KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait akan mempersiapkan sejumlah aspek sebelum menjalankan tugas untuk membangun rumah rakyat.

Hal itu disampaikannya usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10/2024).

"Jadi kami harus bekerja keras dan fokus dengan mempersiapkan semua aspek secara utuh, sehingga kita tidak maju mundur. Dan kami mohon waktu sebentar untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara hukum, secara konsep, dan secara lapangan, baru kita maju ke depan," ujar Maruarar Sirait dikutip dari tayangan kanal Youtube Kompas TV.

Mengenai aspek hukum, pria akrab disapa Ara itu menyampaikan bahwa landasan hukum yang dimiliki Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman harus kuat.

"Harus dibuat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan," imbuhnya.

Kemudian secara konsep, ia berencana mengusung konsep gotong royong. Misalnya terkait lahan, cukup menggunakan yang sudah ada, baik itu milik negara maupun sitaan. Namun untuk bentuk dari konsep masih akan dibahas lagi lebih lanjut.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya yang dimiliki, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, ada banyak yang sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Bagaimana misalnya dari kereta api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," terangnya.

Ara juga mengajak dan mendorong para developer swasta dan pengusaha bidang lainnya untuk bersama-sama serta bergotong royong di tempat usahanya.

"Misalnya lahannya dari BUMN atau dari lahan TNI, itu bisa dibantu dengan teman-teman dari swasta. Jadi kita memang harus masif bergotong-royong dari aset yang ada, baik dimiliki negara maupun sitaan, kemudian yang membangunnya juga gotong-royong, saya pikir itu konsep kita gotong royong membangun rumah untuk rakyat," jelasnya.

Selanjutnya, ia juga masih perlu mendengarkan masukan-masukan dari semua pihak yang terkait dengan sektor perumahan dan permukiman.

"Saya akan dengarkan juga dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," tukasnya.

Maruarar Sirait baru saja dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seusai pelantikan, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan akan mendengarkan masukan dari semua pihak terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ia akan mendengarkan masukan mereka secara sistematis agar pelaksanaannya dapat lebih komprehensif nantinya.

"Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak. Saya akan dengarkan dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari tentunya calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," kata Ara di Istana Negara usai pelantikan, Senin (21/10/2024).

"Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategis yang sangat penting, sehingga ada sesuatu yang bermakna di kepemimpinan beliau bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Selain itu, Ia mengaku belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai Tapera. Namun, ia sendiri sudah mempunyai usulan konsep untuk penerapan Tapera.

"Belum sampai ke situ, tapi saya sudah sampaikan apa konsep kami seperti itu. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicara lebih lanjut," ungkapnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait (Ara) telah resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 oleh Prabowo. Ia sudah mengucapkan sumpah dan janji jabatan pagi tadi.

"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya tuhan menolong saya," ucap Ara di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, landasan hukum dan pengadaan lahan dibutuhkan untuk membangun perumahan dan pemukinan di desa dan kota.

Ia mengatakan, akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Lahan-lahan itu, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN, dari kereta api (PT KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai. Itu juga kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI, itu juga bisa dicapai, kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Maruarar menyoroti masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Ia mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Maruarar mengatakan, pembahasan bersama Presiden Prabowo belum sampai pada Tapera.

Ia mengatakan, pemerintah akan mendengarkan masukan dari akademisi dan konsumen terkait terkait Tapera.

"Saya akan dengar dari akademisi dan dari para pengamat para pelaku dan dari tentunya calon konsumen kita juga perlu mendengarkan secara sistematis," ucap dia.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadikan sektor perumahan dan properti menjadi program prioritas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah dijanjikan minimal 8% per tahun.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan akan membangun 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpengahsilan rendah. Itu rinciannya 1 just di perkotaan dan 2 juta di pedesaan.
Program ini menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah,” kata Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, belum lama ini.

Potensi dana bergulir dari program tersebut sangat besar. Menurut kajian internal Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp 200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp 75 juta -Rp 100 juta. Jika program 3 juta rumah berjalan maksimal maka estimasi volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas menegaskan bawah pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke UMKM lokal, Bumdes, atau Koperasi agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Proyek properti tercatat memberi multiplier effect terhadap 183 sub sektor usaha lainnya, sepertii produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek.

Bila Menteri Perumahan nantinya bisa bergerak cepat menjalankan program 3 juta rumah tersebut maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.

Namum, Bonny menegaskan bahwa program tersebut akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Pasalnya, anggaran belanja pemerintah (APBN) terbatas, sedangkan pengadaan rumah dan pembiayaannya membutuhkan modal kerja besar.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan, pihaknya siap mendukung program tersebut. Ia bilang, BTN punya kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN menguasai lebih dari 80% pangsa pasar KPR subsidi setiap tahunnya yang mencapai 300.000-400.000 unit

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan. “Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan.” pungkas Nixon.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fahri akan bekerja bersama Maruarar Sirait, yang ditunjuk sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman.

"Fahri Hamzah, SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Fahri Hamzah merupakan Wakil Ketua DPR 2014-2019. Fahri juga terus setia mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014 hingga 2024.

Prabowo mengumumkan menteri didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga tampak mendampingi Prabowo.

Prabowo sebelumnya telah memanggil para calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10). Para calon menteri dan wamen itu kemudian mengikuti pembekalan yang diberi nama Hambalang Retreat pada Rabu (16/10) dan Kamis (17/10).

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Politisi Senior Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di kabinetnya. Kabinet Prabowo disebut Kabinet Merah Putih

Fahri akan mendampingi Maruarar Sirait untuk memastikan program penyediaan rumah bisa terlaksana setidaknya 5 tahun ke depan.

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan kabinet di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Fahri Hamzah, dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Umran dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002.

Fahri terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Kala itu, Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fahri menjadi wakil dari Maruarar Sirait yang menduduki kursi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," kata Prabowo di Istana Negara, Minggu (20/10) malam.

Fahri sebelumnya dikenal sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia keluar dari PKS dan jadi salah satu pendiri Partai Gelora.

Semasa jadi kader PKS, ia sempat jadi Wakil Ketua DPR periode 2014-2019.

Sebelum jadi politisi, Fahri mulai dikenal publik pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Kala itu, Fahri mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan menjabat sebagai ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Tak hanya itu, Fahri juga aktif dalam aksi-aksi untuk menurunkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Usai berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki era reformasi pada tahun 1999, Fahri aktif sebagai staf ahli MPR hingga 2002 hingga akhirnya terjun ke dunia politik.

Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di Sidang Umum Paripurna MPR pada hari ini.

Prabowo sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi. Selain itu, eks Danjen Kopassus itu merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

Sementara itu, Gibran adalah putra sulung Jokowi. Ia jadi wakil presiden termuda sepanjang sejarah Indonesia karena dilantik pada usia 37 tahun.

Maruarar Sirait adalah politisi dan mantan anggota DPR RI

Jakarta (ANTARA) - Maruarar Sirait terpilih menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Maruarar Sirait, S.I.P. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

Berdasarkan pengumuman tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah nomenklatur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Maruarar Sirait adalah politisi dan mantan anggota DPR RI. Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Pemilihan Maruarar Sirait oleh Presiden Prabowo untuk mengisi pos Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kemungkinan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah setiap tahun yang dicanangkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama menteri yang berada dalam kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah nama menteri didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan kabinet merah putih 2024," kata Presiden Prabowo.

Adapun jumlah menteri dan kepala badan yang diumumkan mencapai 53 orang, sedangkan wakil menteri yang diumumkan berjumlah 56 orang. Pengumuman tersebut dilakukan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mempercayakan kursi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Maruarar Sirait alias Ara, Minggu (20/10/2024).

Kementerian ini merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebelumnya dijabat oleh Basuki Hadimuljono.

“Maruarar Sirait, S.IP., Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretaris Kabinet, Minggu.

Ara termasuk politisi senior yang telah berkarir sejak 2004. Sebelum merapat ke Prabowo, Ara diketahui sebagai kader PDI-P.

Ia menjabat sebagai anggota DPR RI dari partai banteng itu pada 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Ara diketahui merupakan orang dekat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, pada Januari 2024 lalu, ia memutuskan pisah jalan dari partai banteng. Alasannya, ia mengikuti langkah politik Presiden Ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung ini kemudian bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantu pekerjaan dalam kabinet barunya.

Di sektor perumahan, Ada politisi senior Maruarar Sirait yang resmi ditunjuk memastikan program penyediaan rumah bagi masyarakat bisa berjalan.

"Dua puluh delapan, Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Maruarar Sirait adalah Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang telah lama berkecimpung dalam dinamika perpolitikan Tanah Air.

Keseriusannya di dunia politik terlihat dari pendidikan yang dia ambil. Ara menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan,

Perjalanan politiknya dimulai dari bergabungnya dirinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 1999. Menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan periode 2004-2009. Posisinya di Komisi XI bertahan hingga periode berikutnya yakni 2009-2014.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Jakarta, Investor.id - Program tiga juta rumah pertahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun rupiah dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim Satgas Perumahan, akan ada tiga juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya. Sebanyak satu juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan dua juta unit untuk masyarakat di pedesaan. 

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah” kata  Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo dalam siaran pers, Minggu (20/10/2024).

Berapa potensi dana yang bakal bergulir? Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75-100 juta. Jadi, jika program tiga juta rumah terserap maksimal, volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.  

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas juga berkali-kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.   

Dampak Berganda

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya. Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi dampak ganda (multiplier effect) ke 183 sub  sektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek. 

Jika Menteri Perumahan pilihan Presiden Prabowo bisa bergerak cepat, maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.     

Tapi, Bonny menegaskan, proyek strategis ini akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Bagaimanapun, dana belanja pemerintah (APBN) ada batasnya sementara proyek ini membutuhkan modal kerja untuk pengadaan rumah (supply) dan pembiayaan rumah bersubsidi di sisi konsumen (demand). 

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan siap mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara itu, Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan.

“Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,”ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian yang tersendiri.

Yakni, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hal itu tersaji ketika Kepala Negara mengumumkan jajaran menteri dan wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Prabowo mengatakan, Menteri Pekerjaan Umum akan dijabat oleh Dody Hanggodo. Sementara posisi wamen akan ditempati mantan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

"Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum," ucap Prabowo dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Kemudian untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menterinya akan dijabat oleh Maruarar Sirait.

Sedangkan posisi wamen diisi oleh Fahri Hamzah yang merupakan Politikus Partai Gelora dan juga Anggota Satgas Perumahan Prabowo.

"Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," imbuhnya.

Jajaran menteri Prabowo akan dilantik pada Senin (21/10/2024) pagi, sementara wamen akan dilantik pada sore hari.

"Rencananya besok (Senin) pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00, dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri pukul 15.00," pungkas Prabowo.