dibaca lebih nyaman, mampu mengungkit kearifan dan kelapangan nalar serta akal budi.

Program pemerintah “Makan Bergizi Gratis” belakangan ini disorot banyak pihak setelah resmi berjalan sejak 6 Januari yang lalu.

Beberapa kali saya diminta memberi pendapat oleh media, mulai ketika wacana program ini diangkat sebagai janji unggulan di masa Pilpres, hingga aneka isu dan ‘kejutan’ yang muncul sampai detik ini.

Pembiayaan besar menembus 70 trilyun rupiah sebagai anggaran per tahun, awalnya disebut akan difokuskan pada pelaksanaan MBG di wilayah 3T: Terluar, Tertinggal, Terbelakang.

Yang pasti bukan Jabodetabek dan seputar pulau Jawa, di mana uji coba berulang kali diselenggarakan.

Pun uji coba tidak dikelola sebagai prototipe program sesungguhnya: dari dapur penyedia, cara transportasi, waktu pembagian, sampai dengan evaluasi penerima manfaat, dan daur ulang limbah.

Sentralistik dan gagap tanggap

Cenderung bersifat sentralistik dan dikelola tanpa sosialisasi detil soal penjajagan awal alias assessment pra program, membuat banyak pihak di satu sisi gagap tanggap, di sisi lain muncul aneka reaksi.

Padahal, seyogyanya Makan Bergizi Gratis jika dipersiapkan lebih matang, melibatkan kontribusi pakar dan akademisi maka tentu akan menuai dukungan ketimbang komentar berkepanjangan.

Tidak diragukan lagi, jiwa nasionalis presiden terpilih, menjadi greget dan dorongan terbesar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Sehingga, juru bicara kepresidenan saat ditanya mengapa akhirnya bukan wilayah 3T sebagai inisasi program: jawaban beliau cukup mengejutkan, ternyata dipilih daerah “yang paling siap” secara tata Kelola, bukan daerah yang paling membutuhkan.

Ditambahkannya pula, bahwa wilayah yang “paling siap” walaupun di perkotaan pulau Jawa, ada kantong-kantong kemiskinan, sehingga program ini bersifat “universal”.

Dalam beberapa pertemuan dengan pakar dan akademisi, saya meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menentang program Makan Bergizi Gratis, yang justru bisa bergulir secara jangka panjang memperbaiki pemahaman publik tentang gizi seimbang, pola makan sehat keluarga, dan dalam jangka pendek meningkatkan kualitas pangan anak sekoah, ibu hamil-menyusui, serta balita -- paling tidak sekali dalam sehari.

Namun, program nasional berskala raksasa ini semestinya direncanakan, dipersiapkan, dijalankan bertahap dengan standar terukur baik secara efisiensi dan efikasi yang benar.

Punya sistem monitoring yang jelas sejak sebelum dimulai dan tahapan evaluasi di pelbagai lini yang terstruktur, dengan sistem umpan balik yang juga punya kelengkapan monitoring dan evaluasi, bagaimana umpan balik tersebut secara berkesinambungan memberi manfaat bergulir di kemudian hari.

Butuh waktu menjalankan juknis

Bisa saja Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab penuh berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis, sebagaimana telah tercantum dalam petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025.

Namun realitanya, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi pemerintah daerah dan dinas terkait untuk “tidak gagap” melaksanakan juknis yang baru saja terbit di bulan Desember 2024.

Begitu pula bab “Kunci Keamanan Pangan” yang mengutip keamanan pangan organisasi kesehatan dunia WHO: jagalah pangan pada suhu aman – ternyata dalam alur makanan selesai dimasak hingga terkirim dibagi dalam 3 kloter.

Yang selesai dimasak pukul 4.30 pagi baru terkirim jam 7.45. Dan baru bisa dimakan sekitar istirahat pertama jam 9.00.

Padahal, prinsip keamanan pangan menyebutkan pada suhu kritis 5-60 derajat Celcius di lebih dari dua jam risiko kontaminasi mikroba tumbuh.

Jadi, suhu aman yang dipersyaratkan WHO mengandaikan makanan dikemas, diantar hingga saatnya dimakan harus terjaga di bawah 5C atau di atas 60C.

Apalagi, jika seluruh kloter selesai dimasak pukul 4.30, sementara kloter terakhir baru diantar pukul 10.00-12.00.

Sekarang bisa dipahami, kenapa ada keluhan “makanan basi” atau “rasanya aneh”, sebagaimana dilontarkan penerima manfaat.

Bulan Desember 2024 Kemenkes RI juga baru menerbitkan Standar Gizi dan Makanan progam Makan Bergizi Gratis dengan aneka resep lauk untuk pelbagai kelompok usia, yang perlu dikelola lagi apabila “master menu “/standar bahan pangan ingin disesuaikan dengan lidah setempat yang menjadi tanggung jawab SPPG/ Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,

Menurut prakiraan, SPPG ini akan bertambah dari 500 titik lokasi pada awal 2025, menjadi 5.000 titik lokasi di bulan Juli 2025. Suatu proyek mega raksasa yang menguras otak dan tenaga.

Paparan iklan makanan dan minuman tidak sehat

Tentu kedengarannya brutal jika kita membandingkan program makan siang para siswa di Jepang, yang sudah berjalan selama 80 tahun – saat pemerintahnya insyaf dahsyatnya dampak Perang Dunia II bagi anak-anak yang masih hidup dan harus melanjutkan keturunannya.

Sementara anak-anak kita, selama 80 tahun terpapar iklan makanan dan minuman tidak sehat, bahkan kantin sekolah disokong industri produk ultra proses.

Begitu pula para ibu muda, lebih asyik belajar membuat makanan bayi hingga masakan di rumah menggunakan bumbu instan.

Tentu lidah yang sudah terasah begini akan menjadi sulit “dididik ulang”, apalagi ujug-ujug harus mengunyah sayur.

Seperti yang saya tulis di awal, assesment dan edukasi pra program menjadi landasan kokoh yang semestinya tidak boleh terlewat.

Assessment yang kuat membuat kita memahami tabiat makan anak dan preferensi pangannya.

Mengandaikan anak Papua perlu diberi papeda dan ikan kuah asam, akhirnya percuma saja terbuang, sebab mereka sekarang lebih menghargai mi instan dan nasi kuning. Begitu pula anak Jawa lebih doyan cilok ketimbang ikan pepes.

Namun dengan transisi edukasi pra program, pengenalan kembali pangan lokal yang sehat membuat anak dan guru sama pintarnya: bukan cuma menadahkan tangan demi bantuan gratis yang siap dihujat jika kurang nikmat, tapi justru bisa menghargai apa yang diberi.

Menu-menu transisi perlu jadi pertimbangan: saat cilok bergeser jadi bakso ikan sebelum muncul pepes ikan, misalnya.

Ketimbang sajian serangga dan aneka “menu eksotis” yang menjadi anekdot di jaman perang, karena ketidakmampuan membeli telur, ayam, ikan, apalagi daging.

Memberdayakan kantin sekolah

Assessment yang baik juga mempermudah kita melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang telah punya kantin.

Pemerintah daerah bisa memberdayakan pemilik kantin sekolah menjadi titik SPPG, dengan meningkatkan standar mutu.

Pemilik kantin selain paham apa yang jadi preferensi pangan anak sekolah di wilayahnya, juga bisa mengolah menu setempat dengan standar gizi yang telah dipelajari, tanpa mereka harus kehilangan pekerjaan, akibat para siswa mendapat makan siang gratis.

Hal di atas menjadi tantangan besar jika monitoring dan evaluasi yang lemah. Dana terkorupsi tentu melukai para pembayar pajak, sekaligus pahlawan ekonomi keluarga di saat kondisi finansial sedang “tidak baik-baik saja”.

Tapi, ini semua layak diperjuangkan secara bertahap dengan cara yang baik dan benar, bukan metode Bandung Bondowoso, sang idealis membangun 1.000 candi dalam semalam atau Sangkuriang yang ditantang membuat perahu dan danau dalam semalam.

Bukan suatu kebetulan rasanya, kenapa bangsa kita punya dua kisah legenda seperti itu – yang barangkali para petinggi dan pejabat negara saat ini dari gen Z maupun milenial tidak lagi paham ceritanya.

Saya juga teringat saat 1 Oktober 1979, pertama kali Hongkong punya trayek MRT yang hingga kini mereka lebih bangga menyebutnya sebagai MTR.

Dibutuhkan 46 tahun “berdarah-darah” untuk jadi seperti sekarang, di mana penduduknya ogah punya kendaraan pribadi.

Sejak pertama saya kenal Hongkong sekitar 55 tahun lalu dan tiap tahun sesudahnya, mustahil cerita “Hongkong tanpa debu dan dentuman tiang pancang”. Dan lihat hasilnya sekarang.

Saya ingat betul nasihat pembimbing disertasi saya, seorang ahli gizi yang amat sederhana dan rendah hati: “It is good to be fast, but it is better to be right!” – memang bagus bisa cepat, tapi lebih baik lagi jika jadi benar.

Dana triliunan bukanlah sejumlah uang yang “biasa”. Apalagi, berasal dari keringat rakyat yang sayang bangsanya.

Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis adalah kebanggaan kita semua, wujud nyata kepedulian kualitas generasi masa depan.

Sekalipun contoh lauk masih didominasi gorengan, dengan pemikiran mengurangi risiko basi.

Belum lagi, persoalan susu kotak, yang dalam standar gizi terbitan Kemenkes di atas sama sekali tidak tertulis di dalamnya.

Sementara di luar sana, penerima manfaat program meributkan absennya susu. Ini menunjukkan, edukasi pra program yang terbengkalai.

Era 4 sehat 5 sempurna yang masih melekat erat, termasuk di kalangan pejabat tinggi.

Akibatnya, pembagian susu kotak menjadi ironi: yang dibagikan minuman bergula aneka rasa dengan kandungan susu hanya 30%. Produk berkasta sarat kepentingan, di negara dengan etnik yang 80% masyarakatnya intoleran laktosa.

Tulisan ini dibuat di atas ketinggian 35 ribu kaki atau lebih dari 10 kilometer di atas permukaan laut dalam perjalanan kembali ke tanah air, selepas mengunjungi kerabat di Hongkong menjelang tahun baru Imlek.

Lima hari lepas dari pekerjaan rutin, mengendapkan banyak pemikiran dan merefleksikan segala sesuatunya, sehingga saya harap bisa membuat tulisan ini dibaca lebih nyaman, mampu mengungkit kearifan dan kelapangan nalar serta akal budi.

Program pemerintah “Makan Bergizi Gratis” belakangan ini disorot banyak pihak setelah resmi berjalan sejak 6 Januari yang lalu.

Beberapa kali saya diminta memberi pendapat oleh media, mulai ketika wacana program ini diangkat sebagai janji unggulan di masa Pilpres, hingga aneka isu dan ‘kejutan’ yang muncul sampai detik ini.

Pembiayaan besar menembus 70 trilyun rupiah sebagai anggaran per tahun, awalnya disebut akan difokuskan pada pelaksanaan MBG di wilayah 3T: Terluar, Tertinggal, Terbelakang.

Yang pasti bukan Jabodetabek dan seputar pulau Jawa, di mana uji coba berulang kali diselenggarakan.

Pun uji coba tidak dikelola sebagai prototipe program sesungguhnya: dari dapur penyedia, cara transportasi, waktu pembagian, sampai dengan evaluasi penerima manfaat, dan daur ulang limbah.

Sentralistik dan gagap tanggap

Cenderung bersifat sentralistik dan dikelola tanpa sosialisasi detil soal penjajagan awal alias assessment pra program, membuat banyak pihak di satu sisi gagap tanggap, di sisi lain muncul aneka reaksi.

Padahal, seyogyanya Makan Bergizi Gratis jika dipersiapkan lebih matang, melibatkan kontribusi pakar dan akademisi maka tentu akan menuai dukungan ketimbang komentar berkepanjangan.

Tidak diragukan lagi, jiwa nasionalis presiden terpilih, menjadi greget dan dorongan terbesar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Sehingga, juru bicara kepresidenan saat ditanya mengapa akhirnya bukan wilayah 3T sebagai inisasi program: jawaban beliau cukup mengejutkan, ternyata dipilih daerah “yang paling siap” secara tata Kelola, bukan daerah yang paling membutuhkan.

Ditambahkannya pula, bahwa wilayah yang “paling siap” walaupun di perkotaan pulau Jawa, ada kantong-kantong kemiskinan, sehingga program ini bersifat “universal”.

Dalam beberapa pertemuan dengan pakar dan akademisi, saya meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menentang program Makan Bergizi Gratis, yang justru bisa bergulir secara jangka panjang memperbaiki pemahaman publik tentang gizi seimbang, pola makan sehat keluarga, dan dalam jangka pendek meningkatkan kualitas pangan anak sekoah, ibu hamil-menyusui, serta balita -- paling tidak sekali dalam sehari.

Namun, program nasional berskala raksasa ini semestinya direncanakan, dipersiapkan, dijalankan bertahap dengan standar terukur baik secara efisiensi dan efikasi yang benar.

Punya sistem monitoring yang jelas sejak sebelum dimulai dan tahapan evaluasi di pelbagai lini yang terstruktur, dengan sistem umpan balik yang juga punya kelengkapan monitoring dan evaluasi, bagaimana umpan balik tersebut secara berkesinambungan memberi manfaat bergulir di kemudian hari.

Butuh waktu menjalankan juknis

Bisa saja Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab penuh berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis, sebagaimana telah tercantum dalam petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025.

Jakarta (ANTARA) - Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Keseriusan pemerintah untuk menjalankan program itu terlihat dari kebijakan awalnyayang memutuskan untuk memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemisahan ini bertujuan kuat agar Kementerian PKP fokus dalam pencapaian Program 3 Juta Rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Saat ini pembangunan rumah masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih berada di angka sembilan juta unit. Masih tingginya angka backlog tersebut menunjukkan bahwa masih perlu nya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

Hal ini dikarenakan bahwa tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

Tidak hanya itu, generasi muda yang mencari hunian saat ini juga semakin banyak. Hal ini terlihat dari 75 persen pencari properti didominasi generasi muda, terutama kelompok usia 18-44 tahun yang semakin beralih dari menyewa ke membeli rumah.

Mayoritas generasi muda cenderung berminat memiliki rumah baik baru ataupun bekas dibandingkan menyewa. Ini terjadi karena saat ini generasi muda memandang rumah sebagai salah satu simbol stabilitas hidup secara jangka panjang.

Adanya kecenderungan generasi muda yang mulai berkeinginan untuk memiliki hunian sendiri dapat diartikan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Maka dari itu Program 3 Juta Rumah menjadi program prioritas sesuai Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menyediakan rumah murah dan layak huni dengan sanitasi dan fasilitas umum yang baik untuk TNI dan Polri, ASN, pegawai kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah.

Memasuki akhir Januari 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki periode 100 hari kerja sejak pertama kali menjalankan roda pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Begitu pula dengan Program 3 Juta Rumah yang dimulai bersamaan dengan terbentuknya Kementerian PKP.

Lalu bagaimana capaian program itu?

Melanjutkan FLPP

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari Program 3 Juta Rumah yakni realisasi penyaluran KPR rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Dari angka tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk melanjutkan program skema FLPP menjadi salah satu komponen dalam denah Program 3 Juta Rumah yang saat ini dalam penyusunan.

Pemerintah sedang mengkaji perubahan desain terkait dengan FLPP. Terdapat perubahan skema porsi pendanaan.

Skema itu menekankan perubahan target penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 270 ribu unit dengan dukungan porsi pendanaan 60 persen APBN dan 40 persen swasta. Sebelumnya porsi pendanaan FLPP yang ditanggung oleh APBN sebesar 75 persen sedangkan swasta hanya 25 persen. Dengan adanya perubahan porsi pendanaan tersebut maka bisa dikatakan skema pertama ini dapat mengurangi beban APBN dalam membiayai perumahan rakyat.

Sedangkan skema kedua perubahan desain FLPP lebih pada peningkatan output KPR dengan perluasan penerima manfaat KLP dengan perubahan target unit penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 320 ribu unit.

Skema ini menargetkan penyaluran KPR Rumah Subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di kelas menengah bawah yang banyak didominasi oleh pekerja sektor informal.

Program FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Regulasi dan investasi asing

Capaian berikutnya dalam Program 3 Juta Rumah selama periode 100 hari kerja pemerintah pada bidang regulasi adalah pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, dan Menteri PU.

Kebijakan pembebasan itu diambil pemerintah untuk membebaskan BPHTB sebesar 5 persen dari harga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pembebasan biaya ini bertujuan untuk menggairahkan penjualan rumah subsidi di level daerah dan berpeluang positif dalam memudahkan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Kebijakan berikutnya, pembebasan biaya dan percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di level pemerintah daerah. Kebijakan ini meniadakan retribusi PBG sekaligus juga mempercepat penerbitan izin bagi pembangunan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meringankan beban para pengembang perumahan dalam pembangunan perumahan tapak maupun hunian vertikal, sehingga nantinya berdampak pada penetapan harga hunian yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Capaian lainnya dalam Program 3 Juta Rumah adalah masuknya investasi asing dari Qatar untuk membantu pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan investor Qatar untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masuknya investor dari Qatar ini tentunya membuka peluang bagi investor dari negara lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Singapura hingga perusahaan global seperti Standard Chartered pun menyatakan minat untuk membantu Program 3 Juta Rumah.

Kehadiran investor asing ini bisa dinilai sebagai momentum emas yang harus dimanfaatkan untuk melesatkan sektor properti sebagai salah sektor ekonomi yang berpeluang menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pencapaian target pertumbuhan 8 persen.

Di samping itu, banyaknya investor asing yang berminat untuk membantu Program 3 Juta Rumah juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melakukan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun, yang sebagian besar akan direlokasi untuk pendanaan program makan bergizi gratis. Ekonom menilai relokasi anggaran ke program makan bergizi gratis tidak akan mengerek pertumbuhan ekonomi secara signifikan, bahkan bisa berdampak negatif.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengakui program makan bergizi gratis (MBG) bisa berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan faktor konsumsi.

Alasannya, permintaan akan bahan-bahan makanan untuk pemenuhan program MBG akan meningkat. Apalagi, pemerintah berniat menambah anggaran program MBG agar penerima manfaatnya bisa diperluas hingga akhir tahun.

Masalahnya, sambung Esther, pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh faktor konsumsi. Jika pemerintah hanya memfokuskan anggaran ke program MBG maka ditakutkan program pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari faktor investasi dan ekspor malah akan diabaikan.

"Kan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi lainnya kan ada investasi, ada ekspor, itu juga didorong. Jadi jangan hanya dari sisi konsumsi saja gitu," ujar Esther, Kamis (30/1/2025).

Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang disebabkan program MBG tidak akan serta-serta mengompensasi dampak negatif dari efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun yang bersumber dari program-program lain.

Lebih lanjut, pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro ini mengingatkan tiga faktor yang harus diperhatikan pemerintah agar program MBG bisa memberi dampak positif secara maksimal ke pertumbuhan ekonomi.

Pertama, program MBG harus memanfaatkan sumber pangan lokal. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu melakukan impor pangan yang akan berdampak negatif ke pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa.

Kedua, program MBG wajib mengikutsertakan usaha mikro-kecil-menengah (UMKM). Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menggandeng pengusaha katering besar sehingga terjadi inklusivitas pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, sambungnya Esther, perlu dilakukan evaluasi secara berkala kepada pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG agar standar produknya juga tetap terjaga.

Ketiga, dari sisi finansial dan manajemen, program MBG harus memerhatikan efisiensi anggaran namun sekaligus kepenuhan gizi dari produknya.

"Nah itu baru nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan akan lebih merata karena kuenya ini dibagi semuanya," ringkas Esther.

Esther turut menjelaskan Indef sempat melakukan riset atas dampak program MBG ke pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. Studi tersebut berdasarkan proyek percontohan (pilot project) program MBG yang sudah dilakukan di sejumlah daerah oleh GoTo Group pertengahan 2024.

Hasilnya, program MBG menunjukkan efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar. Program MBG diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,06% atau sekitar Rp 14,61 triliun pada 2025.

Selain itu, anggaran program MBG diyakini dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19% dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0,39%.

Hanya saja, studi tersebut berdasarkan anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan ada penambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga total menjadi Rp171 triliun pada 2025.

Esther mengaku Indef perlu melakukan perhitungan ulang sebelum bisa menjelaskan kontribusi program MBG ke pertumbuhan ekonomi usai terjadi pertambahan anggaran. Begitu juga dengan efek negatif pemotongan anggaran Rp306,69 triliun ke pertumbuhan ekonomi, Indef perlu melakukan perhitungan mendetailkan terlebih dahulu.

Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun agar penerima manfaat program MBG bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto: dari target awalnya sebanyak 17,9 juta menjadi 40—82,9 juta pada akhir 2025.

"Apabila [program MBG] mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan PDB.

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185.000 orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambahkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Apabila programMBGprogram MBGprogramMBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

Kini, Sri Mulyani menegaskan akan ada tambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, penerima manfaatnya ditargetkan menjadi 40 juta jika disusun secara moderat hingga 82,9 juta untuk target optimis. Penerima terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

"Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

Sebagai perbandingan, sebelumnya dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Sri Mulyani dan jajarannya memperkirakan program MBG hanya berkontribusi sekitar 0,1% ke PDB pada 2025. Proyeksi tersebut berdasarkan anggaran Rp71 triliun.

Sementara itu, riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan angka yang lebih kecil. Indef mencatat program MBG dengan anggaran Rp71 triliun akan berkontribusi ke pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sekitar Rp14,61 triliun pada tahun 2025.

Sumber Tambahan Anggaran MBG

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu sedang melakukan penyesuaian anggaran kementerian/lembaga sesuai arahan Prabowo untuk melakukan penghematan hingga Rp306 triliun dalam APBN dan APBD 2025.

Dia mengklaim hasil penghematan anggaran tersebut akan dialokasikan ke program yang lebih efisien dan berdampak secara langsung ke masyarakat. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyatakan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program-program bantuan sosial.

"Program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu yang menjadi prioritas penting dari Bapak Presiden adalah program makan bergizi gratis," ungkap Sri Mulyani.

Artinya, jika anggaran MBG bertambah Rp100 triliun, maka sepertiga dari total hasil penghematan anggaran (Rp306 triliun) akan dialokasikan ke program unggulan Prabowo tersebut.

JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkomitmen mewujudkan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu terlihat dari program yang dilakukan Kementerian PDT dalam 100 hari kerja usai dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut, ada 9 program kerja yang telah dilaksanakan Kemendes PDT selama 100 hari dirinya menjabat.


"Kemendes PDT merupakan pengampu utama dalam mewujudkan Asta Cita yang ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujarnya, Rabu (29/1/2025).

Selain itu, Kemendes PDT juga mendukung Asta Cita lainnya, di antaranya mendukung swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hilirisasi produk unggulan dan pelestarian lingkungan di tingkat desa.



"Dalam mendukung dan mewujudkan Asta Cita ke 6, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan 12 aksi prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia," ujarnya.

Memasuki tiga bulan atau 100 hari kerja Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, kata Yandri, pihaknya telah melakukan 9 program kegiatan. Antara lain, pertama penghematan anggaran.

"Kemendes PDT melakukan penghematan anggaran 2025 salah satunya belanja perjalanan dinas inj yang dihemat sebesar Rp51,2 miliar dari pagu perjalanan dinas sebesar Rp102,5 miliar atau 50%,? jelasnya.

Kedua, menetapkan arah pembangunan desa dengan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia. "Ke-12 aksi tersebut merupakan arah kebijakan kementerian dalam rencana strategi 2025-2029," katanya.

Ketiga, konsolidasi pendataan BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri menyebut ada 271 BUMDes yang sudah terdaftar pada aplikasi e-katalog LKPP. Dari jumlah tersebut, 69 BUMDes telah menayangkan produknya.

Dari produk yang ditayangkan, tercatat 444 jenis produk yang dapat mendukung Program MBG. "Diharapkan BUMDes dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan, penyedia makan bergizi gratis, dan menjadi pelaksana layanan," ucapnya.

Keempat, penetapan kebijakan dana desa untuk ketahanan pangan. Menurut Yandri, Kemendes PDT bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi pemanfaatan minimal 20% dana desa setara Rp16 triliun untuk ketahanan pangan di desa.

Kelima, kunjungan kerja ke desa. Tujuannya untuk memperoleh informasi, memahami permasalahan, dan mengidentifikasi praktik desa. Yandri menyebut, sejak Oktober 2024 hingga saat ini dirinya bersama wakilnya Riza Patria telah mengunjungi 47 desa di Indonesia.

Keenam, menggelar lomba pemuda pelopor desa dan lomba desa. Ketujuh, Peringatan Hari Desa. Kedelapan yakni, kepedulian pelestarian lingkungan, desa rawan bencana dengan pendekatan desa berketahanan iklim. Terakhir kesembilan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dan mitra pembangunan.

Makassar (ANTARA) - Pagi itu, sejumlah anak-anak SMP Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan, berbaris rapi mengikut upacara bendera. Terlihat pula beberapa guru sibuk mengatur bangku kelas untuk menyambut makanan yang dibawa penyedia Makan Gratis Bergizi (MBG), program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Seusai upacara, anak-anak diarahkan masuk ke beberapa kelas dan diberikan pengarahan, selanjutnya menyantap makanan bergizi yang disiapkan oleh penyedia. Pada wadah itu ada nasi, telur, ayam, sayur, tahu, tempe, dan susu. "Makanannya enak, saya suka," ucap Dewi Sastri, siswi SMP Negeri setempat, ketika berbincang dengan ANTARA.

Makan Gratis Bergizi perdana tersebut tidak hanya di SMP Negeri 1 Makassar, tapi berlangsung serentak pada 10 sekolah terpilih, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Program ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi peserta didik di Sulsel.

Ajaran Islam

Peluncuran program MBG oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subinato-Gibran Rakabuming Raka pada November 2024, dengan alokasi anggaran awal sekitar Rp71 triliun, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator pelaksana program di 26 provinsi tersebut bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Islam mengajarkan pentingnya berbagi rezeki kepada sesama, karena itu menjadi nilai ibadah.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Kemenag Sulsel sangat mendukung penuh program ini, karena tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, termasuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika peserta didik, pada saat makan.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Masakan khas

Guna mendukung program MBG, Pelaksana tugas (Plh) Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba telah meminta penyedia agar menyuguhkan makanan khas daerah untuk mengangkat nilai kearifan lokal, mengingat Kota Makassar telah menyandang sebagai "Kota Makan Enak".

Dengan demikian, sesekali menunya ikan atau coto yang berbahan dasar daging, sehingga anak-anak tertarik untuk mengonsumsinya. Selain itu, ada juga Pallumara dan Pallucella.

Program MBG juga mendapat dukungan penganggaran dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel melalui APBD Pokok 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry menyebutkan dukungan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp78 miliar dialokasikan tahun ini.

Untuk itu, seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota juga perlu mengalokasikan dukungan anggaran untuk MBG ini.

Makassar (ANTARA) - Pagi itu, dimulai Program Makan Gratis Bergiziserentak pada 10 sekolah terpilih di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Makan Bergizi Gratis bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Makassar (ANTARA) - Pagi itu, sejumlah anak-anak SMP Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan, berbaris rapi mengikut upacara bendera. Terlihat pula beberapa guru sibuk mengatur bangku kelas untuk menyambut makanan yang dibawa penyedia Makan Gratis Bergizi (MBG), program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Seusai upacara, anak-anak diarahkan masuk ke beberapa kelas dan diberikan pengarahan, selanjutnya menyantap makanan bergizi yang disiapkan oleh penyedia. Pada wadah itu ada nasi, telur, ayam, sayur, tahu, tempe, dan susu. "Makanannya enak, saya suka," ucap Dewi Sastri, siswi SMP Negeri setempat, ketika berbincang dengan ANTARA.

Makan Gratis Bergizi perdana tersebut tidak hanya di SMP Negeri 1 Makassar, tapi berlangsung serentak pada 10 sekolah terpilih, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Program ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi peserta didik di Sulsel.

Ajaran Islam

Peluncuran program MBG oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subinato-Gibran Rakabuming Raka pada November 2024, dengan alokasi anggaran awal sekitar Rp71 triliun, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator pelaksana program di 26 provinsi tersebut bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Islam mengajarkan pentingnya berbagi rezeki kepada sesama, karena itu menjadi nilai ibadah.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Kemenag Sulsel sangat mendukung penuh program ini, karena tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, termasuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika peserta didik, pada saat makan.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Masakan khas

Guna mendukung program MBG, Pelaksana tugas (Plh) Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba telah meminta penyedia agar menyuguhkan makanan khas daerah untuk mengangkat nilai kearifan lokal, mengingat Kota Makassar telah menyandang sebagai "Kota Makan Enak".

Dengan demikian, sesekali menunya ikan atau coto yang berbahan dasar daging, sehingga anak-anak tertarik untuk mengonsumsinya. Selain itu, ada juga Pallumara dan Pallucella.

Program MBG juga mendapat dukungan penganggaran dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel melalui APBD Pokok 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry menyebutkan dukungan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp78 miliar dialokasikan tahun ini.

Untuk itu, seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota juga perlu mengalokasikan dukungan anggaran untuk MBG ini.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata KotaNirwono Yoga menyoroti lokasi pembangunan 1 juta rumah di Qatar.

Rencananya, rumah hasil investasi Qatar akan dibangun di perkotaan berupa hunian vertikal.

Menurut Nirwono, pembangunannya tersebut harus dipikirkan dengan matang peruntukannya untuk apa.

"Perlu dipastikan adalah tujuannya untuk apa? Untuk orang kerja atau untuk orang tinggal? Beda itu pendekatannya," tegas Nirwono kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Kedua, mengenai status lahan yang dinilai tidak kalah penting.

Apabila mengguna lahan di tanah stasiun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, maka tidak boleh membangun rusunami.

"Milik tidak bisa, beli tidak boleh, apalagi gratis mungkin, karena ada lahannya, yang punya jelas. Maka yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus jelas bahwa yang dibangun adalah rusunawa (rumah susun sewa)," sambung dia.

Namun, hal yang membedakan adalah rusunawa tersebut diberikan subsidi. Sehingga, harga sewanya jauh lebih murah.

Sementara hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum dalam jangka panjang.

Sebab, kebijakan yang nantinya akan diambil Pemerintah harus diperhitungkan apakah hanya berlaku selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, atau untuk masa pemerintahan selanjutnya.

"Itu hanya bisa kalau undang-undang mengatakan bahwa mereka tinggal di situ dalam tanda petik, nyewa gitu ya, setiap lima tahun dan bisa diperpanjang. Karena apa? Kalau kita kejadiannya ganti pemerintahan, besok Menteri BUMN-nya ngomong gitu, yang beda, gimana?," lanjut Nirwono.

Dia mewanti-wanti Pemerintah agar tidak menjanjikan kepada masyarakat bahwa rumah tersebut dibangun secara gratis.

"Karena, tidak mungkin negara membangun di tanahnya sendiri, kemudian digratiskan, tentu nanti itu akan jadi temuan. Karena, warga kan tidak boleh memiliki sertifikat hak milik di tanah negara. Itu yang menurut saya harus, meskipun bicara dengan rakyat miskin loh ya, yang bilangnya rakyat miskin, rakyat MBR, tapi itu harus tegas di awal," tuntasnya.