JAKARTA - Netizen ramai-ramai mengkritik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga netizen di media sosial X yang mengusulkan keluarga Dadan Hindayana menjadi kelinci percobaan makan serangga gratis.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

JAKARTA - Netizen ramai-ramai mengkritik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga netizen di media sosial X yang mengusulkan keluarga Dadan Hindayana menjadi kelinci percobaan makan serangga gratis.

?Sudah lah pak kalau kebijakan makan gratis tidak ada dana batalkan aja masa siswa sekolah di kasih makan serangga, keluarga bapak aja yg jadi kelinci percobaan,? kata netizen @DidiOppo71***, Senin (27/1/2025).

Hal senada juga dikatakan oleh akun @Ridwanhusa15***. ?Coba aja dulu makan serangga nya biar di live kan agar menjadi contoh buat makan gizi gratis... Aneh,? katanya.



Pendapat serupa disampaikan oleh akun @dp_koesmi***. ??Menjadi makanan gratis bergizi di daerah tersebut?. Jadi, karena pejabatnya bukan dari daerah tersebut, lauknya bukan serangga? Jangan gitu Pak. Membeda-bedakan jatah itu gak baik. Walau pun pejabat bukan dari daerah tersebut, layak bapak ikut nyoba makan,? tuturnya.

?Luar Biasa Ide Kepala Badan Gisi Nasional. Bagaimana Kalau Lu Jadi Bahan Uji Coba Menu Serangga?? ujar akun @Ary_Pras***.

Ada juga netizen yang mempertanyakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). ?Emang dana buat makan gizi gratis dikemanain , sampe-sampe mau dikasih makan serangga,? kata akun @ArmanA76***.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Jakarta -

Pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp 500 juta. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Namun begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengalami perubahan signifikan mulai Februari 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa mekanisme pembiayaan program ini tidak lagi menggunakan sistem reimburse, tetapi langsung didistribusikan ke rekening mitra penyedia layanan.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ujar Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).

Keputusan ini dilakukan setelah anggaran BGN untuk pelaksanaan program MBG baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025.

Sebelumnya, pada dua pekan pertama sejak diluncurkannya program MBG, yaitu pada 6 Januari 2025, para penyedia makanan harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” jelas Dadan.

Jangkauan Program dan Target Penerima Manfaat

Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 31 provinsi di Indonesia dengan dukungan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada periode pertama, yaitu Januari hingga April 2025, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat. Selanjutnya, jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 6 juta penerima manfaat pada tahap kedua yang berlangsung dari April hingga Agustus 2025.

Namun, target besar telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, yakni mempercepat realisasi jumlah penerima manfaat hingga 82,9 juta orang pada September 2025. Percepatan ini memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” tambah Dadan.

Efisiensi dan Kemudahan Pelaksanaan

Perubahan mekanisme dari reimburse menjadi distribusi langsung ke rekening mitra bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan mempermudah para penyedia layanan dalam menjalankan tugas mereka.

Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program MBG sehingga lebih banyak masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

Dengan anggaran yang sudah mulai dialokasikan dan sistem pendanaan baru yang lebih terstruktur, program MBG menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

Pamekasan (ANTARA) - Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamekasan merekrut sebanyak 47 pekerja lokal untuk program Makan Bergizi Gratisis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Dapur Umum SPPG Kabupaten Pamekasan Nurul Hidayat mengatakan, ke 47 pekerja lokal itu untuk mendukung kelancaran proses penyediaan makanan pada program tersebut.

"Total pekerja yang kami libatkan sebanyak 50 orang, dengan perincian 47 orang sebagai staf dapur, satu orang kepala dapur dan dan seorang akuntan," kata Hidayat.

Ia menjelaskan, Dapur Umum SPPG di Pamekasan mulai beroperasi sejak 13 Januari 2025.

Setiap hari dapur umum yang terletak di Makodim 0826 Pamekasan ini memproduksi 2.935 porsi makanan bergizi yang didistribusikan ke sembilan sekolah di wilayah itu.

Masing-masing TK Tanwirul Qulub sebanyak 74 porsi, TK Kartika (71 porsi), SDN Barkot 1 (569 porsi), SDN Barkot 3 (64 porsi), SDIT ABFA (250 porsi), SDN Lada 2 (579 porsi), SDN Lada 3 (209 porsi), MTsN 2 Pamekasan (311 porsi), dan MAN 1 Pamekasan (818 porsi).

"Sekolah yang menjadi sasaran distribusi program Makan Bergizi Gratis ini yang berjarak sekitar 2 kilometer dari Dapur Umum yang ada di Makodim 0826 Pamekasan," kata Hidayat.

Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin menyatakan program MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat, sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia, terutama bagi siswa yang sedang menempuh pendidikan melalui pemenuhan gizi seimbang.

Pemkab Pamekasan berupaya maksimal mendukung suksesnya program tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait.

"Karena itu, dukungan aktif dari semua elemen di kabupaten ini sangat kami harapkan sehingga program baik pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik," kata Masrukin.*

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Dia menjelaskan, serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Hukum mengonsumsi serangga pernah diulas dalam salah satu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lewatsitus resminya, halalmui.org, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengenai"Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-13/MUI/ IV/Tahun 2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik".

Belalang mulai digadang-gadang akan jadi alternatif protein dalam menu makan bergizi gratis. Hal ini diungkap Badan Gizi Nasional dan rencananya akan diberlakukan di daerah yang memang terbiasa mengonsumsi belalang, salah satunya ulat sagu.

Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan alternatif pangan bergizi yang sesuai dengan kebiasaan lokal, di mana belalang dapat menjadi sumber protein tinggi yang lebih terjangkau.

Tapi, apakah aman menjadikan belalang sebagai alternatif protein di menu bergizi gratis?

Dokter Spesialis Gizi di Rumah Sakit Melinda Bandung, Johannes C. Chandrawinata menyebut belalang memang bisa jadi alternatif pangan yang kaya protein dan lemak sehat.

"Belalang memang bisa menjadi alternatif pangan tinggi protein dan tinggi lemak. Pada berbagai kebudayaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi," kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (26/1).

Dia menyebut, sekitar 2 miliar orang di dunia mengonsumsi serangga setiap hari. Bahkan terdapat lebih dari 2.000 spesies belalang yang dimakan.

Dia merinci, serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram.

Sebagai perbandingan, daging sapi per 100 gram mengandung 250 kalori, 15 gram lemak, dan 26 gram protein. Sementara telur rebus mengandung 155 kalori, 11 gram lemak, dan 13 gram protein per 100 gram.

"Dengan kandungan gizi yang lebih tinggi, serangga bisa menjadi pilihan sumber protein hewani yang lebih efisien dan ramah lingkungan," kata dia.

Meski demikian, Johannes juga mengingatkan bahwa tak semua anak suka belalang atau serangga. Hal tersebut tentu harus jadi pertimbangan sebelum memutuskan akan menggunakan serangga sebagai alternatif sumber protein di menu makan bergizi gratis.

"Jangan lupa kemungkinan alergi, harus diingat bahwa rata-rata ketika anak alergi udang maka harus menghindari juga makan serangga," kata dia.

Hal sama juga diungkap spesialis gizi dari RSCM Inge Permadi. Dia mengingatkan bahwa walaupun belalang dan ulat sagu merupakan sumber protein yang baik, penting untuk mengetahui kemungkinan alergi terhadap serangga, seperti halnya alergi terhadap udang atau telur.

Oleh karena itu, makanan yang menggunakan serangga harus disertai informasi jelas agar mereka yang memiliki alergi bisa menghindarinya.

"Ada beberapa orang yang mungkin alergi terhadap protein dari belalang atau ulat sagu, seperti orang yang alergi terhadap telur. Jadi sebagai sumber makanan, harus diberikan keterangan, sehingga bagi yang alergi dapat menghindarinya," kata dia.

KOMPAS.com - Wacana menggantikan sumber protein konvensional seperti telur dengan makanan berbasis serangga dan ulat sagu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian baru dalam pengembangan kearifan lokal di Indonesia.

Dokter Gizi Klinik MRCC Siloam Hospitals dr. Inge Permadhi, Sp.GK menjelaskan bahwa bahan pangan ini tidak hanya kaya protein tetapi juga mendukung pemanfaatan sumber daya lokal.

"Makanan seperti belalang dan ulat sagu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang sangat baik," ujarnya saat dihubungi KOMPAS.com melalui sambungan telepon, Minggu (26/1/2025).

Potensi protein tinggi, tapi masih perlu penelitian

Meski potensi kandungan proteinnya menjanjikan, Dokter Inge menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan nilai gizi antara makanan berbasis serangga dengan sumber protein lainnya.

"Misalnya, satu butir putih telur mengandung sekitar 5 gram protein. Tapi, berapa banyak ulat sagu yang setara dengan jumlah protein itu? Itu harus dihitung dan dikaji lebih lanjut," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengolahan makanan berbasis serangga harus dilakukan secara higienis, sehat, dan bervariasi untuk memastikan keamanan, kesehatan, serta membuat orang senang untuk mengonsumsi.

Namun, wacana ini tidak tanpa tantangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan terjadinya alergi, biasanya orang sudah mengetahui kecenderungan alergi terhadap makanan atau kondisi tertenu.

"Seperti telur yang bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang tertentu, ulat sagu atau belalang juga memiliki potensi yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan informasi tentang sumber makanan tersebut, sehingga apabila mereka tahu bahwa makanan tersebut dapat menyebabkan alergi, jangan dikonsumsi," ungkapnya.

Selain itu, penerapan program ini juga tergantung pada ketersediaan bahan di setiap daerah.

"Di daerah yang memiliki banyak ulat sagu, ini mungkin lebih mudah diterapkan. Tapi di daerah lain, bisa menjadi tantangan karena faktor ketersediaan," katanya.

Dukungan untuk program MBG

Meski menghadapi beberapa tantangan, Dokter Inge menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini, terutama untuk meningkatkan gizi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.

"Program (MBG) ini sangat bagus, karena membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok khusus ini. Dengan demikian, kita dapat mencetakgenerasi masa depan yang sehat dan pandai," katanya dengan optimistis.

Namun, ia mengingatkan pentingnya pendanaan yang memadai agar program ini bisa berjalan dengan baik.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra. Dengan demikian, pada Februari 2025, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).

Dadan mengatakan, anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” kata dia.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” ucap Dadan.

Jakarta -

Pemerintah mulai memetakan sumber-sumber dana yang berpotensi untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu butuh tambahan Rp 100 triliun untuk perluasan penerima manfaatnya.

Prabowo ingin agar semua anak di Indonesia atau sekitar 82,9 juta anak penerima makan siang siang gratis. Sementara, hingga akhir 2025 telah ditetapkan anggaran Rp 71 triliun di mana anggaran itu hanya cukup untuk 15-17,5 juta penerima saja. Lantas dari mana saja potensi anggaran tambahan Makan Bergizi Gratis?

Efisiensi Anggaran

Potensi tambahan yang pertama akan didapatkan dari hasil penghematan dan efisiensi anggaran. Seperti diketahui, di awal tahun ini Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Isinya, adalah rencana menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 hingga mencapai Rp 306 triliun. Penghematan dilakukan dengan meninjau ulang masing-masing anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri yang mengatakan efisiensi anggaran dilakukan pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satu prioritas yang dimaksud adalah untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1) kemarin.

Dalam Inpres 1 tahun 2025, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Rp 306,69 triliun.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan APBD 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp 50,59 triliun yang dipangkas.

Arahannya, efisiensi untuk pemerintah daerah dilakukan dengan cara membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.

Kemudian, kepala daerah juga diminta membatasi perjalanan dinas 50%. Lalu kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, hingga seminar juga diminta dibatasi.

Lebih lanjut, kepala daerah diminta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Prabowo juga meminta kepala daerah untuk selektif memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga. Terakhir, diminta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah APBN.

Kerahkan APBD

Selain melakukan efisiensi dan penghematan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis, Prabowo juga meminta pemerintah daerah ikut aktif mendukung program ini.

Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun untuk tahun ini dalam rangka membantu Makan Bergizi Gratis. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (Sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

BUMN Ikut Keroyokan

BUMN pun diminta ikut berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing. Meski tak ada nominal komitmen dana yang disebutkan, namun apa yang dilakukan BUMN tetap akan membantu mempercepat program Makan Bergizi Gratis.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG. Beberapa yang bisa dilakukan antara lain membantu pasokan gas untuk memasak, kepastian suplai listrik, ataupun pembentukan ekosistem digital untuk mempermudah program ini.

Kementerian BUMN juga mendata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

(acd/acd)

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan, diberitakan Kompas.com, Sabtu.

Meski diusulkan menjadi menu MBG, Dadan menambahkan, hal ini bisa diterapkan di daerah yang anak-anaknya biasa makan serangga.

Menu protein untuk program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah tetap akan menyesuaikan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak dari suatu daerah.

Bisa merusak nafsu makan

Ahli gizi Tan Shot Yen tidak menyambut baik rencana memasukkan serangga ke dalam menu Makan Bergizi Gratis di daerah tertentu.

"Menyajikan serangga dalam lauk MBG, rasanya bukan hanya tidak etis jika bukan tradisi setempat tapi malah merusak nafsu makan, menjadikan anak jadi proyek uji coba," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Dia menjelaskan, proses makan bukan hanya mengenai kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi.

Namun, proses makan juga menyangkut banyak hal, seperti kebiasaan, tradisi, kenikmatan, serta faktor keamanan pangan.

Menurutnya, Indonesia sejatinya negara yang kaya akan sumber pangan protein hewani. Dengan begitu, rencana memberikan serangga untuk makanan anak, kurang sesuai kultur di semua wilayah Indonesia.

Daripada makan serangga, pemerintah bisa memilih sumber protein dari telur, ayam, ikan untuk anak-anak yang mengikuti program Makan Bergizi Gratis.

"Saya tidak yakin generasi sekarang masih mengonsumsinya (serangga) dan faktor keamanan pangan yang perlu dipertimbangkan," tambah dia.

Dia menjelaskan, serangga yang akan dikonsumsi bisa saja terkena obat nyamuk atau pestisida. Senyawa kimia itu tentu berbahaya bagi tubuh manusia.

Tak hanya itu, kandungan protein dan jumlah serangga yang akan dikonsumsi juga perlu mendapat perhatian lebih.

Bisa saja, serangga tidak mengandung protein yang cukup baik sehingga harus dimakan dalam porsi besar. Padahal, anak belum tentu menyukainya.

KOMPAS.com - Bank Mandiri konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah dengan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendukung penguatan gizi nasional dengan terus menyalurkan pembiayaan dan berbagai inisiatif sosial.

Program MBG diharapkan dapat memperkuat angka kecukupan gizi seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Program ini menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia.

Diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari, program tersebut turut menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1/2025).

Dalam jangka panjang, Program MBG diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, serta produktif untuk menopang cita-cita Indonesia Emas 2045.

Hari Gizi dan Pangan Nasional yang jatuh setiap 25 Januari merupakan pengingat akan pentingnya gizi seimbang di tengah tantangan kesehatan global.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri menyalurkan kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pertanian dengan subsektor kehutanan, perikanan dan pengolahan pangan.

Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah petani di Indonesia sebanyak 27.802.434 orang pada 2023. Dari jumlah tersebut, 17.251.432 orang merupakan petani gurem.

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14 persen secara tahunan year on year (yoy).

Adapun total pembiayaan dalam periode tersebut sebesar Rp 128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan pengolahan pangan meningkat 16,7 persen menjadi Rp 63,8 triliun dalam periode yang sama.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa selain pembiayaan, Bank Mandiri berperan aktif menghadirkan solusi inovatif yang mendukung seluruh rantai pasok pangan.

"Kami juga menyediakan solusi digital dan dukungan kapasitas untuk pelaku usaha dari hulu hingga hilir,” kata Darmawan dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Bank Mandiri menghadirkan lebih dari 100.000 “Mandiri Agen” untuk mempermudah pelaku kecil dan menengah dalam ekosistem pangan dalam mengakses layanan perbankan.

Kepedulian Bank Mandiri terhadap peningkatan kapasitas petani juga terwujud melalui pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali. SPBT memiliki kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

SPBT, lanjut Darmawan, merupakan wujud nyata Bank Mandiri untuk memastikan petani memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Langkah tersebut selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” tuturnya.

Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR guna mengimplementasikan tata kelola keuangan berkelanjutan.

Selain itu, program itu juga selaras dengan salah satu pilar penopang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social and Governance (ESG) Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking.