Daftar Perusahaan Tambang yang Siap Groundbreaking 500 Unit Rumah di Kaltim
Sejumlah perusahaan tambang bakal melaksanakan seremoni groudbreaking 500 unit rumah di Kalimantan Timur [277] url asal
#kementerian-pkp #perumahan #maruarar-sirait #menteri-pkp
(Bisnis.Com) 24/12/24 12:03
v/11399/
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap bakal segera melaksanakan seremoni groudbreaking 500 unit rumah di Kalimantan Timur.
Maruarar yang juga akrab disapa Ara menjelaskan, 500 unit rumah itu bakal dibangun oleh PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) lewat program Corporate Social and Responsibility (CSR) yang bakal dilaksanakan pada 27 Desember 2024.
"Tanggal 27 nanti yang kedua [CSR mendukung program 3 juta rumah] di Berau, akan mulai groundbreaking 500 rumah dan diberikan gratis kepada rakyat," tuturnya saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).
Adapun, komitmen BRAU membangun 500 unit rumah itu menyusul langkah Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma yang juga telah menyampaikan kesanggupannya membangun 250 unit rumah di wilayah Tangerang.
Selain Agung Sedayu dan Berau, Ara mengaku telah mengantongi komitmen perusahaan raksasa lain untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Di antaranya PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) yang bakal melaksanakan groundbreaking pada Januari 2025.
Tak bakal berhenti sampai di situ, sebelumnya Ara juga menjelaskan telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.
"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Daftar 7 Konglomerat yang Disebut Bakal terlibat program 3 juta rumah:
- Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan)
- PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir)
- Sinar Mas Group – Franky Widjaja
- PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu
- Pulauintan – Pui Sudarto
- PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki
- PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)
Mendagri Dorong Pemda Perkuat Semangat Gotong Royong untuk Dukung Program 3 Juta Rumah
Mendagri Tito Karnavian mengimbau pemda dengan kapasitas fiskal yang besar untuk lebih aktif menyediakan hunian layak bagi warganya. Halaman all [422] url asal
#gotong-royong #pemerintah-daerah #program-perumahan #muhammad-tito-karnavian #solokan-jeruk-kabupaten-bandung #mendagri #tiga-juta-rumah #rusun-rancaekek
(Kompas.com) 19/12/24 10:18
v/10085/
KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk bergotong royong dalam mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia (RI).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri peresmian Rumah Susun (Rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk, serta peluncuran program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan, yang berfokus pada fasilitasi rumah susun dan pemberdayaan ekonomi di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (18/12/2024).
Ia menegaskan bahwa peresmian Rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk adalah bagian dari upaya pemerintah untuk merealisasikan program 3 Juta Rumah bagi MBR.
Tito juga mengimbau pemda dengan kapasitas fiskal yang besar untuk lebih aktif menyediakan hunian layak bagi warganya.
"Kami berharap gelombang ini dapat menyebar ke seluruh daerah. Oleh karena itu, kami tidak akan berhenti di sini," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (19/12/2024).
Tito juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam program ini, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sektor usaha melalui corporate social responsibility (CSR), dan masyarakat.
"Ini adalah (contoh) bentuk gotong royong kita yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia," tuturnya.
Tito juga mengajak media untuk menyebarkan informasi mengenai program tersebut agar bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Ia berharap, acara tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif mendesak pemda untuk bergerak.
Tito berharap, program tersebut tidak hanya berhenti pada acara seremonial, tetapi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Kami berharap kegiatan ini akan terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan," ucapnya.
Sebagai informasi, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jabar.
Relokasi Warga ke Rusunawa Rancaekek, Maruarar: Bukti Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Maruarar Sirait mengatakan relokasi warga kolong jembatan dan kawasan kumuh ke Rusunawa Rancaekek merupakan hasil koordinasi pemerintah dan swasta. [453] url asal
#relokasi-warga-rusunawa-rancaekek #maruarar #maruarar-sirait #rusunawa-rancaekek
(IDX-Channel) 19/12/24 09:41
v/10078/
IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan relokasi warga kolong jembatan dan kawasan kumuh ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, merupakan hasil dari koordinasi intens antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Menurut Ara, sapaan akrabnya, proyek ini telah dipersiapkan sejak dua minggu lalu, setelah melakukan survei lokasi dan memindahkan warga dari kawasan kumuh seperti bawah jembatan Pasopati dan Tamansari.
“Dua minggu lalu kita survei lokasi ini, dan juga nanti kita ke bawah Pasopati, Tamansari. Di situ sampahnya banyak dua minggu lalu berserakan, kita juga pindahkan warga yang ada di situ, ada juga di Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung, ada tiga,” ujar Ara saat mengunjungi dan meresmikan Rusunawa Rancaekek, Rabu (18/12).
Totalnya ada 98 kepala keluarga yang akan menempati dua lokasi Rusunawa, yakni di Rancaekek dan Selokan Jeruk.
Adapun, proses relokasi tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat.
“Selama sebulan ini, Pak Mendagri pemimpin rapat di rumahnya dua kali, melalui Zoom beberapa kali, dikasih arahan koordinasi, dan saya juga mendengar kebijakan yang dilakukan hari ini membuktikan Pemda Jawa Barat dan juga tiga kota tadi, dua kota dan satu kabupaten itu bekerja dengan kolaborasi luar biasa,” tambah Ara.
Ara juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Bandung dan Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), yang turut membantu dalam pembangunan Rusunawa.
Menurutnya, CSR ini menunjukkan adanya gotong royong yang solid antara pemerintah dan sektor swasta untuk kepentingan masyarakat.
“Terima kasih karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, di Jawa Barat sudah mulai terjadi, artinya gotong royong terjadi di sini. Jadi termasuk dari Baznas juga, sangat membantu sekali,” katanya.
Lebih lanjut, Ara mengatakan fasilitas di rusunawa tersebut sangat layak huni dan manusiawi. Ia juga melihat betapa kondisi warga yang sebelumnya tinggal di bawah jembatan kini bisa menempati hunian yang lebih layak.
“Kami tadi melihat tempatnya sangat bagus, sangat manusiawi. Bayangkan ada yang dari bawah jembatan, ada yang tidak layak, sekarang bisa melihat tempat ini yang memadai,” ujar Maruarar dengan bangga.
Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, program pelatihan keterampilan juga akan diberikan, seperti pelatihan menenun dan menjahit.
“Bapak Menteri Sosial yang mementingkan bantuan sosial, selama satu tahun nanti itu dipersiapkan dengan pelatihan-pelatihan, seperti yang tadi kita lihat, menenun, menjahit, dan karyanya juga bagus. Tadi Pak AHY, Pak Mendagri, saya juga beli. Jadi, waktu-waktu luang ibu-ibu bisa buat sesuatu yang bermanfaat, supaya menambah penghasilannya,” ujar Ara.
Tentang kelanjutan program ini, Ara menyatakan optimisme bahwa pembangunan rusunawa akan berlanjut dan semakin diperkuat. “Insya Allah ini akan menjadi program yang juga harus diperkuat sumber penganggarannya, juga harus diyakinkan, kemudian pekerjaannya juga harus berkualitas,” tuturnya.
(Febrina Ratna)
Menteri PKP ungkap SKB tiga menteri membantu masyarakat kecil
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri ... [202] url asal
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
2 Emiten Tambang Raksasa Mau Bangun Rumah MBR, Kapan Realisasinya?
Menteri PKP Maruarar Sirait mengumumkan PT Berau Coal dan PT Adaro akan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan. [365] url asal
#emiten-tambang #rumah-mbr #pt-adaro-energi #pt-berau-coal #pembangunan-perumahan #kalimantan-timur #peresmian #berau-coal-energy #coorporate #penanganan #jawa-barat #asii #ppks #hunian #kalimantan-selatan #apartemen
(detikFinance) 19/12/24 08:59
v/10054/
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan sebuah emiten tambang akan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Berau, Kalimantan Timur. Emiten tambang tersebut yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).
Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga mengatakan bahwa perusahaan tambang lainnya, PT Adaro Energi Tbk (ADRO) juga akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.
"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," kata Ara pada acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).
Selain itu, Ara juga mengatakan dirinya baru mendapat kabar bahwa PT Astra Internasional Tbk (ASII) siap membangun 250 rumah untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun, ia tak merinci waktu dan tempat pelaksanaan pembangunan tersebut.
"Barusan saya di-WA (WhatsApp), saya baca, dari Astra juga akan membangun 250 rumah untuk rakyat yang membutuhkan. Belum lagi dari Sinar Mas, Barito, dan sebagainya," tuturnya.
"Jadi kami melihat semangat gotong royong tidak hanya dipidatokan tetapi sudah dikerjakan," tambahnya.
Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember 2024. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).
Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).
"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.
Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.
(abr/das)
Menteri PKP ungkap SKB 3 menteri bantu masyarakat kecil
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri ... [202] url asal
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah."Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Kabupaten Bandung (ANTARA) -
Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis," kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.
Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.
"Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar," tuturnya.
Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah," ucapnya.
Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.