JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bersama Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemupukan Dana Tapera Doddy Bursman mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah ke Bale Raos, Yogyakarta.

Kegiatan tersebut menghadirkan 15 pengembang perumahan di daerah Yogyakarta sekaligus mewakili berbagai asosiasi pengembang perumahan dalam menampung aspirasi mereka.

Dalam sambutannya, Fahri menyampaikan, Tiga Juta Rumah menjadi program unggulan. Sehingga, membutuhkan dukungan dan keberanian bagi para stakeholder (pemangku kepentingan) yang berfokus pada rakyat.

“Kementerian baru ini diharapkan menjadi koordinator, pihak yang dapat mengejar percepatan penyediaan hunian. Namun, kami juga harapkan kepada rekan-rekan mitra kerja gotong royong membangun rumah rakyat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Fahri dalam rilis, Kamis (30/1/2025).

Sementara itu, Heru mengapresiasi pengembang perumahan di Yogyakarta atas kontribusi yang diberikan pada tahun 2024.

"Era pemerintahan saat ini, BP Tapera menjadi mitra strategis pada Kementerian PKP dalam menyalurkan FLPP, dan rekan-rekan pengembang menjadi backbone (tulang punggung) penyediaan hunian,” kata dia.

Kini, BP Tapera tengah intens mengembangkan skema pembiayaan perumahan bersama para pemangku kepentingan ekosistem pembiayaan perumahan dengan tujuan meningkatkan average output pada target penyaluran.

“Kita harapkan juga rekan-rekan pengembang dapat terus berinovasi, sehingga tidak hanya berpangku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” pungkas dia.

Jakarta: Pekalongan merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Tengah. Kota ini menjadi kota pertama di Indonesia dan kota Asia Tenggara pertama yang menjadi bagian dari Jaringan Kota Kreatif UNESCO.

Dijuluki sebagai kota batik, Pekalongan memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah.

Untuk akses transportasi tak perlu diragukan. Pekalongan memiliki beragam transportasi yang bisa digunakan masyarakat.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Pekalongan, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga serba Rp150 jutaan. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Kota Pekalongan yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Pekalongan

Perumahan subsidi di Pekalongan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Korpri Kota Pekalongan

Perumahan ini terletak di Setono, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah ini dibangun oleh Insan Berkah Illahi.

Rumah yang tersedia di perumahan ini hanya tersisa 36 unit dengan tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Adapun luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah ini berupa atap dari kayu lokal keras, serta dinding bata merah, plester, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

2. Graha Naya Buaran Tahap II

Perumahan ini berlokasi di Buaran Kradenan, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Naya Sejahtera.

Perumahan ini memiliki 8 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap rangka baja ringan genteng press, dinding bata merah diplester aci, lantai keramik 40x40, serta pondasi pasangan batu kali.

3. Griya Pringrejo Asri 2

Perumahan ini terletak di Pringrejo, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Eka Sukmawan.

Rumah ini memiliki 5 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp150,5 juta dan Rp162 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap kayu lokal penutup genteng, dinding menggunakan bata merah diplester diaci, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Perumahan Griya Seruni Asri 2

Perumahan subsidi ini terletak di Klego, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dibangun oleh Binangun Seruni Asri, rumah ini memiliki 7 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap kayu lokal penutup genteng, dinding menggunakan bata merah diplester diaci, lantai keramik lokal 40x40, serta pondasi batu kali.

5. Grand Yosorejo

Perumahan ini berlokasi di Kuripan Yosorejo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Propertindo Rekatama Abadi.

Perumahan ini memiliki 10 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap genteng, dinding bata merah diplester aci, lantai keramik, serta pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkomitmen mewujudkan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu terlihat dari program yang dilakukan Kementerian PDT dalam 100 hari kerja usai dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut, ada 9 program kerja yang telah dilaksanakan Kemendes PDT selama 100 hari dirinya menjabat.


"Kemendes PDT merupakan pengampu utama dalam mewujudkan Asta Cita yang ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujarnya, Rabu (29/1/2025).

Selain itu, Kemendes PDT juga mendukung Asta Cita lainnya, di antaranya mendukung swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hilirisasi produk unggulan dan pelestarian lingkungan di tingkat desa.



"Dalam mendukung dan mewujudkan Asta Cita ke 6, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan 12 aksi prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia," ujarnya.

Memasuki tiga bulan atau 100 hari kerja Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, kata Yandri, pihaknya telah melakukan 9 program kegiatan. Antara lain, pertama penghematan anggaran.

"Kemendes PDT melakukan penghematan anggaran 2025 salah satunya belanja perjalanan dinas inj yang dihemat sebesar Rp51,2 miliar dari pagu perjalanan dinas sebesar Rp102,5 miliar atau 50%,? jelasnya.

Kedua, menetapkan arah pembangunan desa dengan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia. "Ke-12 aksi tersebut merupakan arah kebijakan kementerian dalam rencana strategi 2025-2029," katanya.

Ketiga, konsolidasi pendataan BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri menyebut ada 271 BUMDes yang sudah terdaftar pada aplikasi e-katalog LKPP. Dari jumlah tersebut, 69 BUMDes telah menayangkan produknya.

Dari produk yang ditayangkan, tercatat 444 jenis produk yang dapat mendukung Program MBG. "Diharapkan BUMDes dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan, penyedia makan bergizi gratis, dan menjadi pelaksana layanan," ucapnya.

Keempat, penetapan kebijakan dana desa untuk ketahanan pangan. Menurut Yandri, Kemendes PDT bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi pemanfaatan minimal 20% dana desa setara Rp16 triliun untuk ketahanan pangan di desa.

Kelima, kunjungan kerja ke desa. Tujuannya untuk memperoleh informasi, memahami permasalahan, dan mengidentifikasi praktik desa. Yandri menyebut, sejak Oktober 2024 hingga saat ini dirinya bersama wakilnya Riza Patria telah mengunjungi 47 desa di Indonesia.

Keenam, menggelar lomba pemuda pelopor desa dan lomba desa. Ketujuh, Peringatan Hari Desa. Kedelapan yakni, kepedulian pelestarian lingkungan, desa rawan bencana dengan pendekatan desa berketahanan iklim. Terakhir kesembilan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dan mitra pembangunan.

BATAM, iNewsBatam.id – Warga Perumahan Central Hills, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau mengeluhkan kesulitan dalam membangun masjid, meskipun permohonan hibah lahan untuk tujuan tersebut telah diajukan sejak lama.

Ketua Pembangunan Masjid Perumahan Central Hills, Harianto, mengatakan bahwa pemilik lahan dan pengembang terkesan memberikan informasi yang tidak sesuai, terutama terkait luas lahan perumahan.

"Perumahan ini awalnya dipromosikan dengan luas 55 hektare, namun yang benar adalah hanya 24,9 hektare yang bisa digunakan. Dan tidak ada lahan fasum untuk pembangunan masjid," ujarnya, Rabu (29/1/2025).

Permohonan hibah lahan seluas 5.000 meter persegi untuk masjid yang diajukan oleh warga juga belum mendapatkan respons hingga saat ini. Harianto menambahkan, kebutuhan akan tempat ibadah sangat mendesak bagi sekitar 1.000 kepala keluarga di kawasan tersebut.

Berdasarkan aturan pengembangan perumahan, pengembang dan pemilik lahan diwajibkan menyediakan 30-40 persen dari total luas lahan untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), termasuk tempat ibadah.

Namun, hingga kini, titik fasum atau fasos yang seharusnya disediakan oleh pengembang dan PT Menteng Griya Lestari (MGL) selaku pemilik lahan masih belum jelas, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Batam belum memberikan jawaban yang memadai.

“Seharusnya Perkimtan sudah tahu lokasi fasum dan fasos, tapi hingga rapat terakhir pun mereka hanya bertanya tanpa memberikan solusi,” kata Harianto.

Warga juga mengungkapkan bahwa PT MGL terkesan menolak pembangunan masjid di Central Hills, meskipun seharusnya pemilik lahan memiliki kewajiban yang sama dengan pengembang.

Selain itu, dalam proyek-proyek sebelumnya, warga mencatat tidak ada fasilitas masjid atau musala yang memadai, dengan banyak fasum yang dialihkan untuk kepentingan komersial.

“Seharusnya pemilik lahan, pengembang, dan pemerintah sudah memikirkan kebutuhan tempat ibadah sejak awal, bukan malah mengalihkan fasum untuk kepentingan komersial seperti tempat kuliner,” tegas Harianto.

Warga juga mempertanyakan peran Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengawasi rencana tata ruang kawasan tersebut. Mereka berharap BP Batam memastikan bahwa lokasi untuk tempat ibadah telah dialokasikan sebelum mengeluarkan izin pembangunan perumahan.

Harianto berharap bahwa di bawah kepemimpinan Amsakar-Li Claudia, masalah ini dapat segera diselesaikan.

Selain masalah pembangunan masjid, warga juga mengeluhkan mangkraknya pengembangan tahap kedua perumahan yang sudah terbengkalai sejak 2021, menambah daftar panjang masalah yang dihadapi warga Central Hills.

Jika masalah hibah lahan fasum untuk masjid tidak segera diselesaikan, Harianto menyatakan bahwa warga akan membawa masalah ini ke DPRD Batam dan menyurati Kementerian terkait untuk mencari solusi.

“Kami sudah menunggu lebih dari tiga minggu sejak rapat terakhir dengan Perkimtan, namun belum ada jawaban. Jika tidak ada kejelasan, kami akan melibatkan DPRD Batam agar masalah ini segera diselesaikan,” tegasnya.

Editor : S. Widodo

Jakarta -

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam etnis, salah satunya China. Nah, ternyata ada permukiman masyarakat etnis China yang terletak di tengah-tengah kota yang identik berbagai elemen berwarna merah, lho. Permukiman itu disebut Pecinan.

Dilansir dari detikNews, Rabu (29/1/2025), Pecinan sering menjadi lokasi perayaan Imlek, seperti ibadah sembahyang di Klenteng, acara Cap Go Meh, festival lampion, hingga pertunjukan barongsai.

Lantas, tempat seperti apa pecinan itu? Yuk, simak ulasannya berikut ini.

Apa Itu Pecinan?

Dikutip dari situs Balai Arkeologi Jawa Barat, pecinan adalah permukiman masyarakat etnis China di Indonesia yang sudah ada jauh sebelum bangsa Eropa datang. Biasanya, pecinan berada di bandar-bandar perdagangan sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa.

Bukan cuma hunian masyarakat China, pecinan juga merupakan pusat perekonomian kota. Hal ini lantaran banyak pedagang di kawasan pecinan.

Asal Usul Pecinan

Setelah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, permukiman etnis China tersebut tumbuh pesat. Perkembangan pecinan sangat dipengaruhi oleh strategi kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan kolonial Belanda.

Meski sudah memasuki era modern, masih ada bangunan-bangunan lama dengan plafon tinggi dan jendela besar, serta cungkup atap melengkung yang merupakan khas rumah warga China era lama. Unsur-unsur filosofi budaya, tradisi, dan warna religius etnis China tetap terlihat.

Ciri Khas Pecinan

Permukiman di pecinan terbagi menjadi blok-blok yang setiap bloknya dipisahkan oleh jalan kecil. Rumah-rumah di pecinan umumnya tidak memiliki pekarangan, sehingga terlihat terintegrasi dengan jalan raya.

Tata ruang pada bangunan di pecinan disebabkan oleh lokasi tersebut yang memiliki fungsi permukiman dan daerah perdagangan. Penataan ruang rumah tinggal di pecinan dengan arsitektur khas China cenderung simetris dengan ruang terbuka.

Sebuah rumah biasanya terdiri dari tiga pelataran yang jika dilihat dari susunan massa yang terbentuk, akan nampak susunan atap yang makin tinggi ke belakang. Semakin tinggi bangunan, maka semakin penting makna dan fungsi sebagai bangunan utama.

Selain itu, bagian atap bangunan sangat menunjukkan gaya khas arsitektur etnis China. Ujung atap berbentuk melengkung dengan cara ditonjolkan agar tampak memiliki bidang besar pada bagian ujung bubungan berbentuk kipas.

Filosofi Klenteng di Kawasan Pecinan

Klenteng Foto: Pius Erlangga/Detikcom

Selain sebagai tempat ibadah, Klenteng di pecinan juga digunakan untuk keperluan masyarakat. Klenteng adalah sarana untuk menanamkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya pada antar generasi etnis China.

Arsitektur khas bangunan terletak pada atapnya. Bentuk atap pada setiap bangunan klenteng tidak selalu sama. Atap klenteng umumnya berbentuk landai, bergenteng, dan dihias dengan indah.

Sudut-sudut atap melengkung ke atas dengan ujung-ujungnya dihiasi dengan naga dan gambar-gambar yang terbuat dari porselin. Ornamen klenteng itu sebagai bentuk pemuasan kebutuhan religi serta sarana penyampaian konsep ajaran dan falsafah. Kawasan pecinan di Indonesia memiliki empat jenis klenteng, yaitu Klenteng Buddhis, Klenteng Taois, Klenteng Kejuruan, dan Klenteng Peringatan.

Artikel ini sudah tayang di detikNews.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa program 3 juta rumah dan makan bergizi gratis (MBG) dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan industri asuransi.

"Adanya berbagai program prioritas pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah dan program makan bergizi gratis memiliki potensi bagi industri asuransi untuk dapat ikut berkontribusi," ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan asosiasi para pelaku perasuransian mengenai dukungan mereka terhadap program-program pemerintah.

“Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan bahwa program-program pemerintah dapat membantu mendorong kinerja sektor pembiayaan saat penjualan kendaraan bermotor dikhawatirkan masih belum pulih pada tahun ini.

“Pembiayaan ke sektor perumahan diperkirakan menjadi segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa untuk mendukung realisasi pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pihaknya senantiasa melakukan koordinasi mengenai penyaluran kredit perumahan dengan lembaga dan instansi terkait.

“Dalam hal ini, pemberian kredit kepada masyarakat didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang memperhatikan risk appetite dan prinsip kehati-hatian dalam masing-masing bank, sehingga tidak hanya didasarkan pada kualitas fasilitas kredit pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa OJK beserta pemerintah dan regulator lainnya akan terus memonitor berbagai indikator sistem keuangan nasional agar dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian domestik secara berkelanjutan melalui berbagai bauran kebijakan ataupun stimulus.

Hingga November 2024, ia menuturkan bahwa kondisi likuiditas perbankan dinilai memadai dengan kondisi alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD), alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), dan liquidity coverage ratio (LCR) masing-masing sebesar 112,94 persen, 25,57 persen dan 213,07 persen.

“Adapun LDR (Loan to Deposit Ratio/perbandingan kredit pinjaman dengan deposit) sebesar 87,34 persen dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan kredit,” imbuh Dian.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan (green building). Pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan bagi para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengatakan bagi para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau, pemerintah akan memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena rencananya kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Januari 2025.

Dirjen Kawasan Permukiman juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujar Fitrah.

Kunjungan dilakukan ke tiga perumahan bersubsidi yang ada di Kota Serang, yaitu Perumahan Puri Delta Angsana, Perumahan Harmony Residence 3, dan Perumahan Pondok Taktakan Indah.

"Kita hari ini melihat perkembangan yang ada di Banten tepatnya di Kota Serang melihat jumlah KPR di tahun 2024 dan juga untuk mengecek kesediaan stok rumah yang siap di KPR kan," ujar Dirjen Kawasan Permukiman.

Dari ketiga perumahan tersebut, dikatakan Fitrah, realisasi FLPP-nya sudah cukup bagus. "Seperti di Perumahan Harmony Residence 3 tadi, itu adalah nomer 3 di Banten untuk FLPP. Kita berusaha kuota FLPP itu kita besarkan dari target 2025 sebanyak 220 ribu, kita harapkan bisa lebih dari 220 ribu dan merubah komposisi APBN dan Perbankan," jelas dia.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan subsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau atau ramah lingkungan (green building). Bagi pengembang yang memiliki sertifikat tersebut, nantinya akan dibantu penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah.

Pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan bagi para penghuninya, terutama kesehatan. Maka dari itu, kata Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, bagi para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau, pemerintah akan memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena rencananya kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50% selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/1/2025).

Ia juga meminta para pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas dan fasilitas rumah yang dibangun. Hal itu supaya para penghuni rumah subsidi, yang rata-rata pemilik rumah pertama, bisa merasa nyaman.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujar Fitrah.

Sebagai informasi, bantuan PSU merupakan pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal atau rumah deret, yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2018, komponen bantuan PSU umumnya meliputi jalan, tempat tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle); dan/atau jaringan Sistem Penyediaan Air Minum. Pengembang yang dapat mengajukan bantun PSU ini umumnya sudah memiliki tanah untuk pembangunan PSU dan kondisi rumah yang sudah terbangun.

(abr/abr)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.